Bimtek & Diklat Penyusunan Anjab ABK: Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Terbaru   
Pengelolaan SDM aparatur yang profesional membutuhkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai. Dengan regulasi terbaru dari KemenPAN-RB, pemerintah daerah wajib memiliki dokumen Anjab dan ABK untuk mendukung penataan organisasi serta manajemen ASN.

Tujuan

• Memberikan pemahaman teknis penyusunan Anjab dan ABK.

• Meningkatkan kapasitas ASN dalam perencanaan kebutuhan pegawai.

• Mendukung reformasi birokrasi melalui penataan SDM berbasis data.

Materi

• Konsep dasar Anjab dan ABK.

• Metode penyusunan dan perhitungan beban kerja.

• Praktik penyusunan Anjab & ABK sesuai format resmi.

Sasaran Peserta

BKD/BKPSDM, Bagian Organisasi, serta pejabat pengelola kepegawaian.

Manfaat

Dokumen Anjab & ABK yang akurat sebagai dasar kebijakan manajemen ASN.

Pelatihan Pengelolaan Hibah/Bansos OPD dan Desa: Regulasi, Risiko, dan Studi Kasus  
Pengelolaan hibah dan bansos rawan penyimpangan, sehingga penting dipahami secara komprehensif sesuai aturan terbaru.

Materi Pembahasan

• Mekanisme perencanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah/bansos

• Pengawasan hibah/bansos berbasis risiko

• Strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran

• Studi kasus hibah dan bansos bermasalah

Regulasi Terbaru

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 99 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bansos

• Permendagri terbaru Tahun 2024/2025 tentang belanja hibah dan bansos

Sasaran Peserta
BPKAD, OPD pengelola hibah/bansos, aparatur desa/kelurahan penerima, Inspektorat, DPRD bidang sosial/anggaran

Pelatihan Pengelolaan Kas Daerah & Percepatan Realisasi Anggaran OPD  
Manajemen kas yang efisien dapat mencegah penumpukan SILPA dan memastikan keberlangsungan pembangunan.

Materi Pembahasan

• Prinsip-prinsip manajemen kas daerah

• Proyeksi arus kas dan penentuan kebutuhan likuiditas

• Strategi optimalisasi perbendaharaan daerah

• Pencegahan idle cash dan percepatan realisasi anggaran

Regulasi Terbaru

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• PMK terkait pengelolaan kas umum daerah

Sasaran Peserta
BPKAD, BUD, bendahara SKPD, Inspektorat, DPRD bidang anggaran

Pelatihan Laporan Keuangan Berbasis Akrual: Rekonsiliasi dan Audit ASN Daerah  
SAP berbasis akrual adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

Materi Pembahasan

• Konsep dan prinsip SAP berbasis akrual

• Implementasi akuntansi akrual dalam laporan keuangan SKPD/OPD

• Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan daerah

• Audit dan penilaian BPK atas laporan keuangan

Regulasi Terbaru

• PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Surat Edaran BPKP/BPK terkait penerapan akrual terbaru

Sasaran Peserta
BPKAD, staf akuntansi OPD, bendahara penerimaan/pengeluaran, Inspektorat, auditor internal

Pelatihan Intensifikasi PAD 2025: Solusi Kemandirian Fiskal Daerah Terbaru  

PAD masih menjadi tantangan utama bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah perlu mengacu pada regulasi terbaru.

Materi Pembahasan

• Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

• Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah

• Optimalisasi kerjasama daerah dan sektor swasta dalam peningkatan PAD

• Audit dan pengawasan PAD

Regulasi Terbaru

• UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD

• PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Perda & Perkada terbaru tentang pajak dan retribusi daerah

Sasaran Peserta
Bapenda, BPKAD, OPD pengelola pajak & retribusi, Inspektorat, DPRD bidang keuangan