Strategi Penginputan Data, Pengukuran Indikator, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengukuran melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pengukuran IPKD membutuhkan ketersediaan data dan dokumen yang tepat, lengkap, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Seiring dengan pelaksanaan Tahun Ukur IPKD 2026/2027, Pemerintah Daerah perlu memahami mekanisme penginputan data, pemenuhan indikator, pengukuran, verifikasi, evaluasi, serta strategi peningkatan nilai IPKD.
Melalui Bimtek Penginputan, Pengukuran dan Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026/2027, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai indikator IPKD, sumber data, penginputan, pemenuhan dokumen, pengukuran, evaluasi hasil, identifikasi kelemahan, serta strategi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
MATERI BIMTEK
Pengantar dan Kebijakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah
Konsep, tujuan dan manfaat pengukuran IPKD
Pemahaman dimensi dan indikator IPKD
Identifikasi data dan dokumen pendukung IPKD
Mekanisme pengumpulan dan validasi data IPKD
Tata cara penginputan data dan dokumen IPKD
Teknik pemenuhan indikator dan eviden IPKD
Pengukuran dan perhitungan nilai IPKD
Verifikasi dan validasi data pengukuran IPKD
Identifikasi kelemahan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah
Analisis hasil pengukuran IPKD
Strategi peningkatan nilai dan kinerja IPKD
Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah
Penguatan kualitas APBD, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pengelolaan data dan dokumen sebagai eviden pengukuran IPKD
Monitoring dan evaluasi capaian pengelolaan keuangan daerah
Studi kasus pengukuran dan peningkatan IPKD
Praktik penginputan dan pengukuran IPKD Tahun Ukur 2026/2027
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengumpulan, penginputan dan pemenuhan data IPKD.
Meningkatkan kemampuan dalam memahami indikator dan mekanisme pengukuran IPKD.
Meningkatkan kualitas dan validitas data serta dokumen pendukung IPKD.
Membantu Pemerintah Daerah mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
SASARAN PESERTA
BPKAD/BKAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, perangkat daerah pengelola keuangan, pejabat/staf pengelola keuangan, serta OPD terkait.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Identifikasi Data → Praktik → Simulasi → Evaluasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik pengumpulan data, penyusunan dokumen pendukung, simulasi penginputan, analisis indikator, serta pengukuran IPKD.
Peserta juga disarankan membawa dokumen/data pengelolaan keuangan daerah yang relevan sebagai bahan praktik dan studi kasus.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal kegiatan:
http://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
http://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Penginputan, Pengukuran dan Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026/2027 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami indikator IPKD, menyiapkan data dan dokumen pendukung, melakukan penginputan dan pengukuran, serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, evaluasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan tersedianya data yang lengkap, valid, akurat dan terdokumentasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Data Akurat, Pengelolaan Berkualitas, Kinerja Keuangan Daerah Meningkat.
September 18, 2026 / Materi
Penguatan Kapabilitas APIP, Pengelolaan Penugasan, Audit, Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Berbasis Komputer
Akuntabilitas keuangan negara dan daerah merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, tertib, dan akuntabel. Inspektorat Daerah dan APIP memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan, audit, monitoring, evaluasi, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dikelola dengan baik.
Seiring bertambahnya dokumen hasil pengawasan, diperlukan pengelolaan yang mampu memberikan keamanan dokumen, kemudahan akses, ketepatan data, serta efektivitas monitoring temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.
Melalui Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA), peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai pengelolaan penugasan, hasil audit/pengawasan, dokumentasi, temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut dengan dukungan aplikasi komputer.
MATERI BIMTEK
Pengantar SPIP dan Audit
Pengelolaan Penugasan dan Surat Tugas
Pengelolaan Laporan Hasil Audit/Pengawasan
Pengelolaan Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengawasan
Monitoring hasil pengawasan internal dan eksternal
PKPT dan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Praktik Pengelolaan Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA)
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP.
Meningkatkan kapabilitas organisasi dan individu APIP.
Memperkuat pengelolaan dokumen hasil pengawasan.
Meningkatkan efektivitas monitoring temuan dan tindak lanjut.
Mendukung pengelolaan pengawasan yang tertib, efektif, dan akuntabel.
SASARAN PESERTA
Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, pejabat/staf pengawasan, serta perangkat daerah terkait.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan instalasi dan simulasi aplikasi pengelolaan pengawasan.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal kegiatan:
http://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
http://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA) diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pengawasan, pengelolaan penugasan, dokumentasi hasil audit/pengawasan, serta monitoring temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut secara tertib, efektif, akuntabel, dan sistematis.
Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta mengoptimalkan pengelolaan hasil pengawasan berbasis komputer untuk mendukung peningkatan kapabilitas APIP.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Tertib Mengawasi, Akurat Mendokumentasikan, Efektif Menindaklanjuti.
September 14, 2026 / Materi
Penguatan Manajemen Pendidikan Daerah, Tata Kelola Sekolah, Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perencanaan Pendidikan, Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan & Sarana Pendidikan Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, pengelola pendidikan, kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah serta satuan pendidikan, dengan berbagai tema yang dapat disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan sekolah, kondisi sarana prasarana dan permasalahan pendidikan di daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PENDIDIKAN & SARANA PENDIDIKAN 2027
1. Bimtek Manajemen Pendidikan Pemerintah Daerah
Membahas strategi pengelolaan pendidikan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga peningkatan mutu pendidikan.
2. Bimtek Tata Kelola Satuan Pendidikan
Membahas penguatan tata kelola sekolah/satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu.
3. Bimtek Manajemen Sekolah yang Efektif dan Akuntabel
Membahas strategi pengelolaan sekolah yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
4. Bimtek Perencanaan Pendidikan Daerah
Membahas penyusunan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi satuan pendidikan, data pendidikan dan prioritas pembangunan daerah.
5. Bimtek Perencanaan Berbasis Data untuk Satuan Pendidikan
Membahas pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menyusun program dan mengevaluasi hasil pendidikan.
6. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Satuan Pendidikan
Membahas teknik penyusunan rencana kerja sekolah/satuan pendidikan agar program yang direncanakan selaras dengan kebutuhan, target dan sumber daya yang tersedia.
7. Bimtek Pengelolaan Anggaran Satuan Pendidikan
Membahas perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pengendalian dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel.
8. Bimtek Pengelolaan Dana Pendidikan
Membahas pengelolaan berbagai sumber dana pendidikan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
9. Bimtek Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Membahas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, pengamanan dan evaluasi sarana prasarana pendidikan.
10. Bimtek Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekolah
Membahas teknik mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik, kondisi sekolah, standar layanan dan prioritas kebutuhan.
11. Bimtek Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Sekolah
Membahas pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan aset yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Bimtek Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarana Pendidikan
Membahas strategi pemeliharaan fasilitas sekolah agar sarana pendidikan tetap berfungsi secara optimal, aman dan memiliki umur manfaat yang lebih baik.
13. Bimtek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Membahas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan serta ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
14. Bimtek Pengelolaan Laboratorium Sekolah
Membahas tata kelola laboratorium, inventarisasi peralatan, pemeliharaan, keselamatan, pemanfaatan dan pengembangan laboratorium sebagai pendukung pembelajaran.
15. Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
Membahas pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, termasuk koleksi, pelayanan, administrasi, digitalisasi dan peningkatan minat baca.
16. Bimtek Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran
Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran, administrasi pendidikan, komunikasi dan pengelolaan informasi sekolah.
17. Bimtek Transformasi Digital Satuan Pendidikan
Membahas strategi transformasi digital dalam pengelolaan sekolah, mulai dari administrasi, data, pembelajaran, pelayanan hingga komunikasi dengan masyarakat.
18. Bimtek Pengembangan Kompetensi Guru
Membahas strategi peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional, pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
19. Bimtek Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan
Membahas peningkatan kompetensi tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, laboratorium dan tenaga kependidikan lainnya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
20. Bimtek Manajemen Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan
Membahas perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan kinerja guru serta tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian tujuan satuan pendidikan.
21. Bimtek Kepemimpinan Kepala Sekolah
Membahas penguatan kompetensi kepala sekolah dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengelolaan SDM, budaya sekolah, mutu pembelajaran dan hubungan dengan masyarakat.
22. Bimtek Supervisi Akademik dan Manajerial
Membahas strategi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kinerja guru dan pengelolaan satuan pendidikan.
23. Bimtek Peningkatan Mutu Pendidikan
Membahas strategi peningkatan mutu pendidikan melalui perencanaan berbasis data, penguatan pembelajaran, pengembangan SDM, sarana prasarana dan evaluasi kinerja.
24. Bimtek Evaluasi Program Pendidikan
Membahas teknik melakukan evaluasi program pendidikan berdasarkan indikator, target, capaian, efektivitas penggunaan sumber daya dan hasil yang diperoleh.
25. Bimtek Penguatan Budaya Sekolah
Membahas pembangunan lingkungan sekolah yang positif, aman, inklusif, disiplin dan mendukung perkembangan peserta didik.
26. Bimtek Pendidikan Inklusif
Membahas strategi penyelenggaraan pendidikan yang memberikan akses dan dukungan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam.
27. Bimtek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
Membahas upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman melalui pencegahan, identifikasi, penanganan dan tindak lanjut terhadap kekerasan di satuan pendidikan.
28. Bimtek Pengelolaan Data Pendidikan
Membahas pengumpulan, pemutakhiran, validasi, pengelolaan dan pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
29. Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan Sekolah Berbasis Teknologi dan Data
Membahas integrasi data dan teknologi dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.
30. Bimtek Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sarana Pendidikan Daerah
Membahas pendekatan terpadu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan tata kelola, SDM, pembelajaran, anggaran, sarana prasarana, data dan evaluasi.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Pendidikan & Sarana Pendidikan Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi aparatur bidang pendidikan.
Meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan daerah.
Memperkuat manajemen satuan pendidikan.
Meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan.
Mendorong perencanaan pendidikan berbasis data.
Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Memperkuat pengelolaan dana pendidikan.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana.
Meningkatkan kemampuan perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan.
Memperkuat inventarisasi dan pengelolaan aset sekolah.
Meningkatkan pemeliharaan sarana pendidikan.
Meningkatkan kualitas pengadaan fasilitas pendidikan.
Mengoptimalkan laboratorium dan perpustakaan sekolah.
Mendorong digitalisasi dan transformasi pendidikan.
Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Memperkuat manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah.
Memperkuat supervisi akademik dan manajerial.
Meningkatkan mutu pendidikan.
Meningkatkan efektivitas evaluasi program pendidikan.
Membangun budaya sekolah yang aman dan positif.
Mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Mencegah kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan.
Mendorong pengambilan keputusan pendidikan berbasis data dan teknologi.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kepala bidang pada Dinas Pendidikan
Kepala UPT pendidikan
Pengawas sekolah
Kepala sekolah
Wakil kepala sekolah
Guru
Tenaga kependidikan
Pengelola administrasi sekolah
Pengelola keuangan sekolah
Pengelola sarana dan prasarana
Pengelola perpustakaan
Pengelola laboratorium
Operator/data pendidikan
Pengelola program pendidikan
Pejabat/staf perencanaan pendidikan
Pejabat/staf keuangan pendidikan
Pejabat/staf aset pendidikan
Pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan
Aparatur dan pengelola pendidikan lainnya
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, konsep, strategi dan teknis pengelolaan pendidikan serta sarana pendidikan.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat mendiskusikan permasalahan sesuai kondisi daerah atau satuan pendidikan masing-masing.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh perencanaan pendidikan, pengelolaan anggaran, kebutuhan sarana prasarana, inventarisasi aset, pengelolaan data dan evaluasi program.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, sekolah atau satuan pendidikan dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen pendidikan dan pengelolaan sarana pendidikan serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
meningkatkan tata kelola pendidikan;
menyusun perencanaan pendidikan secara lebih efektif;
memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan;
mengelola anggaran pendidikan secara akuntabel;
mengelola sarana dan prasarana pendidikan;
menyusun kebutuhan fasilitas sekolah;
melakukan inventarisasi aset pendidikan;
meningkatkan pemeliharaan sarana;
mengoptimalkan laboratorium dan perpustakaan;
meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
meningkatkan manajemen kinerja;
memperkuat kepemimpinan kepala sekolah;
melaksanakan supervisi akademik dan manajerial;
meningkatkan mutu pendidikan;
melakukan evaluasi program;
membangun lingkungan sekolah yang aman dan positif;
mendukung pendidikan inklusif;
meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan;
serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman kebijakan, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pendidikan serta sarana prasarana pendidikan.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan.
Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan.
Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan.
Ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan.
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data pendidikan.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai pendidikan inklusif.
Ketentuan mengenai perlindungan peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan.
Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan.
Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan sarana pendidikan.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Pendidikan & Sarana Pendidikan, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kondisi sekolah, kebutuhan SDM, sarana prasarana dan permasalahan pendidikan yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Puskesmas, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Administrasi, Keuangan, SDM, Mutu, Akreditasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Rumah Sakit & Puskesmas Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur, tenaga pengelola dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan tata kelola organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan, mutu pelayanan, keselamatan pasien serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat disesuaikan dengan jenis fasilitas kesehatan, kebutuhan organisasi, bidang tugas serta permasalahan yang dihadapi.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK RUMAH SAKIT & PUSKESMAS 2027
1. Bimtek Tata Kelola Rumah Sakit
Membahas prinsip dan strategi tata kelola rumah sakit yang profesional, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Bimtek Manajemen Rumah Sakit
Membahas pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh meliputi manajemen organisasi, pelayanan, SDM, keuangan, sarana prasarana, mutu dan pengembangan layanan.
3. Bimtek Tata Kelola Puskesmas
Membahas penguatan tata kelola Puskesmas dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama.
4. Bimtek Manajemen Puskesmas
Membahas perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas.
5. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Rumah Sakit
Membahas penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit berdasarkan kebutuhan pelayanan, program kerja, sumber daya dan target kinerja.
6. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
Membahas penyusunan perencanaan program dan kebutuhan anggaran Puskesmas agar selaras dengan target pelayanan dan prioritas kesehatan daerah.
7. Bimtek Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit
Membahas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian dan pelaporan keuangan rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskesmas
Membahas pengelolaan penerimaan, belanja, kas, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas.
9. Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit
Membahas pencatatan transaksi, pengelolaan akun, penyusunan laporan keuangan dan pengendalian informasi keuangan rumah sakit.
10. Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Puskesmas
Membahas proses pencatatan, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Puskesmas secara tertib dan akuntabel.
11. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
Membahas pengelolaan sumber pendapatan rumah sakit, penerimaan layanan, pengendalian pendapatan dan strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan.
12. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Puskesmas
Membahas administrasi dan pengelolaan penerimaan Puskesmas serta penguatan pengendalian pendapatan pelayanan.
13. Bimtek Pengelolaan Klaim JKN Rumah Sakit
Membahas proses administrasi dan pengelolaan klaim JKN, kelengkapan dokumen, pengendalian proses klaim serta upaya mengurangi permasalahan dalam pengajuan dan penyelesaian klaim.
14. Bimtek Pengelolaan Klaim JKN Puskesmas
Membahas administrasi pelayanan dan pengelolaan klaim JKN pada Puskesmas serta penguatan ketepatan dan kelengkapan dokumen pendukung.
15. Bimtek Manajemen Piutang Rumah Sakit
Membahas identifikasi, pencatatan, pengendalian, penagihan dan penyelesaian piutang rumah sakit.
16. Bimtek Manajemen Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Membahas strategi peningkatan mutu pelayanan melalui indikator mutu, monitoring, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
17. Bimtek Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas
Membahas penerapan pengendalian mutu dalam pelayanan Puskesmas serta strategi meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
18. Bimtek Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Membahas penguatan sistem keselamatan pasien, identifikasi risiko, pelaporan insiden, analisis permasalahan dan perbaikan sistem pelayanan.
19. Bimtek Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Membahas strategi pencegahan dan pengendalian infeksi dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung lingkungan pelayanan yang aman.
20. Bimtek Akreditasi Rumah Sakit
Membahas persiapan, pelaksanaan, dokumentasi dan evaluasi pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Bimtek Persiapan Akreditasi Puskesmas
Membahas persiapan Puskesmas dalam memenuhi standar akreditasi, penataan dokumen, pelaksanaan pelayanan dan evaluasi kesiapan unit kerja.
22. Bimtek Pengelolaan Rekam Medis dan Rekam Medis Elektronik
Membahas tata kelola rekam medis, kelengkapan dokumentasi pelayanan, keamanan informasi dan penerapan rekam medis elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit
Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan, informasi pasien, pengelolaan data dan proses bisnis rumah sakit.
24. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Puskesmas
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi, pelayanan, pencatatan, pelaporan dan pengelolaan informasi Puskesmas.
25. Bimtek Manajemen SDM Rumah Sakit
Membahas perencanaan kebutuhan SDM, pembagian tugas, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja dan pengelolaan SDM rumah sakit.
26. Bimtek Manajemen SDM Puskesmas
Membahas pengelolaan tenaga Puskesmas berdasarkan kebutuhan pelayanan, kompetensi, pembagian tugas, kinerja dan pengembangan kapasitas.
27. Bimtek Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Membahas perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pengendalian persediaan dan evaluasi pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan.
28. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit dan Puskesmas
Membahas pengelolaan aset/BMD yang digunakan fasilitas kesehatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pencatatan, pemeliharaan, pengamanan hingga pengawasan.
29. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit dan Puskesmas
Membahas pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
30. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas
Membahas strategi terpadu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola, mutu, SDM, teknologi, sarana prasarana, kepuasan pengguna layanan dan evaluasi kinerja.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.
Memperkuat tata kelola Rumah Sakit dan Puskesmas.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Memperkuat administrasi dan pelaporan.
Meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan.
Memperkuat pengelolaan klaim JKN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan piutang.
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Memperkuat keselamatan pasien.
Meningkatkan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi.
Meningkatkan kesiapan akreditasi.
Memperkuat pengelolaan rekam medis dan rekam medis elektronik.
Mendorong digitalisasi pelayanan kesehatan.
Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM.
Meningkatkan efektivitas pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
Memperkuat pengelolaan aset.
Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa.
Mendorong pelayanan kesehatan yang profesional, efektif dan berorientasi pada masyarakat.
PESERTA BIMTEK
Program ini diperuntukkan bagi:
Direktur Rumah Sakit
Wakil Direktur Rumah Sakit
Kepala Bagian/Manajemen Rumah Sakit
Kepala Puskesmas
Kepala Tata Usaha Puskesmas
Pejabat keuangan Rumah Sakit/Puskesmas
Bendahara
Pengelola keuangan
Pengelola klaim JKN
Pengelola rekam medis
Pengelola mutu
Tim keselamatan pasien
Tim akreditasi
Pengelola SDM
Pengelola obat dan perbekalan kesehatan
Pengelola aset
Pengelola pengadaan
Pengelola pelayanan
Pengelola sistem informasi
Dinas Kesehatan
Inspektorat/APIP
Pejabat pemerintah daerah pembina fasilitas kesehatan
Aparatur dan tenaga pengelola lainnya yang terkait
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi, konsep dan teknis pengelolaan Rumah Sakit dan Puskesmas.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat mendiskusikan permasalahan sesuai kondisi Rumah Sakit, Puskesmas atau Dinas Kesehatan masing-masing.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, mutu, administrasi, rekam medis, klaim dan evaluasi kinerja.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan permasalahan fasilitas pelayanan kesehatan.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memperkuat tata kelola fasilitas kesehatan;
meningkatkan kualitas perencanaan;
mengelola keuangan secara lebih tertib;
meningkatkan pengelolaan pendapatan;
memperbaiki administrasi dan pelaporan;
meningkatkan pengelolaan klaim JKN;
mengendalikan piutang;
meningkatkan mutu pelayanan;
memperkuat keselamatan pasien;
meningkatkan kesiapan akreditasi;
mengelola rekam medis secara lebih baik;
mengembangkan digitalisasi pelayanan;
meningkatkan pengelolaan SDM;
mengoptimalkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
memperkuat pengelolaan aset;
meningkatkan kualitas pengadaan;
serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas.
Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai mutu dan keselamatan pasien.
Ketentuan mengenai rekam medis dan rekam medis elektronik.
Ketentuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa.
Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai digitalisasi pelayanan kesehatan.
Kebijakan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan Puskesmas.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, jenis layanan, bidang tugas dan permasalahan yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Tata Kelola BLUD, Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Belanja, Akuntansi, Pelaporan, Pengadaan, SDM, Pelayanan dan Peningkatan Kinerja BLUD
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami dan melaksanakan tata kelola BLUD secara profesional, fleksibel, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan BLUD, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik, jenis layanan, kondisi keuangan serta kebutuhan masing-masing BLUD.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK BLUD 2027
1. Bimtek Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Membahas konsep, prinsip, tata kelola dan mekanisme pengelolaan BLUD mulai dari aspek kelembagaan, perencanaan, keuangan, pelayanan hingga evaluasi kinerja.
2. Bimtek Tata Kelola BLUD
Membahas penerapan tata kelola BLUD yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
3. Bimtek Perencanaan Bisnis BLUD
Membahas penyusunan perencanaan bisnis BLUD dengan memperhatikan visi organisasi, kebutuhan pelayanan, kondisi keuangan, potensi pendapatan, risiko dan target kinerja.
4. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD
Membahas teknik penyusunan RBA BLUD agar selaras dengan rencana strategis, program pelayanan, kebutuhan anggaran dan target kinerja BLUD.
5. Bimtek Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BLUD
Membahas penyusunan Renstra BLUD sebagai pedoman pengembangan organisasi, pelayanan, keuangan dan pencapaian target kinerja dalam periode tertentu.
6. Bimtek Penganggaran BLUD
Membahas proses perencanaan dan penganggaran BLUD, termasuk penyusunan anggaran berbasis program, kegiatan, kebutuhan pelayanan dan target kinerja.
7. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD
Membahas pengelolaan keuangan BLUD mulai dari perencanaan, penerimaan, belanja, kas, akuntansi, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
8. Bimtek Pengelolaan Pendapatan BLUD
Membahas strategi pengelolaan pendapatan BLUD, sumber pendapatan, penerimaan jasa layanan, kerja sama dan optimalisasi potensi pendapatan sesuai ketentuan.
9. Bimtek Pengelolaan Belanja BLUD
Membahas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja BLUD serta strategi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
10. Bimtek Pengelolaan Kas dan Rekening BLUD
Membahas pengelolaan kas, penerimaan, pengeluaran, rekening dan likuiditas BLUD untuk mendukung kelancaran operasional pelayanan.
11. Bimtek Akuntansi BLUD
Membahas penerapan akuntansi pada BLUD, pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan dan belanja, aset, kewajiban serta penyusunan laporan keuangan.
12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
Membahas teknik penyusunan laporan keuangan BLUD secara sistematis, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja BLUD
Membahas penyusunan laporan kinerja berdasarkan indikator, target, realisasi dan capaian pelayanan serta kinerja keuangan BLUD.
14. Bimtek Rekonsiliasi Keuangan BLUD
Membahas rekonsiliasi data pendapatan, belanja, kas, aset, kewajiban dan transaksi lainnya untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan BLUD.
15. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa BLUD
Membahas pengelolaan pengadaan barang/jasa pada BLUD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
16. Bimtek Pengelolaan Utang dan Piutang BLUD
Membahas pengelolaan piutang pelayanan serta kewajiban/utang BLUD, termasuk pengendalian, penagihan, pembayaran dan manajemen risiko.
17. Bimtek Pengelolaan Aset pada BLUD
Membahas perencanaan, pemanfaatan, pencatatan, pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian aset yang digunakan dalam penyelenggaraan BLUD.
18. Bimtek Pengelolaan SDM dan Kepegawaian BLUD
Membahas pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung operasional BLUD, peningkatan kompetensi, produktivitas dan kualitas pelayanan.
19. Bimtek Manajemen Kinerja BLUD
Membahas penyusunan indikator kinerja, target, pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut peningkatan kinerja BLUD.
20. Bimtek Pengukuran Kinerja BLUD Berbasis Indikator
Membahas penyusunan dan penerapan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas pelayanan, keuangan, operasional dan pencapaian tujuan BLUD.
21. Bimtek Strategi Peningkatan Pendapatan BLUD
Membahas strategi mengoptimalkan pendapatan melalui peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan aset, kerja sama, pengembangan layanan dan pengelolaan potensi pendapatan.
22. Bimtek Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD
Membahas strategi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
23. Bimtek Manajemen Risiko BLUD
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, SDM, aset, pengadaan dan operasional BLUD.
24. Bimtek Sistem Pengendalian Internal BLUD
Membahas penguatan pengendalian internal untuk mencegah kesalahan, penyimpangan dan risiko dalam penyelenggaraan kegiatan BLUD.
25. Bimtek Persiapan Pemeriksaan dan Audit BLUD
Membahas persiapan dokumen, administrasi, data keuangan dan sistem pengendalian untuk meningkatkan kesiapan BLUD menghadapi pemeriksaan dan audit.
26. Bimtek Pencegahan dan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BLUD
Membahas strategi mengidentifikasi potensi permasalahan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat dan sistematis.
27. Bimtek Tarif Layanan BLUD
Membahas penyusunan, evaluasi dan pengelolaan tarif layanan dengan memperhatikan biaya layanan, kemampuan masyarakat, kualitas pelayanan dan ketentuan yang berlaku.
28. Bimtek Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Membahas strategi meningkatkan mutu pelayanan melalui standar pelayanan, evaluasi kepuasan masyarakat/pengguna layanan, inovasi dan perbaikan proses bisnis.
29. Bimtek Digitalisasi Pengelolaan BLUD
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, administrasi, data, pelaporan dan monitoring kinerja BLUD.
30. Bimtek BLUD Berbasis Kinerja dan Kemandirian Keuangan
Membahas strategi membangun BLUD yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan, produktivitas dan kemandirian operasional sesuai ketentuan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek BLUD Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan BLUD.
Memperkuat tata kelola BLUD.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Meningkatkan kemampuan penyusunan RBA.
Meningkatkan kualitas Renstra BLUD.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Mengoptimalkan pendapatan BLUD.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja.
Memperkuat pengelolaan kas dan rekening.
Meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan.
Memperkuat pengelolaan aset.
Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa.
Memperkuat pengelolaan piutang dan kewajiban.
Meningkatkan kompetensi SDM BLUD.
Memperkuat manajemen dan pengukuran kinerja.
Meningkatkan kualitas pelayanan.
Memperkuat sistem pengendalian internal.
Meningkatkan penerapan manajemen risiko.
Meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
Mendorong digitalisasi pengelolaan BLUD.
Meningkatkan kualitas tarif dan pendapatan layanan.
Mendorong inovasi pelayanan.
Memperkuat kemandirian dan keberlanjutan BLUD.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Pemimpin BLUD
Pejabat keuangan BLUD
Pejabat teknis BLUD
Pejabat/staf pengelola keuangan
Bendahara BLUD
Pejabat/staf akuntansi
Pengelola RBA
Tim penyusun Renstra
Tim penyusun RBA
Pengelola pendapatan
Pengelola belanja
Pengelola kas
Pengelola aset
Pengelola pengadaan barang/jasa
Pengelola SDM
Pengelola pelayanan
Pengelola kinerja
Pengelola manajemen risiko
SPI/Unit Pengawasan Internal
Inspektorat/APIP
Pejabat pemerintah daerah yang membina BLUD
Dinas/Badan terkait pembinaan BLUD
Aparatur lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan BLUD
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi, konsep dan teknis pengelolaan BLUD.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi BLUD dalam pengelolaan keuangan, pelayanan dan operasional.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan permasalahan sesuai kondisi BLUD masing-masing.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan RBA, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan pengukuran kinerja.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah, BLUD, RSUD, Puskesmas atau unit layanan lainnya dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan permasalahan BLUD.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan BLUD serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami prinsip pengelolaan BLUD;
memperkuat tata kelola organisasi;
menyusun perencanaan dan penganggaran;
menyusun RBA;
menyusun dan mengembangkan Renstra;
mengelola pendapatan dan belanja;
mengelola kas dan rekening;
menerapkan akuntansi BLUD;
menyusun laporan keuangan dan kinerja;
melakukan rekonsiliasi;
mengelola aset;
melaksanakan pengadaan secara sesuai ketentuan;
mengelola piutang dan kewajiban;
meningkatkan kualitas SDM;
mengukur dan meningkatkan kinerja;
mengelola risiko;
memperkuat pengendalian internal;
mempersiapkan pemeriksaan dan audit;
meningkatkan kualitas tarif dan pendapatan;
meningkatkan mutu pelayanan;
memanfaatkan teknologi digital;
serta memperkuat keberlanjutan dan kemandirian BLUD.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan BLUD.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
Ketentuan mengenai perencanaan dan penganggaran BLUD.
Ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.
Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan BLUD.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa BLUD.
Ketentuan mengenai pengelolaan aset daerah yang digunakan BLUD.
Ketentuan mengenai tarif layanan BLUD.
Ketentuan mengenai pengendalian internal dan pengawasan BLUD.
Ketentuan mengenai pelayanan publik.
Peraturan kepala daerah dan kebijakan teknis lainnya yang berkaitan dengan BLUD.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek BLUD, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan BLUD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, jenis layanan, kondisi keuangan, kebutuhan SDM dan permasalahan aktual yang dihadapi BLUD.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemungutan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, mengelola dan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam pengelolaan perpajakan daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PERPAJAKAN 2027
1. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas prinsip dan mekanisme pengelolaan pajak daerah mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, penagihan, pelaporan hingga pengawasan.
Pembahasan diarahkan pada peningkatan efektivitas, kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Bimtek Implementasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Membahas perkembangan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penerapannya dalam penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Bimtek Pemungutan Pajak Daerah
Membahas tata cara pemungutan pajak daerah, mekanisme pembayaran, penetapan kewajiban pajak, administrasi pemungutan dan pengawasan terhadap wajib pajak.
4. Bimtek Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Membahas strategi melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak untuk membangun basis data perpajakan yang lengkap, akurat dan mutakhir.
5. Bimtek Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah
Membahas proses penetapan kewajiban pajak, penerbitan dokumen perpajakan, penagihan serta strategi meningkatkan penyelesaian piutang pajak daerah.
6. Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah
Membahas prinsip, prosedur dan teknik pemeriksaan pajak daerah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta menguji kebenaran data dan kewajiban perpajakan.
7. Bimtek Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
Membahas strategi pengawasan terhadap wajib pajak berdasarkan data, profil wajib pajak, tingkat kepatuhan dan potensi penerimaan.
8. Bimtek Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
Membahas strategi meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, pemutakhiran data, pengawasan dan digitalisasi pemungutan.
9. Bimtek Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
Membahas identifikasi, pencatatan, pengendalian, penagihan dan penyelesaian piutang pajak daerah serta strategi meningkatkan kualitas pengelolaan piutang.
10. Bimtek Penatausahaan Pajak Daerah
Membahas tata cara pencatatan, dokumentasi, administrasi dan penatausahaan penerimaan pajak daerah agar data perpajakan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Bimtek Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah
Membahas proses rekonsiliasi antara data pemungutan, pembayaran, penerimaan kas, penatausahaan pendapatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
12. Bimtek Pelaporan Pajak Daerah
Membahas mekanisme penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data perpajakan serta penerimaan pajak daerah secara tertib dan akuntabel.
13. Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas pemanfaatan teknologi dalam pendataan, pendaftaran, pembayaran, pelaporan, monitoring dan pengawasan pajak daerah.
14. Bimtek Integrasi Data Perpajakan Daerah
Membahas strategi integrasi data perpajakan dengan berbagai sumber data pemerintah untuk meningkatkan akurasi informasi, pengawasan dan potensi penerimaan daerah.
15. Bimtek Pengelolaan Data Wajib Pajak Daerah
Membahas pembangunan dan pemutakhiran database wajib pajak, validasi data, klasifikasi wajib pajak dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan.
16. Bimtek Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
Membahas pendekatan administratif, edukasi, pelayanan, pengawasan dan penegakan ketentuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
17. Bimtek Manajemen Pajak Daerah Berbasis Data
Membahas pemanfaatan data untuk menentukan potensi pajak, memetakan wajib pajak, melakukan pengawasan dan menyusun strategi peningkatan penerimaan.
18. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Elektronik
Membahas penerapan sistem elektronik dalam proses administrasi dan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi.
19. Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah sebagai Sumber PAD
Membahas strategi meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
20. Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah
Membahas mekanisme pengelolaan retribusi daerah mulai dari pendataan objek dan subjek, penetapan, pemungutan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan.
21. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Membahas strategi pengelolaan PAD secara menyeluruh melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber PAD lainnya.
22. Bimtek Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Membahas strategi intensifikasi melalui peningkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan serta ekstensifikasi melalui perluasan basis dan penggalian potensi penerimaan yang sesuai ketentuan.
23. Bimtek Pencegahan Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah
Membahas identifikasi risiko dan titik rawan dalam proses pemungutan pajak serta strategi pengendalian untuk mencegah kehilangan potensi penerimaan daerah.
24. Bimtek Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Berbasis Risiko
Membahas pendekatan berbasis risiko dalam menentukan prioritas pemeriksaan dan pengawasan wajib pajak sehingga sumber daya pengawasan dapat digunakan secara lebih efektif.
25. Bimtek Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah
Membahas berbagai permasalahan perpajakan daerah yang umum terjadi serta strategi penyelesaian dari aspek administrasi, pelayanan, penagihan, pengawasan dan kepatuhan sesuai ketentuan.
26. Bimtek Manajemen Risiko Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk risiko administrasi, penerimaan, data dan kepatuhan.
27. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal
Membahas strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan pemerintah daerah.
28. Bimtek Strategi Pencegahan Temuan Pemeriksaan dalam Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas berbagai aspek administrasi dan pengelolaan pajak daerah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas dan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
29. Bimtek Pelayanan Perpajakan Daerah
Membahas peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan informasi, pemanfaatan teknologi dan peningkatan profesionalisme petugas.
30. Bimtek Transformasi Digital Perpajakan Daerah
Membahas strategi transformasi pengelolaan perpajakan daerah melalui digitalisasi proses bisnis, integrasi data, pembayaran elektronik, analitik data dan penguatan pengawasan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan perpajakan daerah.
Meningkatkan kompetensi pengelola pajak daerah.
Meningkatkan kualitas pendataan dan pendaftaran wajib pajak.
Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak daerah.
Meningkatkan efektivitas penagihan pajak.
Memperbaiki pengelolaan piutang pajak daerah.
Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pelaporan pajak.
Memperkuat rekonsiliasi penerimaan pajak.
Meningkatkan pemanfaatan data perpajakan.
Mendorong digitalisasi pengelolaan pajak daerah.
Meningkatkan integrasi data perpajakan.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Mengoptimalkan penerimaan pajak dan PAD.
Meningkatkan pengelolaan retribusi daerah.
Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Mencegah kebocoran dan kehilangan potensi pendapatan.
Memperkuat manajemen risiko perpajakan.
Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
Mendorong transformasi digital perpajakan daerah.
Mendukung peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Bapenda/Badan Pendapatan Daerah
Sekretaris Bapenda
Kepala bidang pendapatan
Pejabat/staf pengelola pajak daerah
Pejabat/staf pengelola retribusi daerah
Pengelola PAD
Pengelola pendataan wajib pajak
Pengelola penetapan pajak
Pengelola penagihan pajak
Pemeriksa pajak daerah
Pengelola database perpajakan
Pengelola sistem informasi pajak daerah
Pengelola pelayanan pajak
BPKAD/BKAD/BPKD
Inspektorat/APIP
Pejabat/staf keuangan daerah
Pejabat/staf terkait pendapatan daerah
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan pendapatan daerah
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi, konsep dan teknis pengelolaan perpajakan daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam pendataan, pemungutan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan permasalahan perpajakan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh pendataan, pengawasan, pemeriksaan, rekonsiliasi, analisis potensi dan optimalisasi pajak daerah.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan jenis pajak, kondisi PAD, kebutuhan organisasi dan permasalahan perpajakan daerah.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan perpajakan daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami kebijakan perpajakan daerah;
meningkatkan kualitas pendataan wajib pajak;
meningkatkan efektivitas pemungutan;
melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak;
memahami pemeriksaan pajak daerah;
meningkatkan efektivitas penagihan;
mengelola piutang pajak;
melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi penerimaan;
meningkatkan kualitas pelaporan;
memanfaatkan data perpajakan;
menerapkan digitalisasi pengelolaan pajak;
meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
mengoptimalkan PAD;
menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi;
mengidentifikasi risiko dan potensi kebocoran penerimaan;
meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan;
serta mendukung transformasi digital pengelolaan pajak daerah.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan pajak dan pendapatan daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pemungutan, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah.
Ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
Ketentuan mengenai digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perpajakan.
Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan dan pendapatan daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas, jenis pajak, kondisi PAD dan permasalahan perpajakan daerah yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Manajemen ASN, Pengembangan Kompetensi, Kinerja, Karier, Profesionalisme dan Transformasi SDM Aparatur Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN, SDM & Pengembangan Kompetensi Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia aparatur secara profesional, berbasis kinerja, kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta perkembangan kebijakan manajemen ASN.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK ASN, SDM & PENGEMBANGAN KOMPETENSI 2027
1. Bimtek Manajemen ASN Pemerintah Daerah
Membahas kebijakan dan penerapan manajemen ASN dalam lingkungan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan pegawai, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengembangan karier hingga pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN
Membahas strategi pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan organisasi, jabatan dan kesenjangan kompetensi.
Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah menyusun program pengembangan kompetensi yang lebih terarah, terukur dan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi.
3. Bimtek Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN
Membahas teknik mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan tugas jabatan, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja dan kesenjangan kompetensi pegawai.
4. Bimtek Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN
Membahas proses penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN mulai dari identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, metode pembelajaran, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pengembangan kompetensi.
5. Bimtek Manajemen Kinerja ASN
Membahas pengelolaan kinerja ASN mulai dari perencanaan kinerja, penetapan ekspektasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut peningkatan kinerja.
6. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
Membahas teknik penyusunan sasaran dan target kinerja pegawai yang selaras dengan sasaran kinerja organisasi serta tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
7. Bimtek Evaluasi Kinerja ASN
Membahas proses evaluasi kinerja pegawai, analisis capaian, identifikasi hambatan serta strategi tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
8. Bimtek Manajemen Talenta ASN
Membahas konsep dan penerapan manajemen talenta ASN untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan menempatkan pegawai berdasarkan potensi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi.
9. Bimtek Talent Mapping ASN
Membahas pemetaan potensi dan kompetensi pegawai sebagai dasar pengembangan karier, pengisian jabatan dan penyusunan strategi pengembangan SDM aparatur.
10. Bimtek Pengembangan Karier ASN
Membahas strategi pengembangan karier ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, pengalaman dan kebutuhan organisasi.
11. Bimtek Sistem Merit dalam Manajemen ASN
Membahas penerapan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN untuk memastikan pengelolaan pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi secara objektif.
12. Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Membahas teknik penyusunan dan pemanfaatan standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengelolaan SDM, pengembangan kompetensi dan pengembangan karier ASN.
13. Bimtek Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN
Membahas teknik penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai, penataan organisasi dan distribusi pekerjaan.
14. Bimtek Perencanaan Kebutuhan ASN
Membahas proses perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kebutuhan pelayanan dan arah kebijakan pemerintah daerah.
15. Bimtek Pengelolaan Jabatan Fungsional
Membahas pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, kinerja, karier dan pemenuhan persyaratan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bimtek Pengelolaan Jabatan Pelaksana
Membahas pengelolaan jabatan pelaksana dalam mendukung efektivitas organisasi, pembagian tugas, pengembangan kompetensi dan pencapaian kinerja perangkat daerah.
17. Bimtek Disiplin ASN
Membahas kewajiban dan larangan ASN, penerapan disiplin, penanganan pelanggaran serta strategi membangun budaya kerja aparatur yang profesional dan bertanggung jawab.
18. Bimtek Etika dan Perilaku ASN
Membahas nilai dasar, kode etik dan perilaku ASN serta penerapannya dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
19. Bimtek Profesionalisme ASN
Membahas penguatan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi, integritas, tanggung jawab, produktivitas dan orientasi pada hasil.
20. Bimtek Budaya Kerja ASN
Membahas strategi membangun budaya kerja yang positif, produktif, kolaboratif, adaptif dan berorientasi pada pelayanan serta pencapaian tujuan organisasi.
21. Bimtek Transformasi SDM Aparatur
Membahas strategi transformasi pengelolaan SDM aparatur dalam menghadapi perubahan organisasi, digitalisasi pemerintahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
22. Bimtek Digitalisasi Manajemen ASN
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data dan proses manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi dan kualitas layanan kepegawaian.
23. Bimtek Pengelolaan Data dan Administrasi Kepegawaian
Membahas pengelolaan data kepegawaian secara tertib, akurat dan terintegrasi serta peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada perangkat daerah.
24. Bimtek Coaching dan Mentoring bagi ASN
Membahas teknik coaching dan mentoring untuk membantu pegawai mengembangkan kompetensi, menyelesaikan permasalahan pekerjaan dan meningkatkan kinerja.
25. Bimtek Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi ASN
Membahas penguatan kemampuan kepemimpinan, pengembangan potensi pegawai, komunikasi, pengambilan keputusan dan pengelolaan tim dalam lingkungan pemerintahan.
26. Bimtek Pengembangan Kompetensi Berbasis Kinerja
Membahas hubungan antara kompetensi dan kinerja ASN serta strategi memastikan program pengembangan kompetensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi.
27. Bimtek Evaluasi Efektivitas Pelatihan ASN
Membahas teknik mengevaluasi program pelatihan mulai dari relevansi materi, proses pembelajaran, peningkatan kompetensi hingga dampak pelatihan terhadap kinerja pegawai dan organisasi.
28. Bimtek Manajemen Perubahan bagi ASN
Membahas kemampuan aparatur dalam menghadapi perubahan kebijakan, teknologi, organisasi dan pola kerja serta strategi membangun ASN yang adaptif terhadap perubahan.
29. Bimtek ASN Berorientasi Pelayanan Publik
Membahas penguatan kompetensi dan perilaku ASN agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
30. Bimtek ASN Adaptif di Era Digital dan AI
Membahas kesiapan ASN menghadapi perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI), termasuk peningkatan literasi digital, adaptasi pola kerja, pemanfaatan teknologi secara produktif dan penerapan AI secara bertanggung jawab dalam pekerjaan pemerintahan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek ASN, SDM & Pengembangan Kompetensi Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan manajemen ASN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM aparatur pemerintah daerah.
Meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi.
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi.
Memperkuat manajemen kinerja ASN.
Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi kinerja pegawai.
Memperkuat penerapan manajemen talenta.
Meningkatkan kualitas pemetaan potensi dan kompetensi ASN.
Memperkuat pengembangan karier berbasis kompetensi dan kinerja.
Meningkatkan penerapan sistem merit.
Meningkatkan kualitas standar kompetensi jabatan.
Meningkatkan kualitas Anjab dan ABK.
Memperkuat perencanaan kebutuhan ASN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Memperkuat disiplin, etika dan profesionalisme ASN.
Membangun budaya kerja yang produktif dan adaptif.
Mendorong transformasi pengelolaan SDM aparatur.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN.
Meningkatkan kemampuan coaching dan mentoring.
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan aparatur.
Mendorong pengembangan kompetensi yang berdampak terhadap kinerja.
Meningkatkan efektivitas program pelatihan ASN.
Meningkatkan kemampuan ASN menghadapi perubahan digital dan perkembangan AI.
Mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala BKD/BKPSDM/BKPSDA sesuai nomenklatur daerah
Sekretaris BKD/BKPSDM
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Pejabat pengelola kepegawaian
Pejabat pengelola SDM aparatur
Pejabat/staf bidang kepegawaian
Pejabat/staf pengembangan kompetensi
Pengelola manajemen kinerja ASN
Pengelola manajemen talenta
Pejabat fungsional
Pejabat pelaksana
Pengelola data kepegawaian
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pusat pengembangan kompetensi/pelatihan pemerintah daerah
Pejabat/staf yang menangani pengembangan SDM
ASN yang membutuhkan peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan perkembangan manajemen ASN serta pengembangan kompetensi.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam pengelolaan SDM dan manajemen ASN pada pemerintah daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi pengelolaan ASN pada masing-masing instansi.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh analisis kebutuhan kompetensi, manajemen kinerja, pemetaan talenta, Anjab/ABK, pengembangan karier serta penyusunan rencana pengembangan SDM.
Coaching dan Mentoring
Untuk tema tertentu, peserta dapat memperoleh pendekatan pembelajaran melalui praktik coaching, mentoring dan pengembangan potensi pegawai.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi, profil SDM, bidang tugas dan permasalahan manajemen ASN yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen ASN, SDM dan pengembangan kompetensi serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami kebijakan manajemen ASN;
meningkatkan kualitas pengelolaan SDM aparatur;
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;
menyusun program pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan;
meningkatkan pengelolaan kinerja ASN;
menyusun dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
memahami penerapan manajemen talenta;
melakukan pemetaan potensi dan kompetensi;
mengembangkan karier ASN secara objektif;
menerapkan prinsip sistem merit;
menyusun dan menggunakan standar kompetensi jabatan;
melakukan Anjab dan ABK;
menyusun perencanaan kebutuhan ASN;
meningkatkan pengelolaan jabatan fungsional dan pelaksana;
memperkuat disiplin, etika dan profesionalisme ASN;
membangun budaya kerja yang positif;
memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan SDM;
meningkatkan kemampuan coaching dan mentoring;
meningkatkan kemampuan kepemimpinan;
mengevaluasi efektivitas program pelatihan;
serta meningkatkan kesiapan ASN menghadapi transformasi digital dan perkembangan AI.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik, coaching dan pembahasan permasalahan aktual manajemen ASN serta pengembangan kompetensi aparatur.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
Ketentuan mengenai manajemen ASN.
Ketentuan mengenai pengembangan kompetensi ASN.
Ketentuan mengenai manajemen kinerja ASN.
Ketentuan mengenai sistem merit.
Ketentuan mengenai manajemen talenta ASN.
Ketentuan mengenai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Ketentuan mengenai disiplin ASN.
Ketentuan mengenai kode etik dan perilaku ASN.
Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan ASN.
Ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Ketentuan mengenai pengelolaan data dan administrasi kepegawaian.
Ketentuan mengenai transformasi digital pemerintahan dan pengembangan kompetensi aparatur.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pengembangan SDM aparatur.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek ASN, SDM & Pengembangan Kompetensi, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kondisi SDM, bidang tugas dan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Integritas ASN, Akuntabilitas, Perubahan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Reformasi Birokrasi & Zona Integritas Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, membangun budaya kerja yang berintegritas serta meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing instansi.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK REFORMASI BIROKRASI & ZONA INTEGRITAS 2027
1. Bimtek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Membahas konsep, kebijakan, strategi dan implementasi reformasi birokrasi dalam rangka membangun pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik
Membahas penerapan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan prioritas pemerintah serta menghasilkan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat.
3. Bimtek Evaluasi Reformasi Birokrasi
Membahas proses evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, identifikasi kelemahan, pengukuran kemajuan serta penyusunan strategi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Membahas teknik penyusunan dan pengembangan Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi agenda reformasi birokrasi.
5. Bimtek Agen Perubahan Pemerintah Daerah
Membahas peran dan strategi Agen Perubahan dalam mendorong perubahan pola pikir, budaya kerja, integritas dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
6. Bimtek Manajemen Perubahan dalam Reformasi Birokrasi
Membahas strategi mengelola perubahan organisasi, membangun komitmen pimpinan dan pegawai serta mengatasi berbagai hambatan dalam proses reformasi birokrasi.
7. Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Membahas strategi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembahasan mencakup pembangunan komitmen, perubahan manajemen, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Bimtek Persiapan Pembangunan Zona Integritas
Membahas langkah-langkah persiapan unit kerja sebelum melaksanakan pembangunan Zona Integritas, termasuk identifikasi kondisi awal, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja dan pemenuhan berbagai komponen pembangunan.
9. Bimtek Penguatan Integritas ASN
Membahas penguatan nilai integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun budaya kerja yang jujur, profesional, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
10. Bimtek Budaya Kerja ASN dalam Reformasi Birokrasi
Membahas strategi membangun budaya kerja yang produktif, profesional, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada hasil dalam mendukung reformasi birokrasi.
11. Bimtek Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam Reformasi Birokrasi
Membahas hubungan antara reformasi birokrasi dengan manajemen kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi.
12. Bimtek Penguatan Pengawasan dalam Pembangunan Zona Integritas
Membahas strategi memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembangunan unit kerja yang berintegritas.
13. Bimtek Manajemen Risiko dalam Reformasi Birokrasi
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
14. Bimtek Pencegahan Korupsi dalam Reformasi Birokrasi
Membahas strategi pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, integritas dan pengelolaan risiko.
15. Bimtek Penguatan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Membahas pemahaman mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan serta strategi pencegahan dan pengelolaannya dalam lingkungan pemerintah daerah.
16. Bimtek Penguatan Whistleblowing System Pemerintah Daerah
Membahas mekanisme penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan pelanggaran, perlindungan pelapor, proses tindak lanjut serta penguatan budaya pelaporan dalam organisasi.
17. Bimtek Penataan Tata Laksana Pemerintah Daerah
Membahas penataan proses kerja, prosedur, SOP, proses bisnis dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
18. Bimtek Penataan Organisasi dan Kelembagaan dalam Reformasi Birokrasi
Membahas strategi penataan organisasi agar struktur, tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pencapaian tujuan pemerintahan.
19. Bimtek Penguatan Manajemen SDM Aparatur
Membahas penguatan pengelolaan SDM aparatur melalui penataan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja dan pengembangan profesionalisme ASN.
20. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi
Membahas strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu hasil utama reformasi birokrasi.
Materi mencakup standar pelayanan, kepuasan masyarakat, pengaduan, inovasi dan perbaikan kualitas pelayanan.
21. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas
Membahas mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas untuk memastikan seluruh rencana aksi dan perubahan yang ditargetkan benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan.
22. Bimtek Penyusunan Eviden Zona Integritas
Membahas strategi pengumpulan, pengelolaan, dokumentasi dan penyajian eviden/dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas secara tertib, sistematis dan mudah ditelusuri.
23. Bimtek Strategi Pemenuhan Komponen Evaluasi Zona Integritas
Membahas strategi pemerintah daerah/unit kerja dalam mempersiapkan berbagai komponen evaluasi Zona Integritas serta melakukan identifikasi terhadap area yang masih perlu diperbaiki.
24. Bimtek Strategi Menuju WBK dan WBBM
Membahas strategi komprehensif bagi unit kerja yang ingin membangun dan mempertahankan predikat WBK/WBBM, dengan fokus pada perubahan nyata, integritas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan.
25. Bimtek Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja
Membahas bagaimana reformasi birokrasi diarahkan tidak hanya pada pemenuhan administrasi, tetapi menghasilkan perbaikan kinerja, efisiensi pemerintahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
26. Bimtek Reformasi Birokrasi Berbasis Digital
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung penyederhanaan proses kerja, peningkatan efisiensi, integrasi layanan, transparansi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
27. Bimtek Penguatan SPIP untuk Mendukung Reformasi Birokrasi
Membahas penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, terkendali dan akuntabel.
28. Bimtek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Membahas strategi memperkuat tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
29. Bimtek Pembangunan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Membahas strategi membangun budaya organisasi yang menolak korupsi dan mendorong perilaku aparatur yang berintegritas melalui edukasi, keteladanan, pengendalian dan pengawasan.
30. Bimtek Strategi Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
Membahas pendekatan terpadu untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat, melalui penguatan reformasi birokrasi, Zona Integritas dan budaya kerja aparatur.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Reformasi Birokrasi & Zona Integritas Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai reformasi birokrasi.
Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
Memperkuat manajemen perubahan organisasi.
Meningkatkan kualitas Road Map Reformasi Birokrasi.
Meningkatkan peran Agen Perubahan.
Memperkuat integritas dan budaya kerja ASN.
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.
Memperkuat sistem pengawasan pemerintah daerah.
Meningkatkan penerapan manajemen risiko.
Mencegah korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan.
Memperkuat Whistleblowing System.
Meningkatkan kualitas tata laksana dan proses bisnis.
Memperkuat kelembagaan dan manajemen SDM aparatur.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meningkatkan kesiapan pembangunan Zona Integritas.
Meningkatkan kemampuan penyusunan eviden Zona Integritas.
Meningkatkan kesiapan evaluasi WBK/WBBM.
Mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dan digital.
Memperkuat SPIP.
Membangun budaya anti korupsi.
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Sekretaris Daerah
Asisten Sekretariat Daerah
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Bagian Organisasi
Inspektorat/APIP
Tim Reformasi Birokrasi
Tim Zona Integritas
Tim pembangunan WBK/WBBM
Agen Perubahan
Pejabat/staf pengelola kinerja
Pejabat/staf kepegawaian
Pejabat/staf pelayanan publik
Pejabat/staf pengawasan
Pengelola SPIP
Pengelola manajemen risiko
Pengelola pengaduan
ASN yang terlibat dalam reformasi birokrasi
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan reformasi birokrasi dan Zona Integritas
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, konsep, strategi dan implementasi reformasi birokrasi serta Zona Integritas.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dan unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat mendiskusikan kondisi dan permasalahan reformasi birokrasi sesuai dengan kebutuhan instansi.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan rencana aksi, eviden, pemetaan risiko, penguatan pengawasan dan persiapan evaluasi Zona Integritas.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi dan kesiapan implementasi di unit kerja masing-masing.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi, kebutuhan dan target reformasi birokrasi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami arah dan strategi reformasi birokrasi;
menyusun dan mengimplementasikan rencana reformasi birokrasi;
memperkuat manajemen perubahan;
meningkatkan peran Agen Perubahan;
membangun budaya kerja berintegritas;
memperkuat akuntabilitas kinerja;
meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
mengelola risiko organisasi;
mencegah korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan;
memperkuat sistem pelaporan pelanggaran;
meningkatkan kualitas tata laksana;
memperkuat manajemen SDM aparatur;
meningkatkan kualitas pelayanan publik;
mempersiapkan pembangunan Zona Integritas;
menyusun dan mengelola eviden Zona Integritas;
mempersiapkan evaluasi WBK/WBBM;
serta membangun pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan melayani.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual reformasi birokrasi dan Zona Integritas.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reformasi birokrasi.
Kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi.
Ketentuan mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Ketentuan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Ketentuan mengenai manajemen risiko pemerintah.
Ketentuan mengenai pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur.
Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik.
Ketentuan mengenai manajemen ASN dan pengembangan kompetensi aparatur.
Ketentuan mengenai tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan Zona Integritas.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Reformasi Birokrasi & Zona Integritas, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, target reformasi birokrasi, kesiapan Zona Integritas serta permasalahan yang dihadapi instansi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Prima, Standar Pelayanan, Pengaduan, Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan perangkat daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PELAYANAN PUBLIK 2027
1. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Membahas prinsip, strategi dan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik agar pelayanan pemerintah daerah semakin efektif, mudah diakses, transparan, responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Bimtek Pelayanan Publik Prima
Membahas konsep dan penerapan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah.
Materi diarahkan pada peningkatan kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat, kecepatan pelayanan, ketepatan informasi, sikap pelayanan dan kepuasan pengguna layanan.
3. Bimtek Standar Pelayanan Publik
Membahas unsur, penyusunan, penerapan dan evaluasi standar pelayanan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan
Membahas teknik penyusunan standar pelayanan pada perangkat daerah/unit pelayanan dengan memperhatikan jenis layanan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana dan mekanisme pengaduan.
5. Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Membahas perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, analisis dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik.
Pembahasan diarahkan agar hasil survei dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan.
6. Bimtek Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Membahas mekanisme penerimaan, pencatatan, verifikasi, penanganan, penyelesaian dan dokumentasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
7. Bimtek Manajemen Pengaduan Pelayanan Publik
Membahas pengelolaan pengaduan secara sistematis mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut dan evaluasi.
Materi diarahkan untuk membangun sistem pengaduan yang responsif, transparan dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
8. Bimtek Inovasi Pelayanan Publik
Membahas strategi merancang, mengembangkan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
9. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Publik
Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses, kecepatan, kemudahan dan efektivitas pelayanan publik.
Pembahasan dapat mencakup digitalisasi proses layanan, integrasi sistem, layanan online dan evaluasi pengalaman pengguna.
10. Bimtek Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun pelayanan publik yang semakin mudah diakses, terintegrasi dan responsif.
Materi dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan teknologi masing-masing perangkat daerah.
11. Bimtek Etika Pelayanan Publik
Membahas nilai, etika dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Materi diarahkan pada penguatan sikap profesional, sopan, adil, transparan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
12. Bimtek Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Publik
Membahas teknik komunikasi antara aparatur dengan masyarakat, termasuk penyampaian informasi, mendengarkan kebutuhan pengguna layanan, menghadapi pertanyaan dan menangani situasi pelayanan yang sulit.
13. Bimtek Customer Service bagi ASN
Membahas keterampilan pelayanan dan komunikasi bagi ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Materi meliputi komunikasi, sikap pelayanan, menangani pertanyaan, menghadapi keluhan dan membangun pengalaman pelayanan yang positif.
14. Bimtek Membangun Budaya Pelayanan Prima
Membahas strategi membangun budaya organisasi yang menempatkan kualitas pelayanan sebagai bagian dari nilai dan perilaku kerja aparatur.
Pembahasan mencakup mindset pelayanan, kepemimpinan, budaya kerja, standar perilaku dan evaluasi kualitas pelayanan.
15. Bimtek Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
Membahas teknik melakukan evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan standar, indikator, capaian, pengaduan, hasil survei kepuasan dan kebutuhan masyarakat.
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Pelayanan Publik Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi pelayanan publik.
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.
Meningkatkan penerapan prinsip pelayanan prima.
Meningkatkan kemampuan menyusun dan menerapkan standar pelayanan.
Meningkatkan kemampuan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
Memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat.
Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan pelayanan.
Mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik.
Mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Meningkatkan kemampuan komunikasi aparatur dengan masyarakat.
Memperkuat etika dan profesionalisme aparatur.
Membangun budaya pelayanan prima pada perangkat daerah.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Meningkatkan evaluasi dan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Kepala unit pelayanan
Pejabat/staf pelayanan publik
Pejabat/staf front office
Pejabat/staf customer service
Pengelola pengaduan masyarakat
Pengelola inovasi pelayanan publik
Pengelola layanan digital
Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
Kecamatan dan kelurahan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Inspektorat/APIP
ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan praktik pelayanan publik.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan serta permasalahan pelayanan sesuai kondisi masing-masing instansi.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, komunikasi pelayanan dan evaluasi kepuasan masyarakat.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, jenis layanan dan permasalahan pelayanan yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelayanan publik serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami perkembangan kebijakan pelayanan publik;
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
menerapkan prinsip pelayanan prima;
menyusun dan menerapkan standar pelayanan;
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat;
mengelola pengaduan secara sistematis;
menangani keluhan dan permasalahan pelayanan;
mengembangkan inovasi pelayanan;
memanfaatkan teknologi dalam pelayanan;
meningkatkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat;
menerapkan etika pelayanan;
membangun budaya pelayanan prima;
melakukan evaluasi kualitas pelayanan;
serta menyusun langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual penyelenggaraan pelayanan publik.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Publik.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
Ketentuan mengenai standar pelayanan.
Ketentuan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat.
Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Kebijakan mengenai inovasi pelayanan publik.
Ketentuan mengenai digitalisasi dan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu.
Peraturan dan kebijakan kementerian/lembaga terkait pelayanan publik.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 15 tema Bimtek Pelayanan Publik, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, jenis pelayanan, bidang tugas dan permasalahan pelayanan publik yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kelembagaan, Administrasi Pemerintahan, Koordinasi, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PEMERINTAHAN & TATA KELOLA 2027
1. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Membahas prinsip, mekanisme dan strategi membangun tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, proses kerja, koordinasi, pengawasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Membahas prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan serta koordinasi antarperangkat daerah.
3. Bimtek Administrasi Pemerintahan Daerah
Membahas tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara tertib, efektif dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
4. Bimtek Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Membahas strategi penguatan kelembagaan perangkat daerah agar struktur organisasi, tugas, fungsi, kewenangan dan proses kerja dapat berjalan secara efektif.
5. Bimtek Analisis dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Membahas teknik melakukan analisis terhadap struktur, tugas, fungsi, beban kerja dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah serta strategi perbaikannya.
6. Bimtek Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Membahas strategi membangun koordinasi yang efektif antara kepala daerah, Sekretariat Daerah, perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan program pemerintahan.
7. Bimtek Pembagian Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Daerah
Membahas pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
8. Bimtek Penyusunan dan Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintahan
Membahas teknik penyusunan, penataan, penerapan dan evaluasi SOP untuk menciptakan proses kerja pemerintahan yang lebih standar, efektif dan terukur.
9. Bimtek Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Membahas teknik penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar penataan organisasi, kebutuhan pegawai dan pembagian tugas.
10. Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah
Membahas pemetaan proses bisnis organisasi untuk mengetahui hubungan antarproses, unit kerja dan output sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terintegrasi.
11. Bimtek Manajemen Pemerintahan Daerah
Membahas konsep dan strategi manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.
12. Bimtek Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Membahas penguatan kemampuan kepemimpinan pejabat pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, mengelola organisasi, membangun koordinasi dan mendorong pencapaian tujuan organisasi.
13. Bimtek Pengambilan Keputusan bagi Pejabat Pemerintah Daerah
Membahas teknik pengambilan keputusan yang sistematis, objektif dan berbasis data dengan mempertimbangkan risiko, ketentuan yang berlaku dan kepentingan pelayanan masyarakat.
14. Bimtek Manajemen Konflik dalam Pemerintahan Daerah
Membahas identifikasi sumber konflik, teknik komunikasi, negosiasi dan strategi penyelesaian konflik dalam lingkungan pemerintahan.
15. Bimtek Komunikasi Pemerintahan
Membahas strategi komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi, penyampaian informasi, hubungan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat.
16. Bimtek Pengelolaan Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah
Membahas pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif, tertib dan profesional, termasuk tata naskah, pengarsipan, pelayanan administrasi dan koordinasi pekerjaan.
17. Bimtek Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah
Membahas prinsip dan tata cara penyusunan, pengelolaan dan penggunaan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Bimtek Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintahan
Membahas pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan hingga penyusutan arsip.
19. Bimtek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Membahas mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta strategi meningkatkan kepatuhan, efektivitas program dan akuntabilitas perangkat daerah.
20. Bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Membahas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, keandalan pelaporan, pengamanan aset serta kepatuhan terhadap ketentuan.
21. Bimtek Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
Membahas proses identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
22. Bimtek Good Governance Pemerintah Daerah
Membahas penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan kepatuhan.
23. Bimtek Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Membahas strategi membangun pemerintahan yang bersih melalui penguatan integritas, pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan.
24. Bimtek Integritas dan Etika Pemerintahan
Membahas penguatan integritas dan etika aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
25. Bimtek Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Membahas identifikasi risiko korupsi serta strategi pencegahan melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, transparansi dan integritas aparatur.
26. Bimtek Pengelolaan Pengaduan Pemerintahan
Membahas mekanisme penerimaan, pencatatan, verifikasi, penanganan, penyelesaian dan pelaporan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
27. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Membahas mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mengetahui capaian, hambatan dan kebutuhan perbaikan.
28. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Membahas proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pengumpulan data, penyajian informasi kinerja serta pemenuhan ketentuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
29. Bimtek Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
Membahas pemahaman dan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta strategi meningkatkan kualitas capaian kinerja pemerintah daerah.
30. Bimtek Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Membahas strategi mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan dan penyelesaian permasalahan daerah.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan.
Memperkuat kelembagaan perangkat daerah.
Meningkatkan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.
Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.
Meningkatkan kemampuan penyusunan SOP dan proses bisnis.
Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan Anjab dan ABK.
Memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan.
Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.
Meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko.
Mendorong penerapan prinsip good governance.
Memperkuat integritas dan etika aparatur.
Mencegah potensi penyimpangan dan korupsi.
Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat.
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pemerintahan.
Meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Asisten Sekretariat Daerah
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Kepala Bagian
Camat
Lurah
Pejabat struktural dan fungsional
Pejabat/staf bidang pemerintahan
Bagian Organisasi
Bagian Pemerintahan
Inspektorat/APIP
Pengelola administrasi pemerintahan
Pengelola SOP dan proses bisnis
Pengelola pengaduan masyarakat
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan praktik tata kelola pemerintahan daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola organisasi.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan SOP, proses bisnis, Anjab/ABK, pengelolaan risiko, pengaduan dan evaluasi pemerintahan.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemerintahan dan tata kelola pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah;
memperkuat tata kelola organisasi;
meningkatkan efektivitas kelembagaan;
meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan;
menyusun SOP dan proses bisnis secara lebih baik;
memahami Anjab dan ABK;
meningkatkan kemampuan koordinasi dan kepemimpinan;
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan;
memperkuat pengawasan dan pengendalian internal;
menerapkan manajemen risiko;
memperkuat integritas dan etika pemerintahan;
meningkatkan pencegahan korupsi;
meningkatkan pengelolaan pengaduan;
meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi;
meningkatkan kualitas LPPD dan EPPD;
serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pemerintahan dan tata kelola pemerintah daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketentuan mengenai administrasi pemerintahan.
Ketentuan mengenai kelembagaan perangkat daerah.
Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Ketentuan mengenai manajemen risiko pemerintah.
Ketentuan mengenai tata naskah dinas.
Ketentuan mengenai pengelolaan arsip pemerintahan.
Ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Ketentuan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Ketentuan mengenai inovasi pemerintahan daerah.
Ketentuan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan pemerintahan serta tata kelola yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Tata Kelola SPBE, Digitalisasi Pemerintahan, Data, Keamanan Informasi dan Transformasi Digital Pelayanan Publik
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) SPBE & Transformasi Digital Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta transformasi digital pemerintahan berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK SPBE & TRANSFORMASI DIGITAL 2027
1. Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Membahas konsep, kebijakan, tata kelola dan strategi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembahasan diarahkan pada penguatan penerapan SPBE secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan pemerintahan.
2. Bimtek Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah
Membahas prinsip dan mekanisme tata kelola SPBE, kelembagaan, proses bisnis, layanan, teknologi informasi, data serta pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
Materi diarahkan pada penguatan koordinasi dan integrasi SPBE antarperangkat daerah.
3. Bimtek Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Membahas penyusunan dan penerapan arsitektur SPBE sebagai kerangka integrasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Pembahasan mencakup keterkaitan proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur serta keamanan SPBE.
4. Bimtek Evaluasi dan Pengukuran SPBE
Membahas pemahaman indikator, proses evaluasi dan pengukuran tingkat penerapan SPBE pemerintah daerah.
Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah mengidentifikasi kondisi penerapan SPBE, area yang perlu diperbaiki serta strategi peningkatan kinerja SPBE.
5. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Publik
Membahas strategi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, kecepatan dan efektivitas pelayanan publik.
Pembahasan dapat mencakup identifikasi kebutuhan layanan, digitalisasi proses layanan, integrasi layanan serta evaluasi kepuasan pengguna.
6. Bimtek Transformasi Digital Pemerintah Daerah
Membahas strategi transformasi digital secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Materi mencakup digitalisasi proses bisnis, perubahan budaya kerja, pemanfaatan teknologi, integrasi data, penguatan SDM digital dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan.
7. Bimtek Digital Mindset bagi ASN
Membahas perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan.
Materi diarahkan pada peningkatan kemampuan ASN dalam beradaptasi dengan teknologi, bekerja secara digital, memanfaatkan data dan menggunakan berbagai perangkat digital secara produktif.
8. Bimtek Strategi Implementasi Pemerintahan Digital
Membahas strategi membangun pemerintahan yang semakin terintegrasi, adaptif dan berbasis teknologi.
Pembahasan mencakup kesiapan organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, data, keamanan serta pengembangan layanan digital pemerintah daerah.
9. Bimtek Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.
Materi dapat mencakup digitalisasi dokumen, persuratan, disposisi, pengelolaan informasi, koordinasi internal dan proses administrasi perangkat daerah.
10. Bimtek Digitalisasi Arsip Pemerintah
Membahas strategi dan proses digitalisasi arsip pemerintah untuk meningkatkan kemudahan akses, keamanan, efisiensi penyimpanan dan pengelolaan dokumen pemerintahan.
Pembahasan dapat mencakup proses digitalisasi, klasifikasi dokumen, pengelolaan arsip digital serta tata kelola akses informasi.
11. Bimtek Digitalisasi Surat-Menyurat Pemerintahan
Membahas penerapan sistem digital dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, pencatatan, distribusi dan dokumentasi surat-menyurat pemerintahan.
Materi diarahkan untuk meningkatkan kecepatan, ketertiban dan efisiensi administrasi persuratan.
12. Bimtek Pengelolaan Data Pemerintah Daerah
Membahas prinsip, tata kelola dan strategi pengelolaan data pemerintah daerah agar data dapat tersedia secara akurat, konsisten, aman dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Bimtek Data Driven Decision Making bagi Pemerintah Daerah
Membahas pemanfaatan data sebagai dasar dalam melakukan analisis, menentukan prioritas, menyusun kebijakan dan mengambil keputusan pemerintah daerah.
Materi diarahkan untuk membangun budaya pengambilan keputusan yang lebih objektif, terukur dan berbasis data.
14. Bimtek Integrasi Data Pemerintah Daerah
Membahas strategi integrasi dan pertukaran data antarperangkat daerah untuk mengurangi duplikasi data serta meningkatkan kualitas informasi pemerintah.
Pembahasan dapat mencakup kebutuhan integrasi, standardisasi data, interoperabilitas, mekanisme pertukaran data dan tata kelola akses.
15. Bimtek Tata Kelola Data Pemerintah
Membahas prinsip dan strategi membangun tata kelola data yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Materi mencakup kualitas data, keamanan data, kepemilikan data, pengelolaan akses, standardisasi serta pemanfaatan data untuk kebutuhan organisasi.
16. Bimtek Keamanan Informasi Pemerintah
Membahas prinsip dan strategi pengamanan informasi dalam lingkungan pemerintah daerah, termasuk identifikasi risiko, pengamanan sistem dan data serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi ASN.
17. Bimtek Keamanan Siber bagi ASN
Membahas peningkatan kesadaran dan kemampuan ASN dalam menghadapi berbagai risiko keamanan siber dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Materi mencakup keamanan akun, perangkat, data, email, jaringan, penggunaan aplikasi serta pencegahan berbagai bentuk serangan siber.
18. Bimtek Perlindungan Data dalam Administrasi Pemerintahan
Membahas prinsip perlindungan data dalam proses administrasi dan pelayanan pemerintahan serta pentingnya pengelolaan data secara aman, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Bimtek Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pemerintah
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Materi diarahkan untuk membantu pemerintah daerah mengantisipasi risiko gangguan sistem, kehilangan data, keamanan informasi dan kegagalan layanan digital.
20. Bimtek Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Daerah
Membahas strategi merancang dan mengembangkan layanan digital pemerintah daerah yang mudah digunakan, terintegrasi, efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pembahasan mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, desain layanan, proses digitalisasi, integrasi sistem serta evaluasi kualitas layanan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek SPBE & Transformasi Digital Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi SPBE.
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik.
Memperkuat tata kelola SPBE pemerintah daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan arsitektur SPBE.
Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi evaluasi SPBE.
Mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan.
Meningkatkan kemampuan ASN dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Meningkatkan kualitas digitalisasi administrasi pemerintahan.
Mendorong digitalisasi arsip dan persuratan pemerintahan.
Memperkuat tata kelola dan kualitas data pemerintah daerah.
Mendorong pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.
Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas data pemerintah.
Meningkatkan kesadaran ASN terhadap keamanan informasi dan keamanan siber.
Memperkuat perlindungan data dalam administrasi pemerintahan.
Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko teknologi informasi.
Mendorong pengembangan layanan digital yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Pejabat/staf bidang teknologi informasi
Pengelola SPBE
Tim Koordinasi SPBE
Pengelola data pemerintah daerah
Pengelola sistem informasi
Pengelola aplikasi pemerintah
Pengelola keamanan informasi
Pengelola arsip dan dokumen
Bappeda
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Inspektorat/APIP
Pejabat/staf pelayanan publik
ASN yang terkait dengan transformasi digital pemerintahan
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan SPBE dan teknologi informasi
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan SPBE dan transformasi digital.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah dan perangkat daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penerapan SPBE, digitalisasi proses kerja, pengelolaan data, keamanan informasi dan pengembangan layanan digital.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, tingkat kesiapan digital dan permasalahan transformasi digital yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai SPBE dan transformasi digital pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami konsep dan kebijakan SPBE;
meningkatkan kualitas tata kelola SPBE;
memahami penerapan arsitektur SPBE;
mempersiapkan evaluasi dan pengukuran SPBE;
mengembangkan pola kerja digital;
meningkatkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi;
melakukan digitalisasi proses administrasi;
meningkatkan pengelolaan arsip dan persuratan digital;
mengelola data pemerintah secara lebih baik;
menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan;
memahami integrasi dan pertukaran data;
meningkatkan keamanan informasi;
meningkatkan kesadaran keamanan siber;
memahami prinsip perlindungan data;
mengelola risiko teknologi informasi;
serta mengembangkan layanan digital pemerintah daerah yang lebih efektif dan berorientasi kepada masyarakat.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual SPBE dan transformasi digital pemerintah daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kebijakan pemerintah mengenai transformasi digital pemerintahan.
Ketentuan mengenai arsitektur dan tata kelola SPBE.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah.
Ketentuan mengenai pengelolaan dan integrasi data pemerintah.
Ketentuan mengenai keamanan informasi dan keamanan siber.
Ketentuan mengenai perlindungan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan terkait digitalisasi pelayanan publik.
Ketentuan dan kebijakan kementerian/lembaga terkait SPBE dan transformasi digital.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan pemerintahan digital.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 20 tema Bimtek SPBE & Transformasi Digital Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas, tingkat kesiapan digital serta permasalahan transformasi digital yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Perencanaan Pembangunan, Penganggaran, Indikator Kinerja, SAKIP, Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan serta kinerja pemerintah daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan kinerja pemerintah daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KINERJA 2027
1. Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah
Membahas prinsip, tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan.
Pembahasan diarahkan pada penguatan perencanaan yang terintegrasi, terukur, realistis dan berorientasi pada hasil pembangunan.
2. Bimtek Penyusunan RPJPD
Membahas konsep, tahapan dan teknik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta keterkaitannya dengan arah pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah.
3. Bimtek Penyusunan RPJMD
Membahas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mulai dari perumusan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan hingga indikator kinerja.
4. Bimtek Penyusunan RKPD
Membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan, program perangkat daerah dan penganggaran.
5. Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Membahas teknik penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang selaras dengan RPJMD serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
6. Bimtek Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Membahas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan, indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.
7. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan OPD
Membahas teknik merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah agar sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah.
8. Bimtek Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Membahas keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dukungan anggaran serta target kinerja yang jelas.
9. Bimtek Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Membahas mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pemantauan capaian program, kegiatan, indikator dan target pembangunan.
10. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja
Membahas teknik penyusunan indikator kinerja yang jelas, relevan, terukur dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan pemerintah daerah.
11. Bimtek Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah
Membahas pengelolaan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan kinerja.
12. Bimtek Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Membahas teknik evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan target, indikator, realisasi, output dan outcome serta identifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja.
13. Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja
Membahas penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai instrumen untuk memperjelas komitmen pencapaian target kinerja antara pimpinan dan pejabat/organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
14. Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Membahas teknik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), termasuk penyajian capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kegagalan, efisiensi serta tindak lanjut peningkatan kinerja.
15. Bimtek Implementasi SAKIP
Membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi hingga tindak lanjut.
16. Bimtek Evaluasi SAKIP
Membahas proses evaluasi penerapan SAKIP serta identifikasi area yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.
17. Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja
Membahas teknik menyusun pohon kinerja untuk menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, hasil yang ingin dicapai, indikator serta kontribusi masing-masing unit kerja terhadap pencapaian kinerja organisasi.
18. Bimtek Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Membahas teknik penurunan dan penyelarasan kinerja dari tingkat pemerintah daerah hingga perangkat/unit kerja agar setiap tingkatan organisasi memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
19. Bimtek Pengukuran Kinerja OPD
Membahas mekanisme pengukuran kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan serta teknik menganalisis kesenjangan antara target dan realisasi.
20. Bimtek Perencanaan Berbasis Data
Membahas pemanfaatan data sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penetapan prioritas, penyusunan program dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Pendekatan diarahkan pada penguatan data-driven planning dan evidence-based decision making sehingga kebijakan dan program pemerintah daerah lebih tepat sasaran.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
Meningkatkan kualitas penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja.
Meningkatkan kualitas perumusan program, kegiatan dan indikator kinerja.
Memperkuat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
Meningkatkan kemampuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Meningkatkan kualitas indikator kinerja pemerintah daerah.
Memperkuat manajemen kinerja perangkat daerah.
Meningkatkan kemampuan penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP.
Memperkuat implementasi SAKIP.
Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP.
Meningkatkan kemampuan menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja.
Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja OPD.
Mendorong pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan.
Mendorong perencanaan yang lebih terintegrasi, terukur dan berorientasi hasil.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Bappeda/Bapperida
Sekretaris Bappeda/Bapperida
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Kepala bidang perencanaan
Pejabat/staf perencana
Tim penyusun RPJPD/RPJMD/RKPD
Tim penyusun Renstra dan Renja perangkat daerah
Pejabat/staf pengelola program dan kegiatan
Pejabat/staf pengelola kinerja
Tim SAKIP
Inspektorat/APIP
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pejabat/staf bidang keuangan dan penganggaran
Pejabat/staf bidang monitoring dan evaluasi
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan kinerja
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan teknis perencanaan pembangunan serta pengelolaan kinerja pemerintah daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan kinerja.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah dan perangkat daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan dokumen perencanaan, indikator kinerja, pohon kinerja, cascading, pengukuran kinerja dan evaluasi.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan perencanaan serta kinerja yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan;
meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah;
menyusun perencanaan yang lebih terintegrasi dengan penganggaran;
menyusun program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran;
menyusun indikator kinerja yang terukur;
melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
meningkatkan kualitas manajemen kinerja OPD;
menyusun Perjanjian Kinerja dan LKjIP;
menerapkan SAKIP secara lebih efektif;
menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja;
melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja;
memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan;
serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan perundang-undangan terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.
Ketentuan mengenai perencanaan pembangunan daerah.
Ketentuan mengenai RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Ketentuan mengenai perencanaan perangkat daerah.
Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Ketentuan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Ketentuan mengenai pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Ketentuan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP.
Ketentuan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 20 tema Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan perencanaan pembangunan serta kinerja yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
