Mulai tahun 2026, seluruh perusahaan wajib menggunakan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach) sebagai pintu utama perizinan usaha di Indonesia sesuai PP No. 28 Tahun 2025. Pembaruan data NIB, klasifikasi risiko, pelaporan investasi, serta kepatuhan terhadap standar teknis menjadi kewajiban yang harus dipenuhi agar izin tetap valid dan terhindar dari sanksi administrasi.

Pelatihan ini dirancang untuk membantu perusahaan memahami cara penerapan OSS-RBA terbaru secara efektif, cepat, dan patuh regulasi.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

• meningkatkan pemahaman perusahaan terkait OSS-RBA berbasis risiko

• mengajukan, memperbarui, dan mengelola NIB melalui OSS

• menilai tingkat risiko usaha dan dokumen pendukungnya

• memastikan kepatuhan terhadap PP No. 28 Tahun 2025

• mencegah sanksi penundaan/pencabutan izin usaha

Sasaran Peserta

• CEO / Direktur

• General Manager

• Legal & Compliance

• HR / SDM

• Pengelola perizinan & investasi

• Konsultan bisnis

Dasar Hukum

• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

• Undang-Undang Cipta Kerja

• Sistem OSS-RBA sebagai platform resmi perizinan nasional

Materi Pelatihan (2 Hari)

Hari Pertama — NIB, Klasifikasi Risiko & Update Data

• PP 28/2025: Kebijakan dan kewajiban baru

• Cara pendaftaran & pembaruan NIB

• Klasifikasi risiko: rendah-tinggi

• Dokumen: standard certificate & persetujuan teknis

• Studi kasus ketidakpatuhan

Hari Kedua — Pelaporan, SLA & Fiktif Positif

• Pelaporan realisasi investasi

• SLA perizinan & mekanisme fiktif positif

• Integrasi AMDAL / UKL-UPL melalui OSS

• Audit kepatuhan & sanksi

• Praktik simulasi OSS-RBA

Output Pelatihan

Peserta akan:

• mampu menggunakan OSS-RBA secara mandiri

• memenuhi kewajiban pembaruan NIB

• memahami risiko & dokumen pendukung

• menghindari sanksi administrasi

• meningkatkan kepastian izin usaha

Metode Pelatihan

• Presentasi regulasi

• Demo & simulasi OSS

• Studi kasus

• Diskusi teknis

• Tanya jawab

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605

Kesimpulan

Pelatihan ini menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan agar:

• patuh pada PP No. 28 Tahun 2025

• memproses izin melalui OSS-RBA dengan benar

• terhindar dari sanksi pencabutan izin

• mendapatkan kepastian hukum dalam operasional bisnis

Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi ketentuan perizinan seperti RPTKA–IMTA serta izin tinggal kerja seperti KITAS. Selain itu, aspek perpajakan (PPh 21), jaminan sosial, kontrak kerja, dan alih teknologi menjadi kewajiban penting bagi perusahaan. Banyak perusahaan masih menghadapi kendala dalam kepatuhan hukum, administrasi, dan pengelolaan SDM ekspatriat.

Pelatihan ini memberikan pemahaman praktis dan komprehensif untuk memastikan perusahaan dapat mempekerjakan TKA secara legal, profesional, dan sesuai aturan terbaru tahun 2026.

Tujuan Pelatihan

Peserta mampu:

• memahami prosedur legalitas RPTKA–IMTA

• mengurus KITAS & visa kerja TKA

• melakukan perhitungan PPh 21 sesuai ketentuan

• menyusun kontrak kerja & payroll

• mengelola SDM global & transfer knowledge

• menghindari sanksi keimigrasian, pajak, dan ketenagakerjaan

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• HR / HRD Manager

• Legal & Compliance

• Bagian Payroll & Finance

• GM / Supervisor

• Perusahaan PMA/PMDN

• BUMN & Swasta

Susunan Materi 2 Hari Kegiatan

Hari Pertama — Legalitas RPTKA–IMTA & KITAS

• Kebijakan terbaru tenaga kerja asing 2026

• Prosedur RPTKA–IMTA

• Pengurusan KITAS & visa kerja

• Audit kepatuhan keimigrasian & risiko sanksi

• Studi kasus pelanggaran & solusi

Output: Peserta mampu mengurus izin TKA secara legal.

Hari Kedua — Pajak PPh 21, Payroll & Manajemen SDM Global

• Perpajakan TKA: PPh 21 & pajak internasional

• BPJS dan asuransi ekspatriat

• Penyusunan kontrak & payroll

• Manajemen budaya kerja lintas negara

• Transfer knowledge dan SDM lokal

Output: Peserta mampu menyusun payroll & mengelola TKA secara profesional.

Metode Pelatihan

• Presentasi materi

• Studi kasus

• Simulasi dokumen perizinan

• Diskusi interaktif

• Konsultasi teknis

Format:

• Tatap Muka / Online / Hybrid

Narasumber

Melibatkan:

• Kementerian Ketenagakerjaan

• Direktorat Jenderal Imigrasi

• Konsultan perpajakan & ekspatriat

• Praktisi HR global

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605

Penutup

Pelatihan ini memberikan solusi efektif bagi perusahaan untuk memastikan pemanfaatan TKA sesuai regulasi, sekaligus meningkatkan profesionalisme, mitigasi risiko, dan integrasi SDM global. Dengan mengikuti pelatihan ini, perusahaan dapat terhindar dari sanksi, stabil dalam audit, dan mampu mengoptimalkan kontribusi TKA untuk pembangunan SDM lokal.

Audit Algoritma: Tantangan Baru dalam Pelayanan Publik Daerah Era Digital & AI

Transformasi digital di sektor pemerintahan semakin cepat, mulai dari layanan administrasi kependudukan, sistem kepegawaian daerah, pengelolaan perizinan, hingga pengadaan barang/jasa. Banyak daerah telah mengintegrasikan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dan algoritma untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi human error.

Namun, penggunaan algoritma di pemerintahan juga membawa risiko baru:

• bias dalam pengambilan keputusan

• ketidakjelasan proses penilaian otomatis

• potensi pelanggaran perlindungan data pribadi

• rendahnya transparansi proses sistem

• ketidaksesuaian dengan peraturan keamanan digital

Karena itu, Audit Algoritma menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem digital:

✔ adil
✔ transparan
✔ akuntabel
✔ sesuai regulasi

Di banyak negara maju, audit algoritma menjadi standar governance digital terbaru. Namun di Indonesia, materi ini masih sangat baru — dan menjadi peluang bagi pemda untuk menjadi pelopor transformasi digital yang etis.

Urgensi Bagi Pemerintah Daerah

Audit Algoritma penting untuk:

• kontrol internal sistem digital pelayanan publik

• mencegah diskriminasi data

• memastikan keputusan otomatis dapat dipertanggungjawabkan

• mematuhi UU ITE, UU PDP

• menjaga kepercayaan publik

Sasaran utama materinya sangat tepat untuk:

• Diskominfo

• Bappeda

• Dinas Dukcapil

• Dinas Perizinan / DPMPTSP

• BKPSDM / kepegawaian

• Bagian pengadaan & LPSE

• Inspektorat

🎓 PENAWARAN BIMTEK

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

“Audit Algoritma Pelayanan Publik Daerah 2026: Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepatuhan Regulasi Sistem AI di Pemerintahan Daerah”

Tujuan Pelatihan

• Memahami dasar audit algoritma & AI governance

• Mengidentifikasi potensi bias & risiko sistem digital

• Menyusun SOP pengawasan algoritma dalam pelayanan

• Meningkatkan keamanan & perlindungan data publik

• Menyiapkan roadmap tata kelola AI untuk OPD

Materi Utama

1️⃣ Konsep dasar audit algoritma & digital ethics
2️⃣ Regulasi & standar audit sistem AI
3️⃣ Teknik identifikasi bias algoritma
4️⃣ Pengamanan & perlindungan data publik
5️⃣ Studi kasus implementasi AI di pelayanan publik
6️⃣ Workshop penyusunan SOP audit algoritma daerah
7️⃣ Penyusunan roadmap audit & mitigasi risiko

Sasaran Peserta

• Kepala OPD

• Diskominfo

• Dinas Perizinan

• BKPSDM

• LPSE / PBJ

• Inspektorat

• Bappeda

• Tim IT internal daerah

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Panduan Praktis Penyusunan SSH untuk Pemerintah Daerah

Standar Satuan Harga (SSH) merupakan salah satu dokumen krusial dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SSH menjadi acuan dalam penyusunan RKA, HSPK, ASB, dan dokumen anggaran lainnya sehingga menjamin kejelasan biaya, efisiensi anggaran, serta transparansi belanja pemerintah.

Sejalan dengan implementasi Permendagri terbaru, penyusunan SSH wajib dilakukan secara sistematis, berbasis data pasar yang valid, dan mengacu pada regulasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Pemerintah daerah perlu memahami langkah praktis penyusunan SSH agar tidak terjadi:

• kesalahan harga satuan,

• ketidaksesuaian dokumen anggaran,

• inefisiensi belanja,

• dan permasalahan saat audit.

Dengan digitalisasi dan integrasi sistem seperti SIPD-RI, penyusunan SSH kini dituntut lebih akurat dan transparan.

Langkah Praktis Penyusunan SSH

Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan pemerintah daerah:

1️⃣ Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

• inventarisasi komponen belanja

• klasifikasi menurut kodefikasi SIPD

• pemetaan komoditas berdasarkan sektor

2️⃣ Survei Harga Pasar

• e-katalog

• toko daring

• distributor resmi

• survei lokal untuk kebutuhan spesifik daerah

3️⃣ Perumusan Harga Satuan

• harga tertinggi/rata-rata

• margin wajar sesuai komoditas

• komponen biaya pendukung

4️⃣ Penyusunan Struktur SSH

• kelompok

• jenis barang/jasa

• spesifikasi teknis

• satuan ukuran

• harga standar

5️⃣ Harmonisasi dengan:

• SHSR (Perpres 72/2025)

• HSPK

• ASB

• standar belanja daerah

6️⃣ Validasi & Pengesahan

• Review TAPD

• konsultasi BPKAD

• sinkronisasi dengan SIPD

7️⃣ Publikasi & Dokumentasi

• input sistem

• pengarsipan

• penyediaan data bagi OPD pengguna

Urgensi Penyusunan SSH Berbasis Regulasi

Penyusunan SSH yang baik:

• mencegah markup

• menghindari kesalahan dalam penyusunan RKA

• mendukung efisiensi belanja daerah

• mempermudah audit internal dan eksternal

• meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

Ini berhubungan langsung dengan:

• Permendagri tentang Kebijakan Penganggaran

• Perpres SHSR

• SIPD-RI

• SPBE

📢 PENAWARAN BIMTEK RESMI

Bimbingan Teknis Penyusunan SSH untuk Pemerintah Daerah

Tujuan Pelatihan

• meningkatkan pemahaman penyusunan SSH

• memberikan keterampilan survei harga & analisis

• menyusun dokumen SSH sesuai regulasi

• mengintegrasikan SSH ke dalam SIPD-RI

Materi Pelatihan

1️⃣ Dasar hukum & regulasi terkait SSH
2️⃣ Analisis kebutuhan belanja daerah
3️⃣ Teknik survei harga & pembandingan
4️⃣ Penyusunan komponen SSH sesuai SIPD
5️⃣ Harmonisasi SSH-HSPK-ASB-SHSR
6️⃣ Studi kasus & best practice
7️⃣ Penyusunan dokumen final SSH

Sasaran Peserta

• BPKAD

• Bappeda

• Bagian Perencanaan OPD

• TAPD

• Admin SIPD

• Pejabat pengadaan

• Auditor internal

Output Pelatihan

Peserta memperoleh:

• modul penyusunan SSH

• format dokumen SSH

• template survei harga

• sertifikat 

• pendampingan teknis

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Langkah Teknis Validasi Dokumen SK ASN dalam Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Validasi dokumen Surat Keputusan (SK) ASN merupakan tahap krusial dalam pengelolaan data kepegawaian. Dengan berkembangnya sistem digital seperti SIMPEG daerah, SIKD, SIPD-ASN, dan aplikasi kepegawaian lainnya, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa setiap dokumen SK ASN yang diunggah ataupun dimutakhirkan telah lolos verifikasi administratif dan substantif.

Validasi SK meliputi berkas seperti:

• SK CPNS & PNS

• SK Kenaikan pangkat

• SK Mutasi / Rotasi / Promosi

• SK Jabatan

• SK Penetapan angka kredit

• SK TPP & remunerasi

• SK Cuti

Kegagalan validasi dapat berdampak pada:

• keterlambatan layanan administrasi ASN,

• ketidaksesuaian data payroll dan TPP,

• perhitungan pensiun yang tidak akurat,

• hingga kegagalan input dalam sistem kepegawaian daerah.

Karena itu, aparat kepegawaian wajib memahami langkah teknis validasi dokumen SK secara benar dan sesuai SOP digital.

Langkah Teknis Validasi Dokumen SK ASN

Berikut gambaran umum tahapan validasi dalam sistem kepegawaian digital daerah:

1️⃣ Pemeriksaan Keabsahan Dokumen

• memastikan SK ditandatangani pejabat berwenang

• memeriksa nomor & tanggal SK

• keaslian tanda tangan elektronik (TTE)

• kesesuaian format file (PDF, JPG, dsb)

2️⃣ Verifikasi Keselarasan Data

• NIP / nama ASN

• unit kerja & jabatan

• jenjang pangkat / golongan

• data SK sebelumnya

• histori mutasi dan jabatan

3️⃣ Validasi Administratif

• pengecekan lampiran pendukung

• surat pengantar

• dokumen pendukung angka kredit

• notulen / rekomendasi Tim Penilai

4️⃣ Validasi Substantif

• kesesuaian SK dengan peraturan terbaru

• dasar hukum yang digunakan

• perhitungan kenaikan pangkat / gaji

• penyesuaian terhadap struktur organisasi

5️⃣ Upload & Input Sistem

• scanning resolusi sesuai standar

• penamaan file sesuai SOP

• input metadata (unit kerja, jabatan, masa kerja)

• link dengan BPJS, payroll atau SIMPEG lain

6️⃣ Otorisasi dan Approval Berjenjang

• petugas verifikator

• pejabat pengesahan

• inspektorat internal

• BKPSDM sebagai pengendali utama

7️⃣ Dokumentasi & Backup Digital

• penyimpanan cloud

• audit trail digital

• keamanan data & privasi ASN

Tahapan ini membantu mencegah kesalahan data dan menjamin akuntabilitas kepegawaian.

Urgensi Implementasi Validasi Digital bagi Pemda

Pelaksanaan validasi SK ASN digital memberikan manfaat besar:

• efisiensi waktu layanan ASN

• peningkatan akurasi payroll & TPP

• meminimalisir sengketa data kepegawaian

• kesiapan menuju paperless bureaucracy

• mendukung target SPBE daerah

Ini relevan dengan:

• UU ASN

• Reformasi Birokrasi

• SPBE

• Sistem Merit ASN

📢 PENAWARAN BIMTEK RESMI

Bimbingan Teknis Validasi Dokumen SK ASN dalam Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Tujuan Pelatihan

• memberikan pemahaman teknis validasi SK ASN

• melatih operator BKPSDM dalam verifikasi & input data

• meningkatkan akurasi data SIMPEG/SIPD-ASN

• menyusun SOP dan standar validasi digital

Materi Pelatihan

1️⃣ Standar & dasar hukum validasi SK
2️⃣ Pemetaan data ASN & dokumen digital
3️⃣ Teknik scanning & unggah digital
4️⃣ Tahapan verifikasi & approval
5️⃣ Studi kasus error & perbaikan
6️⃣ Penyusunan SOP validasi SK
7️⃣ Integrasi data keuangan & payroll

Sasaran Peserta

• BKPSDM

• Bagian Kepegawaian OPD

• Admin SIMPEG/SIPD-ASN

• Kasubbag umum dan kepegawaian

• Operator sistem kepegawaian

Output Pelatihan

Peserta akan mendapatkan:

• modul

• SOP standar

• contoh format validasi

• sertifikat 

• pendampingan teknis

Metode Pelatihan

✔ Tatap muka (hotel)
✔ Inhouse / Bimtek di daerah
✔ Online via Zoom

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com