Untuk Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penguatan Sistem Pengendalian Program, Evaluasi Capaian Kinerja, Pelaporan Realisasi Kegiatan, serta Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Modern dan Akuntabel

Monitoring OPD | Evaluasi Kinerja | Pelaporan Program | Akuntabilitas | SAKIP | SPBE | Realisasi Anggaran | Indikator Kinerja | RPJMD | RKPD | Pemerintahan Efektif

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan secara berkala, terukur, dan berorientasi hasil.

Monitoring dan evaluasi merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai target, tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pelaporan yang berkualitas menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan daerah, pengendalian anggaran, serta pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Namun dalam implementasinya, masih banyak OPD menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Monitoring kegiatan belum berbasis indikator kinerja
✔ Evaluasi program masih bersifat administratif
✔ Data realisasi fisik dan keuangan belum sinkron
✔ Pelaporan OPD terlambat dan kurang akurat
✔ Rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi untuk kebijakan
✔ Koordinasi antar bidang belum optimal
✔ Dokumen capaian kinerja belum tertib
✔ Nilai SAKIP daerah belum maksimal
✔ Pengawasan internal belum efektif
✔ Sistem digital monitoring belum terintegrasi

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif, strategi implementasi, praktik terbaik, serta solusi teknis dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan OPD sesuai kebijakan terbaru Tahun 2026.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PermenPANRB tentang SAKIP terbaru
• Permendagri tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
• Regulasi SIPD RI dan SPBE terbaru Tahun 2026

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Tahun 2026 fokus nasional pada penguatan akuntabilitas daerah
⚠ OPD dituntut bekerja berbasis target dan hasil nyata
⚠ Pelaporan realisasi kegiatan harus cepat dan akurat
⚠ Nilai SAKIP menjadi indikator utama reformasi birokrasi
⚠ Kepala daerah membutuhkan data monev untuk kebijakan cepat
⚠ Serapan anggaran harus selaras dengan capaian program
⚠ Pengawasan internal menuntut dokumen lengkap dan tertib
⚠ Digitalisasi monitoring menjadi kebutuhan mendesak

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Sistem monitoring kegiatan yang efektif
✔ Teknik evaluasi berbasis output dan outcome
✔ Strategi peningkatan kinerja OPD
✔ Format pelaporan cepat, tepat, dan akurat
✔ Peningkatan nilai SAKIP dan akuntabilitas
✔ Integrasi data fisik dan keuangan
✔ Pengendalian program prioritas daerah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam monitoring dan evaluasi program OPD

Mewujudkan pelaporan kegiatan yang akurat dan akuntabel

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah

Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan hasil

Memperkuat pengambilan keputusan berbasis data

Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan reformasi birokrasi

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026

• Arah kebijakan nasional penguatan kinerja daerah
• Posisi monev dalam siklus pembangunan
• Peran pimpinan OPD dalam pengendalian program

Output: Pemahaman strategis monev daerah

Modul 2 — Penyusunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

• Indikator output, outcome, benefit
• Target kinerja OPD
• Cascading kinerja perangkat daerah

Output: Indikator terukur dan relevan

Modul 3 — Teknik Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan

• Monitoring bulanan dan triwulan
• Sinkronisasi progres fisik & keuangan
• Early warning system keterlambatan kegiatan

Output: Monitoring tepat waktu

Modul 4 — Evaluasi Program dan Analisis Capaian

• Analisis gap target vs realisasi
• Identifikasi hambatan pelaksanaan
• Rekomendasi percepatan program

Output: Evaluasi berbasis solusi

Modul 5 — Pelaporan Program/Kegiatan OPD

• Format laporan bulanan/triwulan
• Laporan realisasi kegiatan
• Penyajian data naratif dan statistik

Output: Laporan profesional

Modul 6 — Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP

• Keterkaitan monev dengan SAKIP
• LKjIP dan evaluasi kinerja
• Strategi peningkatan nilai akuntabilitas

Output: Akuntabilitas meningkat

Modul 7 — Digitalisasi Monitoring dan Dashboard Kinerja

• Pemanfaatan SIPD RI
• Dashboard monitoring OPD
• Integrasi data elektronik

Output: Sistem monitoring modern

Modul 8 — Koordinasi dan Pengendalian Program Prioritas

• Rapat evaluasi efektif
• Sinkronisasi lintas bidang
• Pengendalian program strategis daerah

Output: Koordinasi kuat

Modul 9 — Studi Kasus Permasalahan OPD

• Kegiatan terlambat
• Serapan rendah
• Target tidak tercapai
• Solusi percepatan

Output: Solusi implementatif

Modul 10 — Workshop Praktik Implementasi

• Simulasi laporan OPD
• Simulasi evaluasi triwulan
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap pakai

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional Monitoring OPD
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.00 Modul 4
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5
10.00 – 11.30 Modul 6
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Softcopy regulasi terbaru
✔ Template laporan monitoring OPD
✔ Template evaluasi triwulan
✔ Template dashboard kinerja
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Sekretariat Daerah
• Bappeda
• BPKAD / BKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Bagian Program / Perencanaan
• Kecamatan / Kelurahan
• RSUD / BLUD
• BUMD
• Pejabat Perencana dan Evaluasi

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian PANRB
• Bappenas / Praktisi Perencanaan
• Auditor Pemerintah
• Akademisi
• Konsultan SAKIP
• Praktisi Tata Kelola Pemerintahan

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Melaksanakan monitoring program secara tepat waktu
✔ Mengevaluasi capaian kinerja secara objektif
✔ Menyusun laporan kegiatan profesional
✔ Mempercepat realisasi program dan anggaran
✔ Meningkatkan nilai SAKIP dan akuntabilitas daerah
✔ Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan modern

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan tata kelola pemerintahan berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Manajemen ASN Berbasis Kompetensi, Kinerja, Profesionalisme, serta Keterbukaan Informasi Publik yang Akuntabel dan Modern

Sistem Merit | ASN Profesional | Manajemen Talenta | Kinerja ASN | Reformasi Birokrasi | KIP | PPID | Informasi Publik | Pelayanan Publik | SPBE | Akuntabilitas Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, kompeten, dan berintegritas, pemerintah daerah wajib menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperkuat Tata Kelola Informasi Publik sesuai prinsip keterbukaan, transparansi, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi, intervensi politik, maupun praktik non-profesional.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik menjadi fondasi pemerintahan modern agar masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak instansi menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi
✔ Mutasi/promosi belum terukur dan objektif
✔ Belum optimalnya manajemen talenta ASN
✔ Nilai indeks Sistem Merit masih rendah
✔ PPID belum berjalan efektif
✔ Pelayanan permohonan informasi masih lambat
✔ Sengketa informasi publik meningkat
✔ Dokumentasi dan klasifikasi informasi belum tertib
✔ Kurangnya integrasi digitalisasi layanan informasi publik

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh, strategi implementasi, serta praktik terbaik dalam penerapan Sistem Merit dan Tata Kelola Informasi Publik sesuai regulasi terbaru Tahun 2026.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
• Peraturan KASN tentang Sistem Merit
• Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
• PermenPANRB tentang Reformasi Birokrasi
• Regulasi SPBE dan digitalisasi pemerintahan terbaru

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Penilaian Sistem Merit menjadi indikator nasional reformasi birokrasi
⚠ Masih banyak daerah belum optimal dalam promosi jabatan berbasis kompetensi
⚠ Perlunya ASN unggul dan adaptif menghadapi transformasi digital
⚠ Tingginya permintaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi
⚠ Sengketa informasi publik dapat merugikan citra pemerintah
⚠ PPID perlu diperkuat agar layanan informasi lebih profesional

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Strategi peningkatan indeks Sistem Merit
✔ Tata kelola mutasi/promosi berbasis objektivitas
✔ Sistem manajemen talenta ASN modern
✔ Penguatan kelembagaan PPID
✔ Tata cara pelayanan informasi publik cepat dan tepat
✔ Pencegahan sengketa informasi publik
✔ Integrasi digital layanan informasi pemerintah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi Sistem Merit

Mewujudkan manajemen ASN berbasis kompetensi dan kinerja

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

Mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Sistem Merit Tahun 2026

• Konsep dasar Sistem Merit
• Arah kebijakan nasional ASN
• Peran kepala daerah dan BKPSDM

Output: Pemahaman dasar Sistem Merit

Modul 2 — Penempatan ASN Berbasis Kompetensi

• Analisis jabatan dan beban kerja
• Kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural
• Penempatan tepat orang tepat jabatan

Output: Struktur ASN profesional

Modul 3 — Promosi, Mutasi dan Rotasi Objektif

• Mekanisme promosi jabatan terbuka
• Uji kompetensi dan rekam jejak
• Pencegahan conflict of interest

Output: Sistem promosi transparan

Modul 4 — Manajemen Talenta ASN

• Talent pool
• Succession planning
• Pengembangan karier ASN unggul

Output: Talent management modern

Modul 5 — Penilaian Kinerja ASN

• SKP terbaru
• Indikator kinerja individu
• Reward and punishment

Output: Sistem kinerja terukur

Modul 6 — Tata Kelola Informasi Publik

• Jenis informasi publik
• Informasi berkala, serta merta, setiap saat
• Informasi yang dikecualikan

Output: Klasifikasi informasi tertib

Modul 7 — Penguatan PPID dan Pelayanan Informasi

• Struktur PPID Utama dan Pembantu
• SOP layanan permohonan informasi
• Penyelesaian keberatan informasi

Output: PPID profesional

Modul 8 — Digitalisasi Layanan Informasi Publik

• Website keterbukaan informasi
• E-PPID
• Arsip digital dan dokumentasi

Output: Layanan publik modern

Modul 9 — Pencegahan Sengketa Informasi

• Sengketa yang sering terjadi
• Strategi mediasi dan penyelesaian
• Kepatuhan regulasi KIP

Output: Minim sengketa informasi

Modul 10 — Workshop Praktik Implementasi

• Simulasi indeks Sistem Merit
• Simulasi pelayanan permohonan informasi
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional Sistem Merit
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Promosi & Mutasi)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Manajemen Talenta)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Kinerja ASN)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Informasi Publik)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (PPID)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Softcopy regulasi terbaru
✔ Template SOP PPID
✔ Template Dokumen Sistem Merit
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BKPSDM / BKD
• Bagian Organisasi
• Diskominfo
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• PPID Utama / PPID Pembantu
• Camat / Lurah
• RSUD / BLUD
• BUMD terkait

🎤 NARASUMBER

• Kementerian PANRB
• BKN Republik Indonesia
• KASN / Praktisi ASN
• Komisi Informasi
• Kemendagri
• Akademisi
• Konsultan Reformasi Birokrasi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menerapkan Sistem Merit secara nyata dan terukur
✔ Menempatkan ASN berdasarkan kompetensi
✔ Meningkatkan kualitas promosi dan mutasi jabatan
✔ Mengelola talenta ASN masa depan
✔ Menyelenggarakan layanan informasi publik profesional
✔ Meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Mewujudkan Kepemimpinan Sekolah yang Profesional, Adaptif, Berintegritas, dan Berorientasi Mutu Pendidikan

Kepala Sekolah | Manajemen Sekolah | Administrasi Pendidikan | Supervisi Akademik | Kepemimpinan Pendidikan | Kurikulum | Tata Kelola Sekolah | Mutu Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran, manajer satuan pendidikan, penggerak budaya sekolah, serta penanggung jawab tata kelola administrasi sekolah yang efektif dan akuntabel.

Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola kegiatan operasional sekolah, tetapi juga harus mampu memimpin transformasi pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, membangun kolaborasi dengan guru dan masyarakat, serta memastikan administrasi sekolah berjalan tertib sesuai regulasi.

Sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional, penguatan kompetensi kepala sekolah menjadi faktor utama dalam peningkatan mutu sekolah, profesionalisme guru, serta capaian peserta didik.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Administrasi sekolah belum tertata optimal
✔ Kepala sekolah belum maksimal dalam kepemimpinan pembelajaran
✔ Supervisi akademik belum berjalan efektif
✔ Perencanaan program sekolah belum berbasis data
✔ Pengelolaan SDM guru dan tenaga kependidikan masih lemah
✔ Pemanfaatan digitalisasi administrasi sekolah belum optimal
✔ Akuntabilitas laporan dan dokumentasi sekolah masih rendah

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kepemimpinan kepala sekolah, tata kelola administrasi modern, serta strategi peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP tentang Standar Nasional Pendidikan
• Permendikbud terkait Kepala Sekolah dan Pengelolaan Sekolah
• Kebijakan Kurikulum Nasional dan transformasi pendidikan terbaru

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin perubahan
⚠ Tata kelola administrasi sekolah harus semakin akuntabel
⚠ Supervisi guru dan peningkatan mutu belajar perlu diperkuat
⚠ Sekolah harus adaptif terhadap digitalisasi
⚠ Banyak sekolah belum memiliki manajemen berbasis data
⚠ Perlunya peningkatan profesionalisme pimpinan sekolah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Penguatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah
✔ Sistem administrasi sekolah yang tertib dan modern
✔ Strategi supervisi akademik efektif
✔ Teknik penyusunan program sekolah berbasis mutu
✔ Model transformasi digital administrasi sekolah
✔ Template dokumen administrasi siap pakai

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah

Memperkuat tata kelola administrasi sekolah

Meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah

Mendorong kepemimpinan pembelajaran yang efektif

Mewujudkan sekolah yang profesional, transparan, dan berprestasi

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Peran Strategis Kepala Sekolah Tahun 2026

• Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran
• Kepala sekolah sebagai manajer sekolah
• Tantangan kepemimpinan pendidikan modern

Output: Pemahaman peran strategis kepala sekolah

Modul 2 — Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

• Perencanaan program sekolah
• Pengorganisasian sumber daya sekolah
• Pengambilan keputusan efektif

Output: Kompetensi manajerial meningkat

Modul 3 — Tata Kelola Administrasi Sekolah

• Administrasi umum sekolah
• Administrasi guru dan tenaga kependidikan
• Arsip dan dokumentasi sekolah

Output: Sistem administrasi tertib

Modul 4 — Supervisi Akademik dan Kinerja Guru

• Teknik supervisi pembelajaran
• Evaluasi kinerja guru
• Pendampingan peningkatan mutu mengajar

Output: Supervisi berjalan efektif

Modul 5 — Perencanaan Berbasis Data dan Mutu

• Analisis rapor pendidikan
• Penyusunan RKAS dan program sekolah
• Target peningkatan mutu sekolah

Output: Program sekolah berbasis data

Modul 6 — Kepemimpinan Karakter dan Budaya Sekolah

• Budaya kerja positif
• Disiplin dan integritas warga sekolah
• Sekolah ramah anak dan inklusif

Output: Budaya sekolah unggul

Modul 7 — Digitalisasi Administrasi Sekolah

• Pemanfaatan aplikasi sekolah
• Arsip digital dan surat menyurat elektronik
• Dashboard monitoring sekolah

Output: Administrasi digital modern

Modul 8 — Akuntabilitas dan Pelaporan Sekolah

• Laporan kegiatan sekolah
• Transparansi penggunaan anggaran
• Pertanggungjawaban program sekolah

Output: Laporan sekolah akuntabel

Modul 9 — Studi Kasus dan Best Practice

• Sekolah berprestasi nasional
• Inovasi kepala sekolah sukses
• Solusi atas kendala lapangan

Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Penyusunan rencana kerja sekolah
• Simulasi supervisi akademik
• Klinik konsultasi kepala sekolah

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Pendidikan dan Peran Kepala Sekolah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Administrasi Sekolah)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Supervisi Akademik)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Perencanaan Berbasis Data)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Budaya Sekolah)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (Digitalisasi Sekolah)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template administrasi sekolah
✔ Template supervisi akademik
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
• Wakil Kepala Sekolah
• Pengawas Sekolah
• Dinas Pendidikan
• Ketua Yayasan Pendidikan
• Tata Usaha Sekolah
• Koordinator Pendidikan Kecamatan
• Tenaga Kependidikan

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
• Praktisi Manajemen Pendidikan
• Pengawas Sekolah Senior
• Akademisi Pendidikan
• Konsultan Tata Kelola Sekolah

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan kepala sekolah mampu:

✔ Menjadi pemimpin sekolah yang profesional
✔ Mengelola administrasi sekolah secara modern
✔ Meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran
✔ Menyusun program sekolah berbasis data
✔ Membangun budaya sekolah unggul
✔ Mewujudkan mutu pendidikan berkelanjutan

Linkpemda siap menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas kepala sekolah dan penguatan tata kelola pendidikan Indonesia secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Tata Kelola Kas Daerah yang Efektif, Akuntabel, Tertib Administrasi, dan Sesuai Regulasi Terbaru

Kas Daerah | SP2D | UP/GU/TU | Bendahara Pengeluaran | Penatausahaan Keuangan | Pertanggungjawaban Bendahara | SIPD RI | Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan kas daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kas daerah merupakan pusat pengelolaan arus penerimaan dan pengeluaran daerah yang berperan strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan APBD, pembayaran kegiatan perangkat daerah, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses penerbitan SP2D, mekanisme UP/GU/TU, serta tertib administrasi dan pertanggungjawaban bendahara.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak daerah menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Keterlambatan penerbitan SP2D
✔ Kesalahan administrasi pengajuan GU/TU
✔ Penumpukan kas dan rendahnya cash flow planning
✔ Ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban bendahara
✔ Temuan audit terkait penatausahaan keuangan
✔ Pemahaman regulasi bendahara masih belum merata
✔ Kendala penggunaan SIPD RI dalam proses pembayaran

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh dan praktik terbaik mengenai tata kelola kas daerah, mekanisme pembayaran daerah, serta sistem pertanggungjawaban bendahara sesuai regulasi terbaru.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan terkait SIPD RI dan sistem keuangan daerah
• Ketentuan pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Masih banyak kesalahan administrasi bendahara
⚠ Keterlambatan pembayaran kegiatan OPD
⚠ Pengelolaan kas belum berbasis perencanaan cash flow
⚠ Tingginya temuan audit pertanggungjawaban belanja
⚠ Bendahara belum memahami update regulasi terbaru
⚠ Perlunya sinkronisasi sistem manual dengan SIPD RI

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif pengelolaan kas daerah
✔ Strategi percepatan penerbitan SP2D
✔ Tata cara UP/GU/TU yang benar
✔ Teknik penyusunan LPJ bendahara yang rapi
✔ Pencegahan temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat
✔ Template administrasi bendahara siap pakai

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah

Mewujudkan tata kelola kas daerah yang sehat dan efisien

Meningkatkan kualitas administrasi bendahara

Meminimalisir kesalahan pembayaran dan pertanggungjawaban

Mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntabilitas

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah Tahun 2026

• Prinsip pengelolaan kas daerah
• Peran BUD, PPKD, dan OPD
• Sinkronisasi kas dengan APBD

Output: Pemahaman dasar pengelolaan kas

Modul 2 — Manajemen Arus Kas dan Cash Flow Daerah

• Perencanaan kebutuhan kas daerah
• Proyeksi penerimaan dan pengeluaran
• Strategi menjaga likuiditas kas

Output: Sistem cash flow efektif

Modul 3 — Tata Cara Penerbitan SP2D

• Jenis-jenis SP2D
• Proses verifikasi SPM sampai SP2D
• Percepatan layanan pembayaran daerah

Output: Proses SP2D cepat dan tepat

Modul 4 — Mekanisme UP, GU, TU dan LS

• Pengajuan Uang Persediaan
• Ganti Uang Persediaan
• Tambahan Uang Persediaan
• Pembayaran Langsung

Output: Pemahaman sistem pembayaran lengkap

Modul 5 — Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

• Bendahara pengeluaran
• Bendahara penerimaan
• Wewenang dan tanggung jawab hukum

Output: Pemahaman peran bendahara

Modul 6 — Pertanggungjawaban Bendahara

• Penyusunan LPJ bendahara
• Rekonsiliasi buku kas umum
• Kelengkapan bukti transaksi

Output: LPJ bendahara siap audit

Modul 7 — Penatausahaan dalam SIPD RI

• Input transaksi bendahara
• Integrasi pembayaran dengan SIPD
• Solusi error umum SIPD RI

Output: Penguasaan teknis aplikasi

Modul 8 — Pencegahan Temuan Audit

• Temuan umum BPK terkait bendahara
• Kesalahan administrasi yang sering terjadi
• Langkah pencegahan dan mitigasi

Output: Minim temuan pemeriksaan

Modul 9 — Studi Kasus Lapangan

• Kasus keterlambatan GU/TU
• Kesalahan bukti belanja
• Solusi penatausahaan bendahara

Output: Pemahaman praktis lapangan

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi SP2D
• Penyusunan LPJ bendahara
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (SP2D)
14.30 – 16.00 Modul 4 (UP/GU/TU/LS)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Peran Bendahara)
10.00 – 11.30 Modul 6 (LPJ Bendahara)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template LPJ Bendahara
✔ Template Administrasi GU/TU/SP2D
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BPKPD
• Badan Keuangan Daerah
• Bendahara Pengeluaran OPD
• Bendahara Penerimaan
• PPK-SKPD
• PPTK
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat
• Seluruh OPD terkait

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
• Praktisi Pengelolaan Keuangan Daerah
• Auditor Pemerintah
• Akademisi
• Konsultan Keuangan Publik

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola kas daerah secara efektif dan sehat
✔ Mempercepat proses pembayaran SP2D
✔ Menjalankan mekanisme UP/GU/TU secara benar
✔ Menyusun LPJ bendahara yang tertib
✔ Mengurangi temuan audit keuangan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan Publik

SPBE | Digitalisasi Pemerintahan | Smart Government | Integrasi Sistem | Pelayanan Publik Digital | Tata Kelola TI | Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendorong transformasi digital pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

SPBE bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, serta pengelolaan data dan informasi secara digital.

Sejalan dengan kebijakan nasional dari Kementerian PAN-RB, implementasi SPBE menjadi indikator utama dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Rendahnya nilai indeks SPBE di banyak daerah
✔ Aplikasi antar OPD belum terintegrasi
✔ Duplikasi sistem dan pemborosan anggaran TI
✔ Keterbatasan SDM digital
✔ Belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik
✔ Lemahnya tata kelola dan keamanan informasi

Melalui implementasi SPBE yang terstruktur dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat:

✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
✔ Mengintegrasikan sistem dan data antar OPD
✔ Mengurangi biaya operasional dan duplikasi aplikasi
✔ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
✔ Mendorong terwujudnya smart government

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
• PermenPAN-RB terkait evaluasi SPBE
• Kebijakan transformasi digital nasional
• Arsitektur SPBE Nasional

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memahami implementasi SPBE secara utuh
⚠ Nilai indeks SPBE masih rendah
⚠ Sistem aplikasi belum terintegrasi
⚠ Pengelolaan data masih terfragmentasi
⚠ Layanan publik digital belum optimal
⚠ Tingginya risiko keamanan informasi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif SPBE
✔ Strategi peningkatan indeks SPBE
✔ Model integrasi sistem pemerintahan
✔ Template roadmap SPBE daerah
✔ Strategi digitalisasi layanan publik

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait implementasi SPBE

Mendorong transformasi digital pemerintahan daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

Mewujudkan integrasi sistem dan data antar OPD

Meningkatkan nilai indeks SPBE daerah

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional SPBE & Transformasi Digital

• Arah kebijakan SPBE nasional
• Reformasi birokrasi digital
• Peran SPBE dalam tata kelola pemerintahan

Output: Pemahaman kebijakan SPBE

Modul 2 — Arsitektur SPBE dan Tata Kelola TI

• Domain SPBE (kebijakan, tata kelola, layanan)
• Arsitektur SPBE nasional & daerah
• Tata kelola teknologi informasi

Output: Kerangka implementasi SPBE

Modul 3 — Integrasi Sistem dan Aplikasi Pemerintah Daerah

• Integrasi aplikasi antar OPD
• Interoperabilitas sistem
• Single data & single sign-on

Output: Sistem terintegrasi

Modul 4 — Digitalisasi Layanan Publik

• Transformasi layanan manual ke digital
• E-government & pelayanan berbasis elektronik
• Standar layanan publik digital

Output: Layanan publik digital

Modul 5 — Manajemen Data dan Informasi Pemerintah

• Satu data Indonesia
• Pengelolaan data sektoral
• Dashboard dan analitik data

Output: Data terkelola dengan baik

Modul 6 — Keamanan Informasi dan Siber Pemerintah

• Keamanan sistem informasi
• Perlindungan data pemerintah
• Manajemen risiko TI

Output: Sistem aman dan terlindungi

Modul 7 — Evaluasi Indeks SPBE

• Indikator penilaian SPBE
• Strategi peningkatan nilai SPBE
• Simulasi evaluasi

Output: Peningkatan nilai SPBE

Modul 8 — Roadmap dan Strategi Implementasi SPBE

• Penyusunan roadmap SPBE daerah
• Tahapan implementasi
• Monitoring dan evaluasi

Output: Roadmap SPBE siap pakai

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Studi kasus daerah sukses
• Evaluasi implementasi SPBE
• Solusi atas kendala lapangan

Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Penyusunan roadmap SPBE
• Simulasi integrasi sistem
• Klinik konsultasi OPD

Output: Dokumen implementasi siap digunakan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan SPBE
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Integrasi Sistem)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Digitalisasi Layanan)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Manajemen Data)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Keamanan Informasi)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (Evaluasi SPBE)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template roadmap SPBE
✔ Template evaluasi indeks SPBE
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Dinas Kominfo
• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Tim IT Pemerintah Daerah
• Pengelola Data & Sistem Informasi

🎤 NARASUMBER

• Kementerian PAN-RB
• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Bappenas
• Praktisi IT Pemerintahan
• Konsultan SPBE Nasional
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengimplementasikan SPBE secara terintegrasi
✔ Meningkatkan kualitas layanan publik digital
✔ Meningkatkan nilai indeks SPBE daerah
✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan modern
✔ Mendukung transformasi digital nasional

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

SIPD RI | KUA-PPAS | Penganggaran Daerah | Keuangan Daerah | SHS & ASB | Akuntabilitas APBD | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun dokumen penganggaran secara profesional, terukur, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus keuangan daerah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai turunan dari RKPD dan Renja OPD, RKA-SKPD harus mampu menerjemahkan perencanaan ke dalam struktur anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksinkronan antara RKPD, Renja OPD, dan RKA-SKPD
✔ Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Kesalahan dalam klasifikasi dan nomenklatur belanja
✔ Ketidaktepatan dalam penentuan SHS dan ASB
✔ Minimnya pemahaman teknis penggunaan SIPD RI
✔ Tingginya potensi temuan audit (APIP & BPK)

Sejalan dengan kebijakan nasional dan digitalisasi melalui SIPD RI, penyusunan anggaran daerah harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat:

✔ Menyusun anggaran yang terukur dan tepat sasaran
✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
✔ Memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Meningkatkan kualitas output dan outcome pembangunan
✔ Meminimalisir temuan audit dan kesalahan administrasi

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
• Ketentuan terkait SIPD RI

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami penyusunan RKA berbasis kinerja
⚠ Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah
⚠ Tingginya revisi anggaran dalam proses APBD
⚠ Kesalahan kodefikasi dan struktur belanja masih sering terjadi
⚠ Potensi temuan audit keuangan daerah masih tinggi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif penyusunan RKA-SKPD & APBD
✔ Kemampuan teknis penganggaran berbasis kinerja
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan APBD
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan & penganggaran
✔ Peningkatan akuntabilitas dan kualitas anggaran

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait penganggaran daerah Tahun 2027

Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan RKA-SKPD

Mewujudkan sinkronisasi RKPD, Renja OPD, dan APBD

Mengurangi kesalahan administrasi dan revisi anggaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

📘 MATERI BIMTEK 

Modul 1 — Kebijakan Penganggaran Daerah

• Arah kebijakan nasional 2027
• Prinsip penganggaran berbasis kinerja
• Peran APBD dalam pembangunan
Output: Pemahaman kebijakan penganggaran

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Siklus APBD
• Kewenangan dan peran OPD
Output: Pemahaman regulasi keuangan

Modul 3 — Penyusunan KUA–PPAS

• Tahapan KUA–PPAS
• Penentuan plafon anggaran
• Sinkronisasi prioritas daerah
Output: Dokumen KUA–PPAS yang tepat

Modul 4 — Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja

• Penyusunan program & kegiatan
• Indikator kinerja dan target
• Penyusunan anggaran berbasis output
Output: RKA-SKPD berkualitas

Modul 5 — Standar Harga Satuan & ASB

• Penyusunan SHS
• Analisis Standar Belanja
• Pengendalian kewajaran anggaran
Output: Anggaran realistis & efisien

Modul 6 — Klasifikasi & Nomenklatur Anggaran

• Kodefikasi akun belanja
• Struktur APBD terbaru
• Penyesuaian nomenklatur
Output: Anggaran sesuai standar

Modul 7 — Implementasi SIPD RI

• Input RKA di SIPD
• Integrasi data perencanaan & penganggaran
• Validasi dan finalisasi
Output: Penguasaan teknis SIPD

Modul 8 — Strategi Menghindari Temuan Audit

• Temuan audit yang sering terjadi
• Kesalahan fatal dalam penganggaran
• Sistem pengendalian internal
Output: Penganggaran aman audit

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Contoh kasus nyata daerah
• Evaluasi dokumen RKA
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi penyusunan RKA-SKPD
• Review dokumen peserta
• Penyempurnaan anggaran
Output: Hasil siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Penganggaran
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (KUA–PPAS)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKA-SKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (SHS & ASB)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Nomenklatur)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS & APBD
✔ Template SHS & ASB
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BKAD
• Bappeda / Bapperida
• Inspektorat Daerah
• Seluruh OPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Bendahara Pengeluaran
• Tim Penyusun RKA-SKPD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Keuangan
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menyusun RKA-SKPD secara tepat dan berbasis kinerja
✔ Mengoptimalkan kualitas APBD Tahun 2027
✔ Meminimalisir kesalahan dan temuan audit
✔ Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
✔ Mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Manajemen Risiko Hibah | Hibah Daerah | Pengelolaan Keuangan Daerah | SOPD | SPIP | Hibah Barang & Uang | Sarana Prasarana Olahraga | Akuntabilitas Hibah | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hibah daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola proses pengajuan hibah secara profesional dan berbasis risiko.

Hibah yang berasal dari pemerintah desa maupun organisasi masyarakat, baik dalam bentuk uang, barang, maupun sarana dan prasarana olahraga kepada SOPD, merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun demikian, pengelolaan hibah seringkali menghadapi berbagai potensi risiko, seperti:

✔ Ketidaksesuaian proposal dengan kebutuhan daerah
✔ Risiko penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran
✔ Lemahnya verifikasi dan evaluasi proposal hibah
✔ Kurangnya dokumentasi dan pertanggungjawaban
✔ Tidak optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana

Sejalan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan hibah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui pendekatan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat:

✔ Mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap pengajuan
✔ Menyusun strategi mitigasi yang tepat
✔ Meningkatkan kualitas seleksi penerima hibah
✔ Memastikan akuntabilitas penggunaan hibah
✔ Meminimalisir temuan audit (APIP & BPK)

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Kebijakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
• Peraturan terkait hibah daerah & barang milik daerah

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami manajemen risiko dalam hibah
⚠ Proses verifikasi hibah masih bersifat administratif, belum berbasis risiko
⚠ Potensi temuan audit pada pengelolaan hibah masih tinggi
⚠ Hibah sarana prasarana sering tidak optimal pemanfaatannya
⚠ Kurangnya standar dokumen dan evaluasi hibah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman manajemen risiko hibah secara komprehensif
✔ Kemampuan menyusun dan mengevaluasi proposal hibah
✔ Template dokumen hibah berbasis risiko
✔ Strategi mitigasi risiko pengelolaan hibah
✔ Peningkatan akuntabilitas dan transparansi hibah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait pengelolaan hibah berbasis risiko

Meningkatkan kemampuan teknis dalam proses pengajuan dan evaluasi hibah

Meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidaktepatan hibah

Meningkatkan kualitas pengelolaan hibah daerah

Mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Hibah Daerah

• Konsep hibah daerah
• Peran hibah dalam pembangunan
• Kebijakan nasional terkait hibah
Output: Pemahaman dasar hibah daerah

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Hibah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Mekanisme hibah barang & uang
• Ketentuan hibah dari desa & organisasi
Output: Pemahaman regulasi hibah

Modul 3 — Manajemen Risiko Hibah

• Identifikasi risiko hibah
• Analisis dan pemetaan risiko
• Penyusunan mitigasi risiko
Output: Kemampuan analisis risiko hibah

Modul 4 — Mekanisme Pengajuan Hibah

• Penyusunan proposal hibah
• Persyaratan administrasi
• Standar kelayakan hibah
Output: Proposal hibah yang berkualitas

Modul 5 — Verifikasi & Evaluasi Hibah

• Teknik evaluasi proposal
• Uji kelayakan hibah
• Penilaian berbasis risiko
Output: Kemampuan evaluasi hibah

Modul 6 — Hibah Sarana & Prasarana Olahraga

• Pengelolaan hibah fasilitas olahraga
• Standar pemanfaatan dan pengawasan
• Risiko dalam hibah fisik
Output: Pengelolaan hibah sarpras optimal

Modul 7 — Monitoring & Pelaporan Hibah

• Sistem monitoring hibah
• Penyusunan laporan
• Pertanggungjawaban hibah
Output: Laporan hibah akuntabel

Modul 8 — Studi Kasus & Best Practice

• Kasus nyata di daerah
• Temuan audit hibah
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi penilaian proposal hibah
• Penyusunan peta risiko
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Hibah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Manajemen Risiko)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Pengajuan Hibah)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Evaluasi Hibah)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sarpras Olahraga)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template dokumen hibah & manajemen risiko
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat Daerah
• Dinas Pemuda dan Olahraga
• Bagian Kesra
• Seluruh OPD terkait
• Pemerintah Desa/Kelurahan

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola hibah secara profesional dan berbasis risiko
✔ Meminimalisir potensi penyimpangan dan temuan audit
✔ Meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah
✔ Mewujudkan tata kelola hibah yang transparan dan akuntabel

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan hibah daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Reviu Perencanaan Daerah | RKPD 2027 | RPJMD | APBD | Sinkronisasi Perencanaan | SIPD-RI | Kinerja Daerah | Penganggaran Berbasis Kinerja | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berorientasi hasil, pemerintah terus mendorong penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Perencanaan dan Penganggaran Daerah, pemerintah daerah diwajibkan melakukan reviu secara menyeluruh terhadap RPJMD, RKPD, dan APBD guna memastikan konsistensi, sinkronisasi, serta keselarasan dengan kebijakan nasional.

Reviu ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa:

✔ Perencanaan daerah selaras dengan RKP Nasional
✔ Program dan kegiatan berbasis kinerja (performance based)
✔ Indikator kinerja terukur dan realistis
✔ Penganggaran daerah efektif, efisien, dan akuntabel
✔ Tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran

Tahun 2026–2027 menjadi fase krusial dalam siklus perencanaan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mampu mengakomodasi prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak perangkat daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan APBD belum optimal
✔ Program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Indikator kinerja belum terukur secara tepat
✔ Tingginya revisi dalam proses penganggaran
✔ Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas dokumen perencanaan, memperlambat pelaksanaan program, serta berdampak pada rendahnya capaian kinerja pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi terbaru guna meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam melakukan reviu perencanaan dan penganggaran secara tepat dan terintegrasi.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Kementerian Dalam Negeri — Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
• Kementerian Dalam Negeri — Permendagri Nomor 3 Tahun 2026
• Peraturan terkait lainnya

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami mekanisme reviu dokumen secara menyeluruh
⚠ Perubahan regulasi terbaru menuntut penyesuaian sistem perencanaan
⚠ Ketidaksinkronan perencanaan–penganggaran masih sering terjadi
⚠ Tingginya koreksi dalam pembahasan APBD
⚠ Reviu menjadi bagian penting dalam pengawasan (APIP & BPK)

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman Permendagri 3 Tahun 2026 secara komprehensif
✔ Kemampuan melakukan reviu RPJMD, RKPD, dan APBD
✔ Template reviu dokumen perencanaan
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Peningkatan kualitas dokumen daerah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait kebijakan reviu perencanaan daerah

Meningkatkan kemampuan teknis dalam reviu RPJMD, RKPD, dan APBD

Meminimalisir ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran

Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan Daerah

• Arah kebijakan pembangunan nasional 2027
• Hubungan RKP, RPJMD, dan RKPD
• Reformasi perencanaan daerah
Output: Pemahaman kebijakan perencanaan nasional

Modul 2 — Regulasi Reviu Perencanaan

• Permendagri 3 Tahun 2026
• Permendagri 86 Tahun 2017
• Kebijakan terbaru perencanaan & penganggaran
Output: Pemahaman regulasi reviu

Modul 3 — Reviu RPJMD

• Struktur RPJMD
• Konsistensi visi–misi kepala daerah
• Evaluasi indikator kinerja
Output: Kemampuan reviu RPJMD

Modul 4 — Reviu RKPD

• Penyusunan RKPD 2027
• Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD
• Penetapan prioritas program
Output: Kemampuan reviu RKPD

Modul 5 — Reviu APBD

• Keterkaitan RKPD dan APBD
• Struktur belanja daerah
• Evaluasi kewajaran anggaran
Output: Pemahaman reviu APBD

Modul 6 — Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran

• Integrasi RPJMD – RKPD – APBD
• Konsistensi program & kegiatan
• Strategi mengurangi revisi anggaran
Output: Sinkronisasi dokumen daerah

Modul 7 — Perencanaan Berbasis Kinerja

• Performance based budgeting
• Penyusunan indikator output & outcome
• Target kinerja SMART
Output: Perencanaan berbasis kinerja

Modul 8 — Studi Kasus & Permasalahan

• Kasus nyata di daerah
• Kesalahan umum perencanaan
Output: Solusi implementatif

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi reviu RKPD
• Penyusunan indikator kinerja
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (RPJMD)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (APBD)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sinkronisasi)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template reviu dokumen
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Pejabat Perencana
• Tim penyusun RPJMD, RKPD, APBD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Akademisi & praktisi perencanaan daerah
• Auditor BPK / APIP

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Melakukan reviu perencanaan dan penganggaran secara tepat
✔ Mewujudkan sinkronisasi dokumen pembangunan daerah
✔ Meningkatkan kualitas kinerja pembangunan
✔ Menghindari koreksi dan temuan audit

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

PPh ASN | Pajak Progresif | PPh 21 | Reformasi Perpajakan | Keuangan Daerah | Tata Kelola ASN | Administrasi Perpajakan | Kepatuhan Pajak

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, pemerintah terus melakukan reformasi sistem perpajakan melalui penerapan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih berkeadilan dan proporsional, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi turunannya, ASN memiliki peran strategis sebagai wajib pajak sekaligus pelaksana administrasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) menjadi sangat penting.

Tahun 2026, berbagai penyesuaian kebijakan PPh, termasuk penguatan sistem tarif progresif dan penyempurnaan regulasi teknis, menuntut peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam:

✔ Perhitungan PPh 21 berbasis tarif progresif
✔ Pemotongan dan penyetoran pajak ASN
✔ Pelaporan pajak melalui sistem elektronik
✔ Pemahaman regulasi terbaru (UU, PP, PMK)
✔ Pencegahan kesalahan administrasi perpajakan

Kondisi ini menjadi tantangan bagi sebagian besar perangkat daerah, terutama dalam memastikan kesesuaian implementasi perpajakan dengan ketentuan terbaru serta menghindari risiko kesalahan administrasi dan temuan audit.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas ASN dalam pengelolaan Pajak Penghasilan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi nasional.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (terakhir UU No. 6 Tahun 2023)
• UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
• PP No. 58 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21
• PMK No. 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 (berlaku 2026)
• Ketentuan perpajakan lainnya yang relevan

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami teknis PPh 21 secara detail
⚠ Perubahan regulasi terbaru memerlukan penyesuaian sistem administrasi
⚠ Risiko kesalahan pemotongan & pelaporan pajak masih tinggi
⚠ PPh ASN menjadi objek audit (BPK/APIP)
⚠ Diperlukan keseragaman implementasi di seluruh daerah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman regulasi perpajakan terbaru
✔ Kemampuan teknis pengelolaan PPh ASN
✔ Template & simulasi perhitungan
✔ Peningkatan kepatuhan pajak instansi

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait kebijakan PPh terbaru

Meningkatkan kemampuan teknis dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak

Meminimalisir kesalahan administrasi perpajakan di SKPD

Menyelaraskan implementasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah

Mendukung peningkatan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak ASN

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Terbaru Pajak Penghasilan ASN

• Reformasi perpajakan nasional
• UU HPP & arah kebijakan pajak
• Perubahan regulasi terbaru
Output: Pemahaman kebijakan PPh ASN 2026

Modul 2 — Regulasi PPh 21 ASN

• PP 58/2023
• PMK terbaru 2025–2026
• Ketentuan tarif progresif
Output: Pemahaman regulasi teknis PPh ASN

Modul 3 — Mekanisme Perhitungan PPh 21

• Tarif progresif PPh
• Perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan
• Simulasi perhitungan pajak ASN
Output: Kemampuan menghitung PPh ASN secara benar

Modul 4 — Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

• Mekanisme pemotongan pajak
• e-Bupot & e-SPT
• Pelaporan pajak ASN
Output: Penguasaan administrasi perpajakan

Modul 5 — Studi Kasus & Permasalahan Daerah

• Kasus nyata di OPD
• Kesalahan umum dalam pengelolaan pajak
Output: Solusi praktis implementasi

Modul 6 — Workshop Praktik

• Simulasi perhitungan pajak
• Penyusunan laporan pajak
• Review hasil peserta
Output: Dokumen & hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Pengarahan Kebijakan Perpajakan
10.30 – 12.00 Modul 1: Kebijakan PPh ASN
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 2: Regulasi PPh 21
14.30 – 16.00 Modul 3: Perhitungan PPh
16.00 – 16.30 Diskusi & Tanya Jawab

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 4: Administrasi PPh
10.00 – 11.30 Modul 5: Studi Kasus
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 6: Workshop Praktik
14.30 – 16.00 Evaluasi & Review
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template perhitungan pajak
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break

💳 PEMBAYARAN

1. On the spot saat registrasi

2. Transfer ke:
   Bank BRI — 0424-01-000925-30-7
   A.n.: LINKPEMDA

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / Badan Keuangan Daerah
• BKD / BKPSDM
• Bappeda
• Seluruh OPD
• Bendahara Pengeluaran
• Pengelola Keuangan & Pajak
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Keuangan (DJP)
• Kemendagri
• Bappenas
• Akademisi & praktisi perpajakan
• Auditor BPK/APIP

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola PPh ASN secara tepat & sesuai regulasi
✔ Meningkatkan kepatuhan perpajakan
✔ Menghindari kesalahan administrasi & temuan audit
✔ Mendukung optimalisasi penerimaan negara

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola keuangan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

LKPJ | LPPD | Evaluasi Kinerja Daerah | Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2026 | Pelaporan Kinerja | Tata Kelola Pemerintahan | Akuntabilitas Daerah

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah tahun 2026 menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun LKPJ Kepala Daerah dan LPPD secara akurat, komprehensif, terukur, dan sesuai regulasi terbaru. Dokumen LKPJ dan LPPD tidak lagi sebatas laporan administratif, namun menjadi instrumen strategis evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh pemerintah pusat.

Tahun 2026, pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) terbaru, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam:

✔ Penyusunan data kinerja
✔ Analisis capaian program
✔ Verifikasi & validasi data
✔ Integrasi indikator dengan kebijakan nasional

Kondisi ini menjadi tantangan bagi sebagian besar perangkat daerah, terutama dalam penyesuaian metodologi penyusunan LKPJ dan LPPD serta pemutakhiran IKK berdasarkan pedoman terbaru Kemendagri.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis komprehensif agar aparatur daerah mampu menyusun LKPJ–LPPD secara benar, sistematis, dan sesuai standar evaluasi nasional 2026.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi nasional terbaru:

• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEPPD)
• Permendagri 18/2020 tentang Pelaksanaan PP 13/2019
• Permendagri 10/2023 tentang Pedoman Penyusunan LKPJ
• Permendagri 134/2023 tentang Penyusunan LPPD
• Kebijakan IKK 2026 terbaru Kemendagri

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memahami metode penyusunan LKPJ & LPPD terbaru
⚠ Perubahan IKK 2026 memerlukan penyesuaian indikator & metode pengumpulan data
⚠ Kualitas pelaporan kinerja menjadi dasar pembinaan pusat
⚠ Kesalahan penyusunan → nilai evaluasi rendah & rekomendasi perbaikan berulang
⚠ Perlu keselarasan antara perencanaan, pelaporan kinerja, dan kebijakan pusat

Dengan bimtek ini, Pemda akan memperoleh:

✔ Pemahaman teknis regulasi terbaru
✔ Kemampuan menyusun LKPJ+LPPD yang baik & siap evaluasi
✔ Template siap pakai
✔ Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang penyusunan LKPJ & LPPD berbasis regulasi terbaru

2. Meningkatkan akurasi pelaporan capaian kinerja daerah

3. Menyesuaikan indikator dengan IKK Tahun 2026

4. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

5. Menyamakan persepsi antar-OPD dalam penyusunan data dan laporan

📘 MATERI BIMTEK (KOMPRESI & STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Terbaru Penyusunan LKPJ & LPPD

• Kerangka regulasi
• Standar penyusunan dan mekanisme pelaporan
• Kriteria evaluasi pusat
Output: Pemahaman dasar penyusunan LKPJ & LPPD 2026

Modul 2 — Penyesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2026

• Struktur IKK terbaru
• Metode penetapan indikator
• Mekanisme perhitungan capaian
Output: Template IKK berdasarkan pedoman 2026

Modul 3 — Teknik Penyusunan LKPJ

• Pengumpulan data kinerja
• Penyusunan bab per bab
• Analisis capaian program–kegiatan
Output: Draft LKPJ siap evaluasi

Modul 4 — Teknik Penyusunan LPPD

• Pengisian seluruh komponen LPPD
• Verifikasi & validasi data
• Penilaian indikator & capaian kinerja
Output: Draft LPPD siap unggah & siap evaluasi pusat

Modul 5 — Studi Kasus & Penyelarasan Data LKPJ–LPPD

• Analisis contoh laporan yang baik
• Identifikasi kesalahan umum daerah
Output: Template laporan final terstandardisasi

Modul 6 — Workshop Praktik Penyusunan

• Praktik langsung penyusunan LKPJ
• Penyusunan LPPD berdasarkan template
• Review & evaluasi hasil peserta
Output: Dokumen final siap digunakan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 — Registrasi Peserta & Coffee Break
09.00 – 09.30 — Pembukaan Acara
09.30 – 10.30 — Pengarahan Kemendagri
10.30 – 12.00 — Modul 1: Kebijakan LKPJ–LPPD Terbaru
12.00 – 13.00 — ISHOMA
13.00 – 14.30 — Modul 2: Penyesuaian IKK Tahun 2026
14.30 – 16.00 — Diskusi Interaktif & Tanya Jawab
16.00 – 16.30 — Penutupan Hari Pertama

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 — Modul 3: Teknik Penyusunan LKPJ
10.00 – 11.30 — Modul 4: Teknik Penyusunan LPPD
11.30 – 12.30 — Studi Kasus Penyusunan LKPJ–LPPD
12.30 – 13.30 — ISHOMA
13.30 – 15.00 — Modul 5: Workshop Penyusunan Dokumen
15.00 – 16.30 — Evaluasi & Umpan Balik
16.30 – 17.00 — Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat
✔ Modul pelatihan premium
✔ Tas & seminar kit
✔ Materi/makalah
✔ Konsumsi & coffee break

💳 PEMBAYARAN

1. On the spot saat registrasi, atau
2. Transfer ke:
Bank BRI — 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda
• BPKAD
• Setda & TAPD
• Seluruh OPD teknis
• Pengelola data kinerja
• Analis perencanaan & pelaporan

🎤 NARASUMBER

• Kemendagri (Ditjen Bina Keuda & Evaluasi Kinerja Daerah)
• Bappenas
• Akademisi & praktisi kinerja daerah
• Auditor APIP/BPK
• Konsultan tata kelola pemerintahan

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menyusun LKPJ & LPPD secara profesional
✔ Menyesuaikan IKK sesuai kebijakan 2026
✔ Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja daerah
✔ Memperkuat tata kelola & akuntabilitas publik

LINKPEMDA siap mendampingi daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Standar Belanja | ASB Fisik & Non-Fisik | Model ASB | Penyusunan ASB | RKA-SKPD | SIPD-RI | Efisiensi & Rasionalisasi Belanja

Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, kualitas belanja, dan rasionalitas anggaran pada Pemerintah Daerah. Tahun 2026, seluruh pemerintah daerah dituntut menerapkan ASB sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja serta integrasi penuh dalam penyusunan RKA-SKPD pada SIPD-RI.

Transformasi perencanaan dan penganggaran nasional menekankan pentingnya:

✔ Penyusunan ASB berbasis kebutuhan riil dan standar kewajaran biaya
✔ ASB untuk kegiatan fisik dan non-fisik secara terstruktur dan terukur
✔ Penggunaan model ASB sesuai karakteristik OPD / subkegiatan
✔ Integrasi ASB dalam penyusunan RKA-SKPD melalui SIPD-RI
✔ Penguatan analisis belanja untuk meningkatkan kualitas APBD

Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala:

⚠ Tidak memiliki model ASB yang sesuai karakteristik program
⚠ ASB belum menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD
⚠ Ketidaksesuaian rincian anggaran dengan standar kegiatan
⚠ Kegiatan menjadi tidak efisien → pemborosan belanja
⚠ Penginputan di SIPD-RI tidak sinkron dengan analisis perencanaan
⚠ Kualitas APBD rendah (indikator kinerja, output, dan efisiensi)

Untuk itu, Bimtek ini disusun secara komprehensif, aplikatif, dan berbasis praktik guna memastikan peserta mampu menyusun ASB yang benar, terukur, dan siap diterapkan dalam RKA-SKPD 2026 melalui SIPD-RI.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek mengacu pada peraturan nasional:

• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri 70/2019 tentang SIPD
• Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri RKPD dan Renja Tahun 2026
• Pedoman Penganggaran dan RKA-SKPD pada SIPD-RI
• Standar Biaya & Standar Belanja Nasional/Daerah
• Ketentuan teknis perencanaan–penganggaran terbaru Tahun 2026

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Memahami konsep dan regulasi ASB

• Fungsi, manfaat, dan penerapan ASB
• Perbedaan antara ASB, SBU, SBK, dan HSPK
• Keterkaitan ASB dengan kinerja & efisiensi anggaran

2. Mampu menyusun ASB Fisik dan Non-Fisik secara benar

• Analisis kebutuhan
• Penyusunan formula & komponen biaya
• Penyusunan variabel dan satuan kerja
• Identifikasi output–outcome

3. Mengembangkan model-model ASB sesuai karakteristik OPD

• Model ASB berbasis volume
• Model ASB berbasis kompleksitas
• Model ASB berbasis standar waktu
• Model ASB untuk layanan dasar & layanan pendukung

4. Integrasi ASB dalam penyusunan RKA-SKPD pada SIPD-RI

• Penyusunan kegiatan sesuai standar belanja
• Rincian belanja berbasis analisis
• Konsistensi perencanaan–penganggaran–SIPD

5. Menghasilkan dokumen ASB & RKA yang siap audit dan valid

Output peserta:

📄 Dokumen ASB Fisik & Non-Fisik
📄 Model ASB OPD
📄 Matriks perhitungan & formula
📄 Draft RKA-SKPD sesuai ASB
📄 Integrasi ke SIPD-RI
📄 Standar pelaporan & dokumentasi

🔥 URGENSI KEGIATAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memiliki ASB yang lengkap
⚠ RKA-SKPD sering tidak efisien → revisi berulang
⚠ Standar belanja tidak sesuai → temuan BPK
⚠ Integrasi ASB–SIPD sering gagal → anggaran tidak rasional
⚠ Kualitas APBD dinilai dari efisiensi & kewajaran belanja

Dengan Bimtek ini, Pemda dapat:

✔ Meningkatkan efisiensi belanja
✔ Mengurangi pemborosan APBD
✔ Memperbaiki kualitas RKA-SKPD
✔ Meningkatkan skor evaluasi APBD
✔ Menurunkan risiko temuan audit

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

📌 HARI PERTAMA

📘 Modul 1 — Kebijakan & Konsep Dasar ASB

• Fungsi ASB dalam perencanaan–penganggaran
• Regulasi dan standar belanja
• Jenis ASB (fisik & non-fisik)
Output: Pemahaman dasar ASB 2026

📘 Modul 2 — Penyusunan ASB Fisik & Non-Fisik

✔ Identifikasi kebutuhan
✔ Penyusunan formula biaya
✔ Penentuan variabel kerja
✔ Penyusunan komponen belanja
✔ Penghitungan total standar biaya
Output: Draft ASB lengkap

📘 Modul 3 — Model-model ASB sesuai karakteristik OPD

• Model volume
• Model kompleksitas
• Model waktu
• Model layanan dasar
Output: Template model ASB OPD

📌 HARI KEDUA

📘 Modul 4 — Integrasi ASB ke RKA-SKPD pada SIPD-RI

• Penggunaan ASB dalam penyusunan rincian belanja
• Penyesuaian dengan nomenklatur SIPD
• Simulasi penyusunan RKA-SKPD
Output: Draft RKA sesuai ASB

📘 Modul 5 — Validasi, Pengendalian, dan Review ASB

• Pemeriksaan kewajaran belanja
• Cross-check dengan SBU/HSPK
• Penyesuaian pagu & kebijakan
Output: Dokumen ASB siap ditetapkan

📘 Modul 6 — Implementasi, Monitoring & Audit ASB

• Penerapan ASB dalam siklus APBD
• Pengendalian pelaksanaan
• Dokumentasi pendukung audit
Output: Dokumen ASB & RKA siap audit

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda
• BPKAD
• Seluruh OPD teknis
• Pengelola SIPD-RI
• Pejabat Perencana
• PPK/PPTK
• Analis anggaran
• Sekretariat Daerah & TAPD

🎤 NARASUMBER

• Kemendagri (Direktorat Bina Keuda & SIPD-RI)
• Bappenas
• Praktisi ASB Nasional
• Auditor BPK/APIP
• Konsultan Perencanaan & Penganggaran

📅 JADWAL

Metode: Tatap muka / In-House / Kelas Online
Durasi: 2 hari penuh
Lokasi: Jakarta / Bandung / Surabaya / Bali / Makassar / sesuai permintaan

💰 PAKET BIAYA

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

Termasuk:
✔ Sertifikat 
✔ Modul premium
✔ Template ASB
✔ Template RKA
✔ Konsumsi
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemda mampu:

✔ Menyusun ASB secara profesional
✔ Menghasilkan RKA-SKPD yang rasional & efisien
✔ Meningkatkan kualitas APBD
✔ Meminimalkan temuan audit
✔ Memperkuat perencanaan–penganggaran berbasis kinerja

LINKPEMDA siap mendampingi daerah membangun sistem ASB yang kuat, terukur, dan berdampak.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Sinkronisasi TKD | Penyusunan Usulan DAK | Optimalisasi DTU | Strategi Pemenuhan DID | SIPD-PD | Kinerja Daerah | Efisiensi Belanja Daerah

Transformasi kebijakan fiskal tahun 2026 menuntut Pemerintah Daerah memiliki kompetensi teknis dan strategis dalam memaksimalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang meliputi:

• DTU (DAU + DBH)

• DAK Fisik & Non Fisik

• DID (Dana Insentif Daerah)

Perubahan regulasi pusat di 2026 menekankan pentingnya:

✔ Perencanaan TKD berbasis kinerja
✔ Penyusunan usulan DAK berbasis data dukung lengkap
✔ Optimalisasi pemanfaatan DAU & DBH untuk layanan publik
✔ Pemenuhan indikator DID yang semakin ketat
✔ Integrasi penuh perencanaan–penganggaran melalui SIPD-PD
✔ Pelaporan TKD berbasis outcome, bukan sekadar serapan

Namun dalam praktik di daerah masih banyak ditemukan kendala:

⚠ Usulan DAK gagal verifikasi karena data kurang
⚠ Penyerapan DAK lambat → risiko perdaerahan
⚠ Pemanfaatan DTU tidak berbasis prioritas
⚠ Tidak terpenuhinya indikator DID → kehilangan insentif miliaran
⚠ Perencanaan di SIPD-PD tidak sinkron dengan RKP
⚠ Laporan TKD tidak memenuhi standar pusat

Untuk itu, Bimtek ini disusun secara komprehensif, aplikatif, dan 100% berbasis praktik, agar peserta mampu menyusun perencanaan, usulan, pelaksanaan, dan pelaporan TKD sesuai standar nasional dan siap audit.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek mengacu pada kebijakan nasional terbaru:

• UU 1/2022 Hubungan Keuangan Pusat–Daerah
• PP tentang Rincian TKD
• Permenkeu TKD Tahun Anggaran 2026
• Juknis DAK Fisik & Non Fisik
• Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Menteri terkait sektor DAK
• Pedoman Penyusunan RKPD, Renja, SIPD-PD Tahun 2026
• Peraturan DID 2026 (Kriteria Kinerja & Penilaian)

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Usulan DAK 2026

Termasuk:

• Analisis kebutuhan (gap analysis)
• Penyusunan RAB
• Peta geotagging
• Data baseline
• Output–Outcome
• Readiness Criteria

2. Optimalisasi DTU (DAU & DBH) berbasis Prioritas & Kinerja

• Mandatory Spending
• Belanja produktif
• Penguatan layanan dasar
• Penganggaran berbasis risiko
• Analisis belanja berkualitas

3. Pemenuhan Indikator & Kriteria DID 2026

Agar daerah dapat memperoleh insentif:

• Kinerja pengelolaan keuangan
• SPBE
• SAKIP/LPPD
• Inovasi daerah
• Pelayanan publik

4. Sinkronisasi Perencanaan → Penganggaran → TKD melalui SIPD-PD

• Program–kegiatan sesuai nomenklatur
• Rincian dan lokasi terverifikasi
• Integrasi dengan RKP & RPJMN

5. Menghasilkan Dokumen TKD yang Siap Audit

Output peserta:

📄 Usulan DAK 2026 lengkap
📄 Dokumen analisis kebutuhan
📄 Draft strategi DID
📄 Rencana penggunaan DTU 2026
📄 Matriks sinkronisasi SIPD-PD
📄 Pelaporan TKD siap auditor

🔥 URGENSI KEGIATAN

Bimtek ini menjadi prioritas karena:

⚠ Banyak daerah kehilangan kesempatan DAK (ratusan miliar)
⚠ DID semakin ketat → hanya yang memenuhi kinerja tinggi
⚠ Tingginya temuan audit pada DAK Fisik & Non Fisik
⚠ Perencanaan tidak sesuai SIPD-PD → revisi/penolakan
⚠ Pemanfaatan DTU belum optimal → pemborosan anggaran

Bimtek ini membantu Pemda menghindari kerugian fiskal dan meningkatkan pendapatan daerah melalui TKD yang optimal.

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

Format, struktur, dan kedalaman materi sama dengan contoh PBJ — tetapi khusus TKD 2026.

📌 HARI PERTAMA

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Dana Transfer ke Daerah 2026

Materi:

• Arah kebijakan TKD 2026
• Prioritas pembangunan nasional
• Integrasi TKD dengan RPJMN, RKP 2026
• Reformasi formula DAU, DBH, DAK
• Kebijakan DID tahun 2026

Output: Pemahaman kebijakan TKD secara menyeluruh.

📘 Modul 2 — Strategi Penyusunan Usulan DAK 2026 (Fisik & Nonfisik)

Materi:

✔ Gap Analysis
✔ Penetapan Output–Outcome
✔ Penyusunan RAB
✔ Readiness Criteria
✔ Peta lokasi & geotagging
✔ Upload usulan di sistem

Workshop menggunakan:

• Template usulan
• Contoh data baseline
• Simulasi pengisian

Output: Draft usulan DAK lengkap dan siap verifikasi.

📘 Modul 3 — Sinkronisasi DAK dengan Perencanaan Daerah (RKPD, Renja, SIPD-PD)

Fokus:

• Nomenklatur program–kegiatan
• Kesesuaian lokasi, pagu, rincian
• Integrasi data ke SIPD-PD

Output: Dokumen sinkronisasi TKD–RKPD–SIPD 2026.

📌 HARI KEDUA

📘 Modul 4 — Optimalisasi Penggunaan DTU (DAU & DBH) untuk Layanan Dasar

Materi:

• Mandatory spending
• Perhitungan DAU formulasi baru
• Belanja produktif vs belanja tidak prioritas
• Penganggaran berbasis risiko
• Perhitungan kebutuhan SDM & layanan dasar

Output: Matriks optimalisasi DTU 2026.

📘 Modul 5 — Strategi Pemenuhan Indikator Dana Insentif Daerah (DID) 2026

Peserta menghasilkan:

📄 Profil kinerja daerah
📄 GAP indikator DID 2026
📄 Rencana aksi pemenuhan indikator
📄 Fokus sektor prioritas: SPBE–SAKIP–LPPD–Inovasi

Pendampingan step-by-step langsung.

📘 Modul 6 — Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan TKD (DTU, DAK, DID)

Materi:

• Standar pelaporan nasional
• Realisasi fisik–keuangan
• Dokumentasi kegiatan
• Penyelesaian kendala realisasi
• Pelaporan berbasis outcome
• Format laporan sesuai pemeriksa

Output: Laporan TKD 2026 siap audit.

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda
• BPKAD
• OPD Teknis pengelola DAK
• Inspektorat
• Pengelola SIPD-PD
• Pejabat perencana & PPTK
• Sekretariat daerah
• TAPD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Keuangan RI
• Kementerian Perencanaan/Bappenas
• Kemendagri
• Praktisi nasional pengelolaan TKD
• Auditor BPK/APIP

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh (Full Workshop)
Metode: Tatap Muka / In-House / Online
Lokasi: Seluruh kota besar di Indonesia

💰 PAKET BIAYA

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000 / peserta
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000 / peserta
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000 / peserta

Termasuk:

✔ Sertifikat 32 JP
✔ Modul premium
✔ Template usulan DAK
✔ Template strategi DID
✔ Template optimalisasi DTU
✔ Konsumsi
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimtek ini memberikan manfaat nyata:

✔ Usulan DAK lebih mudah disetujui
✔ Pemda tidak kehilangan peluang miliaran rupiah
✔ Penyerapan TKD meningkat signifikan
✔ DID mudah tercapai
✔ Laporan TKD siap audit
✔ Perencanaan–penganggaran daerah semakin berkualitas

LINKPEMDA siap mendampingi daerah mewujudkan pengelolaan TKD yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com