Bimtek SIPD-RI 2026 – LINKPEMDA
Pelatihan Terlengkap: Perencanaan – Penganggaran – Penatausahaan – Pelaporan Dalam Satu Sistem Terintegrasi
SIPD-RI menjadi hal yang paling krusial bagi pemerintah daerah memasuki tahun 2026, terutama setelah banyak pembaruan modul dan standar integrasi data nasional.
Banyak OPD masih menghadapi kendala teknis: input data yang tidak sinkron, kesalahan alur RKA–DPA, kendala penatausahaan, hingga penyusunan pelaporan keuangan dan kinerja.
LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek SIPD-RI 2026 untuk membantu aparatur memahami dan mempraktikkan seluruh modul SIPD-RI sesuai pembaruan terbaru.
Materi Pokok Bimtek SIPD-RI 2026
Pengenalan arsitektur & regulasi SIPD-RI terbaru
Pengisian dan penyusunan dokumen perencanaan: RPJMD, RKPD, Renstra, Renja
Penyusunan APBD 2026 di SIPD-RI
Penyusunan RKA dan DPA sesuai Permendagri terbaru
Penatausahaan keuangan daerah dalam SIPD-RI
Pelaporan realisasi fisik & keuangan
Troubleshooting & praktik langsung (step-by-step)
Sasaran Peserta
Bappeda
BPKAD
Seluruh operator SIPD-RI SKPD
PPK, PPTK, Bendahara
Tim perencanaan & penganggaran
✨ Penawaran Resmi Bimtek SIPD-RI 2026
Tersedia dalam 3 skema:
✔ Tatap Muka Nasional
✔ In House Training
✔ Privat OPD (kelas terbatas)
Fasilitas: Modul lengkap, sertifikat, template, konsultasi pascapelatihan.
📱 WA: 0813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
2) Bimtek Pemerintahan Digital & SPBE 2026
bimtek SPBE 2026
bimtek Transformasi Digital Pemerintah 2026
Bimtek SPBE & Transformasi Digital Pemerintah 2026 – LINKPEMDA
Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah Menuju Layanan Publik Modern
Pemerintah daerah dituntut mempercepat transformasi digital melalui penerapan SPBE, integrasi data, digitalisasi administrasi, layanan elektronik, dan keamanan informasi. Tahun 2026 menjadi fase percepatan digitalisasi nasional.
LINKPEMDA menyediakan Bimtek SPBE 2026 dan Bimtek Transformasi Digital Pemerintah 2026 yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan layanan digital berbasis arsitektur SPBE nasional.
Materi Pokok Bimtek SPBE & Pemerintahan Digital
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kebijakan SPBE terbaru
Arsitektur SPBE & peta rencana
Penerapan tata kelola data dan interoperabilitas
Audit SPBE & penilaian indeks
Keamanan informasi & manajemen risiko digital
2. Transformasi Digital Pemerintah
Digitalisasi layanan publik & perkantoran
Pengembangan layanan online OPD
Sistem manajemen dokumen & e-office
Integrasi portal layanan dan aplikasi pemerintah
Implementasi tanda tangan elektronik (TTE)
Sasaran Peserta
Dinas Kominfo
Tim SPBE Daerah
Admin sistem digital OPD
Sekretariat Daerah
Bagian Perencanaan dan Organisasi
Operator layanan publik
✨ Penawaran Resmi Tahun 2026
Pelaksanaan bisa dipilih:
✔ Tatap Muka Nasional
✔ In House Training OPD
✔ Privat Teknis (kelas kecil untuk admin)
Fasilitas: Modul lengkap, konsultasi, sertifikat resmi, template dokumen SPBE & roadmap digital.
📱 WA: 0813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
Bimtek Tata Naskah Dinas & Kearsipan Pemerintah 2026 – LINKPEMDA
Penguatan Administrasi Pemerintahan yang Tertib, Modern, dan Terstandar
Administrasi pemerintahan yang tertib merupakan fondasi dari pelayanan publik yang baik. Memasuki tahun 2026, tuntutan terhadap aparatur pemerintah untuk menerapkan tata naskah dinas dan kearsipan yang sesuai regulasi terbaru semakin menguat. Banyak OPD yang masih menghadapi persoalan penataan dokumen, alur surat-menyurat, klasifikasi arsip, hingga penyusunan arsip elektronik.
LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Tata Naskah Dinas 2026 dan Pelatihan Kearsipan Pemerintah 2026 sebagai solusi komprehensif untuk meningkatkan profesionalitas administrasi pemerintahan di seluruh SKPD se-Indonesia.
Pelatihan ini disusun berdasarkan ketentuan Permendagri 1/2023, Perka ANRI, serta standar administrasi modern pemerintahan digital.
Materi Pokok Pelatihan
Peserta akan mempelajari materi teknis dan langsung praktik, antara lain:
1. Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah
Dasar hukum tata naskah dinas pemerintah
Alur proses surat masuk & keluar
Penyusunan konsep surat dinas yang baik & benar
Klasifikasi dan kodefikasi surat dinas
Standarisasi format naskah dinas (nota dinas, SK, laporan, undangan, berita acara, dll.)
Pengelolaan naskah dinas digital & tanda tangan elektronik
2. Kearsipan Pemerintah
Prinsip dasar kearsipan pemerintahan
Klasifikasi arsip, kode arsip, dan sistem penyimpanan
Jadwal retensi arsip (JRA)
Pengelolaan arsip aktif, inaktif, dan vital
Pengelolaan arsip elektronik & e-arsip
Penyusunan SOP kearsipan OPD
Audit arsip & pengawasan internal
Sasaran Peserta
Bagian Umum & Administrasi
Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD
Operator Naskah Dinas di SKPD
Arsiparis, PPID, Pengelola Informasi
Staf administrasi perkantoran
Seluruh OPD yang membutuhkan peningkatan administrasi
✨ Penawaran Resmi Bimtek 2026
LINKPEMDA membuka pendaftaran Bimtek Tata Naskah Dinas & Kearsipan Pemerintah Tahun 2026.
Pilihan Jenis Kegiatan
✔ Tatap muka (Hotel – Jakarta/Yogyakarta/Bali)
✔ In House Training (langsung di instansi pemda/perangkat daerah)
✔ Privat OPD (kelas terbatas 20–30 peserta)
Fasilitas Peserta
Sertifikat resmi bimtek
Modul lengkap & contoh dokumen
Template SOP & format surat
Makan siang + coffee break (tatap muka)
Konsultasi pascapelatihan
📞 Hubungi LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi – LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📍 Bekasi, Jawa Barat
Bimtek SAKIP & Zona Integritas 2026 – LINKPEMDA
Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih, dan Berorientasi Kinerja
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi melalui penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
LINKPEMDA, lembaga resmi di bawah binaan Kemendagri, menyelenggarakan Bimtek SAKIP 2026 dan Bimtek Zona Integritas 2026 sebagai upaya mendukung pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman teknis, praktik penyusunan dokumen, serta strategi implementasi di lapangan, sehingga dapat langsung diterapkan oleh perangkat daerah.
Materi Pokok Bimtek SAKIP & Zona Integritas 2026
Peserta akan mempelajari materi-materi praktis berikut:
1. Penguatan SAKIP 2026
Kebijakan SAKIP terbaru
Penyusunan Cascading Kinerja (RPJMD → Renstra → Renja → SKP)
Penyusunan IKU dan IKK berbasis hasil
Penyusunan Perjanjian Kinerja
Evaluasi internal SAKIP dan tindak lanjut LHE
Strategi meningkatkan nilai SAKIP OPD
2. Pembangunan Zona Integritas
Tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Identifikasi area perubahan RB
Penyusunan dokumen ZI lengkap (LKE, eviden, laporan)
Manajemen risiko dan pencegahan fraud
Strategi mempertahankan ZI di OPD
Simulasi penilaian internal dan eksternal
Sasaran Peserta
Inspektorat
Sekretariat Daerah
Bagian Organisasi
Seluruh SKPD/OPD yang menyusun dokumen SAKIP
Tim RB / Tim ZI
Pengelola kinerja ASN
✨ Penawaran Resmi Bimtek 2026
LINKPEMDA membuka pendaftaran Bimtek SAKIP & Zona Integritas Tahun 2026 untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Pilihan Pelaksanaan
✔ Tatap muka (Hotel Jakarta/Jogja/Bali)
✔ In-House (diselenggarakan langsung di instansi Anda)
✔ Privat OPD (maksimal 30 peserta)
Fasilitas Peserta
Materi pelatihan lengkap
Sertifikat resmi bimtek
Konsultasi pascapelatihan
Modul dan template SAKIP–ZI siap pakai
Konsumsi + hotel (untuk tatap muka)
📞 Pendaftaran & Informasi Resmi
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Binaan Kemendagri (Ditjen Politik & Pemerintahan Umum)
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi – LINKPEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📍 Bekasi – Jawa Barat
Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memiliki keterampilan psikologis, komunikasi, dan etika layanan agar mampu memberikan pelayanan yang humanis, responsif, sabar, dan profesional dalam setiap situasi.
LINKPEMDA merancang pelatihan ini sebagai jawaban atas tantangan pelayanan publik era modern, di mana aparatur dituntut memahami dinamika masyarakat, mengelola emosi, serta menangani situasi sulit dengan pendekatan psikologis dan perilaku yang tepat.
Fokus Materi Pelatihan
Psikologi Perilaku Masyarakat
Memahami karakter, pola pikir, dan motif masyarakat saat menerima layanan.
Teknik Menghadapi Masyarakat Sulit
Strategi komunikasi untuk klien yang emosional, menuntut, ragu, atau dalam kondisi stres.
Etika Komunikasi ASN
Standard pelayanan berdasarkan kode etik, sopan santun, bahasa layanan, dan attitude.
Membangun Mindset Pelayanan Prima
Pelayanan humanis, responsif, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Simulasi Kasus Pelayanan Publik
Studi kasus nyata situasi konflik dan penyelesaiannya secara profesional.
Pelatihan ini sangat relevan bagi frontliner pelayanan publik: dukcapil, perizinan, puskesmas, RSUD, kecamatan, kelurahan, pelayanan terpadu, command center, dan seluruh aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Penawaran Pelatihan Resmi – LINKPEMDA 2026
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) membuka pendaftaran Pelatihan Psikologi Pelayanan Publik & Etika ASN 2026 untuk seluruh perangkat daerah.
Keunggulan Pelatihan
Pendekatan psikologi terapan untuk aparatur
Simulasi interaktif & roleplay kasus layanan
Modul berbasis standar pelayanan publik nasional
Narasumber psikolog, praktisi pelayanan prima, dan akademisi pemerintahan
Output Peserta
✔ Mampu memahami karakter dan psikologi masyarakat
✔ Mampu menghadapi masyarakat sulit secara profesional
✔ Mampu berkomunikasi sesuai etika ASN
✔ Mampu membangun mindset pelayanan prima
✔ Siap meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik
Informasi Pelaksanaan
📍 Tempat: Hotel berbintang / Onsite (bisa disesuaikan)
📅 Periode: Januari – Desember 2026
📞 Informasi & Pendaftaran: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
Di era digital dan media sosial yang cepat, isu dapat viral dalam hitungan menit. Pemerintah daerah dituntut mampu merespons krisis secara cepat, akurat, dan terukur, menjaga kepercayaan publik sekaligus meminimalisir dampak negatif terhadap citra instansi.
Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi krisis, menyusun strategi media, dan menyiapkan pernyataan resmi yang efektif.
Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat:
Menguasai teknik komunikasi krisis yang sesuai regulasi dan etika pemerintahan.
Mampu mengelola pemberitaan negatif dan opini publik secara profesional.
Menyusun pernyataan resmi yang terukur dan kredibel.
Mengimplementasikan strategi komunikasi digital di media sosial pemerintah.
Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi isu sensitif dan krisis.
Materi Pelatihan
1. Teknik Komunikasi Krisis Pemerintah
Prinsip komunikasi krisis berbasis regulasi nasional
Prosedur internal penanganan isu strategis
Identifikasi isu potensial dan analisis dampak
2. Strategi Menghadapi Media & Publik
Manajemen wawancara media cetak, elektronik, dan daring
Teknik media handling untuk situasi sensitif
Simulasi menghadapi pertanyaan kritis
3. Penyusunan Pernyataan Resmi Pemerintah
Standar penulisan rilis, briefing note, dan statement resmi
Koordinasi antar OPD untuk pernyataan konsisten
Penentuan pesan utama dan gaya bahasa sesuai target audiens
4. Simulasi Penanganan Isu Sensitif
Studi kasus krisis pemerintahan daerah
Simulasi pengelolaan krisis di lapangan dan digital
Evaluasi respons dan feedback
5. Pengelolaan Media Sosial Pemerintah
Strategi konten publik dan penanganan komentar negatif
Pemanfaatan platform digital untuk komunikasi efektif
Analisis metrik dan dampak komunikasi digital
Manfaat Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu:
Menangani isu publik secara cepat, tepat, dan profesional
Menyusun strategi komunikasi krisis yang efektif untuk instansi
Mengelola media sosial pemerintah sebagai alat mitigasi isu
Meningkatkan citra pemerintah daerah di mata publik
Peserta yang Direkomendasikan
Pejabat Humas Pemerintah Daerah
Pejabat Protokol dan Komunikasi Publik
ASN yang menangani media sosial, publikasi, dan kehumasan
Kepala Seksi Informasi, Protokol, dan Hubungan Masyarakat
Penawaran Resmi Bimtek Komunikasi Krisis 2026
📍 Tempat: Hotel berbintang / Onsite (dapat disesuaikan)
📅 Periode: Januari – Desember 2026 (Jadwal fleksibel)
📞 Informasi & Pendaftaran: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba – LINKPEMDA)
Pelatihan ini menggabungkan teori, praktik, dan simulasi lapangan, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga siap menerapkannya di instansi masing-masing.
