Untuk Menjamin Kepatuhan Regulasi, Akurasi Penganggaran, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Penetapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan daerah telah disusun secara selaras dengan standar harga yang berlaku.

Dalam praktiknya, penetapan SHSR sering menimbulkan kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan dan dokumen penganggaran daerah, baik pada tahap perencanaan, penyusunan RKA, penetapan DPA, maupun pelaksanaan anggaran. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penyesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian administrasi, inefisiensi anggaran, serta risiko temuan pemeriksaan.

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami kebijakan SHSR serta mekanisme penyesuaian APBD secara tepat, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

• Memberikan pemahaman teknis mengenai penyesuaian kebijakan APBD pasca penetapan SHSR

• Mendorong keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD

• Meningkatkan akurasi dan konsistensi dokumen penganggaran daerah

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan potensi temuan pemeriksaan

• Mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan patuh regulasi

📚 Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan Nasional Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

• Peran SHSR dalam Penyusunan dan Penyesuaian APBD

• Mekanisme Penyesuaian Kebijakan APBD Pasca Penetapan SHSR

• Penyesuaian RKA, DPA, dan Dokumen Penganggaran Daerah

• Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran

• Implementasi SHSR dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

• Identifikasi Risiko Administrasi dan Pencegahan Potensi Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Penyesuaian Kebijakan APBD Berbasis SHSR

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kepala BPKAD/Badan Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Pejabat Perencana dan Pengelola Anggaran

• Aparatur OPD terkait pengelolaan keuangan daerah

📈 Output yang Diharapkan

• Terwujudnya penyesuaian kebijakan APBD yang selaras dengan SHSR

• Meningkatnya ketepatan dan kualitas dokumen penganggaran daerah

• Berkurangnya potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

• Mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan daerah

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Tahun 2026 menuntut aparatur pemerintah untuk memahami dan menerapkan kebijakan terbaru secara efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan regulasi, dinamika pengawasan, serta meningkatnya risiko temuan audit menjadikan PBJ sebagai salah satu area krusial dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif terkait update Peraturan Presiden dan regulasi turunan PBJ, sekaligus praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan yang aman dari risiko administrasi, hukum, dan temuan pemeriksaan.

🎯 TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan regulasi PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kompetensi teknis pelaku PBJ dalam setiap tahapan pengadaan

• Mencegah kesalahan administrasi dan meminimalkan risiko temuan audit

• Mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

• Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip good governance dalam PBJ

📚 MATERI BIMTEK

Materi yang akan disampaikan meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

2. Update Peraturan Presiden dan Regulasi Turunan PBJ

3. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan Dokumen PBJ

5. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola dan Penyedia

6. Pengadaan Elektronik (e-Procurement) dan Pemanfaatan Katalog Elektronik

7. Peran dan Tanggung Jawab PPK, Pokja, PA/KPA, dan UKPBJ

8. Identifikasi Risiko dan Kesalahan Umum dalam PBJ

9. Strategi Pengadaan Aman Audit dan Minim Temuan

10. Studi Kasus dan Pembahasan Permasalahan PBJ di Daerah

👥 SASARAN PESERTA

• PA/KPA

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pokja Pemilihan

• Pejabat Pengadaan

• UKPBJ

• Auditor APIP

• Bendahara dan pejabat teknis terkait

• ASN yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa

⚖️ DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terbaru

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan PBJ

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Persiapan Evaluasi AKIP Tahun 2026

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama reformasi birokrasi nasional. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah mendorong setiap instansi, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat bagi masyarakat.

Pada Tahun 2026, evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) semakin menekankan pada:

• Keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja

• Kualitas indikator kinerja dan data dukung

• Analisis capaian kinerja dan efisiensi anggaran

• Konsistensi implementasi SAKIP di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam praktiknya, masih banyak OPD yang menghadapi kendala berupa lemahnya perumusan indikator kinerja, ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya nilai AKIP dan kualitas LAKIP instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Penguatan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2026 dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah dalam menyusun LAKIP yang berkualitas serta mempersiapkan OPD menghadapi Evaluasi AKIP secara efektif, sistematis, dan berbasis kinerja, sesuai dengan kebijakan terbaru Kementerian PANRB.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan pedoman AKIP dan LAKIP Tahun 2026, termasuk arah kebijakan evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

2. Memperkuat kemampuan teknis peserta dalam penyusunan LAKIP, agar laporan kinerja yang dihasilkan akurat, terukur, informatif, dan berorientasi pada hasil.

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi kinerja, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan kinerja OPD.

4. Mempersiapkan OPD dalam menghadapi penilaian dan evaluasi AKIP, dengan memahami instrumen, indikator penilaian, serta strategi peningkatan nilai AKIP secara berkelanjutan.

📚 Materi Bimbingan Teknis

Materi disusun secara komprehensif dan aplikatif, meliputi:

1. Kebijakan Nasional AKIP dan LAKIP Tahun 2026

   • Arah kebijakan evaluasi AKIP Kementerian PANRB

   • Fokus penilaian dan isu strategis AKIP terbaru

2. Penyelarasan Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran

   • Keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja, dan LAKIP

   • Penguatan cascading kinerja OPD

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja

   • Prinsip perumusan IKU yang tepat dan terukur

   • Kesalahan umum dalam penetapan indikator kinerja

4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Validasi Data Kinerja

   • Standar data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan

   • Mekanisme pengendalian dan validasi data

5. Teknik Penyusunan LAKIP yang Efektif dan Informatif

   • Struktur dan sistematika LAKIP

   • Penyajian data dan narasi kinerja yang berkualitas

6. Analisis Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran

   • Pengukuran efektivitas dan efisiensi program/kegiatan

   • Pemanfaatan hasil analisis untuk perbaikan kinerja

7. Mekanisme dan Instrumen Evaluasi AKIP

   • Komponen dan bobot penilaian AKIP

   • Proses evaluasi internal dan eksternal

8. Strategi Peningkatan Nilai AKIP OPD

   • Best practice peningkatan nilai AKIP

   • Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi

9. Kesalahan Umum dalam Penyusunan LAKIP dan Evaluasi AKIP

   • Studi kasus temuan evaluasi AKIP

   • Langkah pencegahan dan perbaikan

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• Pimpinan OPD

• Sekretaris OPD

• Pejabat Perencana

• Pejabat Pengelola Kinerja dan SAKIP

• Tim Penyusun LAKIP dan AKIP

• ASN yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

📌 Output Kegiatan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, diharapkan:

1. Peserta mampu menyusun LAKIP sesuai standar dan kriteria evaluasi AKIP.

2. Terjadi peningkatan kualitas laporan kinerja OPD, baik dari sisi substansi maupun penyajian.

3. Terwujud keterpaduan perencanaan, kinerja, dan anggaran di lingkungan OPD.

4. Meningkatnya nilai AKIP instansi pemerintah secara berkelanjutan.

⚖️ Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

3. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Penyusunan LAKIP (ketentuan terbaru).

4. Kebijakan dan Surat Edaran Kementerian PANRB Tahun 2026 terkait AKIP.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Untuk Mendukung Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2026 menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Tantangan berupa keterbatasan fiskal, peningkatan tuntutan akuntabilitas, serta penguatan evaluasi kinerja mengharuskan aparatur daerah menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kinerja OPD, serta perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 guna memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran secara strategis, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan hasil

• Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah

• Mendorong sinergi antara pengelolaan keuangan dengan pencapaian kinerja OPD

• Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan anggaran yang efektif

• Meminimalkan risiko temuan pemeriksaan dan permasalahan akuntabilitas keuangan

📚 Materi Bimtek

• Kebijakan dan Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Daerah

• Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja dan Pelayanan Publik

• Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran untuk Mendukung Program Prioritas Daerah

• Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Daerah

• Integrasi Pengelolaan Keuangan dengan SIPD dan Sistem Kinerja

• Strategi Pencegahan Pemborosan Anggaran dan Risiko Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Optimalisasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Perencana dan pejabat teknis pengelola anggaran

• Aparatur OPD terkait pengelolaan keuangan dan kinerja

📈 Output yang Diharapkan

• Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

• Terwujudnya pengelolaan anggaran yang selaras dengan kinerja dan pelayanan publik

• Meningkatnya kualitas pelaksanaan APBD dan pencapaian target OPD

• Berkurangnya potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Tata Kelola Pengadaan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan PBJ yang efisien, transparan, akuntabel, serta patuh terhadap regulasi terbaru. Kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pengadaan berpotensi menimbulkan risiko hukum dan temuan pemeriksaan.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Terbaru Tahun 2026 guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola PBJ di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai regulasi terbaru Tahun 2026, guna meminimalkan risiko administrasi, permasalahan hukum, dan temuan pemeriksaan.

Materi Bimtek

• Kebijakan dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbaru Tahun 2026

• Prinsip, Etika, dan Tata Kelola Pengadaan Pemerintah

• Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan

• Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Pelaksanaan Pengadaan melalui e-Katalog dan e-Purchasing

• Pengendalian Kontrak dan Manajemen Risiko PBJ

• Pencegahan Permasalahan Hukum dan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• PA/KPA

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• PPTK

• Aparatur OPD/SKPD terkait Pengadaan Barang/Jasa

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap regulasi PBJ

• Terlaksananya proses pengadaan yang efisien dan akuntabel

• Berkurangnya potensi kesalahan administrasi dan risiko hukum PBJ

Dasar Hukum

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

• Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Fungsi Koordinasi, Asistensi Kebijakan, dan Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Sekretariat Daerah (SETDA) memiliki peran strategis sebagai motor koordinasi, pengendali administrasi pemerintahan, dan penghubung kebijakan Kepala Daerah dengan OPD. Namun dalam praktiknya, SETDA sering menghadapi tantangan berupa tumpang tindih fungsi, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta belum optimalnya pengendalian kinerja dan kebijakan daerah.

Tahun 2026 menuntut SETDA untuk bertransformasi menjadi center of policy coordination and performance control, sejalan dengan penguatan Reformasi Birokrasi, SAKIP, SPBE, serta tuntutan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman peran strategis SETDA dalam tata kelola pemerintahan daerah

• Mengoptimalkan fungsi koordinasi, asistensi, dan pengendalian kebijakan lintas OPD

• Memperkuat peran SETDA dalam pengendalian kinerja daerah dan program strategis

• Mendorong SETDA menjadi penggerak efektivitas implementasi kebijakan Kepala Daerah

📚 Materi Bimbingan Teknis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Strategis Sekretariat Daerah

2. Peran SETDA dalam Koordinasi Lintas OPD dan Sinkronisasi Program

3. Fungsi Asistensi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pemerintahan

4. Peran SETDA dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

5. Pengendalian Kinerja Makro Daerah oleh SETDA

6. Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Kepala Daerah

7. Integrasi Peran SETDA dengan SPBE dan Sistem Informasi Pemerintahan

8. Studi Kasus Optimalisasi Peran SETDA di Pemerintah Daerah

👥 Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

• Asisten Sekda

• Kepala Biro/Bagian di lingkungan SETDA

• Pejabat Administrator dan Pengawas SETDA

• Perencana dan pejabat teknis terkait

⚙️ Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif dan studi kasus

• Sharing praktik baik (best practices)

• Pendampingan konseptual dan teknis

📜 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

5. Peraturan Menteri PANRB tentang Reformasi Birokrasi

6. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya

📌 Output yang Diharapkan

• Peningkatan efektivitas koordinasi SETDA dengan OPD

• Penguatan peran SETDA sebagai pengendali kebijakan dan kinerja daerah

• Tersusunnya rekomendasi optimalisasi fungsi SETDA

• Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan Kepala Daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Meningkatkan Integrasi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja SKPD

Penerapan sistem digital terbaru seperti SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM, dan SAKIP & e-LKD menjadi kewajiban seluruh SKPD tahun 2026. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja secara digital, akuntabel, dan transparan. Kegagalan implementasi berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan, kesalahan pencatatan, dan rendahnya akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Digital Terbaru SKPD Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas ASN dalam mengelola keuangan dan kinerja berbasis sistem digital.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN tentang implementasi SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM, dan SAKIP & e-LKD

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran serta kinerja secara digital

• Menjamin integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja dengan laporan keuangan daerah

• Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan regulasi keuangan daerah

Materi Bimtek

1. Regulasi dan Kebijakan Digitalisasi Keuangan dan Kinerja SKPD Tahun 2026

2. SIPD/SIKD: Integrasi perencanaan, anggaran, dan laporan

3. e-Budgeting: Penyusunan RKA dan RBA berbasis digital

4. e-SPM: Monitoring realisasi belanja dan pelaksanaan program secara real-time

5. SAKIP & e-LKD: Penyelarasan laporan keuangan dengan kinerja OPD

6. Rekonsiliasi, Penyesuaian, dan Integrasi Data Digital

7. Kesalahan Umum dan Pencegahan Temuan Digital

8. Studi Kasus dan Praktik Penggunaan Sistem Digital SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD & Sekretaris

• Bendahara & staf keuangan OPD

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola laporan keuangan, SAKIP, dan kinerja OPD

• ASN yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja

Output yang Diharapkan

• Terwujudnya pengelolaan anggaran dan laporan keuangan SKPD berbasis digital yang akuntabel

• Tersedianya data terintegrasi antara perencanaan, anggaran, dan kinerja

• Meningkatnya kemampuan ASN dalam menggunakan SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM, dan SAKIP & e-LKD

• Berkurangnya potensi kesalahan dan temuan pemeriksaan

Dasar Hukum

• UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri terkait SIPD/SIKD dan e-Budgeting

• Peraturan perundang-undangan terkait SAKIP & e-LKD

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Kualitas Pencatatan, Pelaporan, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut ketepatan penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2026 guna meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan.

Materi Bimtek

1. Kebijakan dan Regulasi Akuntansi Pemerintahan Daerah Tahun 2026

2. Konsep dan Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual

3. Penatausahaan Transaksi Keuangan Daerah

4. Pencatatan Jurnal Akrual dan Penyesuaian

5. Rekonsiliasi dan Penutupan Buku

6. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

7. Kesalahan Umum dan Pencegahan Temuan Akuntansi

8. Studi Kasus Akuntansi Keuangan Daerah

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Aparatur OPD Pengelola Akuntansi

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya ketepatan penatausahaan dan pencatatan akuntansi

• Tersusunnya laporan keuangan daerah berbasis akrual yang berkualitas

• Berkurangnya potensi kesalahan dan temuan pemeriksaan

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Kepatuhan, Akuntabilitas, dan Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat–Daerah

Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kompleksitas regulasi, mekanisme penyaluran, serta kewajiban pelaporan menuntut aparatur pengelola keuangan daerah untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil Tahun 2026 guna memastikan pengelolaan dana dilakukan secara tertib, patuh regulasi, dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil secara tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026

2. Jenis dan Karakteristik Dana Transfer (DAU, DAK, DBH, DID)

3. Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer

4. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil

5. Penganggaran Dana Transfer dalam APBD

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer

7. Pengawasan dan Pengendalian Dana Transfer

8. Penanganan Permasalahan dan Temuan Dana Transfer

9. Studi Kasus Pengelolaan Dana Transfer dan DBH

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD

• Aparatur Pengelola Dana Transfer dan DBH

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman pengelolaan Dana Transfer dan DBH

• Tertib administrasi dan pelaporan keuangan daerah

• Berkurangnya potensi kesalahan dan temuan pemeriksaan

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait Dana Transfer dan DBH

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pencegahan Temuan, Kesalahan Administrasi, dan Tanggung Jawab Hukum Keuangan Daerah

Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan administrasi, ketidaksesuaian prosedur, dan kelalaian dalam penatausahaan keuangan berpotensi menimbulkan risiko hukum, temuan pemeriksaan, hingga tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis yang fokus pada mitigasi risiko hukum guna meningkatkan pemahaman, kehati-hatian, dan kepatuhan aparatur pengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan bendahara serta pejabat keuangan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko hukum pengelolaan keuangan daerah guna mendukung akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kedudukan Hukum Bendahara dan Pejabat Keuangan Daerah

2. Jenis dan Sumber Risiko Hukum Pengelolaan Keuangan

3. Kesalahan Administrasi yang Berpotensi TGR dan Temuan

4. Penatausahaan Keuangan dan SPJ yang Benar dan Aman

5. Pengendalian Internal dan Prinsip Kehati-hatian Keuangan

6. Peran APIP dalam Pencegahan Risiko Hukum

7. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dan Penyelesaian TGR

8. Studi Kasus Risiko Hukum Bendahara dan Pejabat Keuangan

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• PPTK dan Pejabat Teknis Keuangan

• Aparatur Pengelola Keuangan OPD

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman risiko hukum bendahara dan pejabat keuangan

• Berkurangnya kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Meningkatnya kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proyek Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah menuntut pengelolaan proyek yang terencana, terukur, dan akuntabel. Keterlambatan, pembengkakan biaya, dan rendahnya kualitas output proyek sering disebabkan oleh lemahnya manajemen proyek. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Manajemen Proyek Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola proyek secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proyek pemerintah agar tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai anggaran.

Materi Bimtek

1. Konsep dan Prinsip Manajemen Proyek Pemerintah

2. Siklus Proyek Pemerintah (Perencanaan–Pelaksanaan–Pengendalian–Evaluasi)

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Proyek

4. Pengelolaan Biaya, Mutu, dan Risiko Proyek

5. Manajemen Kontrak dan Pengadaan dalam Proyek Pemerintah

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Proyek

7. Pengendalian Risiko dan Permasalahan Proyek

8. Studi Kasus Manajemen Proyek Pemerintah

Sasaran Peserta

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• PA/KPA dan Pejabat Pengadaan

• Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)

• Aparatur OPD pelaksana program dan kegiatan

Output yang Diharapkan

• Peserta memahami prinsip dan tahapan manajemen proyek pemerintah.

• Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

• Berkurangnya risiko keterlambatan dan permasalahan proyek.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan proyek pemerintah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Akuntabilitas, Efektivitas Program, dan Kepatuhan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Audit Kinerja dan Audit Ketaatan merupakan instrumen strategis APIP dalam menilai efektivitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis yang terstruktur guna meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan sesuai kebijakan nasional tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap konsep dan standar Audit Kinerja dan Audit Ketaatan.

• Memperkuat kemampuan teknis perencanaan dan pelaksanaan audit berbasis risiko.

• Meningkatkan kualitas laporan hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

• Mendukung pencegahan temuan pemeriksaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Pemerintah Tahun 2026

2. Konsep dan Ruang Lingkup Audit Kinerja dan Audit Ketaatan

3. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAIP)

4. Perencanaan Audit Berbasis Risiko

5. Teknik Audit Kinerja (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas)

6. Audit Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

7. Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKP)

8. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)

9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

10. Studi Kasus Audit Kinerja dan Ketaatan Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• APIP (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)

• Pejabat Pengawas dan Administrator

• Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD

• Tim Monitoring dan Evaluasi Program

Output yang Diharapkan

• Peserta mampu memahami dan menerapkan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan sesuai standar.

• Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan laporan hasil audit.

• Berkurangnya potensi temuan pemeriksaan eksternal.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Peraturan BPKP tentang Standar Audit APIP

• Permendagri tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Kebijakan Pengawasan Pemerintah Tahun 2026

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com