Jakarta, 29 November 2025 — Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan Pengelolaan Perpajakan dengan Sistem Coretax di H! Hotel Senen, Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi penerapan sistem perpajakan digital terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman singkat namun komprehensif mengenai penghitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak menggunakan Sistem Coretax. Peserta juga mengikuti simulasi langsung sehingga mampu menerapkan proses perpajakan secara tertib dan akurat di lingkungan OPD.

Kegiatan berlangsung lancar dan efektif, memberikan dorongan positif bagi peningkatan kualitas administrasi perpajakan Dinas Kesehatan Kab. Nabire.

LAPORAN KEGIATAN 

Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpajakan dengan Sistem Coretax

Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire – Jakarta, 29 -30 November 2025

1. Latar Belakang
Perubahan sistem perpajakan nasional menuju digitalisasi melalui Coretax System menuntut aparatur memahami mekanisme terbaru dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

2. Tujuan

• Memahami konsep dan alur kerja Coretax.

• Meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan pajak OPD.

• Melakukan simulasi penginputan dan pelaporan pajak.

3. Waktu & Tempat
29 - 30 November -2025, H! Hotel Senen – Jakarta.

4. Peserta
Bendahara pengeluaran, pengelola keuangan, dan staf administrasi perpajakan Dinas Kesehatan Kab. Nabire.

5. Materi Inti

• Pengenalan Coretax dan reformasi perpajakan.

• Penghitungan PPN & PPh.

• Pelaporan melalui aplikasi Coretax.

• Simulasi transaksi dan rekonsiliasi.

6. Metode
Paparan, diskusi, studi kasus, dan praktik langsung.

7. Hasil Kegiatan
Peserta mampu mengoperasikan Coretax, memahami kewajiban perpajakan terbaru, dan siap menerapkan dalam proses administrasi dinas.

8. Penutup
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan dan perpajakan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire.

LANJUTAN PENAWARAN BIMTEK (REKOMENDASI UNTUK INSTANSI)

Sebagai tindak lanjut penguatan kapasitas aparatur, kami menawarkan rangkaian Bimtek lanjutan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan:

1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SIPD 2025

Pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan, penatausahaan belanja, serta rekonsiliasi data keuangan.

2. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & E-Katalog Versi  Terbaru

Memahami proses e-purchasing, pemanfaatan E-Katalog, dan regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Workshop Rekonsiliasi Keuangan & Perpajakan Akhir Tahun

Penyelarasan transaksi, pengecekan data perpajakan, koreksi laporan, dan persiapan audit internal.

4. Bimtek Bendahara Pengeluaran & Penerimaan Pemerintah Daerah

Fokus pada pertanggungjawaban SPJ, tata kelola kas, penyetoran PNBP, serta mekanisme kontrol internal.

5. Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD, Renstra, Renja)

Memperkuat kualitas dokumen perencanaan sesuai regulasi terbaru dan integrasi dengan SIPD.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjelang akhir tahun anggaran, bersama ini kami menyampaikan Penawaran Resmi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bulan Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) di bawah binaan Kemendagri.

Kegiatan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan peningkatan kompetensi ASN di berbagai bidang strategis pemerintah daerah, khususnya terkait regulasi terbaru tahun 2025.

DAFTAR BIMTEK DESEMBER 2025

1. Bimtek Pengelolaan BMD & Pengadaan Barang/Jasa
Materi: Pengelolaan BMD, PBJ sesuai regulasi terbaru, e-Katalog versi 6.

2. Bimtek Penyusunan Anggaran & SIPD RI Tahun 2025/2026
Materi: Perencanaan, penganggaran, penatausahaan SIPD-RI.

3. Bimtek Manajemen Talenta ASN Pasca KEPKA BKN 411/2025
Materi: Talenta ASN, pemetaan kompetensi, digitalisasi manajemen ASN.

4. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD & Penyusunan RBA 2026
Materi: BLUD, RBA, tata kelola, audit & pelaporan.

5. Bimtek Optimalisasi PAD & Pengelolaan Pajak Daerah
Materi: Pajak-rentri, sistem layanan digital PAD, strategi peningkatan pendapatan.

6. Bimtek SAKIP & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Materi: SAKIP, indikator kinerja, strategi peningkatan nilai.

7. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa & Siskeudes 2025
Materi: RPJMDes, APBDes, aset desa, Siskeudes terbaru.

📍 Lokasi Pelaksanaan

Hotel Hi Senen – Jakarta Pusat

📅 Jadwal Kegiatan Desember 2025

LINKPEMDA menyelenggarakan rangkaian Pelatihan/Bimtek reguler untuk instansi pemerintah, BUMD, UPTD, Puskesmas, dan perangkat daerah pada jadwal berikut:

• 04 – 05 Desember 2025

• 11 – 12 Desember 2025

• 15 – 16 Desember 2025

• 18 – 19 Desember 2025

Peserta dapat memilih tanggal yang paling sesuai tanpa mengubah fasilitas dan layanan pelatihan.

FASILITAS PESERTA

• Modul pelatihan & softcopy materi

• Sertifikat 

• Konsumsi & coffee break

• Pendampingan konsultasi setelah kegiatan

• Akomodasi (opsional)

BIAYA REGISTRASI

Biaya kontribusi pelatihan mulai dari:

Rp 4.000.000 s.d. Rp 5.500.000 / Peserta

(menyesuaikan lokasi & durasi kegiatan)

Pembayaran ditransfer ke rekening resmi LINKPEMDA dan dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai.

KONFIRMASI PENDAFTARAN

Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Kantor: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat

Yogyakarta  — 20–21 November 2025

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Program SKPD serta Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan berlangsung di Jakarta selama dua hari dan diikuti oleh aparatur dari berbagai perangkat daerah.

Pada pelatihan ini, peserta mendapatkan penguatan teknis terkait perencanaan, penganggaran, serta penyusunan indikator kinerja yang selaras dengan regulasi terbaru. Selain itu, peserta juga mempelajari integrasi perencanaan dan evaluasi kinerja yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Foto dokumentasi menunjukkan antusiasme peserta—yang mayoritas adalah aparatur perempuan dari berbagai SKPD—mengikuti setiap sesi dengan aktif dan penuh semangat. Hal ini mencerminkan komitmen kuat instansi dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas sistem akuntabilitas kinerja.

Ringkasan Materi yang Disampaikan

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Regulasi Terbaru

2. Teknik Penyusunan Program & Kegiatan SKPD

3. Penguatan SAKIP: Perencanaan – Pengukuran – Pelaporan

4. Cascading Kinerja & Penyusunan Indikator Outcome

5. Praktik Penyusunan Dokumen SKPD & Review Kualitas Perencanaan

Capaian Kegiatan

• Draft awal penyempurnaan dokumen SKPD (Program, Kegiatan, Indikator).

• Peningkatan kemampuan analisis logika intervensi dalam dokumen perencanaan.

• Pemahaman lebih kuat mengenai evaluasi SAKIP dan penyelarasan indikator.

• Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) di masing-masing instansi peserta.

Lanjutan Kegiatan Bimtek (Advanced Class – Batch II)

Untuk memastikan implementasi hasil pelatihan berjalan optimal, LINKPEMDA menyediakan kelas lanjutan setelah kegiatan ini, dengan fokus pendalaman teknis sebagai berikut:

1. Workshop Penyusunan Indikator Kinerja dan Cascading yang Lebih Akurat

Pendalaman metode penyusunan IKU, IKR, dan indikator kegiatan berbasis outcome serta penyelarasan dengan RPJMD, Renstra, dan Renja.

2. Pemetaan Risiko Kinerja (Risk-Based Performance Planning)

Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan SKPD agar program/kegiatan tepat sasaran dan responsif terhadap isu strategis daerah.

3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Berbasis Analisis

Pendalaman teknik menyusun narasi kinerja, analisis capaian indikator, serta penyajian data pendukung yang memenuhi standar evaluasi SAKIP.

4. Coaching Clinic Dokumen SKPD

Sesi asistensi langsung untuk memperbaiki dokumen perencanaan peserta:
Renstra—Renja—Program/Kegiatan—Indikator—Target—Output/Outcome.

5. Penyelarasan SAKIP dengan Reformasi Birokrasi Tematik

Pendalaman integrasi SAKIP dengan tema RB, seperti:

• Penurunan kemiskinan

• Pengendalian inflasi

• Digitalisasi layanan publik

• Efisiensi tata kelola instansi

6. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penguatan SAKIP Instansi

Masing-masing peserta akan menyusun RTL lengkap yang siap dipresentasikan kepada pimpinan untuk diimplementasikan pasca pelatihan.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Yogyakarta — 19–20 November 2025

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Talenta Pasca Terbitnya KEPKA BKN Nomor 411 Tahun 2025 yang berlangsung selama dua hari di Yogyakarta. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, khususnya para pengelola kepegawaian, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta para pelaksana manajemen talenta dari berbagai instansi pemerintah.

Selama kegiatan, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan regulasi terbaru dalam pengelolaan talenta ASN, mulai dari pemetaan kompetensi, penyusunan talent pool, hingga penguatan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan suasana kebersamaan dan antusiasme para peserta yang didominasi oleh ASN perempuan dari berbagai instansi. Semangat yang terpancar menggambarkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintah.

Ringkasan Materi yang Disampaikan

1. Kebijakan Terbaru Manajemen Talenta ASN

• Pokok-pokok KEPKA BKN Nomor 411 Tahun 2025

• Penguatan sistem merit dalam pengisian jabatan

• Prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

2. Penyusunan Talent Pool Instansi

• Identifikasi talenta berbasis kinerja dan potensi

• Teknik pemetaan kompetensi

• Penentuan kategori talenta: siap promosi, proyeksi, dan prioritas

3. Mekanisme Penilaian & Pengembangan Talenta

• Metode penilaian kinerja & assessment center

• Integrasi hasil penilaian ke dalam mutasi, rotasi, promosi

• Dokumentasi & pelaporan kepada BKN

4. Manajemen Talenta Berbasis Sistem

• Pemanfaatan aplikasi pendukung manajemen talenta

• Integrasi dengan data kepegawaian

• Update proses seleksi, evaluasi, serta monitoring berkelanjutan

5. Studi Kasus Implementasi

• Kendala umum penerapan manajemen talenta

• Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL)

• Langkah percepatan implementasi pasca KEPKA 411/2025

Output & Hasil Kegiatan

Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, peserta berhasil menghasilkan:

• Rencana Tindak Lanjut (RTL) implementasi manajemen talenta masing-masing instansi

• Draft awal talent pool berbasis kompetensi dan kinerja

• Peningkatan pemahaman regulasi terbaru dan dampaknya terhadap kebijakan kepegawaian

• Kesiapan instansi dalam memenuhi ketentuan KEPKA BKN 411/2025

Lanjutan Bimtek (Advanced Class)

Untuk memperkuat implementasi, LINKPEMDA membuka Batch II – Advanced Level dengan fokus materi:

1. Workshop Penyusunan Talent Dictionary Instansi

Pendalaman penyusunan kamus kompetensi yang mendukung kebutuhan jabatan strategis.

2. Praktik Pemetaan Talenta Berbasis Case-Based Evaluation

Simulasi pemetaan talenta menggunakan studi kasus nyata dari berbagai daerah.

3. Penyusunan Roadmap Manajemen Talenta 2025–2030

Penyusunan arah kebijakan jangka menengah-panjang untuk pengembangan talenta ASN.

4. Integrasi Manajemen Talenta dengan RB Tematik & SAKIP

Harmonisasi kebijakan keorganisasian dengan manajemen talenta berbasis kinerja.

5. Audit Internal & Monitoring Manajemen Talenta

Metodologi memastikan implementasi berjalan sesuai standar dan rekomendasi BKN.

Instansi yang mengikuti pelatihan lanjutan akan memperoleh pendampingan teknis terbatas dari Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Digital 2025–2026

Transformasi pengadaan pemerintah terus berkembang menuju sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. E-Katalog Versi 6 hadir sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, dengan tampilan lebih modern, fitur yang lebih lengkap, serta mekanisme transaksi yang semakin memudahkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan seluruh perangkat daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6, sebuah pelatihan komprehensif untuk memastikan aparatur memahami penggunaan sistem, teknik pemilihan penyedia, serta optimalisasi transaksi e-purchasing sesuai ketentuan terbaru LKPP.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta diharapkan mampu:

• Memahami regulasi terbaru terkait pengadaan dan e-purchasing.

• Mengoperasikan seluruh fitur E-Katalog Versi 6.

• Melakukan proses pencarian, pembandingan, dan pemilihan produk.

• Melakukan pemesanan, negosiasi, dan konfirmasi transaksi.

• Mengoptimalkan paket e-purchasing untuk efisiensi anggaran.

• Mengatasi kendala teknis dan administratif dalam transaksi.

• Mengintegrasikan hasil transaksi dengan SIRUP & aplikasi internal daerah.

📚 Materi Pelatihan Utama (Update 2025–2026)

1. Kebijakan Pengadaan & E-Purchasing Terbaru

• Perpres 16/2018 dan perubahannya.

• Kebijakan LKPP terkait katalog elektronik.

• Peran PPK, POKJA, dan Pejabat Pengadaan dalam transaksi e-katalog.

2. Pengenalan E-Katalog Versi 6

• Perbedaan Versi 6 dengan versi sebelumnya.

• Tampilan dashboard baru & fitur utama.

• Jenis katalog: Nasional, Sektoral, Lokal, dan Toko Daring.

3. Registrasi, Akses & Hak Pengguna

• Pembuatan akun.

• Pengaturan role dan kewenangan.

• Proses login dan keamanan akun.

4. Pencarian & Pemilihan Produk

• Teknik mencari produk secara efektif.

• Penyaringan (filtering) produk & penyedia.

• Membandingkan harga, spesifikasi, dan ketersediaan stok.

5. Proses Transaksi E-Purchasing

• Menambahkan produk ke keranjang.

• Negosiasi harga dan fitur komunikasi dengan penyedia.

• Pembuatan pesanan dan dokumen pendukung.

• Konfirmasi, approval, dan penyelesaian transaksi.

6. Pengelolaan Paket Pengadaan

• Penyusunan paket rencana pengadaan.

• Integrasi dengan SIRUP dan RUP.

• Monitoring dan evaluasi paket.

7. Fitur Tambahan Versi 6

• Daftar favorit & shortlist penyedia.

• Riwayat transaksi lengkap.

• Fitur endorse & pembuktian spesifikasi.

8. Permasalahan Umum & Solusi Teknis

• Kegagalan transaksi.

• Kendala login dan otorisasi.

• Kendala spesifikasi dan komunikasi dengan penyedia.

9. Studi Kasus & Simulasi Langsung

• Simulasi transaksi real.

• Penyusunan paket.

• Negosiasi dan evaluasi produk.

LANJUTAN MATERI: Optimalisasi Implementasi E-Katalog Versi 6

Untuk membantu peserta menerapkan hasil Bimtek secara komprehensif, program ini dilengkapi dengan materi lanjutan berikut:

🧩 1. Strategi Optimalisasi Pengadaan melalui E-Katalog

• Analisis kebutuhan barang/jasa

• Penyusunan spesifikasi teknis

• Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Pemilihan produk yang sesuai TKDN

🧩 2. Pemilihan Penyedia dan Manajemen Vendor

• Penilaian reputasi penyedia

• Evaluasi performa penyedia

• Mitigasi risiko pengadaan

🧩 3. Integrasi E-Katalog dengan Sistem Keuangan Daerah

• Kesesuaian transaksi dengan SIPD

• Penyusunan dokumen pendukung SP2D dan laporan keuangan

• Pelaporan pertanggungjawaban PPK

🧩 4. Audit Internal & Kepatuhan PBJ

• Dokumen wajib PBJ

• Kesesuaian dengan regulasi LKPP

• Mencegah temuan pemeriksa (BPK/Inspektorat)

🧩 5. Best Practice Pengadaan Daerah & Nasional

• Contoh transaksi katalog yang efisien

• Penguatan peran PPK dan Pejabat Pengadaan

• Studi kasus dari Pemda/BUMN/Lembaga lainnya

👥 Sasaran Peserta

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• POKJA Pemilihan

• Bendahara

• Operator SIRUP dan e-Katalog

• Pejabat Perencanaan & Pengelola Anggaran

• Auditor Internal (Inspektorat)

⚖ Dasar Hukum

• Perpres No. 16 Tahun 2018

• Perpres No. 12 Tahun 2021

• Peraturan LKPP terbaru tentang e-katalog & e-purchasing

• Peraturan internal pemerintah daerah

💳 Biaya Kontribusi Pelatihan

Offline: Rp 4.000.000/peserta

Online: Rp 2.500.000/peserta

Rekomendasi: minimal 2 peserta per instansi untuk efektivitas diskusi & simulasi.

👨‍🏫 Narasumber

Praktisi PBJ, Konsultan Pengadaan Sertifikasi LKPP, dan Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)