Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bentuk inovasi kelembagaan dan keuangan yang lebih fleksibel, efisien, serta berorientasi pada peningkatan layanan.

Selama ini penerapan BLUD banyak dilakukan pada sektor kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Namun, sesuai regulasi terbaru, unit pelayanan publik lainnya seperti sekolah negeri, UPT, dan lembaga layanan daerah lainnya juga dapat ditetapkan menjadi BLUD Non-Kesehatan.

Transformasi kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk:

• Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan,

• Memperkuat tata kelola kelembagaan,

• Meningkatkan mutu layanan publik,

• Dan mendorong kemandirian pembiayaan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola BLUD Non-Kesehatan, aparatur pemerintah daerah akan memperoleh pemahaman regulasi, teknis pembentukan BLUD, penyusunan RBA, hingga strategi kelembagaan yang berkelanjutan.

Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 📜 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. 📜 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. 📜 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. 📜 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

5. 📜 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. 📜 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terkait fleksibilitas PBJ pada BLUD).

7. 📜 Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dan pengelolaan BLUD.

8. 📜 Ketentuan teknis sektoral sesuai bidang unit pelayanan publik terkait (misalnya sektor pendidikan dan layanan umum lainnya).

Maksud dan Tujuan 

Maksud:
Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola BLUD Non-Kesehatan sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan publik daerah.

Tujuan:

• Mendorong percepatan transformasi sekolah dan UPT menjadi BLUD.

• Memperkuat kelembagaan dan tata kelola unit pelayanan publik daerah.

• Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan BLUD.

• Meningkatkan kemandirian pembiayaan dan efektivitas pelayanan publik.

Materi Pelatihan 

1. Kebijakan dan Regulasi BLUD Non-Kesehatan.

2. Prosedur Pembentukan dan Pengesahan BLUD.

3. Tata Kelola Keuangan dengan Pola BLUD.

4. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

5. Penguatan SDM dan Manajemen Kelembagaan BLUD.

6. Strategi Optimalisasi Pendapatan dan Layanan Publik.

7. Praktik Penyusunan Dokumen dan Simulasi Kasus.

Sasaran Peserta 

• Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan.

• Kepala Sekolah dan Tim Pengelola Keuangan Sekolah.

• UPT/Unit Pelayanan Publik Daerah.

• BPKAD, Bappeda, dan OPD terkait.

• Tim Penyusun RBA dan Pejabat Pengelola BLUD.

Metode Pelaksanaan

• Ceramah dan Paparan Regulasi

• Diskusi Interaktif

• Studi Kasus

• Workshop / Praktik Teknis

• Pendampingan Penyusunan Dokumen BLUD

Narasumber

Narasumber berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

• Praktisi & Konsultan BLUD

• Akademisi dan Tenaga Ahli Keuangan Daerah

Waktu Dan Tempat 

• 🗓️ Waktu: Menyesuaikan jadwal instansi (2–3 hari pelatihan)

• 📍 Tempat: Jakarta / Kota lainnya atau In House Training di daerah

Pembiayaan 

Penyelenggaraan kegiatan ini dapat dibiayai dari:

• APBD/APBN melalui mekanisme belanja perjalanan dinas,

• DIPA satuan kerja, atau

• Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh:
📌 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📱 WA: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ info@linkpemda.com

Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat kelembagaan BLUD Non-Kesehatan, meningkatkan tata kelola keuangan, serta mempercepat reformasi layanan publik yang profesional, adaptif, dan mandiri.

Kami mengundang instansi Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan strategis ini demi terwujudnya pelayanan publik daerah yang lebih baik.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah daerah.

Salah satu instrumen penting dalam memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah pemeriksaan pajak daerah. Melalui pemeriksaan yang profesional, pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi pajak yang belum tergali, mencegah kebocoran penerimaan, dan memastikan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi perpajakan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk implementasi digitalisasi sistem pajak daerah, penyesuaian ketentuan pemeriksaan, dan integrasi dengan sistem nasional. Oleh sebab itu, aparatur pengelola pajak daerah perlu mendapatkan pemahaman, kompetensi teknis, dan strategi terkini untuk melaksanakan pemeriksaan pajak daerah secara efektif.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

• Permendagri Nomor 105 Tahun 2016

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2023

• Peraturan Kepala Daerah terkait pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Melalui Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Daerah, peserta akan memperoleh pembekalan komprehensif terkait kebijakan terbaru, teknik pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), serta strategi peningkatan PAD melalui pengawasan pajak daerah.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

• Memberikan pemahaman komprehensif tentang regulasi terbaru pemeriksaan pajak daerah.

• Mendorong peningkatan PAD melalui pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.

• Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak daerah secara berkelanjutan.

• Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di bidang perpajakan.

Sasaran Peserta

• Pejabat dan Staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

• Aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.

• Pejabat pengawas dan auditor internal pemerintah daerah.

• Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah (BKD/BPKAD).

• Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD.

Materi Bimtek 

1. Kebijakan Nasional Perpajakan Daerah dan Strategi Peningkatan PAD.

2. Ketentuan Pemeriksaan Pajak Daerah Sesuai Regulasi Terbaru.

3. Proses Pemeriksaan Pajak Daerah: Perencanaan, Pelaksanaan, dan LHP.

4. Teknik Audit dan Pengawasan Wajib Pajak Daerah.

5. Penyelesaian Keberatan, Sengketa, dan Penagihan Pajak Daerah.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan Pajak Daerah (SIPD).

7. Strategi Optimalisasi PAD melalui Pemeriksaan Pajak Daerah.

8. Simulasi & Studi Kasus Pemeriksaan Pajak Daerah.

Narasumber

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

• Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Praktisi dan Konsultan Perpajakan Daerah.

• Akademisi dan Auditor Pajak.

Metode Pelaksanaan 

• Pemaparan materi oleh narasumber.

• Diskusi dan tanya jawab interaktif.

• Studi kasus dan simulasi pemeriksaan pajak daerah.

• Workshop penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Melalui kegiatan Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Daerah, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan teknis dan memahami kebijakan terbaru dalam pemeriksaan pajak. Langkah ini akan mendukung penguatan tata kelola pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi PAD secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Tantangan utama ASN di era digital adalah memastikan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD), penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu menjadi kompetensi wajib bagi seluruh aparatur keuangan daerah.

Bimtek ini bertujuan membekali ASN dengan strategi praktis, teknik, dan simulasi langsung agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan terstandarisasi.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang prinsip penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Menguasai penggunaan SIKD/SIPD untuk penginputan dan pelaporan keuangan.

3. Memahami prosedur penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa.

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara, Kabid Keuangan, Kasubag Keuangan)

• Tim perencana dan pengelola anggaran di SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah

Materi Pelatihan

Hari 1: Penatausahaan Keuangan Daerah

1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah

3. Penatausahaan Anggaran dan Pengelolaan Kas Daerah

4. Penginputan Data Keuangan di SIKD/SIPD

5. Simulasi Praktis Penatausahaan Keuangan

Hari 2: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

2. Evaluasi dan Monitoring Realisasi Anggaran

3. Pemanfaatan E-Katalog untuk Pengadaan Barang/Jasa

4. Studi Kasus dan Simulasi Laporan Pertanggungjawaban

5. Tips Praktis Meminimalisasi Kesalahan dan Temuan Audit

Metode Pelatihan

• Tatap Muka: Minimal 5 peserta untuk praktik langsung.

• Online / Zoom: Minimal 2 peserta dengan interaksi aktif dan simulasi online.

• Pendekatan: Ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung.

Durasi Pelatihan

2 Hari (masing-masing ±6 jam)

Biaya Kontribusi

• Tatap Muka: Rp 5.000.000,- / peserta Akomodasi 

• Tatap Muka: Rp 4.000.000,- / peserta  Non Akomodasi 

• Online / Zoom: Rp 3.000.000,- / peserta

Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 & perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri & Kemenkeu

Output yang Diharapkan

• Peserta mampu melakukan penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel.

• Peserta menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD.

• Peserta memahami pertanggungjawaban anggaran, laporan keuangan, dan audit.

• Terbentuk laporan pertanggungjawaban dan RBA BLUD yang sesuai regulasi.

📍 Informasi & Pendaftaran:

• Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
  Bekasi – Jawa Barat
  🌐 www.linkpemda.com
  📧 info@linkpemda.com
  📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini menjadi terobosan penting dalam sistem manajemen ASN, karena memungkinkan proses kenaikan pangkat dilakukan setiap bulan — bukan lagi hanya 2–4 kali setahun seperti sebelumnya.

Kebijakan ini mulai berlaku 1 Oktober 2025, dan bertujuan mempercepat pengembangan karier ASN, memperkuat sistem merit, serta meningkatkan motivasi kinerja aparatur negara.

Bagi pemerintah daerah, perubahan ini memiliki implikasi besar terhadap pengelolaan data kepegawaian, penyesuaian SOP pelayanan, serta integrasi sistem kepegawaian daerah dengan sistem nasional BKN. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional untuk memastikan seluruh pejabat kepegawaian, operator BKD/BKPSDM, dan ASN memahami serta mampu mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif dan seragam.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (beserta perubahannya).

3. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN.

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional untuk mendukung implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 dalam rangka mempercepat dan mengefektifkan proses kenaikan pangkat ASN secara nasional.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai substansi dan implementasi Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025.

2. Meningkatkan kapasitas pejabat dan pegawai pengelola kepegawaian dalam mengelola proses kenaikan pangkat ASN bulanan.

3. Menstandarkan prosedur dan SOP pelayanan kenaikan pangkat di lingkungan pemerintah daerah.

4. Mendukung digitalisasi layanan kepegawaian agar lebih responsif dan transparan.

Sasaran Peserta

• Kepala BKD/BKPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota.

• Pejabat Administrator dan Pengawas bidang Kepegawaian.

• Pengelola data kepegawaian (operator SIMPEG/SIASN).

• ASN yang berpotensi atau sedang dalam proses kenaikan pangkat.

• Unit kerja terkait kepegawaian di OPD.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Sistem Merit ASN dan Reformasi Kepegawaian.

2. Penjelasan Lengkap Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025.

3. Mekanisme dan Periodisasi Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan.

4. SOP dan Standar Administrasi Kenaikan Pangkat di Instansi Pemerintah.

5. Integrasi Sistem Kepegawaian Daerah dengan SIASN BKN.

6. Strategi Digitalisasi dan Monitoring Kinerja ASN.

7. Simulasi Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat.

8. Diskusi, studi kasus, dan tanya jawab teknis.

Narasumber

• Pejabat dari Badan Kepegawaian Negara.

• Praktisi dan akademisi bidang manajemen ASN.

• Konsultan kepegawaian dan pengembang sistem kepegawaian digital.

• Tenaga ahli LINK PEMDA.

Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi.

• Diskusi interaktif dan studi kasus.

• Simulasi penggunaan aplikasi / sistem kepegawaian.

• Tanya jawab teknis dengan narasumber ahli.

• Evaluasi hasil pembelajaran.

Waktu dan Tempat

• 📅 Waktu: Oktober – Desember 2025 (jadwal menyesuaikan)

• 🏨 Tempat: Hotel/Tempat Pelatihan di Jakarta / Kota-Kota Penyelenggara atau via Zoom Meeting (jika daring).

• ⏰ Durasi: 2 (dua) hari kerja.

Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui APBD / DPA SKPD, anggaran pelatihan instansi, atau sumber pembiayaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Output Kegiatan

1. Peserta memahami ketentuan dan mekanisme implementasi Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025.

2. Terwujudnya keseragaman prosedur kenaikan pangkat ASN di seluruh instansi pemerintah.

3. Peningkatan kecepatan dan transparansi layanan kepegawaian.

4. Sertifikat Bimtek bagi peserta.

Perubahan besar dalam sistem kepegawaian memerlukan kesiapan SDM aparatur di seluruh Indonesia. Bimtek Nasional ini menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 berjalan efektif, meningkatkan profesionalisme ASN, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi nasional.

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

#BimtekASN2025  #KenaikanPangkatASN  #PeraturanBKN4Tahun2025  #PercepatanKarierASN  #ASNNaikPangkatTiapBulan  #ReformasiBirokrasi  #ASNProfesional  #SDMApparaturUnggul  #TransformasiASN  #LinkPemdaTraining