1. Pelatihan Transformasi Digital dan Integrasi Sistem ERP

• Meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui digitalisasi.

• Memastikan pelaporan keuangan dan operasional real-time.

• Mendukung pengambilan keputusan cepat berbasis data terintegrasi.

2. Pelatihan Tata Kelola Perusahaan (GCG) & Kepatuhan Regulasi Nasional

• Menanamkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

• Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan pemerintah.

• Mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

3. Pelatihan Keamanan Siber dan Perlindungan Data (Cybersecurity & Data Protection)

• Melindungi data perusahaan dan pelanggan dari ancaman siber.

• Implementasi kebijakan perlindungan data sesuai UU PDP.

• Meningkatkan kesadaran karyawan akan keamanan digital.

4. Pelatihan ESG (Environmental, Social, Governance) dan Laporan Keberlanjutan

• Mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dan sosial dalam bisnis.

• Menyusun laporan keberlanjutan sesuai standar internasional.

• Meningkatkan reputasi dan akses pendanaan hijau.

5. Pelatihan Digital Marketing & Branding di Era AI dan Media Sosial

• Memanfaatkan AI untuk segmentasi pasar dan analisis tren.

• Membangun merek yang kuat melalui konten digital kreatif.

• Meningkatkan engagement dan konversi melalui platform sosial.

6. Pelatihan Anti-Fraud dan Manajemen Risiko Korporasi

• Mengidentifikasi dan mencegah kecurangan internal dan eksternal.

• Membangun sistem kontrol dan audit yang efektif.

• Menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan.

7. Pelatihan Inovasi Produk & Pengembangan Model Bisnis Baru

• Mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar.

• Memanfaatkan teknologi untuk inovasi bisnis.

• Menciptakan model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

8. Pelatihan Manajemen SDM dan Ketenagakerjaan Era Hybrid Work

• Mengelola tim remote dan hybrid secara efektif.

• Meningkatkan produktivitas dengan teknologi HR terbaru.

• Memastikan kepuasan dan pengembangan karyawan.

9. Pelatihan Sustainability Finance & Green Economy untuk Eksekutif

• Memahami pembiayaan hijau dan insentif pemerintah.

• Mengelola risiko dan peluang ekonomi hijau.

• Menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan keberlanjutan.

10. Pelatihan Kepemimpinan Digital dan Strategi Bisnis Adaptif

• Mengasah kemampuan kepemimpinan di era digital.

• Mengembangkan strategi yang responsif terhadap perubahan pasar.

• Mendorong budaya inovasi dan kolaborasi dalam organisasi.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Laporan ini memiliki fungsi sebagai alat evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan lainnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun secara berkala, yaitu bulanan, triwulanan, dan semesteran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan kemampuan teknis dari aparatur pengelola keuangan untuk menyusun laporan tersebut secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk menunjang hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berencana menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025

Keputusan Kepala Daerah tentang Penugasan Peserta Bimtek

TUJUAN KEGIATAN

Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah tentang tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menyelaraskan persepsi dan metode penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan semesteran di lingkup BPKAD.

Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar bidang/unit dalam proses pelaporan.

Meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan akurasi data laporan keuangan daerah.

TEMA KEGIATAN

Bimtek Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran Tahun Anggaran 2025

“Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu”

PESERTA KEGIATAN

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Staf teknis bidang akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan

Unsur pendukung pelaporan lainnya

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal: (sesuai Jadwal / Jadwal Disesuaikan)

Tempat: Hotel 88 Mangga Besar 8, Jakarta

Durasi: 4 Hari (termasuk perjalanan dan kegiatan inti)

METODOLOGI PELAKSANAAN

Pemaparan Materi oleh narasumber ahli dari Kemendagri, BPK, dan praktisi keuangan daerah.

Diskusi Interaktif dan tanya jawab.

Studi Kasus dan Simulasi Teknis penyusunan laporan.

Evaluasi Kegiatan melalui pre-test dan post-test.

MATERI BIMTEK

Dasar hukum dan kebijakan pelaporan APBD

Format dan struktur laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Mekanisme verifikasi dan konsolidasi data OPD

Studi kasus dan praktik penyusunan laporan berbasis sistem

NARASUMBER

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Akademisi dan praktisi keuangan daerah

Tenaga ahli sistem informasi keuangan daerah

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan Bimbingan Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga melalui kegiatan ini, dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

LINKPEMDA MEDIA RISET PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKALA NASIONAL  

Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu memebentuk keberadaan satuan pengawasan Internal. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau jambatan yang terjadi sehingga dapat berfungsi secara efetif dan kinerja menjadi optimal. Oleh karena itu, dalam suatu RS dibutuhkan auditor yang mampu menyusun rencana audit yang lengkap dan jelas, prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi serta memiliki kompetensi untuk menghasilkan laporan hasil audit secara benar serta tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu. Pelatihan ini dibuat untuk memahami pentingnya pengendalian internal suatu Rumah Sakit untuk mencegah dan mendeteksi adanya kelemahan, membedakan antara kelemahan dan hambatan serta kendala dan beberapa hal mendasar dan spesifik dalam pengendalian intern (internal control).

Untuk itu kami dari, Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembagunan Daerah ( LINKPEMDA ) mengharapkan keikutsertaan Bimtek Pelatihan Pegawas Internal SPI Rumah Sakit, yang di lakasanakan pada tanggal : 

Angkatan I : 7 - 10 Mei 2025

Angkatan II : 14 - 17 Mei 2025

Angkatan III : 23 – 26 Mei 2025

yang bertempat di Hotel Asyana Kemayoran Jakarta.

Perencanaan dan pelaporan kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional serta menyusun laporan kinerja secara akuntabel, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan Kinerja guna mendukung laporan yang sesuai dengan perencanaan dan pelaporan kinerja ASN Tahun 2025.

I DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas.
3. Menyelaraskan perencanaan dan pelaporan dengan sistem pengukuran kinerja yang efektif.

III. PESERTA

• Peserta kegiatan ini adalah pejabat/ASN yang terlibat dalam perencanaan dan pelaporan kinerja dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

IV. WAKTU DAN TEMPAT

• Untuk waktu dan tempat mengikuti jadwal Lembaga, atau bisa didiskusikan lebih lanjut.

IV. MATERI KEGIATAN

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Bimtek ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Nasional dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran
2. Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA berbasis Kinerja
3. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) dan SAKIP
4. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Dokumen

V. NARASUMBER

Narasumber dari berbagai latar belakang dan profesi.

• Kementerian PANRB
• Bappenas
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Akademisi dan Praktisi

VI. PENUTUP

Demikian Undangan ini kami susun sebagai dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelaporan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Procurement & Purchasing Management adalah program unggulan kami yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktek-proktek terbaik dalam pengadaan dan manajemen pembelian.

Program ini akan memandu peserta melaluiserangkaian pembelajaran interaktif yang difokuskan pada strategi efisien dalam mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi, serta pengelolaan rantai pasok yang teroptimalkan.

Kami menyajikan materi-materi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam pengadaan dan manajemen pembelian, sehingga mereka dapat mengelola proses-proses ini dengan keunggulan dan ketepatan..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami beberapa definisi, cakupan dan isu seputar procurement
2. Memahami best practice, tools dan teknik praktis dalam procurement dan menggunakannya baik dalam perencanaan, eksekusi, dan analisa.
3. Memahami secara umum tentang siklus procurement
4. Memamami lebih mendalam tentang beberapa elemen dalam siklus procurement seperti sourcing, evaluation, negotiation, dan review.
5. Memahami proses administrasi dan prosedur baku procurement management.
6. Memahami tahapan transaksi procurement, mulai dari prakualifikasi supplier/vendor, analisa penawaran, proses tender, hingga manajemen kontrak.
7. Memahami metode sourcing, teknik analisa penawaran, dan strategi negosiasi.
8. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, dan mengevaluasi kinerja pemasok.
9. Menerapkan konsep, strategi, analisa, dan problem solving dari materi yang dipelajari dalam keseharian tugas/pekerjaan.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Peran Purchasing Dalam Peningkatan Produktivitas & Daya Saing
2. Pengertian dan Konsep Purchasing dan Procurement Management
3. Strategy Purchasing Progress Monitoring & Evaluation
4. Supply Chain dan Just In Time dalam Purchasing

HARI II

1. Purchasing performance measurement
2. Monitoring Repeat Order
3. Negotiation Technique and Strategy
4. Vendor Development Program

Dalam dunia industri dan perdagangan, istilah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seringkali muncul, terutama dalam konteks regulasi dan pengadaan barang, TKDN adalah persentase nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam negeri. TKDN dihitung berdasarkan kandungan lokal dari bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksinya.

Perhitungan TKDN barang mencakup persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan dan negara asal alat kerja. Perusahaan menghitung TKDN untuk setiap jenis barang berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama

Dalam bimbingan teknis ini, tiap peserta dapat memahami pola perhitungan TKDN yang merujuk pada persentase nilai komponen dalam sebuah produk yang berasal dari sumber domestik, memahami jenis-jenis TKDN sangat penting untuk perusahaan yang ingin mematuhi peraturan pemerintah dan meningkatkan daya saing di pasar..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami regulasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. memberikan pemahaman dan kemampuan dalam menghitung dan memahami TKDN melalui persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, memperhitungkan kewarganegaraan tenaga kerja serta kepemilikan dan negara asal alat kerja yang dipakai.
3. Memahami TKDN untuk Barang, Jasa dan gabungan Barang/jasa

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Regulasi & Kebijakan TKDN
2. Implementasi TKDN
3. Preferensi Harga
4. Klasifikasi Barang/Jasa
5. Ketentuan TKDN

HARI II

1. TKDN Barang
2. TKDN Jasa
3. TKDN Gabungan Barang/Jasa
4. Verifikasi TKDN
5. Simulasi & Latihan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, atau di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel; sedangkan Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; namun jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan Antar Kota adalah jalan-jalan yang menghubungkan simpul- simpul jasa distribusi dengan ciri-ciri tanpa perkembangan yang menerus pada sisi mana pun termasuk desa, rawa, hutan, meskipun mungkin terdapat perkembangan permanen, misalnya rumah makan, pabrik, atau perkampungan. Tata cara perencanaan jalan raya antar kota ini digunakan sebagai acuan dan juga pegangan bagi perencana dalam merencanakan jalan raya antar kota.

Berdasarkan hal tersebut maka, Bimtek ini merupakan pembekalan teknis dalam membuat perencanaan jalan raya antar kota yang efektif agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas jalan yang baik.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami tahapan proyek pekerjaan jalan dari berbagai sudut pandang yang mempengaruhi terlaksananya pembangunan jalan baru dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan, yakni, ekonomi, teknis (desain), lingkungan, dan tidak terkecuali politik
2. mendapatkan keseragaman dalam perencanakan jalan antar kota
3. memberikan pembekalan dalam merancang jalan yang bisa memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pemakai jalan
4. mencermati berbagai ketentuan-ketentuan, dan cara pengerjaan perencanaan bagi pembangunan atau peningkatan jalan antar kota

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
4. Pengelola/Manajer Perusahaan Jasa Konstruksi Jalan
5. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Pengertian Jalan Secara Umum
2. Rencana Trase Jalan
3. Medan Klasifikasi : Pengertian Jalan Dan Perhitungan Klasifikasi Medan
4. Koordinat Titik Poligon : Jenis-Jenis Poligon, Rumus Umum Perhitungan Poligon, Penentuan Titik Poligon, Perhitungan Sudut Azymuth Dan Panjang Poligon

HARI II

1. Rencana Tikungan
2. Stationing Titik Utama Jalan
3. Superelevasi, Pelebaran Dan Kebebasan Samping : Superelevasi (Kemiringan Melintang), Perhitungan Superelevasi dan Perhitungan Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga pengadaan barang atau jasa yang dianalisis secara profesional dan disyahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas.

HPS berfungsi berbagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, penyusunan HPS menjadi kunci keberhasilan manajemen pengadaan sebuah perusahaan.

Melalui Bimtek ini peserta dapat memahami konsep dan metode praktis perhitungan HPS. Termasuk menyusun spesifikasi produk, baik untuk pengadaan barang maupun jasa.l.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2. Keterampilan menyusun spesifikasi produk barang dan jasa.
3. Keterampilan dalam melakukan survey harga.
4. Kemampuan menganalisis biaya investasi.
5. Kemampuan menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
6. Pengetahuan pengadaan internasional..

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Instansi Pemerintah,
2. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Penyedia barang dan jasa.
3. Bagian pengadaan Perusahaan BUMN/BUMD

OUTLINE MATERI :

HARI I

A. Konsep HPS/OE& Penyusunan Spesifikasi Produk

1. Definisi & regulasi terkait HPS/OE
2. HPS/OE & perencanaan pengadaan
3. Perbedaan HPS/OE, DED, & Forecasting
4. Kendala & kunci sukses dalam memahami HPS/OE
5. Kategorisasi produk & aset
6. Regulasi & standarisasi terkait produk
7. Ruang lingkup spesifikasi produk
8. Metode evaluasi spesifikasi produk

B. Penyusunan Spesifikasi Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Elemen spesifikasi dalam manajemen proyek & layanan jasa
2. TOR/KAK & SOW
3. Technical agreement & services level agreement
4. Ruang lingkup manajemen proyek
5. Ruang Lingkup investasi aset
6. Ruang lingkup jasa konsultansi
7. Ruang lingkup jasa lainnnya
8. Metode seleksi dalam manajemen proyek, konsultan, & jasa lainnya

C. Metode Survey Harga

1. Karakteristik pasar
2. Jenis & sifat pasar
3. Metode praktis survey harga
4. Jalur distribusi & kategorisasi produsen
5. e-commerce & e-katalog pemerintah
6. Publikasi data statistik & indeks harga pasar
7. Eskalasi harga

D. Analisa Biaya Investasi & Umur Ekonomis Kepemilikan

1. Metode analisa biaya investasi
2. Konsep & implementasi Total Cost Ownership
3. Acquisition cost
4. Ownership cost
5. Template simulasi perhitungan Total Cost Ownership
6. Konsep & implementasi Total Value Ownership
7. Template simulasi perhitungan Total Value Ownership

E. Analisa Komponen Biaya dalam Penawaran Supplier/Vendor

1. Ruang lingkup analisa komponen biaya
2. Metode penetapan komponen biaya
3. Metode penawaran harga dalam manajemen proyek
4. Metode penawaran harga dalam jasa konsultan & jasa lainnya
5. Menentukan & mengukur kewajaran harga
6. Critical point dalam analisa komponen biaya

HARI II

A. Simulasi Penyusunan HPS/OE Pengadaan Aset & Investasi

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi produk untuk simulasi penyusunan HPS pengadaan aset & investasi
2. Klasifikasi produk yang dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pembelian untuk klasifikasi produk yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi produk untuk pengadaan aset & investasi tersebut mengacu kepada:
4. Surat penawaran harga yang diberikan oleh supplier/vendor
5. Survey pasar melalui e-commerce
6. Survey pasar melalui e-katalog pemerintah

B. Simulasi Penyusunan HPS/OE Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi manajemen proyek di bidang: konstruksi, IT, atau event, serta jasa konsultan, & jasa lainnya untuk simulasi penyusunan HPS
2. Klasifikasi manajemen proyek, jasa konsultan, & layanan jasa tersebut dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pemilihan kontraktor proyek yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi manajemen proyek tersebut mengacu kepada: Regulasi terkait, PMBOK, Rancangan desain dari konsultan perencana, Proses beauty contest
4. Waktu presentasi setiap kelompok adalah 15 menit dengan sesi tanya-jawab & pembahasan sekitar 15 menit

C. Dokumen Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS)

1. Definisi RKS
2. Regulasi terkait RKS
3. Tujuan & manfaat RKS
4. Ruang lingkup RKS
5. Metode penyusunan RKS
6. Metode publikasi & presentasi RKS
7. Critical point dalam RKS

D. Pengadaan Internasional

1. Keuntungan dan tantangan Pengadaan Internasional
2. Metode Pembayaran Internasional
3. Metode Serah terima barang Incoterm 2020

Untuk membuat produk yang baik dengan kualitas unggul, tidak cukup dengan mengerti pembacaan gambar mesin dan gambar teknik saja tanpa menguasai konsep dasar teknik pengukuran.  Oleh karenanya memahami konsep dasar teknik pengukuran merupakan hal yang wajib diketahui bagi pekerja dalam membuat sebuah produk yang sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dirancang.

teknik pengukuran erat kaitannya prosedur kalibrasi hal ini karena kalibrasi merupakan proses untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional. Hal ini membuat pengukuran dan kalibrasi tidak dapat dipisahkan sehingga teknik pengukuran dan kalibrasi sangat erat hubungannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Mengenal Konsep Sistem Teknik Pengukuran dan Kalibrasi
2. Mengenal Elemen Elemen Pengukuran atau Kalibrasi
3. Menentukan Ketidakpastian Kalibrasi
4. Mengenal Contoh Alat Ukur

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
4. Pengelola/Manajer Perusahaan
5. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Persyaratan kalibrasi dalam ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017
2. Pengertian Kalibrasi
3. Teknik Pengukuran
4. Teori Ketidakpastian Pengukuran
5. Metode Kalibrasi Temperature
6. Metode Kalibrasi Massa
7. Metode Kalibrasi Dimensi/Panjang

HARI II

1. Metode Kalibrasi Electrical
2. Metode Kalibrasi Time
3. Metode Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran
4. Analisa dan Evaluasi Data Hasil Kalibrasi
5. Pembuatan Sertifikat Kalibrasi
6. Diskusi dan Tanya Jawab

Katalog Elektronik Versi 6, atau yang disebut “Katalog Elektronik”, adalah suatu bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang dimiliki oleh LKPP dan dikelola bersama Telkom yang memiliki fungsi sebagai platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing yang merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring.

Katalog Elektronik versi 6. membawa kemajuan signifikan dibandingkan versi sebelumnya dengan memberikan kemampuan kepada publik untuk secara efektif memonitor proses pengadaan dengan akses yang lebih baik terhadap informasi harga, spesifikasi produk, dan visualisasi produk, dengan adanya fitur baru ini, efisiensi, efektivitas Transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah akan semakin meningkat.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memperkenalkan fitur dan pembaruan yang ada pada E-Katalog V6.
2. Memberikan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan E-Katalog V6.
3. Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan_pengelolaan barang/jasa di E-Katalog v6.
4. Memahami mekanisme transaksi dan prosedur administrasi dalam E-Katalog V6.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Induk organisasi terkait pengadaan Barang/jasa
4. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
5. Pengelola/Manajer Perusahaan Jasa Konstruksi Jalan
6. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Dasar Hukum
2. Pengenalan E-Katalog Versi 6
3. Implementasinya E-Katalog Versi 6 (Perka LKPP No.177/2024)

HARI II

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem E-Katalog dan E-Purchasing
2. Pembinaan dan Dukungan Pengelolaan E-Katalog
3. Diskusi dan Tanya Jawab

Salah satu faktor keberhasilan industri Jepang dan industri kelas dunia adalah penerapan Total Quality Management (TQM) secara efektif dengan pembentukan Small Group Activity (SGA) atau disebut juga Quality Circle (QC), karena keberhasilan ini, sejumlah industri negara maju dan sedang berkembang termasuk Indonesia, menerapkan TQM dengan membentuk SGA untuk meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing menuju World Class Manufacturing/Services.

Konsep dalam PDCA (Plan-Do-Check_-Act) melihat bahwa proses yang terjadi dalam suatu aktivitas yang bermutu, misalkan aktivitas bisnis merupakan suatu lingkaran yang terdiri dari empat buah langkah. Training ini akan membahas mengenai penggunaan metode PDCA pada suatu proses aktivitas di perusahaan, disertai dengan studi kasus di lapangan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam perusahaan dengan goal untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan bagi perusahaan tersebut, gugus Kendali Mutu merupakan salah satu sarana efektif perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh staffnya dalam suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

Dalam prakteknya perusahaan sering lebih memperhatikan manajemen operasional saja namun kurang memperhatikan sumber daya manusia yang berada di lapangan, padahal, SDM lapangan inilah yang banyak mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan bahka mereka pula yang sering menyelesaikannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Peserta memahami tentang berbagai hal untuk merencanakan.
2. Mampu mengoperasikan dan mengevaluasi SGA agar kinerja perusahaan meningkat Menuju World Class Manufacturing/ Services.
3. Mampu untuk memahami proses Quality Control di perusahaan. Peserta dapat memahami bagaimana pengaplikasian metode PDCA dalam aktivitas bisnis.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Manajer dan tim khusus dalam Perusahaan BUMN/BUMD. Swasta
2. Supervisor dari QA, produksi, pemeliharaan, dan teknik

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Introduction to Effective SGA
2. Struktur SGA program
3. SGA Meeting
4. Alat dan Teknik Pemecahan Masalah (Problem Solving Tools and Techniques Used by SGA)
5. Hambatan (Pitfalls) SGA dan cara mengatasinya
6. Ruang Lingkup Gugus Kendali Mutu (GKM)
7. Konsep Total Quality Management (TQM) & PDCA
8. Langkah pemecahan masalah dan Continual Improvement
9. Teknik Pembuatan GKM

HARI II

1. Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi implementasi GKM
2. Peran dan Tugas Fasilitator
3. Langkah pembuatan presentasi yang menarik dan mudah dipahami
4. Teknik Presentasi GKM
5. Konsep dasar metode PDCA
6. Siklus PDCA
7. Planning
8. Doing
9. Checking
10. Acting

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya digitalisasi dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN yang efisien dan terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang komprehensif bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi digital mereka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mengamanatkan digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi dan integrasi nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mengatur penerapan SPBE dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Menekankan pentingnya pengelolaan kinerja ASN yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis digital.

C. Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang kebijakan dan regulasi terkait digitalisasi dalam pemerintahan.
2. Meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam tugas dan fungsi ASN.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

II. Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi ASN di berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan data, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan.

III. Materi Pelatihan

1. Kebijakan dan Regulasi Digitalisasi Pemerintahan
2. Pemahaman tentang UU No. 20 Tahun 2023 dan regulasi terkait lainnya.
3. Implementasi SPBE sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018.
4. Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Dasar-dasar teknologi informasi.
6. Penggunaan perangkat lunak perkantoran dan aplikasi pendukung kerja.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Konsep dan implementasi SPBE.
9. Integrasi layanan elektronik dalam pemerintahan.
10. Keamanan Informasi dan Etika Digital
11. Prinsip keamanan siber.
12. Etika penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.
13. Manajemen Perubahan Menuju Digitalisasi
14. Strategi manajemen perubahan dalam implementasi digitalisasi.
15. Studi kasus sukses transformasi digital di instansi pemerintah.

IV. Metode Pelatihan

• Ceramah dan Diskusi: Penyampaian materi oleh narasumber dan interaksi dengan peserta.
• Praktik dan Simulasi: Latihan langsung menggunakan aplikasi dan sistem digital.
• Studi Kasus: Analisis kasus nyata implementasi digitalisasi di instansi pemerintah.
• Evaluasi: Penilaian pemahaman dan keterampilan peserta setelah pelatihan.

V. Waktu dan Tempat Pelatihan

Pelatihan direncanakan berlangsung selama 4 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

• Hari/Tanggal: Bisa disesuikan dengan Permintaan  atau Jadwal Kelender di web linkpemda 
• Waktu: 08.00 – 16.00 WIB
• Tempat: JAKARTA , BANDUNG, YOGYAKARTA DAN KOTA KOTA BESARNYA LAINYA 

VI. Penutup

Demikian proposal Pelatihan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Digitalisasi untuk ASN. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Proposal ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan digitalisasi manajemen ASN dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.