Dalam era pemerintahan modern yang terus bergerak menuju digitalisasi dan tata kelola yang transparan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah menjadi sebuah kebutuhan strategis. LINK PEMDA berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyelenggaraan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan regulasi terkini.

Fokus utama dari pelatihan ini adalah mendorong profesionalisme ASN, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mengakselerasi transformasi digital, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.

Melalui kurikulum pelatihan yang komprehensif dan terstruktur, peserta akan dibekali kompetensi strategis untuk menghadapi tantangan birokrasi modern dan mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing.

🟡 A. Transformasi Digital & Smart Government

1. Bimtek Strategi Digitalisasi Pemerintahan Daerah Menuju Smart Government

2. Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terintegrasi

3. Diklat Optimalisasi Layanan Publik Melalui Transformasi Digital ASN

4. Bimtek Tata Kelola Data Terpadu Pemerintah Daerah Berbasis SPBE

5. Diklat Penguatan Portal Layanan Publik Daerah Terintegrasi

6. Bimtek Digital Leadership untuk ASN dan Pimpinan OPD

7. Bimtek Manajemen Perubahan Digital dalam Pemerintahan Daerah

8. Diklat Penerapan Teknologi Cloud dan Keamanan Siber Pemerintah Daerah

9. Pelatihan Pengembangan Dashboard Pemerintahan Berbasis Data

10. Bimtek Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pemerintahan untuk Efisiensi Layanan

🟢 B. Pengelolaan Keuangan Daerah & PAD

1. Bimtek Strategi Peningkatan PAD Daerah melalui Inovasi Digital

2. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru

3. Bimtek Penerapan SIPD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

4. Diklat Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

5. Bimtek Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

6. Diklat Penguatan Kapasitas Bendahara Pemerintah Daerah

7. Bimtek Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah

8. Bimtek Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Peningkatan PAD

9. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

10. Bimtek Strategi Penguatan Ruang Fiskal Daerah melalui Efisiensi Belanja

🔵 C. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan

1. Bimtek Reformasi Birokrasi Terintegrasi untuk ASN 

2. Diklat Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

3. Bimtek Penguatan Kinerja ASN dalam Mewujudkan Pemerintahan Efektif

4. Diklat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai UU Pelayanan Publik

5. Bimtek Manajemen Kinerja ASN Berbasis Digital

6. Diklat Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Capaian ASN

7. Bimtek Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

8. Diklat Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

9. Bimtek Penyusunan SOP Pelayanan Publik Berstandar Nasional

10. Diklat Strategi Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Modern

🟠 D. Inovasi & Teknologi Pemerintahan

1. Bimtek Inovasi Pelayanan Publik Daerah Berbasis Teknologi

2. Diklat Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Layanan Pemerintah

3. Bimtek Data Science untuk ASN Pemerintah Daerah

4. Diklat Pemanfaatan Big Data dalam Pengambilan Keputusan

5. Bimtek Penguatan Smart City & Smart Village Daerah

6. Diklat Pengembangan Layanan Publik Digital Terintegrasi

7. Bimtek Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam Layanan Publik

8. Bimtek Strategi Penguatan Cyber Resilience Pemerintah Daerah

9. Bimtek Penerapan Teknologi Blockchain dalam Tata Kelola Pemerintah

10. Diklat Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik untuk OPD

🟤 E. SDM ASN & Kepemimpinan

1. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)

2. Diklat Strategi Kepemimpinan Digital ASN 

3. Bimtek Manajemen Perubahan bagi ASN Pemerintah Daerah

4. Diklat Pengembangan Karier ASN Struktural dan Fungsional

5. Bimtek Coaching dan Mentoring ASN untuk Kinerja Optimal

6. Diklat Talent Management bagi Pemerintah Daerah

7. Bimtek Strategi Retensi SDM Unggul di Pemerintahan Daerah

8. Diklat Etika Digital dan Netiket ASN

9. Bimtek Penguatan Nilai Dasar ASN di Era Digital

10. Bimtek ASN Siap Transformasi: Mindset, Skillset & Toolset

🟣 F. Pelayanan Publik & Inovasi Masyarakat

1. Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3. Bimtek Inovasi Layanan Publik Daerah 5.0

4. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Masyarakat Desa & Kelurahan

5. Diklat Penguatan Aparatur PTSP Terpadu

6. Bimtek Strategi Branding Layanan Publik Pemerintah Daerah

7. Diklat Penggunaan Chatbot & AI dalam Layanan Masyarakat

8. Bimtek Desain Ulang Proses Layanan Publik (Service Re-Design)

9. Bimtek Inovasi Kolaboratif Pemerintah & Masyarakat

10. Diklat Partisipasi Publik melalui Platform Digital

🟡 G. Perencanaan & Penganggaran Daerah

1. Bimtek Penyusunan RKPD Daerah 2026

2. Diklat Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Bimtek Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD

4. Diklat Perencanaan Berbasis Data dan Target Kinerja

5. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah

6. Diklat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Digital

7. Bimtek Strategi Pengendalian dan Evaluasi Program Daerah

8. Diklat Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

9. Bimtek Optimalisasi SIPD dalam Perencanaan Pembangunan

10. Bimtek Integrasi Perencanaan Daerah dengan Target Nasional

🟢 H. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Terbaru

2. Diklat Efisiensi Pengadaan melalui E-Katalog

3. Bimtek Penguatan Peran Pokja PBJ dan PPK

4. Diklat Penyusunan Spesifikasi Teknis PBJ

5. Bimtek Pengawasan dan Audit PBJ Pemerintah Daerah

6. Diklat Pengadaan Ramah Lingkungan

7. Bimtek Inovasi Pengadaan Digital dan Transparansi

8. Diklat Penguatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Kontrak

9. Bimtek Pengadaan Langsung dan Swakelola Efektif

10. Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa

🔴 I. Ketahanan Daerah & Krisis

1. Bimtek Manajemen Krisis dan Ketahanan Pemerintah Daerah

2. Diklat Penguatan Ketahanan Data dan Sistem Layanan Publik

3. Bimtek Pemerintahan Tangguh Bencana

4. Diklat Manajemen Risiko Daerah

5. Bimtek Sistem Early Warning Pemerintah Daerah

6. Diklat Adaptasi Daerah terhadap Perubahan Iklim

7. Bimtek Ketahanan Fiskal Daerah di Masa Krisis

8. Bimtek Kolaborasi Multi-OPD dalam Situasi Darurat

9. Diklat Komunikasi Publik di Masa Krisis Pemerintahan

10. Bimtek Desain Kebijakan Resiliensi Daerah

🟠 J. Branding & Komunikasi Pemerintah

1. Bimtek Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

2. Diklat Manajemen Media Sosial untuk ASN

3. Bimtek Branding Digital Citra Pemerintah Daerah

4. Diklat Strategi Konten Layanan Publik yang Menarik

5. Bimtek Komunikasi Krisis dan Diseminasi Informasi Publik

6. Diklat Pengelolaan Website dan Portal Informasi Daerah

7. Bimtek Literasi Digital ASN untuk Interaksi Publik

8. Diklat Kampanye Digital Pemerintah Daerah

9. Bimtek Storytelling Pemerintah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

10. Diklat Pengelolaan Citra Daerah melalui Media Digital Terintegrasi

🧑‍💼 Sasaran Peserta

• Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan SKPD/OPD

• ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Aparatur pengelola program dan kegiatan daerah

• Tim perencana dan pengelola SDM ASN

🎯 Manfaat Pelatihan

• ✅ Meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern

• 🖥️ Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kinerja

• 💡 Menumbuhkan budaya kerja inovatif dan kolaboratif di lingkungan SKPD

• 🌍 Mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional

Seluruh program pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan reguler, in-house training, maupun bimtek nasional

🌐 Info resmi & pendaftaran: www.linkpemda.com 📞 WA Resmi: +62 813-8766-6605 ✉️ Email: info@linkpemda.com

Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) dan Strategi Pengembangan Karier ASN Struktural & Fungsional

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun dan menerapkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis / TNA) untuk merancang program pengembangan kompetensi yang tepat sasaran. Selain itu, peserta akan memahami kebijakan terbaru tentang pengembangan karier ASN, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional, sesuai amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan kebijakan turunan BKN serta KemenPANRB.

🎯 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan metode Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA).

2. Menyusun peta pengembangan kompetensi ASN berbasis hasil TNA.

3. Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan pola karier ASN struktural dan fungsional.

4. Menyesuaikan perencanaan pengembangan SDM dengan Core Competency Framework instansi pemerintah.

👥 Sasaran Peserta

• BKPSDM / Badan Kepegawaian Daerah

• Biro SDM / Bagian Kepegawaian

• Inspektorat Daerah

• Pimpinan Unit Kerja / Analis SDM Aparatur

⚖️ Dasar Hukum

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

• PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN

• PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional

• Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN

📈 Output Kegiatan

Peserta diharapkan mampu:

• Menyusun dokumen hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA).

• Mengembangkan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN tahunan.

• Menyusun peta karier dan jalur pengembangan jabatan ASN.

📅 Pelaksanaan

Diselenggarakan oleh:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Tempat: Hotel/Virtual (disesuaikan)
📞 Narahubung: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com

#BimtekASN2025
#PengembanganKompetensiASN
#TNAASN
#KarierASN
#BimtekBKPSDM
#LINKPEMDA
#DiklatASN
#BimtekSDMAParatur
#ASNProfesional
#TransformasiASN
#Bimtek2025

Intensif SPIP & Manajemen Risiko 2025: Strategi Penilaian Risiko, Pemantauan & Pengendalian Internal 
Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, LINKPEMDA kembali menyelenggarakan kegiatan Diklat SPIP Penguatan Maturitas: Audit Intern & Monitoring Risiko di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperbaiki manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui diklat ini, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam terkait:

• Strategi penguatan maturitas SPIP di daerah.

• Penerapan audit intern berbasis risiko.

• Monitoring dan evaluasi risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

• Implementasi SPIP sesuai arahan BPKP dan regulasi terbaru tahun 2025.

🎯 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan untuk:

• Aparatur Inspektorat Daerah.

• Pimpinan OPD dan pejabat struktural.

• Pejabat fungsional auditor, pengawas, serta staf perencanaan dan keuangan.

📌 Dasar Hukum

• PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

• PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

• Regulasi terbaru BPKP dan arahan penguatan tata kelola tahun 2025.

🏨 Teknis Pelaksanaan

📍 Tempat: Hotel berbintang/Tempat yang ditentukan (Jakarta/Yogyakarta/Bali atau sesuai permintaan instansi)
📅 Jadwal: Fleksibel, menyesuaikan kebutuhan instansi (batch 2025 dibuka sepanjang tahun)
⏰ Durasi: 2 – 3 hari efektif
🎓 Fasilitas Peserta: Modul & materi pelatihan, sertifikat resmi LINKPEMDA, akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pasca-diklat.

🤝 Penawaran Resmi LINKPEMDA

LINKPEMDA mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Kami siap menyelenggarakan kegiatan dalam format Bimtek Nasional (gabungan beberapa instansi) maupun In-House Training (khusus 1 instansi) sesuai kebutuhan.

📞 Narahubung Resmi

• WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

• 🌐 Website: www.linkpemda.com

• 📧 Email: info@linkpemda.com

Bidang Pelatihan & Pengembangan LINKPEMDA   

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI, Permendagri 77/2020)

• Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) BLUD

• Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP)

• Optimalisasi PAD, Pajak & Retribusi Daerah

• Pengelolaan Bendahara & PPK OPD

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Implementasi Perpres 46 Tahun 2025: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Digital & E-Katalog

• Implementasi Perpres No. 16/2018 & Perubahannya

• Pemanfaatan E-Katalog & Toko Daring

• Tata Cara Penyusunan Dokumen Tender

• Pelatihan PPK & Pokja Pemilihan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• Sistem Merit ASN & Reformasi Birokrasi

• Penyusunan Anjab & ABK

• TPP ASN & E-Kinerja

• Latsar CPNS, PKA, PKP, MOT

• Manajemen PNS & PPPK

4. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RKPD & Renja SKPD

• Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

• Monitoring & Evaluasi Pembangunan

• Penyusunan Perkada Penganggaran

5. Kesehatan & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Puskesmas

• Manajemen BLUD Rumah Sakit/Puskesmas

6. Lain-lain / Inovasi Daerah

• Literasi Digital & Media Sosial Pustakawan

• Inovasi Layanan Publik

• Tata Kelola Kelembagaan Daerah

Bimtek & Diklat Penyusunan Anjab ABK: Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Terbaru   
Pengelolaan SDM aparatur yang profesional membutuhkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai. Dengan regulasi terbaru dari KemenPAN-RB, pemerintah daerah wajib memiliki dokumen Anjab dan ABK untuk mendukung penataan organisasi serta manajemen ASN.

Tujuan

• Memberikan pemahaman teknis penyusunan Anjab dan ABK.

• Meningkatkan kapasitas ASN dalam perencanaan kebutuhan pegawai.

• Mendukung reformasi birokrasi melalui penataan SDM berbasis data.

Materi

• Konsep dasar Anjab dan ABK.

• Metode penyusunan dan perhitungan beban kerja.

• Praktik penyusunan Anjab & ABK sesuai format resmi.

Sasaran Peserta

BKD/BKPSDM, Bagian Organisasi, serta pejabat pengelola kepegawaian.

Manfaat

Dokumen Anjab & ABK yang akurat sebagai dasar kebijakan manajemen ASN.