Panduan Praktis Penyusunan SSH untuk Pemerintah Daerah

Standar Satuan Harga (SSH) merupakan salah satu dokumen krusial dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SSH menjadi acuan dalam penyusunan RKA, HSPK, ASB, dan dokumen anggaran lainnya sehingga menjamin kejelasan biaya, efisiensi anggaran, serta transparansi belanja pemerintah.

Sejalan dengan implementasi Permendagri terbaru, penyusunan SSH wajib dilakukan secara sistematis, berbasis data pasar yang valid, dan mengacu pada regulasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Pemerintah daerah perlu memahami langkah praktis penyusunan SSH agar tidak terjadi:

• kesalahan harga satuan,

• ketidaksesuaian dokumen anggaran,

• inefisiensi belanja,

• dan permasalahan saat audit.

Dengan digitalisasi dan integrasi sistem seperti SIPD-RI, penyusunan SSH kini dituntut lebih akurat dan transparan.

Langkah Praktis Penyusunan SSH

Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan pemerintah daerah:

1️⃣ Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

• inventarisasi komponen belanja

• klasifikasi menurut kodefikasi SIPD

• pemetaan komoditas berdasarkan sektor

2️⃣ Survei Harga Pasar

• e-katalog

• toko daring

• distributor resmi

• survei lokal untuk kebutuhan spesifik daerah

3️⃣ Perumusan Harga Satuan

• harga tertinggi/rata-rata

• margin wajar sesuai komoditas

• komponen biaya pendukung

4️⃣ Penyusunan Struktur SSH

• kelompok

• jenis barang/jasa

• spesifikasi teknis

• satuan ukuran

• harga standar

5️⃣ Harmonisasi dengan:

• SHSR (Perpres 72/2025)

• HSPK

• ASB

• standar belanja daerah

6️⃣ Validasi & Pengesahan

• Review TAPD

• konsultasi BPKAD

• sinkronisasi dengan SIPD

7️⃣ Publikasi & Dokumentasi

• input sistem

• pengarsipan

• penyediaan data bagi OPD pengguna

Urgensi Penyusunan SSH Berbasis Regulasi

Penyusunan SSH yang baik:

• mencegah markup

• menghindari kesalahan dalam penyusunan RKA

• mendukung efisiensi belanja daerah

• mempermudah audit internal dan eksternal

• meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

Ini berhubungan langsung dengan:

• Permendagri tentang Kebijakan Penganggaran

• Perpres SHSR

• SIPD-RI

• SPBE

📢 PENAWARAN BIMTEK RESMI

Bimbingan Teknis Penyusunan SSH untuk Pemerintah Daerah

Tujuan Pelatihan

• meningkatkan pemahaman penyusunan SSH

• memberikan keterampilan survei harga & analisis

• menyusun dokumen SSH sesuai regulasi

• mengintegrasikan SSH ke dalam SIPD-RI

Materi Pelatihan

1️⃣ Dasar hukum & regulasi terkait SSH
2️⃣ Analisis kebutuhan belanja daerah
3️⃣ Teknik survei harga & pembandingan
4️⃣ Penyusunan komponen SSH sesuai SIPD
5️⃣ Harmonisasi SSH-HSPK-ASB-SHSR
6️⃣ Studi kasus & best practice
7️⃣ Penyusunan dokumen final SSH

Sasaran Peserta

• BPKAD

• Bappeda

• Bagian Perencanaan OPD

• TAPD

• Admin SIPD

• Pejabat pengadaan

• Auditor internal

Output Pelatihan

Peserta memperoleh:

• modul penyusunan SSH

• format dokumen SSH

• template survei harga

• sertifikat 

• pendampingan teknis

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com