Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor kesehatan memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dalam mengelola keuangan serta meningkatkan kualitas dan akses layanan kepada masyarakat. Status BLUD memungkinkan fasilitas kesehatan daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja secara lebih mandiri, profesional, dan berorientasi pada kinerja layanan.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pengelolaan BLUD kesehatan dituntut tidak hanya patuh terhadap regulasi keuangan daerah, tetapi juga mampu mendorong efisiensi, keberlanjutan keuangan, serta peningkatan mutu layanan. Namun dalam praktiknya, masih banyak RSUD dan Puskesmas BLUD yang menghadapi tantangan dalam perencanaan keuangan, pengendalian biaya, penyusunan laporan, serta pemanfaatan fleksibilitas BLUD secara optimal.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi pengelola RSUD, Puskesmas, dan pemerintah daerah dalam menerapkan strategi pengelolaan keuangan dan layanan mandiri BLUD kesehatan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman pengelola RSUD dan Puskesmas terhadap konsep dan prinsip BLUD

• Memberikan panduan strategis pengelolaan keuangan BLUD kesehatan

• Mendorong optimalisasi layanan mandiri RSUD dan Puskesmas BLUD

• Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD

• Mendukung keberlanjutan keuangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional pengelolaan BLUD sektor kesehatan Tahun 2026

• Prinsip dan karakteristik Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Kesehatan

• Pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD dan Puskesmas BLUD

• Strategi efisiensi biaya dan peningkatan layanan mandiri

• Pengelolaan kas, aset, dan pengadaan pada BLUD kesehatan

• Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD

• Peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan BLUD

• Tantangan dan kesalahan umum pengelolaan BLUD kesehatan

• Studi kasus pengelolaan BLUD RSUD dan Puskesmas

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• Direktur dan Manajemen RSUD

• Kepala Puskesmas BLUD

• Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

• Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD

• Bappeda

• Inspektorat Daerah

• Tim pengelola BLUD kesehatan

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik BLUD kesehatan

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman pengelola RSUD dan Puskesmas terhadap BLUD kesehatan

• Tersusunnya RBA BLUD yang realistis dan akuntabel

• Optimalisasi pengelolaan keuangan dan layanan mandiri BLUD

• Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan mutu layanan kesehatan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memegang peran strategis dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Seiring dengan transformasi sistem kesehatan nasional, penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, SIMPUS tidak hanya dituntut sebagai alat pencatatan administrasi layanan, tetapi juga harus mampu mendukung pengelolaan data kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, serta pengambilan keputusan manajerial di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan. Namun dalam praktiknya, masih banyak puskesmas yang menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan SIMPUS secara optimal, baik dari aspek SDM, sistem, maupun integrasi data.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi pengelola puskesmas dan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi serta pengembangan SIMPUS secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan layanan prima di Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman pengelola puskesmas terhadap peran strategis SIMPUS

• Memberikan panduan teknis evaluasi dan pengembangan SIMPUS

• Mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer

• Mengoptimalkan pemanfaatan data SIMPUS untuk perencanaan dan pengambilan keputusan

• Meminimalkan kendala administrasi dan ketidakefisienan layanan

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional sistem informasi kesehatan dan pelayanan primer Tahun 2026

• Konsep dan fungsi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

• Evaluasi implementasi SIMPUS di puskesmas

• Pengembangan SIMPUS untuk mendukung layanan kesehatan primer

• Pemanfaatan data SIMPUS dalam peningkatan mutu layanan

• Peran SDM puskesmas dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIMPUS

• Tantangan dan kendala penerapan SIMPUS di puskesmas

• Kesalahan umum dalam pengelolaan SIMPUS dan strategi perbaikannya

• Studi kasus pengembangan SIMPUS di puskesmas

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• Kepala Puskesmas

• Pengelola dan Admin SIMPUS

• Tenaga Kesehatan Puskesmas

• Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda dan BPKAD (terkait perencanaan dan penganggaran)

• Inspektorat Daerah

• Pengelola sistem informasi kesehatan

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik puskesmas

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman pengelola puskesmas terhadap pengelolaan SIMPUS

• Terlaksananya evaluasi dan pengembangan SIMPUS secara terstruktur

• Meningkatnya efisiensi administrasi dan mutu layanan puskesmas

• Optimalisasi pemanfaatan data SIMPUS untuk peningkatan pelayanan kesehatan primer

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan terkait Sistem Informasi Kesehatan

4. Kebijakan Kementerian Kesehatan tentang transformasi layanan kesehatan primer

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Transformasi digital di sektor kesehatan menjadi prioritas nasional, khususnya dalam pengelolaan Rumah Sakit Daerah (RSUD). Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data layanan, serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, penerapan SIMRS tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi dituntut mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial, integrasi data layanan medis dan non-medis, serta peningkatan kinerja rumah sakit secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, masih banyak RSUD yang menghadapi kendala dalam optimalisasi SIMRS, baik dari sisi SDM, tata kelola, maupun pemanfaatan data.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SIMRS secara efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan di Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman manajemen RSUD terhadap peran strategis SIMRS

• Memberikan panduan teknis optimalisasi implementasi SIMRS

• Mendorong efisiensi operasional dan peningkatan mutu layanan rumah sakit

• Memperkuat pemanfaatan data SIMRS sebagai dasar pengambilan keputusan

• Meminimalkan permasalahan administrasi dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional transformasi digital rumah sakit Tahun 2026

• Konsep dan fungsi strategis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

• Integrasi SIMRS dengan layanan klinis dan administrasi rumah sakit

• Optimalisasi SIMRS untuk efisiensi operasional dan mutu pelayanan

• Pengelolaan dan pemanfaatan data SIMRS untuk pengambilan keputusan

• Peran SDM rumah sakit dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIMRS

• Tantangan dan kendala implementasi SIMRS di RSUD

• Kesalahan umum dalam penerapan SIMRS dan strategi perbaikannya

• Studi kasus optimalisasi SIMRS di rumah sakit daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• Direktur dan Manajemen RSUD

• Pejabat struktural dan fungsional rumah sakit

• Tim Pengelola SIMRS

• Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD dan Bappeda (terkait perencanaan dan penganggaran)

• Inspektorat Daerah

• Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung sistem informasi

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik rumah sakit

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman manajemen RSUD dalam optimalisasi SIMRS

• Terimplementasinya SIMRS secara lebih efektif dan terintegrasi

• Meningkatnya efisiensi operasional dan mutu layanan rumah sakit

• Optimalisasi pemanfaatan data SIMRS sebagai dasar pengambilan keputusan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan terkait Sistem Informasi Kesehatan

4. Kebijakan Kementerian Kesehatan tentang transformasi digital kesehatan

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu agenda strategis dalam penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur di pemerintah daerah. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengelola kepegawaian secara administratif, tetapi juga mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi ASN secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Dalam praktiknya, konsep talent management sering dianggap kompleks dan sulit diterapkan di daerah, sehingga belum berjalan efektif dan berkelanjutan. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pemetaan talenta, perencanaan karier, serta penyiapan kader kepemimpinan yang sistematis.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif dengan pendekatan praktis dan realistis, khusus bagi pemerintah daerah, agar talent management ASN dapat diterapkan secara bertahap, sederhana, dan sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan daerah pada Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap konsep talent management ASN

• Memberikan panduan praktis penerapan talent management ASN di lingkungan pemerintah daerah

• Mendukung perencanaan pengembangan karier dan suksesi jabatan ASN

• Mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan kompetensi ASN secara objektif

• Mewujudkan pengelolaan SDM aparatur yang profesional, berkelanjutan, dan berbasis kinerja

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional pengelolaan talenta ASN Tahun 2026

• Konsep dasar talent management ASN daerah

• Identifikasi dan pemetaan talenta ASN secara sederhana dan objektif

• Pengembangan kompetensi dan karier ASN berbasis potensi

• Perencanaan suksesi jabatan di lingkungan pemerintah daerah

• Peran BKPSDM dan pimpinan OPD dalam pengelolaan talenta ASN

• Tantangan dan kendala implementasi talent management di daerah

• Studi kasus penerapan talent management ASN di pemerintah daerah

• Integrasi talent management dengan manajemen kinerja dan pengembangan SDM ASN

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• BKPSDM / BKD

• Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Bappeda

• Inspektorat Daerah

• OPD pengelola SDM aparatur

• ASN yang diproyeksikan dalam pengembangan karier dan kepemimpinan

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik daerah

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pengelolaan talenta ASN

• Tersusunnya peta talenta ASN secara sederhana dan aplikatif

• Terdukungnya perencanaan karier dan suksesi jabatan ASN

• Meningkatnya efektivitas pengelolaan SDM aparatur di daerah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen talenta ASN

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Memasuki Tahun Anggaran 2026, manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak lagi berorientasi pada aktivitas dan output semata, tetapi harus mampu menunjukkan outcome dan dampak nyata terhadap kinerja organisasi dan pencapaian pembangunan daerah. Perubahan arah kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat keterkaitan antara kinerja individu ASN, kinerja OPD, serta sasaran strategis daerah.

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam menyusun, mengukur, dan mengevaluasi kinerja ASN secara objektif, terukur, dan selaras dengan perencanaan serta penganggaran daerah.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan manajemen kinerja ASN berbasis outcome secara tepat, konsisten, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kinerja organisasi di Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep manajemen kinerja berbasis outcome

• Memperkuat keterkaitan kinerja individu ASN dengan kinerja OPD

• Mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi hasil

• Meminimalkan penilaian kinerja yang bersifat administratif dan formalitas

• Mewujudkan sistem manajemen kinerja ASN yang objektif, terukur, dan akuntabel

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional manajemen kinerja ASN Tahun 2026

• Konsep output, outcome, dan impact dalam kinerja ASN

• Penyelarasan kinerja ASN dengan Renstra, Renja, dan RKPD

• Penyusunan indikator kinerja ASN berbasis hasil

• Evaluasi dan pengukuran kinerja ASN berbasis outcome

• Peran atasan langsung dalam penilaian kinerja ASN

• Kesalahan umum dalam pengelolaan kinerja ASN dan cara menghindarinya

• Studi kasus penerapan manajemen kinerja ASN di pemerintah daerah

• Sinkronisasi manajemen kinerja ASN dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• BKPSDM / BKD

• Bappeda

• BPKAD

• Inspektorat Daerah

• Pejabat Penilai Kinerja

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• ASN struktural dan fungsional

• OPD pengelola manajemen kinerja

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik daerah

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja berbasis outcome

• Tersusunnya indikator kinerja ASN yang selaras dengan kinerja OPD

• Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja ASN

• Terwujudnya peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi hasil

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

4. Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen kinerja ASN

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pembaruan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap mekanisme, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, seluruh pemerintah daerah wajib memahami dan mengimplementasikan ketentuan terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 agar proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, meminimalkan risiko hukum, serta mencegah potensi temuan pemeriksaan.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi aparatur pemerintah daerah dalam memahami perubahan regulasi PBJ serta mengimplementasikannya secara tepat, konsisten, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap substansi perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Memberikan panduan teknis implementasi kebijakan PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kompetensi pelaku pengadaan dalam setiap tahapan PBJ

• Meminimalkan kesalahan administrasi, sengketa, dan risiko temuan audit

• Mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasca Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Perubahan substansi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya

• Prinsip dasar PBJ yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

• Kewenangan dan peran PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan

• Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa terbaru

• Implementasi E-Procurement dan sistem pendukung PBJ

• Manajemen risiko dan pengendalian pengadaan

• Kesalahan umum dalam pelaksanaan PBJ dan strategi pencegahannya

• Studi kasus implementasi Perpres 46 Tahun 2025 di pemerintah daerah

• Sinkronisasi PBJ dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• PA/KPA

• PPK

• Pokja Pemilihan

• Pejabat Pengadaan

• UKPBJ

• Inspektorat Daerah

• BPKAD

• Bappeda

• OPD pelaksana kegiatan

• Aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan simulasi pengadaan

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap regulasi PBJ terbaru

• Terlaksananya proses pengadaan sesuai ketentuan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Berkurangnya kesalahan administrasi dan risiko temuan pemeriksaan

• Terciptanya pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Perubahan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian strategis dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian terhadap dinamika regulasi nasional. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, kebijakan fiskal nasional, serta kondisi riil potensi daerah.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam melakukan update, harmonisasi, dan implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah secara tertib regulasi, akuntabel, dan berorientasi peningkatan PAD tanpa menimbulkan risiko hukum maupun temuan pemeriksaan.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan dan regulasi terbaru Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026

• Memberikan panduan teknis penyusunan dan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

• Mendorong optimalisasi PAD melalui penetapan tarif dan objek pajak/retribusi yang tepat

• Meminimalkan potensi sengketa, temuan audit, dan permasalahan hukum daerah

• Mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026

2. Prinsip dan arah perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

3. Identifikasi objek, subjek, tarif, dan potensi pajak/retribusi daerah

4. Teknik penyusunan dan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

5. Proses harmonisasi Perda dengan regulasi pusat

6. Strategi implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah di OPD pengelola

7. Dampak perubahan Perda terhadap PAD dan APBD

8. Studi kasus perubahan Perda Pajak dan Retribusi di pemerintah daerah

9. Kesalahan umum dalam penyusunan Perda dan cara menghindarinya

10. Sinkronisasi Perda Pajak dan Retribusi dengan perencanaan dan penganggaran daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• DPRD (Komisi terkait dan Badan Pembentukan Perda)

• Bapenda / Badan Pendapatan Daerah

• BPKAD

• Bappeda

• Bagian Hukum Setda

• Inspektorat Daerah

• OPD pengelola pajak dan retribusi daerah

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik daerah

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menyusun dan mengimplementasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

• Tersusunnya draf perubahan Perda yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

• Optimalisasi penerimaan PAD yang legal, terukur, dan berkelanjutan

• Berkurangnya risiko temuan pemeriksaan dan permasalahan hukum daerah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan pengelolaan pendapatan daerah

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Namun demikian, besarnya alokasi belanja belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja yang dihasilkan.

Berbagai hasil evaluasi dan pemeriksaan menunjukkan bahwa permasalahan belanja daerah masih didominasi oleh rendahnya keterkaitan antara belanja dengan output dan outcome, lemahnya perencanaan kegiatan, serta belum optimalnya pengendalian pelaksanaan anggaran. Hal tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi belanja dan risiko temuan pemeriksaan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami konsep, strategi, dan mekanisme peningkatan kualitas belanja daerah agar APBD dapat memberikan nilai manfaat yang optimal, efektif, dan akuntabel.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai konsep kualitas belanja daerah

• Mendorong belanja daerah yang berorientasi pada output dan outcome

• Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD

• Meminimalkan belanja yang tidak berdampak dan berisiko administrasi

• Mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan

📚 Materi Bimbingan Teknis

• Konsep dan Kebijakan Nasional Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

• Keterkaitan Belanja Daerah dengan Output dan Outcome Kinerja

• Identifikasi Belanja Tidak Efektif dan Tidak Berdampak

• Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Berbasis Kinerja

• Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah

• Peran Pengawasan Intern dalam Menjaga Kualitas Belanja

• Evaluasi Efektivitas Belanja Daerah

• Studi Kasus Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kepala BPKAD/Badan Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Pejabat Perencana dan Pengelola Program

• Aparatur OPD terkait pengelolaan belanja daerah

📈 Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai kualitas belanja daerah

• Terwujudnya belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak

• Meningkatnya keterkaitan antara belanja dan capaian kinerja

• Berkurangnya belanja yang tidak efisien dan berisiko temuan

• Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi APBD

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Seiring dengan penguatan kebijakan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, masih ditemui berbagai permasalahan seperti ketidaksinkronan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, lemahnya pengendalian risiko, serta rendahnya pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan keuangan daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan risiko temuan pemeriksaan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan pengendalian risiko secara sistematis dan berkelanjutan.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai tata kelola pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja

• Memperkuat penerapan pengendalian risiko dalam siklus pengelolaan keuangan daerah

• Mendorong keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran

• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan daerah

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan potensi temuan pemeriksaan

• Mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil

📚 Materi Bimbingan Teknis

• Prinsip dan Kerangka Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah

• Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja

• Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja

• Pengendalian Risiko dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam Pengambilan Keputusan Anggaran

• Identifikasi Risiko Administrasi dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja dan Risiko

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kepala BPKAD/Badan Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Pejabat Perencana dan Pengelola Anggaran

• Aparatur OPD terkait pengelolaan keuangan daerah

📈 Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman dan kapasitas aparatur dalam tata kelola keuangan daerah

• Terimplementasinya pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan risiko

• Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

• Berkurangnya potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan cerminan kinerja aparatur pemerintah daerah. Memasuki Tahun 2026, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan semakin meningkat, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi agenda strategis pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, masih banyak OPD yang menghadapi permasalahan pelayanan publik, seperti standar pelayanan yang belum optimal, indikator kinerja layanan yang belum terukur, serta lemahnya mekanisme evaluasi dan pengendalian kinerja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat dan penilaian kinerja pelayanan publik pemerintah daerah.

Seiring penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026, pelayanan publik dituntut untuk dikelola secara berbasis kinerja, dengan indikator yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kinerja Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan responsif.

TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap pelayanan publik berbasis kinerja Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan OPD dalam menyusun standar dan indikator kinerja pelayanan

• Mendorong peningkatan kualitas dan kepuasan pelayanan publik

• Mengoptimalkan evaluasi dan pengendalian kinerja pelayanan OPD

• Mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2026

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional dan Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Tahun 2026

2. Konsep Pelayanan Publik Berbasis Kinerja

3. Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

4. Penetapan Indikator Kinerja Pelayanan Publik

5. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelayanan OPD

6. Pengelolaan Pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat

7. Inovasi Pelayanan Publik dan Praktik Baik Daerah

8. Permasalahan Umum Pelayanan Publik dan Solusinya

9. Studi Kasus Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN PESERTA

• Kepala OPD dan Pejabat Struktural

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Penanggung Jawab Pelayanan Publik OPD

• ASN Pelaksana Layanan Publik

• Unit Pelayanan Terpadu dan Front Office

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan materi oleh narasumber berpengalaman

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan praktik penyusunan indikator layanan

• Sharing pengalaman dan best practice pelayanan publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Aset daerah yang tidak dikelola secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan sering menjadi sumber utama temuan pemeriksaan BPK, khususnya terkait pencatatan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset.

Permasalahan umum yang masih dihadapi OPD antara lain ketidaksesuaian data KIB dengan kondisi riil aset, lemahnya administrasi aset, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Memasuki Tahun Anggaran 2026, aparatur pengelola aset dituntut untuk memahami regulasi terbaru pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta mampu menyusun dan memutakhirkan KIB secara benar dan tertib.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah dan KIB Terbaru guna meningkatkan kompetensi aparatur dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, aman, dan bernilai guna.

TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan regulasi terbaru pengelolaan aset daerah

• Meningkatkan kompetensi teknis pengelola aset dalam pencatatan dan penatausahaan KIB

• Mewujudkan tertib administrasi dan akurasi data aset OPD

• Meminimalkan kesalahan pencatatan dan potensi temuan pemeriksaan BPK

• Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara efektif dan efisien

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Regulasi Terbaru Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2026

3. Siklus Pengelolaan Aset Daerah (Perencanaan hingga Penghapusan)

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

5. Tata Cara Pengisian dan Pembaruan KIB A, B, C, D, E, dan F

6. Inventarisasi, Rekonsiliasi, dan Validasi Data Aset

7. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah

8. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

9. Permasalahan Umum Aset Daerah dan Solusi Praktis

10. Studi Kasus dan Best Practice Pengelolaan Aset OPD

SASARAN PESERTA

• Pengurus/Pengelola Barang OPD

• Pejabat Penatausahaan Barang

• Bendahara Barang

• Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD

• Inspektorat Daerah

• ASN terkait pengelolaan aset daerah

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan materi oleh narasumber berkompeten

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan simulasi pengisian KIB

• Sharing permasalahan riil pengelolaan aset OPD

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014

4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan anggaran serta pengukuran kinerja perangkat daerah. Memasuki Tahun 2026, OPD dituntut untuk menyusun Renja yang selaras dengan RPJMD, RKPD, serta kebijakan dan prioritas nasional agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta dibekali pemahaman konseptual dan teknis mengenai penyusunan Renja OPD yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja, sekaligus meminimalkan ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman OPD terhadap peran Renja dalam sistem perencanaan daerah

• Mendorong sinkronisasi Renja OPD dengan RPJMD, RKPD, dan prioritas nasional

• Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan OPD Tahun 2026

• Meminimalkan ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

• Mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah

Materi Bimtek

1. Kebijakan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026

2. Keterkaitan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD

3. Tahapan dan Teknik Penyusunan Renja OPD

4. Penetapan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

5. Sinkronisasi Renja OPD dengan Prioritas Nasional

6. Kesalahan Umum dalam Penyusunan Renja dan Strategi Perbaikannya

7. Studi Kasus dan Praktik Penyusunan Renja OPD

Sasaran Peserta

• Kepala Perangkat Daerah

• Sekretaris OPD

• Kepala Subbagian Perencanaan

• Pejabat Perencana OPD

• Tim Penyusun Renja dan RKPD

• ASN dan pejabat teknis terkait

Metode Pelaksanaan

• Ceramah dan diskusi interaktif

• Studi kasus dan praktik teknis

• Tanya jawab dan pendampingan

Narasumber

Pejabat dan praktisi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda, serta narasumber berpengalaman dan kompeten di bidang perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

5. Dokumen RPJMN, RPJMD, dan RKPD Tahun berjalan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com