Rescue Program SAKIP: Dari CC ke B / A
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta capaian kinerja yang dihasilkan. Nilai SAKIP menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan dan dasar evaluasi Reformasi Birokrasi.
Namun dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah dan OPD yang mengalami stagnasi nilai SAKIP, bahkan bertahun-tahun berada pada kategori CC atau C. Permasalahan umum yang sering terjadi meliputi indikator kinerja yang tidak tepat sasaran, lemahnya pohon kinerja, tidak sinkronnya perencanaan dan anggaran, hingga pelaporan kinerja yang bersifat administratif dan belum mencerminkan outcome nyata.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja, lemahnya pengendalian program, serta sulitnya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelamatan (rescue) yang bersifat strategis, terarah, dan berbasis permasalahan nyata yang dihadapi OPD.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Rescue Program SAKIP: Dari CC ke B / A, sebuah bimbingan teknis intensif yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah daerah dan OPD melakukan perbaikan mendasar dan terstruktur guna mendorong peningkatan nilai SAKIP secara signifikan.
Peran Strategis SAKIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Implementasi SAKIP yang efektif berfungsi sebagai:
Instrumen pengendalian kinerja OPD berbasis outcome
Alat integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program
Dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran
Pendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah
Penentu peningkatan nilai Reformasi Birokrasi
SAKIP yang kuat akan mendorong OPD bekerja lebih terarah, terukur, dan akuntabel.
Permasalahan Umum Implementasi SAKIP di Daerah
Beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah antara lain:
Nilai SAKIP stagnan pada kategori CC atau C
Indikator kinerja tidak menggambarkan outcome
Pohon kinerja tidak logis dan tidak berjenjang
Kinerja tidak terhubung dengan anggaran
Laporan kinerja bersifat administratif
Rendahnya pemahaman teknis ASN terhadap SAKIP
Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini akan menghambat peningkatan kinerja OPD dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dampak terhadap Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Implementasi SAKIP yang lemah dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:
Program OPD tidak berdampak nyata
Anggaran tidak efektif dan sulit dikendalikan
Evaluasi kinerja tidak akurat
Nilai Reformasi Birokrasi sulit meningkat
Meningkatnya risiko koreksi dan rekomendasi evaluasi
Oleh karena itu, Rescue Program SAKIP menjadi kebutuhan strategis pemerintah daerah.
Solusi Strategis: Rescue Program SAKIP LINKPEMDA
Sebagai bentuk dukungan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,
LINKPEMDA menyelenggarakan:
BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL
RESCUE PROGRAM SAKIP: DARI CC KE B / A
Strategi Penyelamatan dan Percepatan Peningkatan Nilai SAKIP
Tujuan Kegiatan
Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:
Mengidentifikasi akar permasalahan rendahnya nilai SAKIP
Memperbaiki indikator kinerja dan pohon kinerja OPD
Menguatkan keterkaitan perencanaan, anggaran, dan kinerja
Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja
Mendorong percepatan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi
Materi Bimtek
Kebijakan Nasional dan Arah Penguatan SAKIP
Analisis Penyebab Nilai SAKIP Stagnan (CC/C)
Penyusunan dan Perbaikan Indikator Kinerja Berbasis Outcome
Penyusunan Pohon Kinerja OPD yang Logis dan Terukur
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja
Strategi Penyusunan Laporan Kinerja Berkualitas
Kesalahan Umum Implementasi SAKIP di OPD
Studi Kasus dan Best Practice Daerah dengan Nilai SAKIP Tinggi
Sasaran Peserta
Bappeda / Bapperida
Inspektorat Daerah
Kepala OPD dan Sekretaris OPD
Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi
Pejabat Perencana dan Pengendali Program
ASN yang menangani kinerja dan pelaporan
Narasumber
Pejabat kementerian terkait, evaluator SAKIP, praktisi tata kelola pemerintahan daerah, serta narasumber profesional berpengalaman dalam SAKIP dan Reformasi Birokrasi.
JADWAL PELAKSANAAN
Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)
📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok
Pilihan Paket & Kontribusi Peserta
|
Paket |
Keterangan |
Biaya |
|---|---|---|
|
Paket A |
Penginapan Single |
Rp 5.500.000 |
|
Paket B |
Penginapan Twin Share |
Rp 5.000.000 |
|
Paket C |
Non Akomodasi |
Rp 4.000.000 |
|
Paket D |
Online via Zoom |
Rp 3.000.000 |
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan:
On the spot saat registrasi
Atau transfer ke:
Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA
FASILITAS PESERTA
✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)
KONTAK RESMI
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com