Reputasi pemerintah daerah merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, pola komunikasi publik, transparansi, serta kemampuan pemerintah dalam merespons isu dan krisis yang berkembang di ruang publik, baik melalui media konvensional maupun media digital.

Dalam era keterbukaan informasi dan media sosial, isu kecil yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan, efektivitas kebijakan, serta citra kepala daerah dan perangkat daerah. Banyak permasalahan pemerintahan daerah tidak bermula dari kesalahan kebijakan substantif, tetapi dari lemahnya manajemen komunikasi, respons yang tidak terkoordinasi, dan kegagalan mengelola opini publik.

Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga mampu menjaga reputasi institusi, membangun kepercayaan publik, serta mengelola krisis komunikasi secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Reputasi Pemerintah Daerah dan Penanganan Krisis Kepercayaan Publik, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun, menjaga, dan memulihkan reputasi pemerintah daerah secara sistematis dan akuntabel dalam menghadapi dinamika publik Tahun 2026.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman mengenai konsep reputasi pemerintah dan kepercayaan publik.

• Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik pemerintah daerah.

• Membekali peserta dengan strategi penanganan isu dan krisis kepercayaan publik.

• Mencegah eskalasi krisis reputasi yang berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.

• Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi narasi kebijakan pemerintah daerah.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)

• Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Dinas Komunikasi dan Informatika

• Bagian Humas, Protokol, dan Dokumentasi

• Camat dan Lurah

• ASN yang terlibat dalam komunikasi dan pelayanan publik

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep Reputasi Pemerintah Daerah dan Kepercayaan Publik

• Faktor Pembentuk dan Perusak Reputasi Pemerintahan

• Peran Komunikasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan

• Identifikasi Isu Strategis dan Potensi Krisis Reputasi

• Manajemen Krisis Kepercayaan Publik Pemerintah Daerah

• Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Situasi Krisis

• Koordinasi Internal Pemerintah Daerah dalam Penanganan Isu Publik

• Etika dan Tanggung Jawab ASN dalam Ruang Publik dan Media Sosial

• Studi Kasus Krisis Reputasi Pemerintah Daerah

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Reputasi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan

• Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dan Dinamika Media

• Identifikasi Isu Strategis dan Risiko Krisis Kepercayaan Publik

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Strategi Penanganan Krisis Reputasi Pemerintah Daerah

• Koordinasi dan Pengambilan Keputusan dalam Krisis Publik

• Etika ASN dan Komunikasi Pemerintahan

• Studi Kasus Penanganan Krisis Kepercayaan Publik

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengambilan keputusan merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan daerah seringkali tidak disebabkan oleh kekurangan regulasi, melainkan oleh lemahnya proses pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis analisis risiko, data yang valid, serta prinsip akuntabilitas publik.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan dihadapkan pada berbagai situasi strategis yang menuntut keberanian mengambil keputusan, kejelasan kewenangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas lingkungan pemerintahan, dinamika politik, tuntutan masyarakat, serta risiko hukum yang menyertai setiap keputusan menuntut adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola pengambilan keputusan yang profesional dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengambilan keputusan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara sah, rasional, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah Berbasis Risiko, Data, dan Akuntabilitas Publik, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan strategis dan aplikatif guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan keputusan pemerintahan secara tepat, berani, dan akuntabel dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Tahun 2026.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum, metodologi, serta praktik pengambilan keputusan pemerintahan daerah yang berbasis analisis risiko, pemanfaatan data, dan pertanggungjawaban publik.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan prinsip pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berbasis risiko dan data yang valid.

• Memperkuat pemahaman mengenai kewenangan, diskresi, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan.

• Mengurangi risiko kesalahan kebijakan dan implikasi hukum dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

• Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam setiap keputusan pemerintah daerah.

• Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berintegritas.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)

• Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

• Asisten Sekda dan Staf Ahli Kepala Daerah

• Camat dan Lurah

• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

• Tim Perumus Kebijakan Daerah

• Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP/Inspektorat)

• ASN yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Landasan Hukum Pengambilan Keputusan Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan

• Kewenangan, Diskresi, dan Batasan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan

• Pengambilan Keputusan Administratif dan Keputusan Strategis Pemerintah Daerah

• Analisis Risiko dalam Penetapan Kebijakan dan Keputusan Pemerintahan

• Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Informasi Pemerintahan

• Akuntabilitas Publik dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

• Etika Pemerintahan dalam Penetapan Kebijakan Publik

• Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah (Best Practice dan Policy Failure)

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Kebijakan Nasional dan Prinsip Pengambilan Keputusan Pemerintahan

• Landasan Hukum dan Kewenangan Pejabat dalam Pengambilan Keputusan

• Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Risiko Hukum Kebijakan

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko dan Data Pemerintahan

• Akuntabilitas Publik dan Etika Pemerintahan dalam Kebijakan Daerah

• Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah

• Strategi Pencegahan Kesalahan Kebijakan dan Konflik Keputusan

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan nasional yang berdampak langsung terhadap tata kelola keuangan negara dan daerah. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah menegaskan penguatan ketentuan perpajakan berbasis sistem terintegrasi yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, instansi pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai wajib pajak, pemotong, dan/atau pemungut pajak atas belanja negara dan belanja daerah. Perubahan kebijakan ini menuntut penyesuaian proses bisnis, pemahaman regulasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berbasis Coretax.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Coretax, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan terstruktur dan aplikatif guna meningkatkan pemahaman serta kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan ketentuan perpajakan terbaru secara tertib, patuh, dan akuntabel.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, proses administrasi, serta praktik implementasi Coretax dalam pengelolaan perpajakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah Tahun 2026.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ketentuan perpajakan terbaru sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2026.

• Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, pemotong, dan/atau pemungut pajak.

• Membantu instansi pemerintah/daerah dalam menyesuaikan proses bisnis administrasi perpajakan berbasis Coretax.

• Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan ketidakpatuhan perpajakan.

• Mendukung penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Pejabat dan staf pengelola keuangan daerah (BPKAD/BPKA)

• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• PPK-SKPD dan PPTK

• Inspektorat Daerah/APIP

• Pengelola keuangan BLUD (RSUD dan Puskesmas)

• ASN pengelola perpajakan dan administrasi keuangan instansi

• OPD teknis yang terlibat dalam pelaksanaan belanja dan kewajiban perpajakan

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Kebijakan dan landasan hukum Coretax System

• Pokok perubahan ketentuan perpajakan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026

• Peran instansi pemerintah/daerah dalam Coretax (WP, pemotong, pemungut)

• Penyesuaian proses pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja pemerintah

• Mekanisme pelaporan dan penyetoran pajak berbasis Coretax

• Pengelolaan data dan transaksi perpajakan instansi

• Pengendalian, monitoring, dan evaluasi kepatuhan perpajakan

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan perpajakan instansi pemerintah/daerah

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Kebijakan Coretax System dan Arah Reformasi Perpajakan Nasional

• Ketentuan Perpajakan Terbaru dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026

• Peran dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintah dalam Coretax

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Proses Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Berbasis Coretax

• Pengelolaan Data dan Akuntabilitas Administrasi Perpajakan

• Studi Kasus Implementasi Coretax pada Instansi Pemerintah/Daerah

• Pengendalian dan Evaluasi Kepatuhan Perpajakan

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Kebijakan berbasis data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menghasilkan serta memanfaatkan data statistik sektoral yang akurat, relevan, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Statistik Sektoral, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral. Kegiatan ini dirancang selaras dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, guna mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Kegiatan ini ditujukan bagi aparatur perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data, statistik sektoral, serta pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan Pemerintah Daerah.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar nasional.

• Mendorong penerapan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti empiris yang kuat.

• Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

• Mengembangkan keterampilan praktis peserta dalam pengolahan dan visualisasi data statistik.

• Membekali peserta dengan pemahaman dasar hukum, etika, serta prinsip kerahasiaan dalam penyelenggaraan statistik pemerintahan.

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep dasar statistik sektoral dan peran data dalam kebijakan publik

• Metode pengumpulan data statistik sektoral (survei, sensus, data administrasi, dan big data)

• Pengolahan dan analisis data statistik menggunakan aplikasi sederhana

• Visualisasi data dan penyusunan laporan statistik untuk pengambilan keputusan

• Implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Kebijakan Satu Data Indonesia dan Peran Statistik Sektoral

• Konsep Dasar Statistik Sektoral

• Praktik Perancangan Kuesioner dan Teknik Pengumpulan Data

Hari Kedua

• Pengolahan dan Analisis Data Statistik Dasar

• Praktik Penggunaan Aplikasi Statistik Sederhana

• Visualisasi Data dan Penyusunan Laporan Kebijakan

• Diskusi Panel dan Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) secara konsisten dan berkesinambungan. Pendekatan ini menekankan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dengan target kinerja, output, dan outcome program/kegiatan.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi PBK adalah penggunaan standar biaya, yang berfungsi sebagai acuan kewajaran harga satuan serta alat pengendali efisiensi belanja daerah. Standar biaya menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar belanja daerah disusun secara rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai permasalahan di daerah, antara lain:

• perbedaan pemahaman aparatur dalam penerapan standar biaya;

• penyusunan anggaran yang belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja;

• ketidakwajaran harga satuan antar perangkat daerah;

• belum optimalnya keterkaitan indikator kinerja dengan alokasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) sebagai lembaga pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Penggunaan Standar Biaya dalam Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja, guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman aparatur daerah secara komprehensif dan aplikatif.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang berlaku

8. Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Umum (SBU) dan/atau Standar Biaya Khusus (SBK)

9. Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memberikan pemahaman teknis dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penggunaan standar biaya sebagai bagian integral dari implementasi penganggaran berbasis kinerja.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai kebijakan dan prinsip standar biaya

2. Mendorong keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja

3. Meningkatkan kualitas penyusunan RKA dan DPA SKPD

4. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah

5. Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas APBD

RUANG LINGKUP MATERI

1. Kebijakan Nasional Penganggaran Berbasis Kinerja

2. Konsep dan Fungsi Standar Biaya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Jenis dan Penerapan Standar Biaya (SBU, SBK, dan SHSR)

4. Integrasi Standar Biaya dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

5. Penyusunan Anggaran Berbasis Output dan Outcome

6. Keterkaitan Standar Biaya dengan Indikator Kinerja

7. Evaluasi Kewajaran Anggaran dan Pengendalian Belanja

8. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan RKA Berbasis Kinerja

SASARAN PESERTA

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis ini meliputi:

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Pejabat Perencanaan dan Program

• PPTK dan Bendahara

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi APBD

 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan melalui:

• Penyampaian materi secara interaktif

• Diskusi dan tanya jawab

• Studi kasus penganggaran di pemerintah daerah

• Simulasi penyusunan anggaran berbasis kinerja

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Praktisi dan tenaga ahli pengelolaan keuangan daerah

• Akademisi dan narasumber berpengalaman di bidang perencanaan dan anggaran

• Pejabat yang memiliki kompetensi dan pengalaman teknis

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan aset sarana pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Barang Milik Daerah (BMD). Sarana pendidikan seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, peralatan pembelajaran, serta fasilitas pendukung lainnya merupakan aset strategis daerah yang berfungsi langsung dalam mendukung mutu layanan pendidikan.

Pada Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan aset sarana pendidikan secara tertib administrasi, akuntabel, transparan, dan berbasis regulasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, kerugian daerah, serta temuan pemeriksaan.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dan BMD Tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola aset pendidikan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

• Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;

• Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

• Peraturan Menteri Pendidikan terkait standar sarana dan prasarana pendidikan;

• Ketentuan teknis lainnya yang relevan dengan pengelolaan aset pendidikan Tahun 2026.

Tujuan Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan aset sarana pendidikan dan BMD;

• Mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas aset pendidikan;

• Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan aset pendidikan;

• Mengurangi risiko permasalahan dan temuan pemeriksaan terkait aset daerah;

• Mendukung efektivitas belanja pendidikan dan kualitas layanan publik.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis meliputi:

1. Kebijakan Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan

• Kebijakan nasional pengelolaan BMD Tahun 2026;

• Peran aset pendidikan dalam pelayanan publik;

• Tanggung jawab pengguna dan pengelola barang.

2. Perencanaan dan Penatausahaan Aset

• Analisis kebutuhan sarana pendidikan;

• Penyusunan RKBMD bidang pendidikan;

• Pencatatan, inventarisasi, dan kodefikasi BMD.

3. Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan

• Pemanfaatan aset pendidikan secara efektif dan efisien;

• Pemeliharaan rutin dan berkala;

• Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum aset pendidikan.

4. Penilaian dan Penghapusan Aset

• Penilaian kondisi dan nilai aset pendidikan;

• Prosedur penghapusan aset rusak atau tidak layak pakai;

• Pelaporan dan pertanggungjawaban penghapusan.

5. Pelaporan dan Pengawasan

• Penyusunan laporan aset sarana pendidikan;

• Rekonsiliasi data aset;

• Peran APIP dalam pengawasan pengelolaan aset pendidikan.

Metode Pelaksanaan

Bimbingan Teknis dilaksanakan melalui:

1. Tatap Muka (Klasikal)
   Penyampaian materi disertai diskusi dan studi kasus pengelolaan aset pendidikan.

2. Online / Webinar
   Pelatihan jarak jauh berbasis teknologi informasi.

3. Inhouse Training
   Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik instansi.

Sasaran Peserta

Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD);

• Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;

• Kepala Sekolah dan pengelola sarana pendidikan;

• Pejabat penatausahaan barang;

• Aparat pengawasan internal pemerintah.

Manfaat yang Diharapkan

Peserta diharapkan:

• Memahami pengelolaan aset sarana pendidikan secara menyeluruh;

• Mampu melaksanakan penatausahaan aset sesuai regulasi;

• Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset pendidikan;

• Mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan daerah.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Evaluasi dan Sertifikasi

Setiap peserta akan mengikuti evaluasi pemahaman materi dan memperoleh Sertifikat Bimbingan Teknis sebagai bukti peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan aset sarana pendidikan dan BMD.

Penutup

Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dan BMD Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pendidikan dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia pemerintahan, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis ini dengan pendekatan praktis, narasumber berpengalaman, serta berbasis regulasi terbaru guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan aset pendidikan di daerah.

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Ruang Lingkup:
Pengendalian Intern, Pelaporan Keuangan, Manajemen Risiko, Reviu APIP, Evaluasi Praktik

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan elemen kunci dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi untuk menjamin keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh sistem informasi keuangan yang digunakan, tetapi sangat bergantung pada efektivitas pengendalian intern yang diterapkan dalam setiap tahapan pelaporan.

Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta peningkatan kualitas pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam praktiknya, berbagai permasalahan pelaporan keuangan daerah masih sering terjadi, seperti kesalahan pencatatan transaksi, lemahnya pengendalian pada akun-akun material, ketidaktertiban dokumentasi, serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Kondisi tersebut umumnya bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh belum optimalnya implementasi PIPK di lingkungan OPD. Pengendalian intern masih sering dipahami secara normatif dan belum terintegrasi secara nyata dalam proses kerja pengelolaan keuangan daerah sehari-hari.

Tahun 2026 menuntut pemerintah daerah tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pelaporan keuangan dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan terkendali melalui penerapan PIPK yang efektif.

Bimbingan Teknis Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026 ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan PIPK secara praktis, guna meningkatkan keandalan laporan keuangan dan meminimalkan risiko temuan pemeriksaan.

⚖️ Dasar Hukum (Inti dan Ringkas)

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

🎯 Tujuan Bimtek

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap konsep, peran, dan fungsi PIPK dalam pelaporan keuangan.

• Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi risiko pelaporan keuangan di OPD masing-masing.

• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menerapkan aktivitas pengendalian PIPK secara efektif.

• Mengurangi risiko kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian pelaporan, dan temuan pemeriksaan.

• Mendukung peningkatan kualitas dan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Inspektorat Daerah / APIP

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Pejabat struktural dan fungsional yang terlibat dalam pelaporan keuangan

• Aparatur OPD yang terlibat dalam penyusunan dan reviu laporan keuangan daerah

📚 Struktur Materi Bimtek

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

• Kerangka regulasi SPIP dan PIPK

• Kebijakan nasional pelaporan keuangan daerah

• Peran PIPK dalam peningkatan kualitas LKPD

MODUL 2 – Konsep dan Ruang Lingkup PIPK Pemerintah Daerah

• Pengertian dan tujuan PIPK

• Ruang lingkup pengendalian intern pelaporan keuangan

• Keterkaitan PIPK dengan pengelolaan keuangan daerah

MODUL 3 – Identifikasi Risiko Pelaporan Keuangan Daerah

• Risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan

• Risiko pada akun-akun material

• Teknik identifikasi dan analisis risiko

MODUL 4 – Penyusunan dan Penerapan Aktivitas Pengendalian PIPK

• Lingkungan pengendalian

• Aktivitas pengendalian pencatatan dan pelaporan

• Pengendalian atas sistem informasi keuangan

MODUL 5 – Penerapan The Three Lines Model dalam PIPK

• Peran lini pertama, kedua, dan ketiga

• Sinergi OPD, fungsi pengendalian, dan APIP

MODUL 6 – Reviu dan Penilaian Efektivitas PIPK

• Teknik reviu pelaksanaan PIPK

• Penilaian efektivitas pengendalian intern

• Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan

MODUL 7 – Evaluasi Praktik dan Studi Kasus

• Studi kasus permasalahan PIPK di OPD

• Analisis kelemahan pengendalian

• Simulasi penyusunan langkah perbaikan

🧩 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan OPD

• Studi kasus dan simulasi praktik

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Menerapkan PIPK secara efektif dalam proses pelaporan keuangan daerah.

• Meningkatkan ketertiban dan keandalan laporan keuangan OPD.

• Mengurangi kesalahan pelaporan dan risiko temuan pemeriksaan.

• Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Ruang Lingkup: SIPD, Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Evaluasi Praktik

Pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem utama yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam praktiknya, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada proses input data penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Berbagai permasalahan seperti kesalahan alur input, ketidaksesuaian akun belanja, dokumen penatausahaan yang tidak lengkap, serta ketidaksinkronan data antar modul SIPD masih sering terjadi di OPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan laporan keuangan, pekerjaan ulang di akhir tahun anggaran, serta meningkatkan risiko temuan pemeriksaan.

Peningkatan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan peran pengawasan internal dan eksternal, serta kewajiban pemanfaatan SIPD secara optimal menjadikan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah sebagai kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari.

Tahun Anggaran 2026 menuntut pemerintah daerah tidak hanya mampu memenuhi kewajiban administrasi pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai regulasi melalui penerapan SIPD yang benar.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan SIPD Tahun Anggaran 2026 ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah berbasis SIPD secara menyeluruh, sehingga dapat meminimalkan kesalahan input dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

• Memperkuat pemahaman alur dan logika kerja SIPD dari perencanaan hingga pelaporan.

• Meningkatkan kualitas penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah berbasis SIPD.

• Meminimalkan kesalahan input SIPD dan risiko temuan pemeriksaan.

• Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• BPKAD / BKD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Operator SIPD

• Aparatur OPD yang terlibat dalam penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026

• Kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah

• Kebijakan nasional dan implikasinya terhadap penerapan SIPD

MODUL 2 – Alur Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD

• Keterkaitan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan

• Logika tahapan input SIPD dan konsekuensi kesalahan alur

MODUL 3 – Implementasi SIPD dalam Penatausahaan Keuangan Daerah

• Proses penatausahaan keuangan daerah berbasis SIPD

• Ketertiban dokumen dan urutan input

• Validasi dan verifikasi data penatausahaan

MODUL 4 – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis SIPD

• Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual

• Penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah melalui SIPD

MODUL 5 – Kesalahan Umum Input SIPD dan Risiko yang Ditimbulkan

• Kesalahan penentuan akun belanja

• Ketidaksesuaian dokumen dengan data input

• Permasalahan sinkronisasi antar modul SIPD

MODUL 6 – Pengendalian Internal dan Koordinasi Pengelola SIPD

• Pembagian peran operator, bendahara, PPK, dan akuntansi

• Penguatan pengendalian internal OPD

MODUL 7 – Evaluasi Praktik dan Studi Kasus

• Evaluasi praktik input SIPD di OPD

• Studi kasus kegagalan input SIPD

• Simulasi penyelesaian permasalahan riil daerah

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan OPD

• Studi kasus dan simulasi praktik input SIPD

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Meningkatkan ketertiban penatausahaan dan kualitas pelaporan keuangan daerah.

• Mengurangi kesalahan input SIPD dan pekerjaan ulang di akhir tahun anggaran.

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Ruang Lingkup: APBD, SIPD/SIKD, Penatausahaan, Akuntansi, Evaluasi Praktik

Pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran, lemahnya penatausahaan, ketidaktepatan penerapan akuntansi pemerintahan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi dan risiko temuan pemeriksaan.

Peningkatan tuntutan akuntabilitas, penguatan peran pengawasan, serta kewajiban penerapan sistem informasi keuangan daerah menjadikan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah sebagai kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari.

Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu memenuhi kewajiban administrasi pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, sistematis, dan patuh regulasi, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026.

• Memperkuat pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD.

• Mendukung implementasi SIPD/SIKD dalam pengelolaan keuangan daerah.

• Meningkatkan kualitas penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• BPKAD/BKD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Aparatur OPD yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah

• Kebijakan nasional dan implikasinya terhadap APBD

MODUL 2 – Perencanaan dan Penyusunan APBD

• Tahapan perencanaan dan penganggaran daerah

• Sinkronisasi RKPD, KUA–PPAS, dan APBD

MODUL 3 – Implementasi SIPD/SIKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• Alur kerja SIPD/SIKD

• Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan

MODUL 4 – Penatausahaan Keuangan Daerah

• Administrasi dan pencatatan transaksi keuangan

• Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban keuangan

MODUL 5 – Akuntansi Pemerintahan dan Pelaporan Keuangan Daerah

• Penerapan akuntansi berbasis akrual

• Penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah

MODUL 6 – Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah

• Sistem pengendalian internal

• Peran pengawasan dan audit keuangan daerah

MODUL 7 – Evaluasi Praktik dan Studi Kasus

• Evaluasi praktik pengelolaan keuangan daerah

• Studi kasus dan simulasi permasalahan riil daerah

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan daerah

• Studi kasus dan simulasi praktik pengelolaan keuangan daerah

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

• Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

• Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Februari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Program Bimbingan Teknis ASN & Manajemen SDM Aparatur Tahun 2026 disusun sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah agar semakin profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta penerapan sistem merit, Pemerintah Daerah dituntut memiliki ASN yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu bekerja secara efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, program bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terkait manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penataan jabatan, penilaian kinerja, pengelolaan TPP ASN, hingga pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

Program ini juga menjawab berbagai persoalan teknis yang sering dihadapi OPD, antara lain ketidaksinkronan kinerja individu dengan kinerja OPD, belum optimalnya penerapan TPP ASN berbasis kinerja, serta tantangan dalam implementasi sistem informasi kepegawaian dan e-kinerja.

🎯 Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN dan pengelola kepegawaian terhadap kebijakan nasional manajemen SDM aparatur tahun 2026

• Mendorong penerapan sistem kinerja ASN yang objektif, terukur, dan berbasis output–outcome

• Mendukung optimalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang adil, transparan, dan berbasis kinerja serta disiplin

• Memperkuat tata kelola kepegawaian yang akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit

• Meningkatkan kapasitas OPD dalam pengelolaan jabatan, kompetensi, dan pengembangan karier ASN

👥 Sasaran Peserta

Program ini ditujukan bagi aparatur dan unit kerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan SDM aparatur, antara lain:

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD) / BKPSDM

• Bagian Organisasi dan Kepegawaian

• Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

• Tim Penyusun Kinerja ASN dan TPP ASN

• OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah

📚 Materi Bimtek ASN & Manajemen SDM Aparatur (2026)

Catatan:
Materi bersifat fleksibel dan modular, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing daerah.

🔹 A. Kebijakan & Regulasi Manajemen ASN

• Arah Kebijakan Nasional Manajemen ASN Tahun 2026

• Penerapan Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN

• Manajemen Talenta ASN dan Strategi Pengembangannya

• Disiplin ASN, Kode Etik, dan Penegakan Integritas Aparatur

🔹 B. Kinerja ASN & TPP

• Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN

• Penilaian Kinerja ASN Berbasis Output dan Outcome

• Penyusunan, Penetapan, dan Evaluasi TPP ASN Berbasis Kinerja

• Integrasi Kinerja ASN dengan Kinerja OPD dan Kinerja Daerah

🔹 C. Kelembagaan & Jabatan

• Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

• Penataan Struktur Organisasi dan Kebutuhan ASN

• Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas Jabatan

• Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Jabatan ASN

🔹 D. Pengembangan Kompetensi ASN

• Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Kebutuhan Organisasi

• Manajemen Diklat dan Pengembangan Karier ASN

• Penyusunan Rencana Pengembangan SDM Aparatur

• Evaluasi Kompetensi dan Kinerja ASN

🔹 E. Digitalisasi & Reformasi Birokrasi

• Transformasi Digital dalam Manajemen Kepegawaian

• Pemanfaatan Sistem Informasi ASN dan E-Kinerja

• Peran Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi

• Studi Kasus dan Permasalahan Aktual Manajemen ASN di Daerah

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi oleh narasumber berpengalaman

• Diskusi interaktif dan pendalaman kasus

• Studi kasus berbasis permasalahan daerah

• Tanya jawab dan konsultasi teknis

Pelaksanaan Program Bimbingan Teknis ASN & Manajemen SDM Aparatur Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

• Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara

• Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

• Kebijakan Sistem Merit dalam pengelolaan ASN

• Peraturan terkait penilaian kinerja dan disiplin ASN

• Ketentuan teknis kepegawaian lainnya yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Februari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta:

📞 Informasi & Pendaftaran

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses tautan berikut:

• 👉 Lihat Jadwal Bimtek ASN Tahun 2026

• 👉 Lihat Materi Bimtek Kepegawaian ASN Tahun 2026

Pengelolaan dan pelaporan aset tetap merupakan salah satu komponen paling krusial dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap perubahan kondisi aset, baik berupa penambahan, pengurangan, pemindahan antar OPD, hibah, penghapusan, maupun reklasifikasi, harus dicatat dan disajikan secara tepat agar nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, mutasi aset masih menjadi salah satu sumber permasalahan yang sering ditemukan. Ketidaksinkronan data antara pengelola barang dan pengelola keuangan, keterlambatan pencatatan mutasi aset, kesalahan reklasifikasi, serta lemahnya dokumentasi administrasi pendukung mutasi aset berpotensi menimbulkan perbedaan nilai aset dalam neraca dan risiko temuan pemeriksaan.

Mutasi aset yang tidak dikelola secara tertib tidak hanya berdampak pada penyajian neraca, tetapi juga mempengaruhi kualitas rekonsiliasi, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas LKPD yang semakin tinggi. Penyusunan laporan keuangan tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi harus mampu menunjukkan ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan data aset yang disajikan.

Bimbingan Teknis Mutasi Aset dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami, mencatat, dan menyajikan mutasi aset secara benar, sistematis, dan sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan, sehingga mendukung penyusunan LKPD yang berkualitas dan akuntabel.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi pengelolaan aset serta penyusunan LKPD.

• Memperkuat kemampuan pencatatan mutasi aset sesuai prinsip akuntansi pemerintahan.

• Meningkatkan ketepatan reklasifikasi dan koreksi aset dalam laporan keuangan.

• Mewujudkan keselarasan data antara pengelola barang dan pengelola keuangan daerah.

• Meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan temuan pemeriksaan terkait aset dalam LKPD.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Kepala OPD dan pejabat struktural terkait

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Aparat pengawasan internal pemerintah daerah

• Aparatur OPD yang terlibat dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Aset dan LKPD

• Kerangka kebijakan pengelolaan aset daerah

• Regulasi akuntansi pemerintahan terkait aset

• Keterkaitan pengelolaan aset dengan penyusunan LKPD

MODUL 2 – Konsep dan Jenis Mutasi Aset Daerah

• Pengertian dan ruang lingkup mutasi aset

• Mutasi aset antar OPD

• Mutasi aset karena hibah, penghapusan, dan pemindahtanganan

MODUL 3 – Administrasi dan Dokumentasi Mutasi Aset

• Dokumen sumber mutasi aset

• Alur administrasi mutasi aset

• Peran pengelola barang dan OPD pengguna

MODUL 4 – Pencatatan Mutasi Aset dalam Laporan Keuangan

• Pencatatan mutasi aset dalam sistem akuntansi

• Penyesuaian nilai perolehan dan akumulasi penyusutan

• Rekonsiliasi data aset dan keuangan

MODUL 5 – Reklasifikasi dan Koreksi Aset dalam LKPD

• Prinsip reklasifikasi aset

• Koreksi kesalahan pencatatan aset

• Dampak reklasifikasi dan koreksi terhadap neraca dan CaLK

MODUL 6 – Dampak Mutasi Aset terhadap LKPD

• Pengaruh mutasi aset terhadap Neraca

• Pengungkapan mutasi aset dalam CaLK

• Keterkaitan mutasi aset dengan opini pemeriksaan

MODUL 7 – Studi Kasus dan Pembahasan Teknis

• Analisis kasus mutasi aset di pemerintah daerah

• Simulasi pencatatan dan reklasifikasi aset

• Diskusi permasalahan riil daerah dan solusi aplikatif

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi pengelolaan aset

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan daerah

• Studi kasus dan simulasi teknis pencatatan mutasi aset

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Melakukan pencatatan mutasi aset secara tertib dan sesuai regulasi.

• Menyajikan nilai aset dalam LKPD secara akurat dan andal.

• Melakukan reklasifikasi dan koreksi aset secara tepat.

• Meningkatkan kualitas penyajian neraca dan CaLK.

• Mengurangi risiko kesalahan dan temuan pemeriksaan terkait aset.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Februari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta:

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). TOR dan RAB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kegiatan yang akan dinilai dari aspek kepatuhan regulasi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyusunan TOR dan RAB, antara lain ketidaksesuaian antara tujuan kegiatan dengan alokasi anggaran, lemahnya perumusan output dan outcome, serta kurang optimalnya keterkaitan antara TOR, RAB, dan indikator kinerja OPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan revisi dokumen kegiatan, keterlambatan pelaksanaan, hingga risiko temuan pemeriksaan.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas belanja daerah yang semakin tinggi. Penyusunan TOR dan RAB tidak lagi sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi harus mampu mencerminkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, efisien, serta selaras dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja OPD.

Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan OPD yang Akuntabel dan Sesuai Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun TOR dan RAB secara sistematis, patuh regulasi, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung tata kelola kegiatan OPD yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi terkait penyusunan TOR dan RAB kegiatan OPD.

• Memperkuat kemampuan penyusunan TOR kegiatan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada output serta outcome.

• Meningkatkan kualitas penyusunan RAB yang rasional, efisien, dan sesuai standar biaya yang berlaku.

• Mengintegrasikan TOR dan RAB dengan perencanaan, penganggaran, dan kinerja OPD.

• Meminimalkan risiko permasalahan administrasi dan temuan pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Kepala OPD dan pejabat struktural terkait

• Pejabat Perencana OPD

• Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Aparat pengawasan internal pemerintah daerah

• Aparatur OPD yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan OPD

• Kerangka kebijakan pengelolaan keuangan daerah

• Regulasi perencanaan dan penganggaran kegiatan OPD

• Implikasi kebijakan terhadap penyusunan TOR dan RAB

MODUL 2 – Prinsip Penyusunan TOR Kegiatan OPD

• Fungsi TOR dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

• Perumusan tujuan, output, dan outcome kegiatan

• Keterkaitan TOR dengan indikator kinerja OPD

MODUL 3 – Penyusunan RAB Kegiatan OPD yang Efisien dan Akuntabel

• Prinsip penyusunan RAB berbasis kebutuhan riil

• Penerapan standar biaya dan kewajaran anggaran

• Sinkronisasi RAB dengan TOR dan dokumen perencanaan

MODUL 4 – Integrasi TOR dan RAB dengan Kinerja OPD

• Penganggaran berbasis kinerja

• Penyelarasan kegiatan dengan target dan sasaran OPD

• Pemanfaatan TOR dan RAB dalam pengendalian kinerja

MODUL 5 – Pengendalian dan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan

• Pengendalian administrasi dan keuangan kegiatan

• Peran PPK, PPTK, dan pengelola keuangan

• Pencegahan permasalahan dan risiko temuan pemeriksaan

MODUL 6 – Studi Kasus dan Simulasi

• Analisis contoh TOR dan RAB kegiatan OPD

• Simulasi penyusunan TOR dan RAB yang akuntabel

• Diskusi permasalahan nyata di daerah dan solusi aplikatif

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi terkait TOR dan RAB

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan daerah

• Simulasi teknis penyusunan TOR dan RAB kegiatan OPD

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Menyusun TOR kegiatan OPD yang jelas, terukur, dan berbasis kinerja.

• Menyusun RAB kegiatan OPD yang rasional, efisien, dan sesuai regulasi.

• Mengintegrasikan TOR dan RAB dengan perencanaan dan kinerja OPD.

• Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan OPD.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Januari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta: 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com