Beranda
Jadwal
Materi
Artikel
Profile

TPP ASN Tahun 2026: Kebijakan, Perhitungan, dan Pengendalian Beban APBD

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan aparatur. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola TPP ASN secara patuh regulasi, berbasis kinerja, objektif, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD menghadapi kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan TPP ASN. Ketidaktepatan indikator kinerja, perhitungan yang belum akurat, hingga lemahnya pengendalian sering menimbulkan risiko administratif, pemborosan anggaran, bahkan potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBD, menurunnya efektivitas kebijakan TPP sebagai instrumen kinerja, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.


Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026

  • Kebijakan TPP ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan disiplin

  • Indikator kinerja TPP tidak selaras dengan SAKIP dan kinerja OPD

  • Perhitungan TPP berpotensi tidak sesuai kemampuan keuangan daerah

  • Lemahnya pengendalian internal pembayaran TPP

  • Risiko temuan pemeriksaan akibat ketidaksesuaian regulasi


Mengapa Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026 Semakin Krusial?

  • Kebijakan nasional menekankan penguatan kinerja ASN dan disiplin aparatur

  • TPP ASN memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur belanja pegawai

  • Evaluasi kinerja daerah menuntut keterkaitan TPP dengan capaian kinerja

  • Beban APBD perlu dikendalikan agar tetap sehat dan berkelanjutan

  • Kepatuhan regulasi TPP berpengaruh langsung terhadap penilaian tata kelola daerah


Strategi Kunci ASN dan OPD Mengelola TPP ASN Tahun 2026

  • Memahami kebijakan dan regulasi TPP ASN secara komprehensif

  • Menyusun indikator kinerja TPP yang objektif, terukur, dan selaras dengan SAKIP

  • Melakukan perhitungan TPP secara rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah

  • Memperkuat sistem pengendalian internal pembayaran TPP

  • Mengintegrasikan TPP dengan sistem kepegawaian dan kinerja

  • Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis


Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“TPP ASN Tahun 2026: Kebijakan, Perhitungan, dan Pengendalian Beban APBD”


Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

  • Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan TPP ASN Tahun 2026

  • Memberikan panduan teknis penyusunan dan perhitungan TPP ASN berbasis kinerja

  • Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

  • Mengendalikan beban belanja pegawai agar tidak membebani APBD

  • Mendorong penerapan TPP ASN yang adil, objektif, dan akuntabel


Materi Bimbingan Teknis

  • Arah Kebijakan Nasional TPP ASN Tahun 2026

  • Regulasi dan Prinsip Penetapan TPP ASN

  • Penyusunan Indikator Kinerja TPP ASN Berbasis SAKIP

  • Mekanisme dan Simulasi Perhitungan TPP ASN

  • Strategi Pengendalian Beban APBD melalui TPP

  • Integrasi TPP dengan Sistem Kepegawaian dan Kinerja

  • Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

  • Studi Kasus Implementasi TPP ASN di Pemerintah Daerah


Sasaran Peserta

  • Sekretaris Daerah

  • Kepala BKD/BKPSDM

  • Kepala BPKAD

  • Inspektorat/APIP

  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

  • Tim Penyusun dan Pengelola TPP ASN

  • Pejabat Administrator dan Pengawas


Metode Pelaksanaan

  • Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

  • Diskusi permasalahan nyata pengelolaan TPP ASN

  • Studi kasus dan simulasi perhitungan

  • Sharing best practice dan mitigasi risiko


JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok


Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

Paket

Keterangan

  Biaya

Paket  A

 Penginapan Single

   Rp 5.500.000

Paket  B

 Penginapan Twin Share

   Rp 5.000.000

Paket  C

 Non Akomodasi

   Rp 4.000.000

Paket  D

 Online via Zoom

   Rp 3.000.000


PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

  • On the spot saat registrasi

  • Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA


FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)


KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Share :

Tingkatkan Skill Anda Bersama LINKPEMDA