BERITA KEGIATAN

Balikpapan, 20 November 2025 | Hotel Neo+

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis bertema “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Strategi Peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.”

Kegiatan yang berlangsung pada 20  November 2025 di Hotel Neo+, Balikpapan, ini diikuti oleh aparatur dari beberapa kecamatan di Kota Samarinda, yaitu:

• Kecamatan Sungai Kunjang

• Kecamatan Loa Janan Ilir

• Kecamatan Samarinda Kota

• Kecamatan Samarinda Ulu

Fokus Peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pelaksanaan Bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur kecamatan dalam:

• Implementasi kebijakan terbaru SAKIP

• Penyusunan cascading kinerja yang lengkap dan terstruktur

• Penyelarasan Renstra, Renja, PK, dan indikator kinerja

• Penyusunan LKjIP berbasis data dan capaian kinerja

• Strategi peningkatan evaluasi SAKIP dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan monitoring internal

Kegiatan ini menjadi krusial mengingat kecamatan merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga akuntabilitas dan kualitas laporan kinerja harus semakin kuat.

Narasumber : 

Materi disampaikan oleh Muhammad Nasir, S.Kom., pakar sekaligus praktisi SAKIP yang telah mendampingi berbagai pemerintah daerah dalam peningkatan nilai evaluasi kinerja.”

Beliau menyampaikan antara lain:

• Kebijakan SAKIP & regulasi terbaru KemenPAN-RB

• Teknik penyusunan indikator kinerja yang SMART

• Penyusunan dokumen PK, IKU, IKK, dan cascading kinerja

• Analisis capaian dan penyusunan LKjIP

• Strategi peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari CC ke B, BB hingga A

Selain paparan materi, peserta juga mengikuti simulasi penyusunan cascading serta analisis kelemahan penilaian SAKIP pada level kecamatan.

Antusiasme Peserta Sangat Tinggi

Peserta aktif berdiskusi terkait:

• Penyusunan indikator kinerja yang tepat sasaran

• Penyelarasan dokumen perencanaan dengan visi pemerintah kota

• Pemecahan masalah penilaian SAKIP yang sering muncul

• Review Renstra dan LKjIP masing-masing kecamatan

Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang dapat segera diterapkan pascakegiatan.

Komitmen LINKPEMDA

Sebagai lembaga pelatihan SKT Kemendagri – Ditjen Politik & PUM, LINKPEMDA terus mendukung pemerintah daerah dalam:

• Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja

• Digitalisasi dan transparansi administrasi

• Peningkatan kualitas pelayanan publik

• Percepatan reformasi birokrasi

Penutup Berita Kegiatan

Kegiatan Bimtek SAKIP ini berlangsung dengan lancar, efektif, dan seluruh agenda dapat terselesaikan secara optimal. Para peserta menyampaikan apresiasi atas materi yang komprehensif serta manfaat diskusi teknis yang dapat langsung diterapkan di kecamatan masing-masing. LINKPEMDA berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pelatihan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik daerah.

Penawaran Bimtek Lanjutan

Untuk memperkuat kompetensi aparatur kecamatan, LINKPEMDA menawarkan program lanjutan:

1. Bimtek Penyusunan IKU, IKK, Cascading & PK Kecamatan

2. Bimtek Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah

3. Bimtek Pelayanan Publik & Inovasi Pelayanan Kecamatan

4. Bimtek Reformasi Birokrasi Tematik Kecamatan

5. Bimtek Administrasi Kecamatan & Digitalisasi Pelayanan

6. Bimtek SIPD-RI Perencanaan dan Penganggaran

LINKPEMDA siap mengirimkan proposal resmi, undangan, TOR, dan jadwal sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Kontak Pendaftaran & Informasi Resmi

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Di bawah pembinaan Kemendagri – Ditjen Politik & PUM

📍 Bekasi – Jawa Barat
📞 WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

BERITA KEGIATAN

Jakarta, 19–20 November 2025 – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) kembali melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis “Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI” bagi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Kegiatan berlangsung pada 19–20 November 2025 di Hotel H! Senen, Jakarta.

Pembukaan Resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak BARNABAS DOWANSIBA, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Dalam sambutannya beliau menegaskan pentingnya penguasaan SIPD-RI oleh aparatur sebagai sistem utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Penguatan Tata Kelola Perencanaan & Keuangan Berbasis SIPD-RI

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat pemahaman aparatur terkait:

• Penyusunan dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, Renja)

• Penganggaran program dan kegiatan melalui SIPD-RI

• Integrasi data kinerja, program, dan pembiayaan

• Penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai regulasi

• Penajaman indikator kinerja sektor pendidikan

Seluruh materi dikombinasikan antara penjelasan regulasi, simulasi teknis, serta studi kasus implementasi di berbagai daerah.

Narasumber dari Kemendagri & Kemenkeu

Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama yang kompeten di bidangnya:

1. Adetya Cahya Nigngrat – Kementerian Dalam Negeri

Pakar kebijakan SIPD-RI, perencanaan daerah, serta integrasi data pembangunan.

2. Sutarto, SE., M.AP – Kementerian Keuangan

Pakar pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Kedua narasumber memberikan paparan strategis mengenai:

• Regulasi terbaru perencanaan dan penganggaran

• Penyusunan KUA-PPAS & RKA pada SIPD-RI

• Integrasi data perencanaan dan keuangan

• Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

• Solusi atas permasalahan teknis input dan sinkronisasi data

Pendekatan pembelajaran yang sistematis membuat peserta lebih mudah memahami langkah teknis yang harus diterapkan di perangkat daerah masing-masing.

Partisipasi Peserta yang Sangat Aktif

Peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menunjukkan antusiasme tinggi. Diskusi interaktif terjadi pada tema:

• Kendala input data dan pemetaan program pendidikan

• Penyelarasan indikator kinerja sesuai kebijakan nasional

• Sinkronisasi antar-unit kerja melalui SIPD-RI

• Strategi percepatan penyusunan dokumen perencanaan

Simulasi langsung membantu peserta menemukan solusi teknis yang dapat langsung diterapkan setelah kembali ke daerah.

Komitmen LINKPEMDA untuk Peningkatan Kompetensi Aparatur

Sebagai lembaga pelatihan SKT Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik & PUM), LINKPEMDA terus berkomitmen menyediakan pelatihan yang relevan, aplikatif, dan sesuai perkembangan regulasi terbaru untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan keuangan daerah.

Penutup

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat diharapkan semakin mampu mengoptimalkan SIPD-RI dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran, sehingga menghasilkan dokumen pembangunan pendidikan yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik.

PENAWARAN BIMTEK LANJUTAN 

1. Bimtek Lanjutan SIPD-RI Tingkat Implementatif
   Simulasi lengkap penyusunan RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS & RKA.

2. Bimtek Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pendidikan
   SAKIP, IKU, IKK, cascading kinerja, dan review perencanaan 2025/2026.

3. Bimtek Bendahara & Penatausahaan Keuangan Daerah
   Berdasarkan Permendagri & regulasi terbaru Kemenkeu.

4. Bimtek Manajemen Aset Pendidikan & BMD
   Inventarisasi, KIB, SIMBADA, dan audit aset.

5. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
   Rekonsiliasi data dan penyusunan laporan sesuai SAP.

6. Bimtek Modul Evaluasi & Monitoring pada SIPD-RI

LINKPEMDA siap mengirimkan proposal resmi dan jadwal pelatihan sesuai permintaan.

KONTAK PANITIA & INFORMASI PENDAFTARAN

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
SKT Kemendagri – Ditjen Politik & PUM

📍 Alamat Kantor:
 Bekasi – Jawa Barat

📞 WhatsApp :
+62 8111578484 (Bapak Salahuddin )

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Berita Kegiatan 

Bali, 19–20  November 2025 - Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan pelatihan strategis bertajuk “Implementasi CoreTax 2025: Optimalisasi Pajak Daerah dan Integrasi Sistem Perpajakan di Lingkungan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dilaksanakan selama tiga hari di The One Legian Hotel, Bali.

Penguatan Sistem Pajak Daerah Berbasis CoreTax 2025

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan modernisasi perpajakan daerah, sekaligus memastikan aparatur memahami fitur dan integrasi sistem CoreTax 2025 yang menjadi standar baru dalam pengelolaan pajak daerah.

Materi inti mencakup:

• Pemahaman kebijakan terbaru terkait pajak daerah tahun 2025

• Pengoperasian dan pemetaan modul CoreTax 2025

• Integrasi data pajak daerah dengan sistem pemerintahan lainnya

• Optimalisasi pengawasan, penagihan, dan pelaporan pajak

• Strategi memperkuat PAD sektoral melalui pendekatan digital

Kegiatan ini juga memperkuat peran sektor perhubungan dalam pemungutan pajak terkait transportasi, retribusi terminal, parkir, dan pendapatan layanan publik lainnya.

Narasumber Ahli di Bidang Perpajakan Daerah & Digitalisasi Sistem

Narasumber yang hadir merupakan praktisi dan ahli yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi CoreTax di berbagai daerah, membawakan topik:

• Arsitektur dan alur kerja CoreTax 2025

• Pemutakhiran data objek dan wajib pajak

• Digitalisasi layanan pajak daerah

• Strategi pengawasan dan mitigasi kebocoran pendapatan

• Studi kasus optimalisasi pajak daerah yang berhasil

Pelatihan dilengkapi dengan simulasi sistem dan pembahasan kasus nyata.

Antusiasme Peserta dan Diskusi Interaktif

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama pada pembahasan:

• Tantangan integrasi data antar unit

• Pemanfaatan CoreTax untuk peningkatan PAD

• Pencegahan kebocoran pendapatan sektor transportasi

• Strategi pelayanan pajak yang cepat dan transparan

Diskusi yang mendalam ini memberikan solusi aplikatif bagi peserta.

Komitmen LINKPEMDA untuk Modernisasi Pajak Daerah

Sebagai lembaga yang berada di bawah pembinaan Kemendagri (Ditjen Politik & PUM), LINKPEMDA terus mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur, khususnya pada:

• Pendapatan daerah

• Digitalisasi perpajakan

• Penguatan layanan publik

• Modernisasi tata kelola pemerintahan

Pelatihan CoreTax 2025 ini menjadi bagian dari agenda LINKPEMDA dalam mendorong transformasi digital perpajakan daerah secara nasional.

Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan ini, aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mengimplementasikan CoreTax 2025 secara optimal, meningkatkan akurasi data, memperkuat efektivitas pemungutan pajak, serta mendorong peningkatan PAD yang lebih berkualitas dan transparan.

Penawaran Bimtek Lanjutan 

Dalam rangka mendukung percepatan modernisasi keuangan dan pendapatan daerah, LINKPEMDA membuka pendaftaran Program Bimtek Lanjutan Tahun 2026, antara lain:

1. Bimtek Optimalisasi PAD Sektor Transportasi & Retribusi Daerah

Meningkatkan kapasitas dalam pemetaan potensi, digitalisasi retribusi, dan strategi peningkatan pendapatan.

2. Bimtek Advanced CoreTax 2025 – Level Implementasi & Troubleshooting

Pendalaman teknis, integrasi lanjutan, dan penyelesaian kendala operasional.

3. Bimtek Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan SP4N-LAPOR

Fokus pada peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.

4. Bimtek Tata Kelola Keuangan Daerah & SIPD-RI Tahun 2026

Materi lengkap penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berbasis SIPD-RI.

✨ Informasi Pendaftaran

LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)
Website: www.linkpemda.com
WhatsApp: 081387666605 ( Andi Hasan Lambah )
Email: info@linkpemda.com

Program Pelatihan Nasional untuk Pemerintah Daerah, Desa, RSUD & BUMD 2026

 Dalam era percepatan transformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan utama setiap instansi pemerintah. Menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) SKT Kementerian Dalam Negeri menghadirkan Program Bimtek Nasional 2026: Upgrade Kompetensi ASN, sebuah program pelatihan komprehensif yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi kinerja.

Program ini disusun untuk memperkuat kapasitas SDM pemerintah daerah, perangkat desa, BLUD/RSUD, dan BUMD melalui pembaruan regulasi, digitalisasi layanan, manajemen kinerja, pelayanan publik, hingga strategi komunikasi melalui media sosial pemerintahan.

Mengapa Bimtek Nasional 2026 Wajib Diikuti?

• Banyak regulasi baru  yang wajib dipahami OPD dan desa.

• Penerapan SPBE dan digitalisasi layanan publik menuntut kesiapan SDM.

• ASN dituntut adaptif, komunikatif, dan mampu mengelola pelayanan publik modern.

• Pemerintah daerah semakin membutuhkan strategi komunikasi publik melalui media sosial.

Tema Bimtek Unggulan LINKPEMDA 2026

1. Tata Kelola Pemerintahan & Regulasi Terbaru 2026

• Reformasi Birokrasi Tematik

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra OPD

• Penguatan SAKIP dan manajemen risiko

2. Pengelolaan Keuangan Daerah & Implementasi SIPD RI 2026

• Penganggaran, penatausahaan, pelaporan

• Integrasi perencanaan–keuangan di SIPD RI

• Reviu & pengawasan APBD

3. Pemerintahan Desa & Siskeudes 2026

• RPJMDes, RKPDes, APBDes

• Optimalisasi Siskeudes terbaru

• Penguatan BPD & pengawasan desa

• Pengelolaan aset desa dan BUMDes

4. BLUD & RSUD 2026

• Penyusunan RBA, remunerasi & tarif

• Audit internal BLUD

• e-Katalog LKPP untuk layanan kesehatan

5. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 2026

• Update Perpres terbaru

• Manajemen risiko PBJ

• Strategi optimalisasi e-Katalog

6. Optimalisasi PAD 2026

• Pajak & retribusi daerah

• Digitalisasi pelayanan pajak

• Strategi intensifikasi & ekstensifikasi PAD

7. SPBE & Digitalisasi Pemerintahan 2026

• Implementasi SRIKANDI, e-Office, RME Puskesmas

• Penguatan keamanan informasi

• Smart governance

8. Pelayanan Publik Prima 2026

• Implementasi UU Pelayanan Publik

• Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)

• Maklumat Layanan & survei kepuasan masyarakat

• Pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR

• Etika komunikasi pelayanan

9. Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah 2026

• Strategi komunikasi publik pemda

• Pembuatan konten informatif & edukatif

• Manajemen krisis di media sosial

• Branding pemerintah daerah

• Teknik storytelling & copywriting untuk ASN

• Etika ASN di media digital

Sasaran Peserta

• Seluruh OPD Pemerintah Daerah

• Pemerintah Desa & BPD

• RSUD, Puskesmas, BLUD

• BUMD & Unit Pelayanan Publik

• ASN/P3K bidang perencanaan, keuangan, PBJ, pelayanan publik & humas

Narasumber Resmi

Pemateri berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Desa

• LKPP

• Kementerian Kesehatan

• Praktisi komunikasi publik & digital government

• Auditor pemerintah & konsultan profesional

Jadwal, Tempat & Durasi

• Setiap Minggu Sepanjang Tahun 2026

• Kota penyelenggaraan: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali

• Durasi pelaksanaan: 2–3 Hari

• Tersedia opsi In House Training untuk daerah/instansi

Fasilitas Peserta

• Sertifikat resmi berbarcode

• Materi lengkap & regulasi terbaru

• Toolkit dokumen (SOP, SK, RBA, SAKIP, standar pelayanan)

• Simulasi aplikasi SIPD RI, Siskeudes, RME, e-Katalog

• Konsultasi & pendampingan narasumber ahli

Informasi & Pendaftaran

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📍 Bekasi – Jawa Barat

Penutup

Melalui Bimtek Nasional 2026: Upgrade Kompetensi ASN, LINKPEMDA menyediakan pelatihan yang relevan, aplikatif, dan menjawab kebutuhan reformasi birokrasi modern. Kegiatan ini menjadi solusi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas pelayanan publik, dan kemampuan digital aparatur di seluruh Indonesia.

Pemerintahan desa memegang peran strategis dalam memperkuat pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan masyarakat, dan mewujudkan SDGs Desa. Tantangan akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, transparansi, partisipasi masyarakat, hingga tata kelola BUMDes menuntut aparatur desa bekerja lebih profesional dan berbasis regulasi terbaru.

Melalui Bimtek ini, pemerintah desa, perangkat desa, dan BPD dibekali peningkatan kapasitas teknis agar mampu menyusun dokumen perencanaan, mengelola dana desa secara akuntabel, mengoptimalkan BUMDes, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs Desa.

Berita / Informasi Penyelenggaraan

LINK PEMDA resmi membuka Bimtek Nasional Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD Tahun 2025/2026. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung desa dalam meningkatkan tata kelola, menjawab tuntutan regulasi terbaru, serta mengoptimalkan pembangunan desa berkelanjutan.

Pelatihan dapat diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia, baik secara Tatap Muka (Hotel/Pusat Kota) maupun In-House Training di Kabupaten/Kecamatan.

Dasar Hukum

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

• PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

• Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Permendesa PDTT tentang SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM)

• Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi perangkat desa & BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

• Memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

• Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

• Menguatkan kapasitas BUMDes sebagai motor ekonomi desa.

• Mendorong implementasi SDGs Desa secara terarah dan terukur.

Sasaran Peserta

• Kepala Desa

• Sekretaris Desa

• Kaur/ Kasi

• Bendahara Desa

• Ketua & Anggota BPD

• Pengurus BUMDes

• Pendamping Desa / Tokoh Masyarakat

Waktu & Tempat Pelaksanaan

• Jadwal Nasional: Setiap minggu, seluruh kota besar (Jakarta, Serang,Bandung, Bogor, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Medan, Makassar, Balikpapan).

• In-House Training: Bisa dilaksanakan di kabupaten/kecamatan sesuai permintaan.

Tema / Materi Pelatihan

A. Tata Kelola, Pemerintahan & Kelembagaan Desa

• Tata Kelola Pemerintahan Desa & Penguatan Kelembagaan

• Penguatan BPD dalam Legislasi, Pengawasan & Aspirasi

• Administrasi Pemerintahan Desa & Pelayanan Publik

• Inovasi Desa & Modernisasi Layanan

B. Perencanaan, Penganggaran & Keuangan Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa & Pengawasan Internal

• Penyusunan RPJMDes, RKPDes & APBDes Berbasis Data

• Optimalisasi Siskeudes Terbaru & Penatausahaan Desa

• Pengelolaan Aset Desa & Inventarisasi

C. Pemberdayaan Masyarakat & Ekonomi Desa

• Penguatan BUMDes & Ekonomi Desa

• Pengembangan Desa Wisata & UMKM

• Pemberdayaan Masyarakat & Pengembangan SDM Desa

• Isu Strategis Desa: stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan

D. Transformasi Digital & Pembangunan Berkelanjutan

• Digitalisasi Desa (SID, SPBE Desa, layanan publik online)

• Implementasi SDGs Desa & Pembangunan Berkelanjutan

• Manajemen Risiko, Lingkungan & Mitigasi Bencana Desa

Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes)

• Kementerian Desa PDTT

• Inspektorat / BPKP

• Praktisi & Konsultan Pembangunan Desa

Biaya Kontribusi

• Kegiatan Nasional (Hotel Bintang 3/4): Rp 2.500.000 - 5.000.000/peserta
  Termasuk: hotel, makan-minum, kit pelatihan, sertifikat , materi PDF, dokumentasi.

• In-House Training: Negosiasi sesuai jumlah peserta & lokasi.

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan & Pembangunan Daerah
SKT KEMENDAGRI – Ditjen Politik & Pemerintahan Umum

Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WA Resmi: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Penutup

Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh perangkat desa, BPD, dan pengurus BUMDes mampu meningkatkan kapasitas, memahami regulasi terbaru, serta menerapkan tata kelola desa secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pembangunan berkelanjutan.