Kepatuhan Perizinan Yayasan / LPK / Penyalur Tenaga Kerja melalui OSS-RBA & UU Penempatan PMI 2026

Pelatihan ini dirancang untuk membantu Yayasan, LPK, dan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja memahami kewajiban perizinan terbaru melalui sistem OSS-RBA, serta kepatuhan hukum terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai regulasi terbaru. Program ini berfokus pada legalitas, standar operasional, dan pencegahan risiko hukum dalam operasional lembaga.

Tujuan Pelatihan

• Memastikan lembaga memiliki perizinan yang sah dan sesuai ketentuan.

• Menguasai tata cara pengurusan izin melalui OSS-RBA.

• Memahami kewajiban hukum penyelenggara penempatan tenaga kerja.

• Meningkatkan kualitas manajemen dan standarisasi pelayanan.

• Mencegah sanksi administratif, pidana, dan pencabutan izin operasional.

Ruang Lingkup Pembahasan

1. Kerangka Hukum

   • UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

   • Implementasi OSS-RBA (Berbasis Risiko)

   • Ketentuan perizinan yayasan & lembaga pelatihan

2. Prosedur Perizinan melalui OSS-RBA

   • NIB & izin operasional

   • Sertifikasi kompetensi & akreditasi

   • Verifikasi dokumen dan standar risiko usaha

3. Kepatuhan Bagi Penyalur Tenaga Kerja

   • Penempatan dalam negeri & luar negeri

   • Perjanjian kerja & penjaminan hak PMI

   • Standarisasi pelatihan & fasilitas

4. Pengawasan dan Audit Kepatuhan

   • Audit legalitas

   • Tanggung jawab hukum pengurus yayasan/LPK

   • Penanganan kasus & mitigasi risiko

5. Transformasi Digital

   • Pendataan tenaga kerja

   • Sistem pelaporan online

   • Integrasi SIM-PMI / Disnaker / OSS

Sasaran Peserta

• Pengurus Yayasan

• Pimpinan / Direktur LPK

• Pemilik & Direktur Penyalur Tenaga Kerja

• Kepala Cabang / Manager HRD

• Legal Compliance Officer

• Konsultan ketenagakerjaan

Manfaat Pelaksanaan

• Operasional lembaga dinyatakan legal & sah.

• Siap audit dari Kementerian / Disnaker.

• Pencegahan denda & pencabutan izin.

• Memperoleh kepercayaan pemerintah & mitra asing.

• Meningkatkan profesionalisme tata kelola yayasan/LPK.

Alasan Urgensi 2026

Materi ini sangat wajib diikuti karena:

• OSS-RBA menjadi sistem tunggal perizinan nasional.

• Pengetatan syarat penyalur tenaga kerja ke luar negeri.

• Kewajiban perlindungan PMI semakin diperketat.

• Peningkatan risiko hukum bagi yayasan tidak berizin.

• Tren 2026: digital compliance & audit online.

Output dan Sertifikasi

Peserta akan memperoleh:

• Sertifikat kepatuhan OSS-RBA & Penyaluran Tenaga Kerja

• Template SOP & dokumen standar

• Checklist audit kepatuhan

• Contoh dokumen perizinan siap pakai

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605