Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut mampu memahami regulasi terbaru dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan kepegawaian, serta pengawasan kinerja.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan & Pelatihan (Diklat) ASN 2025, diharapkan Pemda dapat meningkatkan kapasitas aparatur agar profesional, responsif, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan LAKIP.

4. Permendagri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Protokol & Humas Pemerintah Daerah.

5. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengukuran Profesionalitas ASN.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan

1. Membekali ASN Pemda dalam menyusun LAKIP, Renstra, dan Renja sesuai regulasi terbaru.

2. Meningkatkan pemahaman ASN dalam tata protokol dan humas pemerintahan.

3. Memperkuat pengawasan internal melalui audit berbasis kinerja.

4. Mewujudkan sistem mutasi & promosi ASN berbasis merit system.

5. Mengukur dan meningkatkan profesionalitas ASN sesuai standar BKN.

Sasaran Peserta

• Pejabat Struktural (Eselon II, III, IV).

• Pejabat Fungsional terkait perencanaan, kepegawaian, humas, dan inspektorat.

• Staf ASN OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Materi Bimtek & Diklat

1. Penyusunan LAKIP sesuai PermenPAN-RB No. 88/2021.

2. Renstra & Renja Terintegrasi dengan RPJMD & Kebijakan Nasional.

3. Humas & Tata Protokol Pemerintahan Daerah (Permendagri 16/2024).

4. Mutasi & Promosi ASN berbasis Merit System (UU ASN No. 20/2023).

5. Audit Kinerja Pemerintah Daerah (Performance Audit).

6. Pengukuran Profesionalitas ASN (Peraturan BKN No. 8/2022).

Metode Pelaksanaan

• Metode: Pemaparan materi, diskusi, simulasi, studi kasus, dan praktik penyusunan dokumen.

• Durasi: 2 hari kerja 

• Narasumber: Akademisi, praktisi pemerintahan, pejabat KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, dan auditor.

Waktu & Tempat

📍 Waktu: Disesuaikan dengan jadwal Pemda (Triwulan I–IV Tahun 2025).
🏢 Tempat: Hotel / Aula Pemerintah Daerah / Lembaga Mitra Pelatihan.

Output Kegiatan

1. ASN memahami regulasi terbaru dalam penyusunan dokumen kinerja.

2. Lahirnya dokumen LAKIP, Renstra, Renja, dan laporan audit kinerja yang lebih berkualitas.

3. ASN lebih profesional dalam kehumasan dan tata protokol.

4. Peningkatan transparansi dalam manajemen kepegawaian ASN.

Penutup

Melalui kegiatan Bimtek & Diklat ASN 2025, diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan menjawab tuntutan masyarakat dengan aparatur yang profesional dan berintegritas.

Mewujudkan APBD Berkeadilan, Mendorong Pembangunan Inklusif, dan Mendukung SDGs 2030

Perubahan paradigma pembangunan nasional menekankan pentingnya Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan, termasuk penyusunan APBD.

RPJMN 2025–2029, SDGs 2030, serta berbagai regulasi nasional telah mewajibkan pemerintah daerah untuk memasukkan perspektif GEDSI dalam proses perencanaan dan penganggaran. Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

• Keterbatasan pemahaman ASN dan SKPD terkait GEDSI.

• Belum optimalnya integrasi GEDSI dalam SIPD, RKA, dan APBD.

• Minimnya contoh praktik baik dan mekanisme evaluasi.

Melalui Bimtek GEDSI Budgeting 2025, peserta akan dibekali pemahaman, keterampilan, dan simulasi penyusunan dokumen anggaran yang inklusif serta responsif terhadap gender dan kelompok rentan.

Dasar Hukum

1. RPJMN 2025–2029 – Penekanan pembangunan inklusif dan kesetaraan gender.

2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Tujuan Bimtek

1. Memahami konsep GEDSI dan urgensinya dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kompetensi ASN dan pejabat SKPD dalam menyusun APBD berbasis GEDSI.

3. Mengintegrasikan GEDSI ke dalam dokumen perencanaan, RKA, APBD, dan SIPD.

4. Mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan.

Materi Bimtek

• Konsep dan Regulasi GEDSI dalam konteks tata kelola keuangan daerah.

• Analisis Gender & Sosial untuk perencanaan pembangunan.

• Teknik Tagging GEDSI dalam SIPD & APBD.

• Simulasi Penyusunan RKA & APBD berbasis GEDSI.

• Evaluasi & Pelaporan capaian GEDSI di daerah.

• Studi Kasus Daerah Percontohan yang sukses menerapkan GEDSI Budgeting.

Sasaran Peserta

• Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPRD, Inspektorat, dan SKPD terkait perencanaan & penganggaran.

Jadwal & Lokasi Pelaksanaan

• Jadwal: September – Desember 2025

• Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali

• Durasi: 2 hari pelatihan +  studi kasus

Biaya & Fasilitas

• Biaya Investasi: Rp 5.000.000 (akomodasi) / Rp3.500.000 (non-akomodasi)

• Fasilitas:

  • Modul & Materi Pelatihan

  • Sertifikat Resmi

  • Seminar Kit Eksklusif

  • Konsumsi 3x sehari

  • Dokumentasi Lengkap

Penutup

Dengan mengikuti Bimtek GEDSI Budgeting 2025, instansi pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial, dan disabilitas ke dalam kebijakan anggaran sehingga pembangunan menjadi lebih adil, transparan, dan inklusif.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan BPK setiap tahun masih banyak menyoroti permasalahan pengelolaan aset, mulai dari ketidaksesuaian pencatatan, tidak optimalnya inventarisasi, hingga lemahnya pengawasan dan pengamanan aset daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan inventarisasi dan opname aset sesuai regulasi terbaru. Melalui Bimbingan Teknis Inventarisasi & Opname Aset Daerah 2025, peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara inventarisasi, pencatatan, hingga pelaporan aset berbasis sistem informasi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4. Permendagri No. 7 Tahun 2024 → Pedoman terbaru pengelolaan BMD (menggantikan Permendagri 19/2016).

5. Permendagri No. 7 Tahun 2024 → Pedoman terbaru pengelolaan BMD (menggantikan Permendagri 19/2016).

6. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

7. Surat Edaran dan regulasi terkait lainnya yang mengatur pengelolaan BMD.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman teknis tentang mekanisme inventarisasi dan opname aset daerah.

2. Meningkatkan keterampilan ASN/OPD dalam menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Inventaris Barang (DIB).

3. Memperkuat akuntabilitas laporan aset daerah agar sesuai standar audit BPK.

4. Menyelaraskan implementasi pengelolaan aset dengan aplikasi SIMBMD/SIPD-BMD.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Pengelolaan BMD Terbaru Tahun 2025.

2. Inventarisasi, Kodefikasi, dan Opname Aset Daerah.

3. Penyusunan KIB & DIB sesuai Permendagri 19/2016.

4. Integrasi laporan aset ke laporan keuangan daerah (PP 12/2019).

5. Penyusunan Berita Acara Opname Aset & Tata Cara Rekonsiliasi.

6. Studi kasus hasil pemeriksaan BPK dan solusi penyelesaiannya.

7. Praktek penggunaan aplikasi SIMBMD / SIPD-BMD.

Sasaran Peserta

• Kepala BPKAD / Bidang Aset.

• Kepala Bagian / Subbag Perlengkapan & Aset.

• Pejabat Penatausahaan Barang (PPB).

• Pengurus Barang / Pengelola Barang SKPD.

• Auditor Inspektorat dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah.

Metode Pelaksanaan

• Metode: Presentasi, Diskusi, Studi Kasus, dan Praktek Aplikasi.

• Waktu: 2 – 3 hari (menyesuaikan jadwal).

• Bentuk: Tatap muka (kelas nasional), in-house training, atau online meeting.

Manfaat

Dengan mengikuti Bimtek ini, peserta diharapkan mampu:
✅ Melaksanakan inventarisasi & opname aset daerah secara tertib.
✅ Menyusun laporan aset yang akurat, transparan, dan akuntabel.
✅ Meminimalisir temuan BPK dalam pengelolaan BMD.
✅ Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Penutup

Bimtek ini merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya good governance di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, diharapkan kegiatan ini mampu memberikan solusi nyata atas permasalahan aset daerah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

📍 Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan menghubungi:
LinkPemda – Lembaga Bimtek Nasional Terdaftar SK Kemendagri

Bimtek ASN & Pemda 2025: Manajemen Krisis Berbasis Digital

Perubahan iklim, bencana alam, krisis kesehatan, serta ancaman sosial-ekonomi yang semakin kompleks menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kemampuan manajemen krisis yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi digital.

Tahun 2025, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya mitigasi risiko daerah berbasis data dan digitalisasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan RPJPN 2025–2045.

Melalui Bimtek ini, LINKPEMDA memberikan solusi praktis kepada ASN & Pemda agar mampu:

• Mengantisipasi risiko bencana dan krisis daerah.

• Menggunakan teknologi digital (early warning system, big data, AI dashboard) untuk deteksi dini.

• Menyusun SOP penanganan krisis sesuai regulasi terbaru 2025.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Nasional & Perubahan Pola Belanja Pemda.

7. RPJPN 2025–2045: Transformasi Ketahanan Sosial & Lingkungan.

8. Peraturan BNPB & Permendagri terbaru 2025 tentang Mitigasi Risiko Daerah & Penanggulangan Bencana berbasis digital.

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman regulasi terbaru terkait manajemen krisis dan mitigasi risiko daerah.

2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun kebijakan & SOP penanganan krisis daerah.

3. Mendorong penggunaan teknologi digital (big data, AI, GIS, dashboard risiko) dalam mitigasi bencana.

4. Membentuk budaya organisasi tanggap darurat di lingkungan Pemda.

SASARAN PESERTA

• Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.

• Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

• OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup).

• ASN bidang perencanaan, keuangan, dan teknis.

MATERI PELATIHAN

1. Regulasi Terbaru Manajemen Krisis & Mitigasi Risiko Daerah (2025)

• Update kebijakan nasional & Permendagri terkait mitigasi risiko daerah.

• Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam efisiensi anggaran penanggulangan krisis.

2. Pemetaan Risiko Daerah Berbasis Big Data & GIS

• Teknik pemetaan bencana & kerentanan sosial-ekonomi daerah.

• Penggunaan dashboard digital untuk analisis risiko.

3. Digital Crisis Management

• Implementasi early warning system (EWS) berbasis teknologi.

• Pemanfaatan AI untuk prediksi risiko & pola krisis.

4. SOP Manajemen Krisis & Komunikasi Publik

• Penyusunan protokol respon cepat darurat daerah.

• Strategi komunikasi publik resmi Pemda untuk mencegah kepanikan & hoaks.

5. Studi Kasus & Simulasi Krisis

• Simulasi tanggap darurat berbasis skenario (banjir, gempa, krisis kesehatan, krisis pangan).

• Evaluasi kesiapan organisasi Pemda.

METODE PELAKSANAAN

• Paparan regulasi & kebijakan terbaru.

• Workshop interaktif & simulasi digital.

• Studi kasus dari daerah rawan bencana.

• Diskusi & penyusunan SOP Pemda.

NARASUMBER

• Pejabat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah).

• Akademisi & Praktisi Digital Crisis Management.

• Konsultan Teknologi AI & Big Data untuk Pemda.

FASILITAS PESERTA

✔️ Sertifikat resmi dengan QR Code (verifikasi online).
✔️ Modul & toolkit digital mitigasi krisis.
✔️ Akses e-learning & template SOP.
✔️ Konsultasi pasca-bimtek.
✔️ Akomodasi & konsumsi (untuk pelatihan tatap muka).

PENUTUP

Dengan adanya Bimtek Manajemen Krisis & Mitigasi Risiko Daerah Berbasis Digital, LINKPEMDA memberikan jawaban atas tantangan ASN & Pemda di tahun 2025.
Pelatihan ini akan membantu Pemda memiliki ketahanan daerah yang lebih kuat, berbasis regulasi terbaru, teknologi digital, serta strategi komunikasi publik yang efektif.