Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Kualitas pengelolaan keuangan daerah secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan melalui sistem yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis digital. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

SIPD hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Urgensi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD

Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi telah menjadi keharusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.

Penggunaan SIPD memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain:

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD

• Menjamin konsistensi data antar tahapan perencanaan dan penganggaran

• Mempercepat proses administrasi dan pelaporan keuangan

• Mengurangi potensi kesalahan manual dan duplikasi data

• Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy)

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan.

Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD mencakup seluruh siklus keuangan, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Tahap ini meliputi penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Penganggaran dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Merupakan tahap pelaksanaan anggaran yang harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan secara sistematis.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan anggaran wajib dilaporkan secara akurat dan tepat waktu melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

4. Pengawasan dan Evaluasi

Tahap ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta fungsi pengawasan internal.

Tantangan dalam Implementasi SIPD

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi SIPD di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia

• Kendala teknis sistem dan jaringan

• Belum optimalnya integrasi data antar perangkat daerah

• Perubahan regulasi yang dinamis

Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan pendampingan.

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain:

✅ Peningkatan Kompetensi SDM

Aparatur pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi, sistem, dan praktik terbaik.

✅ Penguatan SPIP

Sistem pengendalian internal harus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

✅ Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan SIPD dan sistem pendukung lainnya harus dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

✅ Monitoring dan Evaluasi Berkala

Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja program menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Dampak Positif bagi Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan dampak signifikan, antara lain:

• Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

• Berkurangnya temuan audit

• Meningkatnya kepercayaan publik

• Tercapainya pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran

Keterkaitan dengan Program Bimbingan Teknis

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi salah satu solusi strategis. Melalui bimtek, peserta dapat memahami secara mendalam praktik pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD, termasuk studi kasus nyata dan implementasi teknis di lapangan.

Penutup

Pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi dan sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

🚀 Informasi dan Pendalaman Materi

Untuk pendalaman melalui studi kasus nyata dan praktik langsung, silakan mengikuti:

👉 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(APBD | SIPD/SIKD | Penatausahaan | Akuntansi | Evaluasi Praktik)

👉 Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Daerah
(Update regulasi terbaru dan implementasi teknis di lapangan)

📘 Lihat juga Katalog Lengkap Program Bimtek Nasional Pemerintah Daerah
📞 Hubungi Admin LINKPEMDA untuk konsultasi dan jadwal kegiatan

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam era modern saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi, baik dari segi kecepatan, kemudahan, transparansi, maupun kepastian layanan.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, seperti proses layanan yang berbelit, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan publik yang selama ini diterapkan masih cenderung berorientasi pada internal organisasi dan belum sepenuhnya berfokus pada kebutuhan pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan baru yang lebih inovatif dan adaptif, salah satunya melalui penerapan Service Design. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata.

Service Design memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan perjalanan pengguna layanan (user journey), mengidentifikasi titik permasalahan (pain point), serta merancang ulang layanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan dan mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik, penerapan Service Design menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini guna mendukung transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam kegiatan ini menjadi sangat penting sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah terkait transformasi digital pelayanan publik dan peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai konsep Service Design dalam pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam merancang layanan berbasis kebutuhan masyarakat

Mendorong inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah

Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

MANFAAT KEGIATAN

Melalui kegiatan ini peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

Meningkatnya pemahaman terhadap konsep pelayanan publik berbasis pengguna

Meningkatnya kemampuan dalam merancang dan memperbaiki layanan publik

Teridentifikasinya permasalahan pelayanan publik di daerah

Terciptanya inovasi pelayanan publik yang lebih efektif

Tersedianya forum diskusi dan konsultasi terkait pelayanan publik

SASARAN KEGIATAN

Peserta kegiatan ini berasal dari unsur:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kesehatan / Direktur RSUD

Kepala Dinas Sosial

Bagian Organisasi Setda

Aparatur penyelenggara pelayanan publik di seluruh OPD

KONSEP SERVICE DESIGN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Service Design merupakan pendekatan dalam merancang layanan yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan.

Beberapa elemen utama dalam Service Design antara lain:

Pemahaman kebutuhan masyarakat

Pemetaan perjalanan layanan (user journey)

Identifikasi kendala (pain point)

Perancangan solusi layanan

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

TAHAPAN PENERAPAN SERVICE DESIGN

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Identifikasi layanan prioritas yang perlu diperbaiki

Analisis kebutuhan dan harapan masyarakat

Pemetaan user journey pelayanan

Identifikasi kendala dalam proses pelayanan

Perancangan ulang layanan publik

Implementasi perbaikan layanan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

STRATEGI TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

Peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat

Penyederhanaan prosedur pelayanan

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan

Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik

Penguatan inovasi pelayanan publik

SUSUNAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Konsep Service Design dalam Pelayanan Publik

Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Pengguna

Analisis Kebutuhan dan Perilaku Masyarakat

Pemetaan User Journey dan Identifikasi Pain Point

Strategi Redesign Layanan Publik

Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Studi Kasus dan Best Practice

Diskusi dan Konsultasi Permasalahan Daerah

RUNDOWN KEGIATAN BIMTEK (2 HARI)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 : Registrasi Peserta
09.00 – 09.30 : Pembukaan Kegiatan
09.30 – 11.30 : Konsep Service Design dalam Pelayanan Publik
11.30 – 12.30 : Istirahat / Makan Siang
12.30 – 14.30 : Analisis Kebutuhan dan User Journey
14.30 – 15.00 : Coffee Break
15.00 – 17.00 : Identifikasi Pain Point dan Permasalahan Layanan

Hari Kedua

09.00 – 11.00 : Strategi Redesign Layanan Publik
11.00 – 12.00 : Studi Kasus Pelayanan Publik
12.00 – 13.00 : Istirahat / Makan Siang
13.00 – 15.00 : Praktik Penyusunan Desain Layanan
15.00 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 16.30 : Diskusi dan Konsultasi
16.30 – 17.00 : Penutupan

OUTPUT KEGIATAN

Peserta diharapkan memperoleh:

Pemahaman komprehensif tentang Service Design

Kemampuan merancang layanan publik yang efektif

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Contoh desain layanan yang dapat diterapkan di daerah

Tersusunnya rancangan perbaikan layanan publik yang dapat langsung diimplementasikan di instansi masing-masing

INFORMASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tema Kegiatan
Bimtek Service Design untuk Transformasi Pelayanan Publik Tahun 2026

Periode Pelaksanaan
Maret – Desember 2026

Durasi Kegiatan
2 Hari per Sesi

Metode Pelaksanaan
Tatap Muka dan Online (Zoom)

LOKASI KEGIATAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta

BIAYA KONTRIBUSI PESERTA

Paket A – Single Room
Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Sharing
Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi
Rp 4.000.000 / Peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Penginapan hotel (paket akomodasi)

Sertifikat kegiatan

Modul pelatihan dan materi narasumber

Tas dan seminar kit

Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

MEKANISME PEMBAYARAN

Transfer Bank BRI
No Rekening : 0424-01-000925-30-7
Atas Nama : LINKPEMDA

Pembayaran juga dapat dilakukan saat registrasi kegiatan

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dalam merancang dan mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi solusi strategis dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih berkualitas, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp : +62 813-8766-6605
Website : www.linkpemda.com
Email : info@linkpemda.com

Peningkatan kualitas belanja daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Tidak hanya sekadar mengejar tingkat serapan anggaran, pemerintah daerah saat ini dituntut untuk memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai melalui APBD benar-benar memberikan dampak yang optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya proses evaluasi program serta keterbatasan dalam melakukan analisis terhadap efektivitas belanja daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis melalui penerapan spending review dan evaluasi program sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja daerah sekaligus mendorong efisiensi APBD.

Apa Itu Spending Review dalam Pengelolaan Keuangan Daerah?

Spending review merupakan proses evaluasi sistematis terhadap belanja pemerintah yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan relevansi program serta kegiatan yang dilaksanakan.

Melalui spending review, pemerintah daerah dapat:

• Mengidentifikasi program yang tidak efektif

• Mengurangi pemborosan anggaran

• Menghindari duplikasi kegiatan

• Mengarahkan anggaran pada program prioritas

• Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja

Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penerapan prinsip money follow program serta penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Pentingnya Evaluasi Program dalam APBD

Evaluasi program merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana output dan outcome dari suatu program telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dengan melakukan evaluasi program secara berkala, pemerintah daerah dapat:

• Mengetahui tingkat keberhasilan program

• Mengukur dampak terhadap masyarakat

• Menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan

• Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

• Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Manfaat Mengikuti Bimtek Spending Review dan Evaluasi Program

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

• Memahami konsep kualitas belanja daerah berbasis kinerja

• Mampu melakukan spending review secara sistematis

• Meningkatkan kemampuan evaluasi program dan kegiatan

• Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD

• Mendukung penyusunan kebijakan anggaran berbasis outcome

Materi Bimtek Kualitas Belanja Daerah

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

• Konsep kualitas belanja dan value for money

• Teknik spending review dalam APBD

• Evaluasi program berbasis output dan outcome

• Analisis efektivitas dan efisiensi belanja daerah

• Strategi realokasi anggaran berbasis hasil evaluasi

• Pemanfaatan data SIPD dalam analisis belanja

• Studi kasus dan simulasi implementasi

Sasaran Peserta Bimtek

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• BAPPEDA

• BPKAD / BPKD

• Inspektorat Daerah

• Bagian Perencanaan OPD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Operator SIPD

• Seluruh perangkat daerah terkait

Mengapa Bimtek Ini Penting Diikuti?

Kegiatan ini sangat penting diikuti karena:

• Mendukung kebijakan efisiensi APBD

• Menjadi dasar pengambilan keputusan strategis

• Meningkatkan kualitas program pembangunan daerah

• Memperkuat akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah

• Selaras dengan arah kebijakan nasional berbasis kinerja

Jadwal dan Pelaksanaan

📅 Periode: Maret – Desember 2026
⏱️ Durasi: 2 Hari
📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok
💻 Format: Offline, Online, dan In House Training

Informasi Materi Lengkap

Untuk melihat rincian lengkap materi, kurikulum pelatihan, serta detail pelaksanaan kegiatan, silakan kunjungi halaman berikut:

👉 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH MELALUI SPENDING REVIEW DAN EVALUASI PROGRAM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari sistem fiskal nasional, penyusunan APBD harus memperhatikan arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap tahun pemerintah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) yang memuat proyeksi kondisi ekonomi nasional, asumsi dasar ekonomi makro, serta arah kebijakan fiskal yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagi pemerintah daerah, dokumen KEM–PPKF memiliki peranan strategis sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah. Melalui penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan tercipta harmonisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam siklus penganggaran daerah, dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan APBD. Dokumen KUA memuat kebijakan umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan dokumen PPAS memuat prioritas pembangunan daerah serta batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing perangkat daerah.

Penyusunan dokumen KUA dan PPAS yang tidak memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen KUA dan PPAS dapat selaras dengan kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen KEM–PPKF.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM–PPKF dalam Penyusunan APBD.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran Berjalan.

6. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan.

7. Peraturan Presiden tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF).

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai arah kebijakan fiskal nasional dalam dokumen KEM–PPKF.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menyusun dokumen KUA dan PPAS secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mendorong terwujudnya sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

5. Memberikan pemahaman teknis mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan dan penyelarasan dokumen penganggaran daerah.

MANFAAT KEGIATAN

Melalui kegiatan ini peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan fiskal nasional.

2. Meningkatnya kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS.

3. Terwujudnya sinkronisasi dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

4. Meningkatnya kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

5. Tersedianya forum diskusi dan konsultasi terkait permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah.

SASARAN KEGIATAN

Peserta kegiatan ini berasal dari unsur:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah

• Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Anggota DPRD khususnya yang membidangi anggaran

• Pejabat perencana dan pengelola keuangan daerah

• Aparatur teknis yang terlibat dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD

ANALISIS KEM–PPKF 2026 DAN IMPLIKASINYA BAGI APBD DAERAH

Kebijakan fiskal nasional tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global, stabilitas ekonomi nasional, serta upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Beberapa indikator ekonomi makro yang menjadi perhatian dalam dokumen KEM–PPKF antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi nasional

• Tingkat inflasi

• Nilai tukar rupiah

• Tingkat suku bunga

• Harga komoditas strategis

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa prioritas pembangunan nasional, antara lain:

• Penguatan ketahanan ekonomi nasional

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia

• Percepatan pembangunan infrastruktur

• Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

• Penguatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan

Implikasi kebijakan tersebut bagi pemerintah daerah adalah perlunya penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

STRATEGI PENYELARASAN KUA DAN PPAS DENGAN KEM–PPKF

Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Penyesuaian asumsi ekonomi daerah dengan indikator ekonomi makro nasional.

3. Peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

4. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

STRATEGI SINKRONISASI RKPD – KUA PPAS – APBD MELALUI SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform digital yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan daerah.

Langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

• Penyelarasan program prioritas dalam RKPD dengan kebijakan fiskal nasional

• Penetapan prioritas belanja daerah berdasarkan kebutuhan pembangunan

• Penyesuaian plafon anggaran sementara dalam dokumen PPAS

• Integrasi data perencanaan dan penganggaran dalam sistem SIPD

SUSUNAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Fiskal Nasional dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM–PPKF)

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

4. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

5. Strategi Penyelarasan KUA–PPAS dengan KEM–PPKF

6. Sinkronisasi RKPD – KUA PPAS – APBD melalui SIPD

7. Studi Kasus Penyusunan KUA–PPAS

8. Diskusi dan Konsultasi Permasalahan Daerah

RUNDOWN KEGIATAN BIMTEK (2 HARI)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 : Registrasi Peserta
09.00 – 09.30 : Pembukaan Kegiatan
09.30 – 11.30 : Kebijakan Fiskal Nasional dan KEM–PPKF
11.30 – 12.30 : Istirahat / Makan Siang
12.30 – 14.30 : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
14.30 – 15.00 : Coffee Break
15.00 – 17.00 : Strategi Penyelarasan KUA dan PPAS

Hari Kedua

09.00 – 11.00 : Sinkronisasi RKPD – KUA PPAS – APBD melalui SIPD
11.00 – 12.00 : Studi Kasus Penyusunan KUA–PPAS
12.00 – 13.00 : Istirahat / Makan Siang
13.00 – 15.00 : Praktik Penyusunan dan Penyelarasan Program
15.00 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 16.30 : Diskusi dan Konsultasi
16.30 – 17.00 : Penutupan

OUTPUT KEGIATAN

Peserta diharapkan memperoleh:

• Pemahaman komprehensif mengenai kebijakan fiskal nasional.

• Peningkatan kapasitas dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS.

• Terwujudnya sinkronisasi dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

• Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

• Contoh format penyelarasan program pembangunan nasional dan daerah.

INFORMASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tema Kegiatan
Bimtek Penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM–PPKF dalam Penyusunan APBD

Periode Pelaksanaan
Maret – Desember 2026

Durasi Kegiatan
2 Hari per Sesi

Metode Pelaksanaan
Tatap Muka dan Online (Zoom)

Lokasi Kegiatan

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

BIAYA KONTRIBUSI PESERTA

Paket A – Single Room
Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Sharing
Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi
Rp 4.000.000 / Peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sebagai berikut:

• Penginapan hotel (paket akomodasi)

• Sertifikat kegiatan

• Modul pelatihan dan materi narasumber

• Tas dan seminar kit

• Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

MEKANISME PEMBAYARAN

Transfer Bank BRI
No Rekening : 0424-01-000925-30-7
Atas Nama : LINKPEMDA

Pembayaran juga dapat dilakukan pada saat registrasi kegiatan.

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menyusun kebijakan anggaran daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, proses penyusunan APBD dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Informasi & Pendaftaran

WhatsApp : +62 813-8766-6605
Website : www.linkpemda.com
Email : info@linkpemda.com

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 telah menetapkan kebijakan terbaru terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Dana Desa di seluruh Indonesia.

Peraturan ini ditetapkan pada 9 Februari 2026 dan diundangkan pada 12 Februari 2026, sebagai pedoman resmi bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

Latar Belakang Terbitnya PMK 7 Tahun 2026

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan wilayah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran.

Dengan diterbitkannya PMK ini, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan terhadap beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur Dana Desa.

Peraturan ini sekaligus mencabut beberapa ketentuan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan desa serta dinamika pembangunan desa di Indonesia.

Total Alokasi Dana Desa Tahun 2026

Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah menetapkan bahwa total Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp60,57 triliun yang akan disalurkan kepada desa di seluruh Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Fokus Kebijakan Dana Desa Tahun 2026

Salah satu kebijakan penting dalam PMK ini adalah penyesuaian alokasi Dana Desa untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.

Sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa atau sekitar Rp34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Ruang Lingkup Pengaturan dalam PMK 7 Tahun 2026

Secara umum, peraturan ini mengatur beberapa aspek penting, antara lain:

• Pengalokasian Dana Desa

• Penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat ke daerah

• Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas pembangunan

• Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa

Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa tahun 2026 diarahkan untuk mendukung beberapa tujuan utama, yaitu:

• Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa

• Mendorong pertumbuhan ekonomi desa

• Mengurangi angka kemiskinan di desa

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik desa

• Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa

Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya Pemahaman Regulasi bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, aparatur daerah, maupun pendamping desa, pemahaman terhadap regulasi Dana Desa sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap regulasi ini juga dapat membantu pemerintah desa dalam:

• Menghindari kesalahan administrasi dan pengelolaan keuangan

• Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

• Meminimalkan potensi temuan audit oleh aparat pengawas

Solusi Strategis Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek)

Seiring dengan terbitnya PMK 7 Tahun 2026, pemerintah desa dituntut untuk semakin memahami berbagai ketentuan teknis terkait pengelolaan Dana Desa agar pelaksanaan program pembangunan desa dapat berjalan secara optimal.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa adalah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Melalui kegiatan Bimtek ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai:

• Kebijakan terbaru pengelolaan Dana Desa berdasarkan PMK 7 Tahun 2026

• Mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa

• Strategi perencanaan dan penggunaan Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran

• Sistem pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa

• Mekanisme pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa

Selain itu, kegiatan Bimtek juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami berbagai regulasi terbaru serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Materi Bimtek Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026

Beberapa materi yang dapat dibahas dalam kegiatan Bimbingan Teknis antara lain:

• Kebijakan Nasional Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026

• Implementasi PMK 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa

• Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

• Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel

• Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

• Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

• Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa

• Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Informasi Kegiatan Bimbingan Teknis

Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa terhadap implementasi PMK 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, berbagai lembaga pelatihan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

• Aparatur Pemerintah Desa

• Kecamatan

• Inspektorat Daerah

• OPD terkait pengelolaan Dana Desa

Bagi instansi pemerintah daerah yang berminat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

LINK PEMDA
(Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)

Pendaftaran:

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com