BPK Fokus SAP Versi Terbaru 2025: Daerah Diminta Segera Persiapkan Laporan Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
BPK mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian format dan konten laporan sesuai ketentuan terbaru.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru ditetapkan sebagai pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan SAP 2025 menjadi fokus utama pemeriksaan, sehingga setiap daerah harus segera melakukan penyesuaian format dan sistem pencatatan. Daerah yang tidak siap berisiko mendapatkan temuan signifikan dan opini audit yang kurang optimal.
Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek dan Diklat SAP 2025 sebagai solusi praktis bagi aparatur dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar terbaru dan menghadapi audit BPK dengan lebih percaya diri.
π― Tujuan Kegiatan
Memberikan pemahaman regulasi SAP versi terbaru 2025.
Membekali peserta dengan keterampilan teknis penyusunan LKPD.
Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai SAP.
Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
π Materi Pokok
Regulasi terbaru SAP 2025.
Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Analisis temuan audit BPK dan solusi perbaikannya.
Strategi menghadapi audit tanpa temuan signifikan.
Studi kasus & best practices implementasi SAP di daerah.
π₯ Sasaran Peserta
Kepala dan staf BPKAD.
Pejabat penatausahaan keuangan OPD.
Auditor internal dan Inspektorat Daerah.
Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.
Aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
ποΈ Narasumber
Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.
π Jadwal & Lokasi
Pelatihan diselenggarakan secara nasional:
Periode: Oktober – Desember 2025
Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.
π Fasilitas Peserta
Modul & materi pelatihan.
Seminar kit.
Sertifikat resmi bernilai 32 JP.
Konsumsi & akomodasi (sesuai paket).
π Dasar Hukum
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Regulasi terbaru SAP 2025.
π Informasi & Pendaftaran
π Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
π Website: www.linkpemda.com
π WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
π Pendaftaran Online: www.linkpemda.com/jadwal
Daftar lengkap Bidang Materi Bimtek & Diklat : Keuangan Daerah, PBJ, ASN, Kesehatan & BLUD, Tata Kelola Pemerintahan, Pajak & Retribusi, Desa, Bidang Teknis SKPD/OPD, hingga manajemen dan kepatuhan perusahaan swasta.
Bidang Materi Bimtek & Diklat
Sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kemendagri, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan program Bimtek & Diklat untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, desa, dan sektor swasta.
Berikut adalah daftar lengkap bidang materi pelatihan yang meliputi semua dinas dan sektor:
1. Keuangan Daerah
Penyusunan & Pertanggungjawaban APBD
Penggunaan aplikasi SIPD & SIKD
Implementasi Permendagri 77/2020
Audit & Pengawasan Keuangan Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Perpres 16/2018 jo. 46/2025
Pemanfaatan E-Katalog & Toko Daring
Penyusunan Kontrak & Dokumen PBJ
Etika & Pencegahan Penyimpangan PBJ
3. Manajemen ASN & Kepemimpinan
Latsar CPNS
PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator)
PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)
MOT (Managing for Organizational Transformation)
Implementasi TPP ASN (Permendagri 15/2024)
4. Kesehatan & BLUD
Pengelolaan BLUD RSUD & Puskesmas
Penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran)
Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)
Integrasi Layanan Primer (ILP)
5. Pembangunan & Tata Kelola Pemerintahan
Penyusunan RKPD 2026
Pemanfaatan aplikasi SIPD
Penerapan SAKIP
Reformasi Birokrasi berbasis digital & kinerja
6. Pajak & Retribusi Daerah
Strategi Optimalisasi PAD
Regulasi Pajak & Retribusi terbaru
Sistem Pemungutan & Pengawasan
7. Materi Khusus
Diklat Pustakawan
Diklat Arsiparis
Manajemen Data Instansi
Literasi Digital Aparatur
8. Desa & Pemerintahan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)
Perencanaan Pembangunan Desa
Layanan Publik Desa
Akuntabilitas Pemerintahan Desa
9. Bidang Teknis SKPD/OPD
a. Pendidikan
Manajemen sekolah, BOS, Kurikulum Merdeka
b. PUPR (Pekerjaan Umum & Tata Ruang)
Pengelolaan proyek infrastruktur
Penataan ruang wilayah
c. Sosial
Perlindungan sosial & bantuan masyarakat
Penanganan fakir miskin & PMKS
d. Perhubungan
Transportasi darat, laut, udara
Manajemen lalu lintas
e. Lingkungan Hidup
Pengelolaan sampah & limbah
Energi baru terbarukan
Konservasi lingkungan
f. Pariwisata
Strategi pengembangan destinasi daerah
Ekonomi kreatif berbasis wisata
g. Kominfo (Komunikasi & Informatika)
Literasi digital & keamanan data
Kehumasan & media pemerintah
h. Penanggulangan Bencana
Mitigasi & kesiapsiagaan bencana
Manajemen tanggap darurat
10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya
Manajemen Organisasi & Tata Kelola
Kepatuhan Regulasi & Akuntabilitas
CSR & Inovasi Bisnis
Literasi Digital untuk Dunia Usaha
Dengan materi yang komprehensif, mencakup seluruh bidang pemerintahan daerah, desa, SKPD/OPD, serta dunia usaha, LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis dalam penguatan kapasitas SDM aparatur dan sektor swasta
π Untuk informasi pendaftaran dan jadwal kegiatan:
π www.linkpemda.com
π§ info@linkpemda.com
π± WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Bimtek Pemda Papua 2025 | Jadwal, Materi, dan Pendaftaran ASN
Daftar segera Bimtek Pemda Papua 2025 bersama LINK PEMDA. Materi terbaru untuk ASN, OPD, SKPD, dan DPRD se-Papua dan Papua Barat. Kuota terbatas, segera amankan kursi Anda!
Selamat Datang di Bimtek Pemda Papua 2025
Tahun 2025 menjadi momen penting bagi pemerintah daerah di Papua untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), OPD, SKPD, dan DPRD. LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemda khusus se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan materi terbaru sesuai regulasi pemerintah pusat.
β
Pengelolaan Keuangan Daerah & Dana Otsus
β
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 46/2025)
β
Manajemen Aset dan BMN/BMD
β
Peningkatan Kapasitas ASN & SKPD
β
Diklat DPRD dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
β
Manajemen Rumah Sakit dan Layanan Publik
π Jayapura → 18–20 September 2025
π Timika → 2–4 Oktober 2025
π Sorong → 16–18 Oktober 2025
Catatan: Jadwal bisa berubah sesuai kuota peserta dan kebijakan penyelenggara.
π©πΌ ASN, OPD, dan SKPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Papua
π¨πΌ Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
ποΈ Dinas Keuangan, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan
π₯ RSUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah
π Via Website: Daftar Sekarang
π Via WhatsApp: +62 81387666605
π Via Email: info@linkpemda.com
LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Nasional pada bulan November 2025. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pengelolaan aset, serta pelayanan publik berbasis regulasi terbaru.
π Daftar Materi Unggulan November 2025
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit
Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta strategi menghadapi audit BPK.
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Membahas sinkronisasi regulasi, dana transfer, dan penguatan desentralisasi fiskal.
Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Penyesuaian dengan kebijakan baru untuk efisiensi transaksi belanja daerah.
Jabatan Pelaksana ASN sesuai Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024
Pemahaman tata kelola jabatan pelaksana ASN untuk mendukung efektivitas birokrasi.
Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024
Strategi manajemen aset daerah yang profesional, tertib administrasi, dan bernilai tambah.
Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Mengacu pada Kepmenpan No. 173 Tahun 2024 untuk mendukung reformasi birokrasi.
Optimalisasi Peran Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP)
Bagian dari transformasi kesehatan nasional untuk meningkatkan mutu layanan dasar masyarakat.
π― Sasaran Peserta
Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD, Sekretariat Daerah, Badan/Dinas terkait
Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Auditor Internal
Pejabat Pengelola Kepegawaian
Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan daerah
Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)
π Dasar Hukum
Pelaksanaan Bimtek ini berlandaskan pada regulasi terbaru, di antaranya:
Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN
Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 tentang Anjab & ABK
Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah
π Jadwal Pelaksanaan
Bulan November 2025 tersedia beberapa periode pelaksanaan:
5–6 November 2025
12–13 November 2025
19–20 November 2025
26–27 November 2025
Lokasi pelaksanaan akan disesuaikan (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya).
π Informasi & Pendaftaran
π LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
π Website: www.linkpemda.com
π§ Email: info@linkpemda.com
π± WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Bimtek Keuangan Daerah 2025 | Jadwal, Materi Terbaru & Pelatihan ASN Nasional
Apakah Anda ingin menjadi aparat pemerintah yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah? Mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja daerah bukan sekadar administrasi – tapi kunci untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Pelatihan Keuangan Daerah 2025 hadir untuk membantu Anda menguasai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dengan cara praktis, mudah dipahami, dan sesuai regulasi terbaru.
Mengapa Pelatihan Ini Wajib Diikuti?
Setiap aparatur daerah menghadapi tantangan dalam:
Menyusun anggaran yang tepat dan akurat
Memastikan penggunaan anggaran efisien dan transparan
Mengelola laporan keuangan yang sesuai peraturan terbaru
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu menghadapi semua tantangan tersebut.
Materi Pelatihan yang Lengkap dan Praktis
Peraturan Keuangan Daerah Terbaru
Pahami UU, Permendagri, dan regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan.
Teknik Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
Studi kasus dan simulasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan praktik.
Pemanfaatan SIKD/SIPD
Gunakan teknologi informasi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat.
Audit dan Akuntabilitas Keuangan
Pelajari mekanisme pengawasan agar anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Siapa yang Cocok Mengikuti?
Bendahara dan staf keuangan daerah
Kepala bagian atau sekretariat yang menangani anggaran
Aparatur yang ingin meningkatkan karier dan kompetensi profesional
Keuntungan Mengikuti Pelatihan
Meningkatkan kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan
Memahami peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas di instansi pemerintah
Mendapat sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi
Daftar Sekarang, Tempat Terbatas!
Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan mempercepat karier Anda.
β¨ Bergabunglah sekarang dan jadilah aparatur pemerintah yang siap menghadapi tantangan keuangan daerah 2025!