Audit Kepatuhan Perusahaan 2026: Legalitas, Pajak Digital, ESG & UU PDP
Memasuki tahun 2026, perusahaan di Indonesia dihadapkan pada tuntutan kepatuhan yang semakin ketat, terutama terkait legalitas operasional, perpajakan digital, perlindungan data pribadi, pelaporan berkelanjutan (ESG), dan audit sistem manajemen. Pemerintah memperkuat pengawasan melalui digitalisasi sistem pelaporan, peningkatan sanksi, serta optimalisasi pengawasan lintas sektor.
Ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada sanksi administratif, tetapi juga citra perusahaan, kepercayaan mitra, serta keberlanjutan usaha. Karena itu, audit kepatuhan menjadi kebutuhan penting dan strategis untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai regulasi terkini.
Tujuan Pelatihan
Memastikan perusahaan memenuhi standar regulasi 2026.
Memahami dan menerapkan audit kepatuhan secara sistematis.
Mengurangi risiko sanksi, pencabutan izin, atau tuntutan hukum.
Mengintegrasikan kepatuhan pajak, data pribadi, legalitas, dan ESG.
Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mitra bisnis.
Materi Pelatihan
Hari 1 — Kepatuhan & Audit Legal
Audit perizinan OSS-RBA
Legalitas usaha & sertifikasi
Ketentuan pelaporan & pembaruan dokumen
Mitigasi risiko dan sanksi
Hari 2 — Pajak Digital, ESG & UU PDP
e-Faktur 3.0 & perpajakan digital
Kepatuhan ESG dan pelaporan keberlanjutan
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Audit sistem & keamanan informasi
Output Pelatihan
Peserta akan mampu:
✔ mengidentifikasi ketidakpatuhan
✔ memperbaiki sistem legal dan manajemen risiko
✔ menerapkan kepatuhan pajak & data
✔ mempersiapkan audit perusahaan secara menyeluruh
Sasaran Peserta
Pimpinan perusahaan
Manajer kepatuhan
Auditor internal
Legal & HR
Manajemen risiko
Metode Pelatihan
Studi kasus
Simulasi audit
Diskusi & workshop
Template checklist
Jadwal Pelaksanaan
Januari – Desember 2026
Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif
Versi online via Zoom juga tersedia.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:
Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka
Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting
FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:
✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan melalui:
● Bank BRI
● No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
● A.n.: LINKPEMDA
Penyelenggara
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605
Manajemen Penempatan PMI 2026: Sistem SISKOP2MI, Perlindungan PMI & Kepatuhan Penyalur
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri semakin diatur secara ketat melalui digitalisasi sistem penempatan, peningkatan perlindungan pekerja, serta kewajiban pelaporan lembaga secara terintegrasi. Pemerintah telah mengembangkan Sistem SISKOP2MI sebagai platform resmi untuk proses penempatan yang legal, terverifikasi, dan terdokumentasi.
Namun, masih banyak penyalur, LPK, dan yayasan yang belum memahami mekanisme teknis serta tanggung jawab hukum yang melekat pada penempatan PMI. Kegagalan kepatuhan dapat berujung pada sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan izin operasional.
Pelatihan ini dirancang untuk memastikan lembaga memahami seluruh prosedur penempatan secara legal, aman, dan sesuai regulasi terkini tahun 2026.
Tujuan Pelatihan
Memahami tata cara penempatan PMI sesuai regulasi terbaru.
Menguasai penggunaan dan integrasi SISKOP2MI.
Memastikan perlindungan hukum, asuransi, dan BPJS bagi PMI.
Mencegah sanksi terhadap lembaga penyalur.
Meningkatkan standar pelayanan dan kredibilitas lembaga.
Materi Pelatihan
Hari 1 – Regulasi & Sistem SISKOP2MI
Kebijakan penempatan PMI terbaru 2026
Prosedur penempatan formal & informal
SISKOP2MI: pendaftaran, verifikasi, pelaporan
Persyaratan dokumen dan kontrak kerja
SOP pemberangkatan, keberangkatan, dan transit
Hari 2 – Perlindungan PMI & Kepatuhan
Perlindungan PMI berdasarkan UU
BPJS & asuransi pekerja migran
Mitigasi risiko & kasus pelanggaran
Audit kepatuhan dan sanksi penyalur
Studi kasus praktik terbaik
Output Pelatihan
Peserta akan mampu:
✔ menggunakan SISKOP2MI dengan benar
✔ memproses penempatan sesuai hukum
✔ meminimalkan risiko & sanksi
✔ meningkatkan kepercayaan mitra luar negeri
Sasaran Peserta
Yayasan
LPK / BLK
Penyalur tenaga kerja
Perusahaan penempatan luar negeri
Pemerintah daerah terkait PMI
Metode Pelatihan
Tatap muka / online
Studi kasus
Simulasi penggunaan SISKOP2MI
Diskusi regulasi dan implementasi
adwal Pelaksanaan
Januari – Desember 2026
Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif
Versi online via Zoom juga tersedia.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:
Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka
Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting
FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:
✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan melalui:
● Bank BRI
● No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
● A.n.: LINKPEMDA
Penyelenggara
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605
Kepatuhan Perizinan Yayasan / LPK / Penyalur Tenaga Kerja melalui OSS-RBA & UU Penempatan PMI 2026
Pelatihan ini dirancang untuk membantu Yayasan, LPK, dan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja memahami kewajiban perizinan terbaru melalui sistem OSS-RBA, serta kepatuhan hukum terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai regulasi terbaru. Program ini berfokus pada legalitas, standar operasional, dan pencegahan risiko hukum dalam operasional lembaga.
Tujuan Pelatihan
Memastikan lembaga memiliki perizinan yang sah dan sesuai ketentuan.
Menguasai tata cara pengurusan izin melalui OSS-RBA.
Memahami kewajiban hukum penyelenggara penempatan tenaga kerja.
Meningkatkan kualitas manajemen dan standarisasi pelayanan.
Mencegah sanksi administratif, pidana, dan pencabutan izin operasional.
Ruang Lingkup Pembahasan
Kerangka Hukum
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI
Implementasi OSS-RBA (Berbasis Risiko)
Ketentuan perizinan yayasan & lembaga pelatihan
Prosedur Perizinan melalui OSS-RBA
NIB & izin operasional
Sertifikasi kompetensi & akreditasi
Verifikasi dokumen dan standar risiko usaha
Kepatuhan Bagi Penyalur Tenaga Kerja
Penempatan dalam negeri & luar negeri
Perjanjian kerja & penjaminan hak PMI
Standarisasi pelatihan & fasilitas
Pengawasan dan Audit Kepatuhan
Audit legalitas
Tanggung jawab hukum pengurus yayasan/LPK
Penanganan kasus & mitigasi risiko
Transformasi Digital
Pendataan tenaga kerja
Sistem pelaporan online
Integrasi SIM-PMI / Disnaker / OSS
Sasaran Peserta
Pengurus Yayasan
Pimpinan / Direktur LPK
Pemilik & Direktur Penyalur Tenaga Kerja
Kepala Cabang / Manager HRD
Legal Compliance Officer
Konsultan ketenagakerjaan
Manfaat Pelaksanaan
Operasional lembaga dinyatakan legal & sah.
Siap audit dari Kementerian / Disnaker.
Pencegahan denda & pencabutan izin.
Memperoleh kepercayaan pemerintah & mitra asing.
Meningkatkan profesionalisme tata kelola yayasan/LPK.
Alasan Urgensi 2026
Materi ini sangat wajib diikuti karena:
OSS-RBA menjadi sistem tunggal perizinan nasional.
Pengetatan syarat penyalur tenaga kerja ke luar negeri.
Kewajiban perlindungan PMI semakin diperketat.
Peningkatan risiko hukum bagi yayasan tidak berizin.
Tren 2026: digital compliance & audit online.
Output dan Sertifikasi
Peserta akan memperoleh:
Sertifikat kepatuhan OSS-RBA & Penyaluran Tenaga Kerja
Template SOP & dokumen standar
Checklist audit kepatuhan
Contoh dokumen perizinan siap pakai
Jadwal Pelaksanaan
Januari – Desember 2026
Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif
Versi online via Zoom juga tersedia.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:
Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka
Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting
FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:
✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan melalui:
● Bank BRI
● No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
● A.n.: LINKPEMDA
Penyelenggara
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605
KEPATUHAN PAJAK PERUSAHAAN 2026: Penerapan e-Faktur 3.0, Pajak Digital, dan Audit Kepatuhan
Tahun 2026 diprediksi menjadi fase penting dalam transformasi perpajakan nasional, dengan meningkatnya digitalisasi sistem pajak dan pengawasan transaksi. Perusahaan wajib menyesuaikan diri dengan penerapan e-Faktur 3.0, kewajiban pajak digital, serta mekanisme audit dan pemeriksaan yang semakin ketat. Kegagalan mematuhi perubahan ini dapat berakibat pada sanksi, denda, dan risiko hukum.
Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini bertujuan untuk:
✔ meningkatkan pengetahuan perusahaan terkait sistem perpajakan terbaru
✔ memahami kewajiban pajak digital & cross-border
✔ menerapkan e-Faktur 3.0 dalam operasional usaha
✔ meminimalkan risiko audit dan sanksi
✔ meningkatkan kepatuhan melalui tata kelola perpajakan perusahaan
Sasaran Peserta
Pelatihan ini tepat bagi:
Manager/Staff Keuangan & Akuntansi
Pajak & Tax Planning Specialist
Konsultan
Auditor internal
Pemilik perusahaan
Bendahara & Admin pajak
Ruang Lingkup Materi
A. Transformasi Pajak Digital 2026
Transaksi digital dan cross-border
Pajak e-commerce
PPN dan PPh atas layanan digital
Digital economy tax
B. Penerapan e-Faktur 3.0
Perubahan fitur dari 2.2 ke 3.0
e-Billing, e-Bupot, e-Reporting
Integrasi sistem akuntansi perusahaan
Penyiapan dokumen elektronik
C. Kewajiban Perpajakan Perusahaan
PPh Badan
PPh 21, PPh 23, dan pajak transaksi
PPN & ketentuan faktur
Pemotongan dan pelaporan pajak digital
D. Audit & Pemeriksaan Kepatuhan
Mapping risiko audit perpajakan
Teknik menghadapi pemeriksaan
Penanganan sengketa pajak
Pencegahan sanksi & denda
E. Studi Kasus & Best Practice
e-Faktur 3.0 pada manufaktur
pajak digital pada marketplace
audit pajak perusahaan multinasional
Output Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
🎯 menerapkan e-Faktur 3.0
🎯 menyusun strategi pajak yang efisien
🎯 mengelola audit & pemeriksaan dengan aman
🎯 memastikan kepatuhan pajak perusahaan
🎯 menghindari risiko sanksi dan denda
Manfaat untuk Perusahaan
✔ efisiensi keuangan
✔ perlindungan dari sanksi
✔ peningkatan kredibilitas perusahaan
✔ sistem perpajakan lebih tertib
✔ siap menghadapi pemeriksaan
Dasar Hukum (contoh referensi)
(dapat diperbarui sesuai update final 2026)
UU HPP & turunannya
PMK tentang Faktur Pajak
Peraturan DJP terkait e-Faktur 3.0
Regulasi pajak ekonomi digital
Aturan pemeriksaan pajak & sanksi
Metode Pelatihan
pemaparan materi
simulasi & studi kasus
diskusi intensif
workshop e-Faktur 3.0
Jadwal Pelaksanaan
Januari – Desember 2026
Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif
Versi online via Zoom juga tersedia.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:
Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka
Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting
FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:
✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan melalui:
● Bank BRI
● No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
● A.n.: LINKPEMDA
Penyelenggara
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605
Pelatihan Kepatuhan PHK & Jaminan Kehilangan Pekerjaan 2026: Strategi Legal HR untuk Pesangon, JK-P, dan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Era Pasca-Cipta Kerja
Perubahan regulasi ketenagakerjaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja & turunannya mengatur ulang tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pesangon, kompensasi, dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Tahun 2026 perusahaan wajib memahami prosedur PHK yang sah, mitigasi sengketa, dan kewajiban pembayaran hak pekerja agar tidak memicu sanksi dan perselisihan hubungan industrial.
Tujuan Pelatihan
memahami ketentuan PHK terbaru & dasar hukum
menghitung pesangon, uang pisah, & kompensasi
memahami mekanisme JKP dan manfaatnya
mengurangi risiko sengketa ketenagakerjaan
menyusun strategi HR yang taat hukum
Dasar Hukum Utama
UU Cipta Kerja & putusan MK
PP tentang PHK & kompensasi
BPJS Ketenagakerjaan (JKP)
kesepakatan perjanjian kerja & PKB
Materi Pembahasan
A. Prosedur PHK Sesuai Regulasi Terbaru
alasan PHK yang sah & tidak sah
prosedur administrasi & dokumentasi
PHK karena efisiensi, pelanggaran, atau force majeure
wajib mediasi sebelum PHI
B. Hak Pekerja Saat PHK
pesangon
uang penghargaan masa kerja
uang penggantian hak
kompensasi PKWT/PKWTT
skema pembayaran bertahap
C. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
manfaat finansial & pelatihan
syarat kepesertaan
proses klaim
peran BPJS & perusahaan
D. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan
bipartit
mediasi
Pengadilan Hubungan Industrial
arbitrase (opsional)
E. Strategi HR Meminimalkan Risiko
SOP PHK
dokumentasi disiplin & evaluasi
restrukturisasi legal
komunikasi & exit management
Output Pelatihan
Peserta mampu:
✔ mematuhi prosedur PHK secara legal
✔ menghitung hak pekerja dengan benar
✔ memahami dan mengimplementasikan JKP
✔ menghindari gugatan & sanksi
✔ menyusun prosedur internal HR compliant
Sasaran Peserta
HR/SDM
Legal & Industrial Relations
Manager/CEO
Konsultan HR
Serikat/Perusahaan Outsourcing
Metode Pelatihan
pemaparan regulasi
simulasi perhitungan pesangon
studi kasus sengketa
workshop SOP PHK
tanya jawab teknis
Jadwal Pelaksanaan
Januari – Desember 2026
Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif
Versi online via Zoom juga tersedia.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:
Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka
Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting
FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:
✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan melalui:
● Bank BRI
● No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
● A.n.: LINKPEMDA
Penyelenggara
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605
