Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai manajemen keuangan, perencanaan usaha, maupun akses terhadap layanan keuangan formal. Rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan UMKM sulit berkembang secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan Diklat Edukasi dan Literasi Keuangan ini, LINKPEMDA bermaksud memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar mereka mampu mengelola keuangan usaha secara efisien, akuntabel, dan siap bermitra dengan lembaga keuangan atau pemerintah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

3. POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

4. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

5. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Pembangunan Daerah

TUJUAN KEGIATAN

• Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pelaku UMKM

• Mendorong pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha yang tertib

• Membuka akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha

• Menyediakan edukasi berbasis teknologi digital untuk manajemen usaha

SASARAN PESERTA

• Pelaku UMKM dari seluruh sektor dan wilayah Indonesia

• Komunitas wirausaha pemula

• Pengelola koperasi, BUMDes, dan usaha sosial

TEMA KEGIATAN

"Peningkatan Literasi Keuangan UMKM Menuju Inklusi Keuangan Nasional yang Berkelanjutan"

MATERI DIKLAT

1. Dasar-dasar Literasi Keuangan

2. Manajemen Keuangan UMKM & Pencatatan Laporan Usaha

3. Akses Pembiayaan Formal (Perbankan, KUR, Fintech)

4. Strategi Digitalisasi Keuangan UMKM

5. Praktik Menggunakan Aplikasi Pembukuan Sederhana

6. Peluang UMKM menjadi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

METODOLOGI KEGIATAN

• Ceramah interaktif

• Diskusi kelompok

• Simulasi dan studi kasus

• Konsultasi individual

WAKTU DAN TEMPAT

• Waktu: Diselenggarakan berkala (batch/regional)

• Tempat: Jakarta/Bandung/Yogyakarta/Surabaya atau disesuaikan dengan permintaan instansi

SUSUNAN ACARA 

Hari 1:

• Pembukaan dan Orientasi

• Sesi 1: Literasi Keuangan UMKM

• Sesi 2: Manajemen Keuangan Dasar

Hari 2:

• Sesi 3: Akses Permodalan Formal

• Sesi 4: Digitalisasi Keuangan dan Penggunaan Aplikasi

• Sesi 5: Penyusunan Rencana Keuangan Usaha

• Simulasi dan Konsultasi Individual

• Evaluasi dan Penutupan

ANGGARAN BIAYA (Per Peserta)

Tatap Muka: Rp 4.500.000,- (sudah termasuk: penginapan twin share 4H3M, konsumsi, materi cetak & digital, tas, sertifikat, narasumber, sewa ruang, dokumentasi)

Daring/Zoom: Rp 1.000.000,- (materi digital, e-sertifikat, akses rekaman)

PENUTUP

LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan lembaga swasta dalam mendukung pemberdayaan UMKM berbasis literasi dan regulasi keuangan. Kami siap bekerja sama menyukseskan program ini di berbagai wilayah Indonesia.

Kontak: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah Website: www.linkpemda.com Email: info@linkpemda.com WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Dalam era digitalisasi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan, penggunaan aplikasi resmi dari pemerintah menjadi keharusan bagi setiap instansi untuk mendukung pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, telah mengembangkan berbagai sistem aplikasi berbasis elektronik guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Namun demikian, pembaruan aplikasi yang terus-menerus serta peraturan teknis yang mengikuti perkembangan sistem membuat sebagian besar aparatur belum sepenuhnya mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut secara optimal.

Untuk itu, diperlukan kegiatan Pelatihan Aplikasi Pemerintah Terbaru Sesuai Regulasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM ASN dan Non-ASN agar mampu menjalankan tugas sesuai sistem dan regulasi terbaru yang berlaku.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aplikasi pemerintah yang terbaru dan sedang diterapkan.

2. Menyesuaikan pengelolaan administrasi sesuai regulasi dan sistem yang berlaku.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2019 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

8. Kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019) sebagai dasar integrasi sistem data pemerintahan.

 MATERI PELATIHAN (PILIH SESUAI APLIKASI)

tema pelatihan yang dapat dipilih:

• Pengenalan dan Pemutakhiran SIPD Kemendagri

• Pelatihan SAKTI Online (Kemenkeu)

• Penggunaan e-Kinerja & e-LHKASN (KemenPANRB/KASN)

• Pelatihan SIMDA & SIMRAL (BPKP & Pemda)

• Tata Kelola Pengadaan dengan SIRUP dan e-Katalog LKPP

• SIHA 2.1 untuk program HIV/AIDS

• e-Planning dan e-Monev dalam siklus perencanaan dan penganggaran

• Pemanfaatan SPBE, SIHANDO, atau SIRANAP di RS dan Puskesmas

• Digitalisasi administrasi perkantoran dengan e-Office dan TTE (Tanda Tangan Elektronik)

METODOLOGI PELATIHAN

• Teori dan Regulasi: pemaparan regulasi, kebijakan, dan kebaruan sistem

• Praktik Langsung: simulasi penggunaan aplikasi dengan studi kasus

• Diskusi & Konsultasi Teknis: tanya jawab, pemecahan masalah teknis

• Evaluasi Akhir: penilaian hasil pelatihan dan umpan balik peserta

SASARAN PESERTA

• ASN operator aplikasi

• Staf pengelola keuangan, perencanaan, kepegawaian, dan administrasi

• Pimpinan OPD, bendahara, perencana, dan analis kebijakan

• Pejabat fungsional umum dan tertentu terkait sistem aplikasi
  
  
  PENUTUP

  Pelatihan ini diharapkan dapat mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), serta memberikan bekal teknis bagi aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan aplikasi terkini sesuai peraturan dan kebijakan nasional.

Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Fungsinya sebagai pusat sumber belajar dan literasi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan pendidikan terbaru. Dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka, perpustakaan sekolah dituntut menjadi ruang yang adaptif, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, serta menjadi pusat pengembangan minat baca dan budaya literasi siswa.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak perpustakaan sekolah yang belum dikelola secara profesional. Minimnya kompetensi tenaga pengelola, keterbatasan teknologi, dan belum optimalnya integrasi dengan kurikulum menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM perpustakaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkelanjutan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

2. Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

3. Permendikbud No. 24 Tahun 2021 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan

4. Permendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka

5. Peraturan Kepala Perpusnas No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

6. Keputusan Kepala Perpusnas RI No. 159 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Perpustakaan

7. Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai program prioritas Kemendikbudristek

8. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Nasional RI

TUJUAN KEGIATAN

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan sekolah

• Mendorong perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional dan siap akreditasi

• Memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung Kurikulum Merdeka dan literasi digital

• Mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan inklusi sosial

TEMA & MATERI

Tema:

“Transformasi Perpustakaan Sekolah Digital dalam Mendukung Kurikulum Merdeka dan Gerakan Literasi Nasional”

Materi Pokok:

1. Kebijakan Perpustakaan Sekolah & Kurikulum Merdeka

2. Implementasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

3. Otomasi Perpustakaan dengan SLiMS & Inlislite

4. Strategi Meningkatkan Minat Baca di Era Digital

5. Integrasi Perpustakaan dengan Proyek Profil Pelajar Pancasila

6. Layanan Literasi Inklusif dan Berbasis Komunitas

7. Persiapan Akreditasi Perpustakaan Sekolah

8. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Pengembangan Layanan

PESERTA KEGIATAN

• Pustakawan Sekolah

• Guru Pengelola Perpustakaan

• Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah

• Tenaga Administrasi / Staf Perpustakaan

• Pengawas Sekolah

WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan bimtek dapat diselenggarakan secara:

• Tatap Muka: Di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dll.

• Daring / Online: Via Zoom Meeting (jika diminta instansi)

METODE PELAKSANAAN

• Presentasi dan Diskusi Interaktif

• Workshop dan Simulasi

• Studi Kasus dan Sharing Praktik Baik

• Evaluasi dan Refleksi Pembelajaran

NARASUMBER (tentatif)

• Pustakawan Ahli dari Perpustakaan Nasional RI

• Akademisi Ilmu Perpustakaan

• Praktisi Otomasi dan Digitalisasi Perpustakaan

• Kepala Perpustakaan Sekolah Berprestasi

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Terdaftar & dibina oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI
📍 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan para tenaga pengelola perpustakaan sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan selaras dengan visi pendidikan Indonesia dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan bukan hanya tempat buku disimpan, tetapi tempat inspirasi dan pembentukan karakter dimulai.

Pemerintah Indonesia terus mendorong kemudahan berusaha dan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - OSS). Sistem ini wajib diikuti oleh semua bentuk badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV), dalam proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan usaha.

Namun demikian, masih banyak badan usaha yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab administratif, prosedur pemenuhan izin, serta risiko hukum jika tidak patuh terhadap ketentuan OSS-RBA. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan Diklat Nasional untuk meningkatkan kepatuhan administrasi dan keterampilan teknis pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem OSS

5. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

7. Surat Edaran Kementerian Investasi/BKPM tentang Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Memberikan pemahaman mendalam kepada badan usaha tentang aspek administratif dan teknis dalam sistem OSS-RBA serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha nasional.

Tujuan:

• Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi perizinan OSS

• Mendorong kepatuhan administrasi badan usaha terhadap ketentuan OSS-RBA

• Menghindari risiko sanksi administratif akibat kelalaian atau ketidaktahuan

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penggunaan sistem OSS

• Menyusun strategi pemantauan dan pelaporan kegiatan usaha melalui LKPM

NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama Kegiatan:
Diklat Nasional Kepatuhan Administrasi Badan Usaha terhadap Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA

Tema:
"Mendorong Legalitas, Kepatuhan, dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yang Terintegrasi dan Transparan"

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Perizinan Nasional dan Fungsi OSS-RBA

2. Tata Cara Pendaftaran dan Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)

3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Sertifikat Standar

4. Klasifikasi Risiko Usaha: Rendah, Menengah, dan Tinggi

5. Tata Cara Pelaporan LKPM dan Kewajiban Pemantauan Usaha

6. Sanksi Administratif atas Ketidakpatuhan OSS

7. Simulasi Aplikasi OSS-RBA (praktik langsung)

PESERTA YANG DITARGETKAN

• Direksi dan pengurus PT atau CV

• Penanggung jawab legal dan administrasi perusahaan

• Konsultan hukum dan notaris

• Perwakilan asosiasi bisnis dan UMKM

• Perangkat daerah yang membina sektor usaha

METODE PELAKSANAAN

• Paparan Materi (Presentasi Interaktif)

• Tanya Jawab dan Konsultasi

• Simulasi Pengisian dan Pemanfaatan Sistem OSS

• Evaluasi dan Rekomendasi Perusahaan Peserta

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu:
Tersedia dalam beberapa gelombang pelaksanaan nasional atau berdasarkan permintaan kelompok peserta (minimal 10 peserta)

Tempat:
Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya sesuai kebutuhan

Metode:
Tatap muka atau daring (Zoom Meeting)

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Diklat 

• Materi Cetak dan Softcopy

• Modul Panduan OSS-RBA Terbaru

• Konsumsi, Akomodasi, dan Transport Lokal (untuk kelas tatap muka)

• Konsultasi Teknis OSS-RBA Pasca Pelatihan

NARASUMBER

• Perwakilan Kementerian Investasi/BKPM

• Praktisi OSS dan Sistem Informasi Perizinan

• Konsultan Hukum Bisnis dan Administrasi Korporasi

• Akademisi bidang administrasi publik dan kebijakan investasi

PENUTUP

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi, kepatuhan administrasi, dan percepatan transformasi sistem perizinan berusaha yang transparan dan efisien. Diharapkan melalui Diklat ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal, aman, dan sesuai ketentuan pemerintah.

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi menjadi sangat penting. Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan memiliki peran vital dalam menjamin keberlangsungan informasi, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan.

Dengan semakin kompleksnya tantangan di bidang kearsipan dan munculnya regulasi-regulasi baru, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur khususnya bagi pejabat fungsional Arsiparis, pengelola arsip SKPD, dan perangkat daerah lainnya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):

   • Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis

   • Peraturan Kepala ANRI No. 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip

   • Peraturan Kepala ANRI No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

5. Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya

6. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:
Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme aparatur khususnya Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengelolaan arsip dinamis, statis, dan elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan:

• Meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Arsiparis

• Mendorong penerapan tata kelola kearsipan yang baik di SKPD

• Mempersiapkan instansi pemerintah menghadapi audit kearsipan dari ANRI atau BPK

• Menyusun kebijakan internal dan strategi pengelolaan arsip secara sistematis dan berkelanjutan

TEMA KEGIATAN

“Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis dalam Pengelolaan Kearsipan Berbasis Regulasi dan Teknologi Informasi”

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Kearsipan Terbaru

2. Strategi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis

3. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan (Srikandi/SPBE)

4. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dan Tata Naskah Dinas

5. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis

6. Simulasi dan Studi Kasus Pengelolaan Arsip Elektronik

7. Audit Kearsipan dan Persiapan Penilaian ANRI

PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan ini adalah:

• Jabatan Fungsional Arsiparis

• Pengelola Arsip dan Tata Usaha SKPD

• Sekretariat Daerah/Badan/Dinas yang menangani urusan kearsipan

• Pejabat yang membina dan mengelola Jabatan Fungsional Arsiparis

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu: Disesuaikan dengan permintaan instansi atau berdasarkan jadwal nasional yang ditetapkan
Tempat: Jakarta / Bandung / Yogyakarta / Surabaya / Bali / Kota lain sesuai permintaan

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

• Kementerian PAN-RB

• Praktisi Kearsipan dan Akademisi

METODE PELAKSANAAN

• Presentasi Interaktif

• Diskusi dan Tanya Jawab

• Studi Kasus / Simulasi

• Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut

FASILITAS PESERTA

• Modul dan Materi Pelatihan

• Sertifikat Bimtek 

• Konsumsi dan Akomodasi selama kegiatan

• Dokumentasi dan Foto Bersama

• Transportasi lokal (jika diperlukan)

• Penginapan 

PENUTUP

Demikian susunan kegiatan  untuk menjadi acuan pelaksanaan dan pengajuan kepada instansi yang berminat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung profesionalisme ASN khususnya Jabatan Fungsional Arsiparis dan pengelola kearsipan daerah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang tinggi. Pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel melalui penguatan manajemen SDM berbasis sistem merit dan digitalisasi layanan kepegawaian.

Peraturan terbaru seperti PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan ASN, PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN, serta PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, menjadi landasan kuat dalam transformasi tata kelola ASN secara menyeluruh.

Namun, di banyak daerah, implementasi regulasi kepegawaian masih menemui kendala:

• Lemahnya pemahaman teknis pengelolaan data dan dokumen kepegawaian,

• Ketidaksiapan dalam penerapan sistem merit, manajemen kinerja, dan perencanaan kebutuhan ASN,

• Kurangnya konsistensi dalam pelaporan dan pemanfaatan aplikasi seperti SIASN, e-Kinerja, dan Sapk-BKN.

Maka dari itu, pelatihan ini dirancang agar dapat wajib diikuti oleh pejabat pengelola kepegawaian maupun ASN terkait agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan target reformasi birokrasi tematik tahun 2025.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

3. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

4. PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN

5. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan ASN

6. PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Sistem Merit dalam Manajemen ASN

7. Surat Edaran BKN tentang Pengelolaan Kepegawaian Terintegrasi melalui Aplikasi SIASN, MySAPK, e-Kinerja

8. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN

9. Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

TUJUAN PELATIHAN

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi terbaru kepegawaian ASN.

2. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk PNS dan PPPK.

3. Mendorong penerapan sistem merit secara menyeluruh di instansi pemerintah.

4. Menyiapkan SDM dalam penggunaan sistem digital (SIASN, MySAPK, e-Kinerja, Simpeg) secara optimal.

5. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kinerja ASN.

PESERTA PELATIHAN

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala Sub Bagian/Pejabat Pengelola Kepegawaian

• ASN yang menangani e-Kinerja, SIASN, atau administrasi SDM

• Kasubbag Umum/Kepegawaian OPD

• Analis SDM Aparatur / Analis Kepegawaian

MATERI KEGIATAN

1. Kebijakan Nasional Sistem Merit dan Penguatan ASN di Era Digital

2. Tata Kelola Manajemen ASN Berdasarkan PP 11/2017 jo. PP 17/2020

3. Penerapan Manajemen Kinerja ASN Sesuai PermenPANRB No. 6 Tahun 2022

4. Pengelolaan Jabatan ASN dan Pemetaan Talenta ASN (Talent Pooling)

5. Pemanfaatan Sistem Aplikasi SIASN, MySAPK, e-Kinerja, dan Integrasi Data BKN

6. Manajemen PPPK dan Strategi Penataan Formasi ASN yang Efisien

7. Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN dan Laporan Evaluasi Kepegawaian Instansi

8. Simulasi dan Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Kepegawaian

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Luring Nasional atau In-house)

• Online (Zoom / LMS)

• Dapat disesuaikan dengan permintaan instansi (minimal 10 peserta per angkatan)

WAKTU & TEMPAT

Waktu dan tempat pelatihan akan dijadwalkan berdasarkan permintaan pemerintah daerah atau OPD. Jadwal nasional rutin juga tersedia secara berkala di kota-kota besar.

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta meliputi:

• Honorarium narasumber

• Sertifikat pelatihan 

• Modul dan bahan ajar

• Konsumsi & akomodasi (untuk pelatihan luring)

• Akses LMS dan materi online (jika daring)

• Dokumentasi dan bantuan teknis

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Pelatihan

• Modul digital & cetak

• Seminar kit (untuk luring)

• Akses platform pelatihan

• Konsumsi & akomodasi (jika diperlukan)

• Pendampingan implementasi (opsional)

PENUTUP

Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. Diharapkan seluruh instansi dapat mengikutsertakan pejabat kepegawaian dan ASN terkait dalam kegiatan ini demi memastikan implementasi kebijakan SDM yang berkualitas dan akuntabel.

Sekolah swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah swasta menghadapi tantangan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, akreditasi, tata kelola keuangan, hingga pelaporan berbasis data.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui berbagai regulasi telah mengarahkan seluruh satuan pendidikan, termasuk swasta, untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka, pelaporan melalui ARKAS dan SIPLah, serta peningkatan mutu berbasis manajemen berbasis sekolah.

Untuk itu, diperlukan pelatihan teknis yang wajib diikuti oleh sekolah swasta, agar dapat menjalankan operasional secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku dan siap dalam menghadapi audit, penjaminan mutu, serta asesmen nasional.

DASAR HUKUM

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS

4. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik sebagai sistem pendataan resmi

6. Permendikbud No. 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelaporan SIPLah dan ARKAS

7. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Pendidikan dan Akreditasi

8. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan

9. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Kewajiban Sekolah Swasta dalam Pelaporan dan Evaluasi Dapodik dan RKAS Digital

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman tentang regulasi terbaru yang wajib diikuti sekolah swasta.

2. Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengelola dalam manajemen operasional dan pelaporan.

3. Membantu sekolah swasta memenuhi kewajiban pelaporan BOS, Dapodik, dan akreditasi.

4. Menyiapkan sekolah swasta menghadapi audit keuangan, supervisi mutu, dan perubahan kurikulum.

PESERTA YANG DIWAJIBKAN MENGIKUTI

• Kepala Sekolah

• Bendahara Sekolah / Pengelola Keuangan

• Operator Sekolah (Dapodik/ARKAS/SIPLah)

• Wakil Kepala Sekolah (Kurikulum / Sarpras)

• Yayasan / Pengelola Sekolah

• Tim Penjaminan Mutu Internal Sekolah Swasta

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Wajib Sekolah Swasta: Dapodik, BOS, dan Akreditasi

2. Manajemen Keuangan Sekolah Swasta dan Penggunaan BOS yang Akuntabel

3. Pemanfaatan ARKAS dan SIPLah untuk Sekolah Swasta

4. Kurikulum Merdeka: Implikasi dan Strategi Implementasi di Sekolah Swasta

5. Penyusunan dan Pelaporan Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKAS)

6. Supervisi dan Penjaminan Mutu Sekolah Swasta Berbasis Evaluasi Diri (EDS)

7. Persiapan Audit Sekolah dan Pemeriksaan Berbasis Kinerja

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan akan disesuaikan berdasarkan permintaan Dinas Pendidikan atau Perkumpulan Sekolah Swasta.
Metode pelaksanaan dapat diselenggarakan secara:

• Tatap muka (Luring: regional/nasional/in-house)

• Daring (Online melalui Zoom Meeting)

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta akan disesuaikan dengan lokasi pelatihan dan jumlah peserta. Rincian lengkap akan tercantum dalam surat penawaran dan undangan resmi. Biaya mencakup:

• Narasumber

• Modul pelatihan

• Sertifikat resmi

• Konsumsi & akomodasi (jika luring)

• Seminar kit & dokumentasi

• Penginapan ( Akomodasi ) dan Non akomodasi 

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Pelatihan Resmi (terakreditasi lembaga)

• Modul dan bahan ajar lengkap

• Akses e-materi & rekaman (untuk peserta daring)

• Pendampingan konsultatif (opsional)

• Konsumsi & akomodasi (untuk pelatihan tatap muka)

PENUTUP

Pelatihan ini menjadi bentuk dukungan terhadap sekolah swasta agar mampu memenuhi tanggung jawab administratif, keuangan, dan mutu pendidikan sesuai standar nasional dan regulasi terbaru. Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi penting dan strategis bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang kredibel dan akuntabel di lingkungan sekolah swasta.

Transformasi pendidikan nasional menuntut sekolah-sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan, implementasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan tata kelola. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Namun dalam pelaksanaannya, banyak satuan pendidikan masih menghadapi tantangan seperti:

• Kurangnya pemahaman tentang Kurikulum Merdeka dan asesmen.

• Pengelolaan BOS dan manajemen sekolah yang belum optimal.

• Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran.

• Lemahnya pemetaan mutu dan supervisi internal.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan terpadu yang tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan terbaru, namun juga strategi praktis untuk memperkuat manajemen, layanan pembelajaran, dan integrasi teknologi di sekolah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOS Reguler.

4. Permendikbud No. 26 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Transformasi Digital Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Keputusan Mendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Platform Merdeka Mengajar (PMM).

7. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik.

TUJUAN PELATIHAN

1. Meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan guru tentang kebijakan kurikulum dan manajemen sekolah.

2. Meningkatkan keterampilan pendidik dalam merancang dan mengelola pembelajaran berbasis digital.

3. Menyediakan solusi dan praktik baik dalam tata kelola keuangan dan BOS Sekolah.

4. Mendorong penguatan supervisi pendidikan dan penjaminan mutu internal.

PESERTA KEGIATAN

• Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK

• Wakil Kepala Sekolah

• Guru Koordinator Kurikulum / Waka Kurikulum

• Bendahara BOS / Tim Manajemen BOS Sekolah

• Pengawas Sekolah / Penilik / Penjamin Mutu

• Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

MATERI PELATIHAN

1. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Berdiferensiasi

2. Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Sekolah Berbasis Kinerja

3. Optimalisasi Dana BOS: Pengelolaan, Pelaporan, dan Audit Internal Sekolah

4. Digitalisasi Pembelajaran dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)

5. Supervisi Akademik dan Manajerial dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

6. Pemetaan Mutu dan Perencanaan Berbasis Data (RKAS Digital dan ARKAS)

7. Praktik Baik Manajemen Sekolah dan Inovasi Pembelajaran Era Digital

NARASUMBER (DIRENCANAKAN)

• Pejabat/Praktisi dari Kemendikbudristek RI

• Tim Platform Merdeka Mengajar

• LPMP/BPMP Provinsi

• Akademisi & Praktisi Pendidikan

• Tenaga Ahli Manajemen BOS dan Tata Kelola Pendidikan

• Tim Pelatih dari Lembaga LINK PEMDA

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan lokasi disesuaikan berdasarkan permintaan Dinas Pendidikan atau kelompok peserta.
Metode pelaksanaan dapat dilakukan secara:

• Tatap muka (Luring Nasional/Regional/In-house)

• Daring (Online via Zoom/Google Meet)

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta ditentukan berdasarkan metode pelaksanaan, jumlah peserta, lokasi, dan durasi pelatihan.
Termasuk: narasumber, modul, sertifikat, konsumsi, dokumentasi, dan bantuan teknis pascapelatihan.

 FASILITAS PESERTA

• Modul Pelatihan dan Bahan Ajar

• Sertifikat Pelatihan

• Seminar Kit (untuk pelatihan luring)

• Konsumsi & akomodasi (bila dibutuhkan)

• Akses e-Materi & rekaman pelatihan (untuk daring)

• Pendampingan konsultatif (opsional)

PENUTUP

Melalui pelatihan ini, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah mampu menerapkan tata kelola sekolah yang efektif, menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan daerah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer dan mendukung transformasi digital di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menerapkan program Rekam Medis Elektronik (RME) dan Integrasi Layanan Primer (ILP). Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, memiliki peran penting dalam implementasi program ini.

Penerapan RME bertujuan untuk menyederhanakan pencatatan pelayanan pasien secara digital, meningkatkan efisiensi, dan menjamin kesinambungan informasi antar fasilitas layanan kesehatan. Sedangkan ILP mendorong integrasi antar program dan layanan berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan pendekatan siklus hidup (life cycle).

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala implementasi seperti kesiapan SDM, infrastruktur teknologi informasi, serta pemahaman terhadap sistem dan kebijakan yang berlaku.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan SDM di lingkungan Puskesmas dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan serta sistem operasional RME dan ILP secara optimal dan terpadu.

DASAR HUKUM

1. Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

2. Permenkes RI No. 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

3. Permenkes RI No. 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas dan Satu Sehat

4. Permenkes RI No. 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Layanan Primer

5. Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Transformasi Digital di Sektor Kesehatan

6. Surat Edaran Dirjen Yankes Kemenkes RI terkait Implementasi RME di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

7. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

8. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang kebijakan dan sistem RME & ILP.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan data rekam medis digital dan integrasi layanan.
3. Mendukung suksesnya program transformasi layanan primer yang dicanangkan oleh Kemenkes RI.

PESERTA KEGIATAN

• Kepala Puskesmas
• Penanggung jawab program
• Tenaga IT / Admin P-Care / SIMPUS
• Bidan Koordinator / Perawat / Petugas UKM/UKP
• Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai pembina teknis

NARASUMBER (Direncanakan)

• Kementerian Kesehatan RI (Ditjen Pelayanan Kesehatan / Ditjen P2P / Ditjen Farmalkes)
• Pusdatin Kemenkes RI
• Praktisi dan Ahli Sistem RME dan ILP
• Tim Teknis LinkPemda

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional Implementasi RME dan ILP di Fasilitas Kesehatan Primer
2. Transformasi Digital dan Tata Kelola Rekam Medis Elektronik di Puskesmas
3. Praktik Baik dan Tantangan Implementasi RME & ILP di Daerah
4. Pengelolaan Data Pasien Berbasis Life Cycle dan Wilayah Kerja
5. Sinkronisasi Sistem RME, SatuSehat, P-Care, dan SIMPUS
6. Studi Kasus & Simulasi Penerapan Sistem RME di Puskesmas

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan berdasarkan permintaan instansi atau kelompok peserta.
Minimal 10 peserta, jadwal fleksibel (in-house / nasional / regional).

BIAYA PARTISIPASI

Biaya kontribusi peserta akan disampaikan dalam surat penawaran terpisah dan disesuaikan dengan lokasi, jumlah peserta, dan akomodasi (dapat request).

FASILITAS PESERTA

• Modul dan bahan ajar lengkap
• Sertifikat Bimtek 
• Seminar kit
• Konsumsi & akomodasi (jika diadakan secara tatap muka)
• Pendampingan implementasi (opsional)
• Penginapan Akomodasi dan Non akomodasi

PENUTUP

Diharapkan kegiatan Bimtek ini mampu mendorong optimalisasi peran Puskesmas dalam upaya digitalisasi layanan dan penguatan sistem pelayanan primer yang terintegrasi. LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas SDM kesehatan menuju sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong transformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya melalui Transformasi Layanan Primer. Dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan yang terintegrasi, berorientasi pada upaya promotif dan preventif, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP).

ILP bertujuan untuk menggabungkan berbagai program kesehatan ke dalam satu sistem layanan yang terintegrasi di tingkat puskesmas dan posyandu. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan peserta mampu memahami konsep ILP, sistem pencatatan dan pelaporan, serta implementasinya sesuai regulasi terbaru.

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Rencana Induk Transformasi Kesehatan 2021–2024 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer.

Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Surat Edaran Kemenkes terbaru tahun 2025 terkait implementasi ILP (jika telah diterbitkan, dapat dilampirkan).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM kesehatan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan primer yang terintegrasi.

Tujuan:

Memberikan pemahaman tentang konsep dan kerangka kerja ILP.

Melatih teknis integrasi program kesehatan di puskesmas dan posyandu.

Meningkatkan keterampilan dalam pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan data ILP.

Mendukung keberhasilan transformasi layanan primer di daerah.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Kebijakan Nasional Integrasi Layanan Primer Tahun 2025

Kerangka Kerja dan Strategi Pelaksanaan ILP di Fasilitas Kesehatan Primer

Standar Pelayanan dan Alur Integrasi Program Kesehatan (KIA, Gizi, Imunisasi, dll)

Penguatan Peran Puskesmas, Posyandu, dan Jejaring Fasilitas Kesehatan

Manajemen Data dan Pelaporan ILP melalui Aplikasi SATUSEHAT

Studi Kasus dan Simulasi Implementasi ILP

PESERTA KEGIATAN

Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab Program (Promkes, Gizi, KIA, Imunisasi)

Petugas Pencatatan dan Pelaporan (Programer, Analis Data)

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Fasilitas Layanan Kesehatan Primer lainnya

METODE KEGIATAN

Pemaparan Materi oleh Narasumber (Kemkes dan Praktisi)

Diskusi Interaktif

Simulasi dan Praktik Lapangan

Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis

Pelayanan publik merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Dalam era digital dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik harus adaptif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Oleh karena itu, pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis kompetensi, teknologi, dan inovasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik
7. PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024
8. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penerapan Mal Pelayanan Publik Digital dan SPBE
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum

TUJUAN PELATIHAN

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima dan profesional.
• Mendorong penerapan pelayanan berbasis digital dan integrasi sistem SPBE.
• Meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen pengaduan.
• Menyiapkan aparatur yang adaptif terhadap dinamika pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Nasional Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2025
2. Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya
3. Membangun Budaya Pelayanan Prima pada Instansi Pemerintah
4. Pelayanan Publik Berbasis Digital dan SPBE
5. Teknik Komunikasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
6. Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital
7. Penerapan Sistem Pengukuran Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Studi Kasus & Best Practice Pelayanan Terpadu dan MPP Digital

METODOLOGI

• Ceramah Interaktif
• Diskusi dan Tanya Jawab
• Simulasi dan Studi Kasus
• Pemutaran Video dan Analisis Kasus Nyata
• Evaluasi dan Umpan Balik

PESERTA KEGIATAN

Peserta pelatihan ini adalah aparatur penyelenggara pelayanan publik dari:

• Dinas/Badan/Bagian pelayanan
• Kecamatan dan Kelurahan
• RSUD, Puskesmas, dan instansi teknis lainnya
• DPMPTSP atau MPP
• OPD lain yang menjalankan fungsi pelayanan

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Kementerian PANRB
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
• Praktisi pelayanan publik dan digitalisasi
• Akademisi ahli reformasi birokrasi dan SPBE

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada wajib pajak.  Sistem coretax dapat mendeteksi setiap data pelaporan pajak untuk dilakukan pemeriksaan. Integrasi dan transparansi data pada coretax system yang akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tidak melanggar karena pelanggaran akan lebih cepat terdeteksi. 

Bagi pelaku usaha, penerapan Coretax membawa berbagai keuntungan praktis, seperti:

1. Kemudahan Akses
   Sistem berbasis digital memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan kapan saja dan di mana saja.
2. Proses Lebih Cepat
   Digitalisasi mengurangi birokrasi dan mempercepat administrasi pajak.
3. Transparansi yang Lebih Baik
   Data perpajakan yang terintegrasi memberikan kejelasan dan akurasi tinggi.
4. Fokus pada Pertumbuhan Bisnis
   Dengan proses administrasi yang lebih sederhana, pelaku usaha dapat lebih fokus pada strategi bisnis.

Berdasarkan kajian tersebut kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (Linkpemda) menawarkan pelatihan nasional bimbingan teknis dengan tema, Coretax: Solusi Optimal untuk Pengelolaan Pajak menghadirkan solusi modern dalam mengelola data perpajakan di era digital, yang akan diselenggarakan.

Silabus dan pokok bahasan bimbinga teknis meliputi hal hal sebagai berikut :

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat berpartisipasi aktif demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Untuk informasi dan konfirmasi keikutsertaan, dapat menghubungi:
📞 WA: 0813-8666-6605
📧 Email: info@linkpemda.com
🌐 Website: www.linkpemda.com

Hormat kami,
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah