Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas lokal. Kondisi demografi dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang menuntut perhatian serius dari pemerintah di setiap tingkatan.

Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons tantangan kependudukan dan pemberdayaan komunitas secara proaktif. Kegiatan ini sejalan dengan:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

• Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs

Bimtek ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkini, fokus pada kebijakan kependudukan, metode pemberdayaan masyarakat, serta strategi kolaborasi efektif antara pemerintah dan komunitas.

Ruang Lingkup Panduan Teknis Bimtek 2026

Panduan teknis ini mencakup aspek utama pemberdayaan kependudukan dan komunitas lokal:

1. Kebijakan Strategis Kependudukan

   • Regulasi dan program nasional & daerah

   • Peran pemerintah dan komunitas dalam pembangunan berkelanjutan

2. Peran Komunitas Lokal dalam Pembangunan

   • Strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal

   • Metode partisipatif untuk merancang program komunitas

3. Identifikasi Potensi, Tantangan, dan Kebutuhan

   • Analisis permasalahan sosial-ekonomi

   • Penentuan prioritas intervensi berbasis data

4. Perencanaan dan Evaluasi Program Pemberdayaan

   • Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

   • Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program secara efektif

5. Sinergi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

   • Koordinasi pemerintah dengan komunitas lokal

   • Studi kasus dan berbagi praktik terbaik dari berbagai daerah

Tantangan Pemberdayaan Kependudukan & Komunitas Lokal 2026

• Perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis

• Keterbatasan kapasitas aparatur dan komunitas dalam perencanaan program

• Optimalisasi data kependudukan dan informasi komunitas

• Perlu kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur dan komunitas lokal tentang kebijakan dan program kependudukan

• Mengembangkan keterampilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan

• Mendorong koordinasi efektif antara pemerintah dan komunitas

• Merumuskan solusi adaptif atas tantangan lokal

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional “Pemberdayaan Kependudukan & Komunitas Lokal Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi kependudukan terbaru

• Peran dan strategi pemberdayaan komunitas lokal

• Identifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan komunitas

• Perencanaan program berbasis partisipasi aktif

• Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program efektif

• Sinergi dan kolaborasi pemerintah & komunitas

• Studi kasus dan praktik terbaik daerah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala SKPD/OPD terkait

• Pejabat Pengelola Informasi & Evaluasi Program

• Perwakilan komunitas lokal dan tokoh masyarakat

• Staf perencana dan pejabat teknis lainnya

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata di instansi peserta

• Workshop perencanaan dan evaluasi program

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

• Periode: Januari – Desember 2026

• Durasi: 2 hari per sesi

• Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Susunan Acara (2 Hari)

Hari Pertama:

• 08.00 – 09.00 : Pendaftaran & Pembagian Materi

• 09.00 – 09.30 : Pembukaan Resmi

• 09.30 – 11.00 : Materi 1 – Kebijakan Strategis Kependudukan

• 11.00 – 12.00 : Diskusi & Tanya Jawab

• 12.00 – 13.30 : Istirahat/Sholat/Makan Siang

• 13.30 – 15.00 : Materi 2 – Peran Komunitas Lokal

• 15.00 – 16.00 : Diskusi Kelompok & Workshop

• 16.00 – 16.30 : Penutupan Hari Pertama

Hari Kedua:

• 08.30 – 10.00 : Materi 3 – Identifikasi Potensi & Tantangan

• 10.00 – 10.30 : Rehat Kopi

• 10.30 – 12.00 : Workshop 1 – Perencanaan Program Berbasis Partisipasi

• 12.00 – 13.30 : Istirahat/Sholat/Makan Siang

• 13.30 – 15.00 : Materi 4 – Monitoring & Evaluasi Program

• 15.00 – 15.45 : Studi Kasus & Best Practice Sharing

• 15.45 – 16.30 : Workshop 2 – Penyusunan RAD & Penutupan

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan evaluasi AKIP merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan. Memasuki Tahun 2026, seluruh ASN dituntut untuk menguasai teknik penyusunan LAKIP yang tepat serta melakukan evaluasi AKIP berbasis kinerja untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi SKPD/OPD dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi LAKIP & AKIP secara tepat, guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi, temuan audit, dan kelemahan pengendalian kinerja.

Ruang Lingkup Panduan Teknis LAKIP & AKIP 2026

Panduan teknis ini mencakup tahapan utama penyusunan LAKIP dan evaluasi AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

• Penyusunan sasaran strategis SKPD/OPD

• Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan

• Integrasi rencana kinerja dengan RKPD dan dokumen perencanaan lainnya

2. Penyusunan LAKIP

• Pengumpulan data kinerja instansi

• Analisis capaian kinerja dan target yang telah ditetapkan

• Penyusunan dokumen LAKIP berbasis kinerja yang akurat dan komprehensif

3. Evaluasi AKIP

• Penilaian capaian kinerja SKPD/OPD terhadap target strategis

• Identifikasi kendala dan perbaikan proses

• Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja

4. Integrasi Sistem Pelaporan

• Penggunaan SAKIP & e-LKD dalam penyusunan LAKIP

• Sinkronisasi data kinerja dengan laporan keuangan dan perencanaan

• Penyusunan laporan akuntabel untuk audit dan pemeriksaan

5. Pengendalian, Monitoring, dan Audit Kinerja

• Pengendalian internal penyusunan LAKIP & AKIP

• Mitigasi risiko temuan audit dan permasalahan hukum

• Optimalisasi proses evaluasi kinerja berbasis data

Tantangan LAKIP & AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2026

• Perubahan regulasi dan standar penilaian kinerja yang dinamis

• Tingginya risiko kesalahan prosedur dalam penyusunan LAKIP

• Optimalisasi pemanfaatan SAKIP & e-LKD

• Peningkatan kualitas pengendalian dan temuan audit

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur mengenai evaluasi kinerja

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan LAKIP Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan evaluasi AKIP berbasis kinerja

• Mengurangi risiko administrasi dan temuan audit

• Mendorong pelaporan kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penyusunan LAKIP & Evaluasi AKIP Berbasis Kinerja Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi LAKIP & AKIP terbaru Tahun 2026

• Perencanaan kinerja SKPD/OPD dan penyusunan indikator kinerja

• Pengumpulan data dan analisis capaian kinerja

• Penyusunan LAKIP berbasis kinerja

• Evaluasi AKIP dan penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja

• Integrasi sistem SAKIP & e-LKD dalam pelaporan kinerja

• Studi kasus dan praktik terbaik evaluasi kinerja instansi pemerintah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala SKPD/OPD

• Pejabat Pengelola Informasi & Evaluasi Kinerja

• Pejabat Administrator dan Pengawas terkait

• Staf Perencana dan pejabat teknis lainnya

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata di instansi peserta

• Studi kasus LAKIP & AKIP

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) & PELATIHAN NASIONAL 2026

UNTUK SELURUH SKPD PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SE-INDONESIA

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas ASN, penguatan tata kelola pemerintahan, serta implementasi regulasi nasional terbaru Tahun 2026, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan Program Bimtek & Pelatihan Nasional bagi seluruh SKPD se-Indonesia.

Program dirancang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi, disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah daerah.

MATERI BIMTEK & PELATIHAN LENGKAP TAHUN 2026

A. KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu

SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM

Penyusunan APBD, RKA, DPA, DPPA

Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

BLUD RSUD & Puskesmas (RBA & Tata Kelola)

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RPJMD, Renstra OPD

RKPD & Renja OPD

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah

C. KINERJA & REFORMASI BIROKRASI

SAKIP, AKIP & LAKIP

Pohon Kinerja & Cascading OPD

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi Kinerja & Reformasi Birokrasi (RB)

Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM

D. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Implementasi Perpres PBJ Terbaru

Perencanaan Pengadaan

E-Purchasing & E-Katalog

Manajemen Kontrak

Mitigasi Risiko & Sengketa PBJ

E. MANAJEMEN ASN

Manajemen Kinerja ASN

TPP ASN

Analisis Jabatan (Anjab) & ABK

Disiplin & Kode Etik ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

F. ORGANISASI & KELEMBAGAAN

Peta Proses Bisnis Instansi

Tata Naskah Dinas

SOP Administrasi Pemerintahan

Evaluasi Kelembagaan & Tata Laksana

G. DIGITALISASI & PELAYANAN PUBLIK

SPBE

Transformasi Digital Pemerintah

Pelayanan Publik Berbasis Kinerja

Sistem Informasi Pemerintahan

SASARAN PESERTA

Seluruh SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota

Pimpinan OPD

Pejabat Administrator & Pengawas

Pejabat Perencana & Keuangan

ASN Teknis terkait

METODE PELAKSANAAN

Tatap Muka (Klasikal)

Online (Zoom Meeting)

Hybrid

In-House Training (disesuaikan kebutuhan instansi)

KEUNGGULAN LINKPEMDA

Materi update regulasi nasional 2026

Narasumber praktisi & ahli pemerintahan

Pendekatan praktis & studi kasus

Sertifikat resmi kegiatan

Jadwal fleksibel sesuai kebutuhan SKPD

Segera jadwalkan Bimtek & Pelatihan di instansi Anda bersama LINKPEMDA.

Informasi & Pendaftaran Resmi:

Website: https://linkpemda.com

Email: info@linkpemda.com

WhatsApp: 0813-8766-6605

#BimtekNasional2026 #PelatihanASN #PelatihanSKPD #LINKPEMDA #KeuanganDaerah #SAKIP #PBJ #TPPASN #SPBE #ReformasiBirokrasi

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan aparatur. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola TPP ASN secara patuh regulasi, berbasis kinerja, objektif, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD menghadapi kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan TPP ASN. Ketidaktepatan indikator kinerja, perhitungan yang belum akurat, hingga lemahnya pengendalian sering menimbulkan risiko administratif, pemborosan anggaran, bahkan potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBD, menurunnya efektivitas kebijakan TPP sebagai instrumen kinerja, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026

• Kebijakan TPP ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan disiplin

• Indikator kinerja TPP tidak selaras dengan SAKIP dan kinerja OPD

• Perhitungan TPP berpotensi tidak sesuai kemampuan keuangan daerah

• Lemahnya pengendalian internal pembayaran TPP

• Risiko temuan pemeriksaan akibat ketidaksesuaian regulasi

Mengapa Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan kinerja ASN dan disiplin aparatur

• TPP ASN memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur belanja pegawai

• Evaluasi kinerja daerah menuntut keterkaitan TPP dengan capaian kinerja

• Beban APBD perlu dikendalikan agar tetap sehat dan berkelanjutan

• Kepatuhan regulasi TPP berpengaruh langsung terhadap penilaian tata kelola daerah

Strategi Kunci ASN dan OPD Mengelola TPP ASN Tahun 2026

• Memahami kebijakan dan regulasi TPP ASN secara komprehensif

• Menyusun indikator kinerja TPP yang objektif, terukur, dan selaras dengan SAKIP

• Melakukan perhitungan TPP secara rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah

• Memperkuat sistem pengendalian internal pembayaran TPP

• Mengintegrasikan TPP dengan sistem kepegawaian dan kinerja

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“TPP ASN Tahun 2026: Kebijakan, Perhitungan, dan Pengendalian Beban APBD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan TPP ASN Tahun 2026

• Memberikan panduan teknis penyusunan dan perhitungan TPP ASN berbasis kinerja

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Mengendalikan beban belanja pegawai agar tidak membebani APBD

• Mendorong penerapan TPP ASN yang adil, objektif, dan akuntabel

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional TPP ASN Tahun 2026

• Regulasi dan Prinsip Penetapan TPP ASN

• Penyusunan Indikator Kinerja TPP ASN Berbasis SAKIP

• Mekanisme dan Simulasi Perhitungan TPP ASN

• Strategi Pengendalian Beban APBD melalui TPP

• Integrasi TPP dengan Sistem Kepegawaian dan Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi TPP ASN di Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala BPKAD

• Inspektorat/APIP

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Tim Penyusun dan Pengelola TPP ASN

• Pejabat Administrator dan Pengawas

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata pengelolaan TPP ASN

• Studi kasus dan simulasi perhitungan

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang patuh regulasi merupakan fondasi utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Memasuki Tahun 2026, ASN dan OPD dituntut untuk memahami serta menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan berbagai pembaruan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, banyak OPD masih menghadapi kendala dalam memahami perubahan regulasi keuangan daerah dan implikasinya terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Ketidaksinkronan pemahaman regulasi sering menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaksanaan anggaran, hingga potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan APBD, lemahnya akuntabilitas kinerja keuangan, serta berkurangnya efektivitas OPD dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Implementasi Regulasi Keuangan 2026

• Perubahan regulasi belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD

• Ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan ketentuan terbaru

• Pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku

• Penatausahaan dan pelaporan keuangan belum konsisten dengan aturan terbaru

• Risiko temuan pemeriksaan akibat kesalahan interpretasi regulasi

Mengapa Update Regulasi Keuangan Daerah 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah

• Evaluasi kinerja daerah menuntut kepatuhan penuh terhadap regulasi keuangan

• Integrasi sistem keuangan daerah (SIPD/SIKD) mensyaratkan kesesuaian regulasi

• Tanggung jawab ASN dan OPD terhadap pengelolaan APBD semakin diperketat

• Kepatuhan regulasi berpengaruh langsung terhadap kinerja OPD dan kepercayaan publik

Strategi Kunci ASN dan OPD Menghadapi Regulasi Keuangan Daerah 2026

• Memahami pembaruan kebijakan dan regulasi keuangan daerah secara komprehensif

• Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan ketentuan terbaru

• Meningkatkan ketertiban pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

• Memperkuat integrasi keuangan daerah dengan SIPD dan sistem kinerja

• Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan keuangan sesuai regulasi

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Update Regulasi Keuangan Daerah Tahun 2026: Panduan Lengkap bagi ASN dan OPD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi keuangan daerah terbaru Tahun 2026

• Memberikan panduan praktis implementasi regulasi keuangan daerah bagi OPD

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko temuan pemeriksaan

• Memperkuat kepatuhan pengelolaan APBD terhadap peraturan perundang-undangan

• Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Update Regulasi Keuangan Daerah dan Implikasinya bagi OPD

• Perencanaan dan Penganggaran APBD sesuai Ketentuan Terbaru

• Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

• Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah

• Integrasi Regulasi Keuangan dengan SIPD dan Sistem Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi Regulasi Keuangan Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Tim perencana dan pengelola anggaran OPD

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata di OPD

• Studi kasus implementasi regulasi keuangan daerah

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com