Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan nasional serta regulasi terbaru, pemerintah daerah dituntut menyusun dokumen perencanaan yang lebih akurat, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome).

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Perencanaan Daerah 2025 dengan tema:

📌 “Renja SKPD, Monitoring & Evaluasi Pembangunan, serta Penyusunan Perkada Penganggaran”

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai regulasi terbaru.

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam Monitoring & Evaluasi (Monev) pembangunan daerah.

• Membekali peserta dengan teknik penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penganggaran.

• Mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, dan partisipatif.

📚 Materi yang Akan Dibahas

1. Kebijakan Nasional & Regulasi Terkini Bidang Perencanaan Daerah.

2. Penyusunan RKPD & Renja SKPD 2025/2026.

3. Strategi Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Penyusunan Perkada Penganggaran sesuai Permendagri terbaru.

5. Praktik Penyusunan Dokumen & Studi Kasus Daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• SKPD/OPD terkait perencanaan & penganggaran

• Bagian Perencanaan, Keuangan & Pembangunan Daerah

• Sekretariat Daerah & DPRD (alat kelengkapan bidang anggaran)

🗓️ Jadwal & Lokasi

📍 Tersedia di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar).
📅 Periode: Oktober – Desember 2025 (pilih jadwal sesuai kebutuhan instansi).

📑 Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Regulasi terbaru terkait RKPD & Penganggaran Tahun 2025

📌 Informasi Pendaftaran

LINKPEMDA siap mendampingi instansi Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Bimtek ini.
Untuk pendaftaran dan penawaran resmi dapat menghubungi:

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Linkpemda (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan program unggulan di tahun 2025, yaitu Pelatihan Keuangan Daerah & BLUD Modern. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung aparatur pemerintah daerah, bendahara, PPK, pengelola BLUD, serta auditor internal dalam memahami regulasi terbaru dan praktik terbaik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

🔹 Mengapa Penting Mengikuti Pelatihan Ini?

Seiring dengan dinamika regulasi terbaru, termasuk Permendagri 77/2020, sistem SIPD-RI, serta aturan pengelolaan BLUD, diperlukan pemahaman yang mendalam agar pengelolaan keuangan berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai aturan BPK/BPKP.
Pelatihan ini juga membekali peserta dengan keterampilan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara digital, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga meningkatkan kualitas audit internal.

🔹 Materi Pelatihan

1. Regulasi terbaru keuangan daerah & implementasi SIPD-RI

2. Penerapan Permendagri 77/2020 dalam penatausahaan keuangan

3. Penyusunan & evaluasi RBA BLUD berbasis digital

4. Strategi peningkatan PAD daerah tahun 2025

5. Tata kelola bendahara OPD sesuai aturan terbaru

6. Audit internal & pemeriksaan keuangan (BPK/BPKP)

🔹 Sasaran Peserta

• Pejabat pengelola keuangan daerah (PA, KPA, PPK, Bendahara)

• Pengelola BLUD RSUD, Puskesmas, dan unit layanan daerah

• Auditor internal & staf Inspektorat Daerah

• OPD terkait keuangan, perencanaan, dan aset

🔹 Dasar Hukum

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan terbaru tentang BLUD & SIPD-RI

• Regulasi BPK/BPKP terkait pemeriksaan keuangan

🔹 Jadwal & Lokasi

Pelatihan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar sepanjang tahun 2025. Peserta juga bisa memilih opsi In-House Training sesuai kebutuhan instansi.

🔹 Fasilitas Peserta

• Modul & materi lengkap

• Sertifikat resmi 

• Akomodasi & konsumsi selama kegiatan

• Networking antar instansi pemerintah

🔹 Pendaftaran

📌 Info & Registrasi:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ)  adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara.

Agar lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi,  

pemerintah terus memperbarui regulasi terkait PBJ. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang menjadi perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpres 46 Tahun 2025, aparatur pemerintah, khususnya di daerah, dapat memahami dan mengimplementasikan aturan baru ini, terutama terkait digitalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring.

Latar Belakang Perpres 46 Tahun 2025

Sebelum adanya Perpres 46 Tahun 2025, pengadaan pemerintah diatur melalui:

• Perpres 16 Tahun 2018 → dasar hukum PBJ.

• Perpres 12 Tahun 2021 → perubahan pertama untuk menyesuaikan kebutuhan.

Kini, dengan Perpres 46 Tahun 2025, pemerintah mendorong PBJ yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta berbasis digital. Regulasi ini mendukung reformasi birokrasi dan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Pokok-Pokok Perubahan Perpres 46 Tahun 2025

Beberapa poin penting dalam regulasi terbaru ini antara lain:

1. Penggunaan E-Katalog & Toko Daring → memperluas akses belanja barang/jasa dengan lebih cepat dan transparan.

2. Digitalisasi Proses PBJ → mulai dari perencanaan, tender, hingga pelaporan.

3. Peningkatan Peran PPK & Pokja PBJ → lebih banyak tanggung jawab dalam memastikan akuntabilitas.

4. Penguatan Mekanisme Pengawasan → memperkecil potensi penyimpangan.

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Implementasi Perpres 46/2025 membawa banyak keuntungan bagi instansi pemerintah daerah, antara lain:

• Efisiensi Anggaran → harga barang/jasa lebih kompetitif.

• Transparansi Proses → meminimalisir potensi penyalahgunaan.

• Akselerasi Belanja Daerah → mempercepat realisasi APBD.

• Dukungan terhadap Audit & SPI → mudah diawasi oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat.

Materi Bimtek Perpres 46/2025

Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman regulasi terbaru dan implikasinya.

• Tata cara penyusunan dokumen PBJ sesuai aturan baru.

• Simulasi penggunaan E-Katalog dan aplikasi digital PBJ.

• Strategi penguatan peran PPK, Pokja, dan bendahara OPD.

Sasaran Peserta

Bimtek ini ditujukan bagi:

• PPK & Pokja PBJ di OPD daerah.

• Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.

• Auditor internal (SPI, Inspektorat).

• Pejabat perencana dan pengelola keuangan daerah.

Kesimpulan

Perpres 46 Tahun 2025 menandai babak baru dalam sistem pengadaan pemerintah yang berbasis digital. Melalui Bimtek Nasional LINKPEMDA, para aparatur dapat memahami perubahan regulasi ini sekaligus meningkatkan kompetensi dalam tata kelola PBJ.

📌 Segera daftarkan diri Anda dalam Bimtek Perpres 46 Tahun 2025 bersama LINKPEMDA!
👉 Hubungi kami di:
🌐 www.linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Bidang Pelatihan & Pengembangan LINKPEMDA   

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI, Permendagri 77/2020)

• Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) BLUD

• Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP)

• Optimalisasi PAD, Pajak & Retribusi Daerah

• Pengelolaan Bendahara & PPK OPD

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Implementasi Perpres 46 Tahun 2025: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Digital & E-Katalog

• Implementasi Perpres No. 16/2018 & Perubahannya

• Pemanfaatan E-Katalog & Toko Daring

• Tata Cara Penyusunan Dokumen Tender

• Pelatihan PPK & Pokja Pemilihan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• Sistem Merit ASN & Reformasi Birokrasi

• Penyusunan Anjab & ABK

• TPP ASN & E-Kinerja

• Latsar CPNS, PKA, PKP, MOT

• Manajemen PNS & PPPK

4. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RKPD & Renja SKPD

• Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

• Monitoring & Evaluasi Pembangunan

• Penyusunan Perkada Penganggaran

5. Kesehatan & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Puskesmas

• Manajemen BLUD Rumah Sakit/Puskesmas

6. Lain-lain / Inovasi Daerah

• Literasi Digital & Media Sosial Pustakawan

• Inovasi Layanan Publik

• Tata Kelola Kelembagaan Daerah

Jakarta, 25 – 26 September 2025 – RSUD Simeulue, Kabupaten Simeulue, bekerja sama dengan Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), sukses melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan dan Penguatan Satuan Pengendalian Internal (SPI) BLUD RSUD yang diselenggarakan di Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen dan pejabat struktural RSUD Simeulue dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pelayanan BLUD yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan implementasi SPI di lingkungan BLUD RSUD.

2. Menyusun struktur serta mekanisme pengendalian internal yang efektif dan efisien.

3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun fraud di rumah sakit daerah.

Jalannya Acara

Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan manajemen RSUD Simeulue yang menekankan pentingnya penguatan SPI sebagai pondasi dalam peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan.
Para peserta mendapatkan materi dari narasumber ahli yang berkompeten di bidang pengelolaan BLUD dan pengendalian internal, termasuk praktik penyusunan dokumen SPI sesuai regulasi Kementerian Kesehatan dan Permendagri terkait BLUD.

Harapan ke Depan

Melalui kegiatan ini, RSUD Simeulue diharapkan mampu:

• Mengimplementasikan sistem pengendalian internal secara konsisten.

• Memastikan pengelolaan BLUD berjalan sesuai prinsip Good Governance.

• Menjadi contoh rumah sakit daerah lain dalam penerapan tata kelola BLUD yang profesional.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyerahan sertifikat kepada peserta.
 

📌 Informasi Kegiatan

Tema: Pembuatan dan Penguatan Satuan Pengendalian Internal (SPI) BLUD RSUD
Tanggal: 25 – 26 September 2025
Lokasi: Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta
Pelaksana: LINKPEMDA