Penguatan Pengendalian Program Berbasis Kinerja, Data, dan Akuntabilitas

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan instrumen strategis dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan OPD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Melalui sistem Monev yang efektif, pemerintah daerah dapat mengendalikan capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta kualitas output dan outcome pembangunan secara berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD yang melaksanakan monitoring dan evaluasi secara manual, parsial, dan belum terintegrasi dengan data kinerja. Pelaporan cenderung bersifat administratif, belum berbasis indikator kinerja yang terukur, serta kurang dimanfaatkan sebagai alat pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengendalian program, rendahnya kualitas evaluasi kinerja, dan meningkatnya risiko temuan pemeriksaan.

Memasuki era digital pemerintahan dan penguatan SAKIP serta Reformasi Birokrasi, sistem monitoring dan evaluasi program daerah dituntut untuk bertransformasi ke arah digital, terintegrasi, dan berbasis kinerja, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja OPD secara nyata.

Peran Strategis Sistem Monitoring Evaluasi Digital dalam Kinerja OPD

Sistem monitoring dan evaluasi program daerah berfungsi sebagai:

• Alat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan OPD

• Instrumen pengukuran capaian kinerja output dan outcome

• Dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran

• Pendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah

• Fondasi peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Sistem Monev digital yang terintegrasi akan membantu OPD bekerja lebih terukur, transparan, dan responsif terhadap capaian kinerja.

Permasalahan Umum Monitoring Evaluasi Program Daerah

Beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi pemerintah daerah antara lain:

• Monitoring dan evaluasi masih bersifat manual dan tidak terintegrasi

• Indikator kinerja program belum terukur dan konsisten

• Data pelaksanaan program tersebar di masing-masing OPD

• Laporan Monev belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan

• Keterbatasan pemahaman ASN terhadap Monev berbasis kinerja dan digital

Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dapat menghambat peningkatan kinerja OPD dan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah.

Dampak terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Monitoring dan evaluasi yang belum optimal dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:

• Capaian kinerja OPD tidak terukur secara akurat

• Program dan kegiatan sulit dikendalikan secara efektif

• Lemahnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

• Penurunan kualitas laporan kinerja dan evaluasi SAKIP

• Meningkatnya risiko temuan pemeriksaan dan koreksi laporan

Oleh karena itu, penguatan sistem Monev berbasis digital menjadi kebutuhan strategis pemerintah daerah.

Solusi Strategis: Bimbingan Teknis Sistem Monitoring Evaluasi Program Daerah Digital

Sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD,
LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS

OPTIMALISASI KINERJA OPD MELALUI SISTEM MONITORING EVALUASI PROGRAM DAERAH DIGITAL

Penguatan Pengendalian Program Berbasis Kinerja dan Data

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN tentang konsep Monev program daerah berbasis kinerja

• Membekali peserta dengan pemahaman sistem monitoring dan evaluasi digital

• Mendorong integrasi data program, anggaran, dan kinerja OPD

• Memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

• Mendukung peningkatan kualitas SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Materi Bimtek

• Kebijakan Nasional dan Arah Penguatan Monitoring Evaluasi Program Daerah

• Konsep Monitoring dan Evaluasi Program Berbasis Kinerja

• Sistem Monev Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

• Penyusunan Indikator Kinerja Program, Output, dan Outcome

• Integrasi Monev dengan Perencanaan dan Penganggaran

• Pemanfaatan Data Monev untuk Pengambilan Keputusan

• Kesalahan Umum Monitoring Evaluasi Program Daerah

• Studi Kasus dan Praktik Baik Penerapan Monev Digital

Sasaran Peserta

• Bappeda/Bapperida

• Inspektorat Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Perencana dan Pengendali Program

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• ASN yang menangani monitoring dan evaluasi

Narasumber

Pejabat kementerian terkait, praktisi tata kelola pemerintahan daerah, serta narasumber profesional yang berpengalaman dalam sistem monitoring evaluasi, SAKIP, dan transformasi digital pemerintahan.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com