Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proyek Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah menuntut pengelolaan proyek yang terencana, terukur, dan akuntabel. Keterlambatan, pembengkakan biaya, dan rendahnya kualitas output proyek sering disebabkan oleh lemahnya manajemen proyek. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Manajemen Proyek Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola proyek secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proyek pemerintah agar tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai anggaran.

Materi Bimtek

1. Konsep dan Prinsip Manajemen Proyek Pemerintah

2. Siklus Proyek Pemerintah (Perencanaan–Pelaksanaan–Pengendalian–Evaluasi)

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Proyek

4. Pengelolaan Biaya, Mutu, dan Risiko Proyek

5. Manajemen Kontrak dan Pengadaan dalam Proyek Pemerintah

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Proyek

7. Pengendalian Risiko dan Permasalahan Proyek

8. Studi Kasus Manajemen Proyek Pemerintah

Sasaran Peserta

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• PA/KPA dan Pejabat Pengadaan

• Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)

• Aparatur OPD pelaksana program dan kegiatan

Output yang Diharapkan

• Peserta memahami prinsip dan tahapan manajemen proyek pemerintah.

• Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

• Berkurangnya risiko keterlambatan dan permasalahan proyek.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan proyek pemerintah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Akuntabilitas, Efektivitas Program, dan Kepatuhan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Audit Kinerja dan Audit Ketaatan merupakan instrumen strategis APIP dalam menilai efektivitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis yang terstruktur guna meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan sesuai kebijakan nasional tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap konsep dan standar Audit Kinerja dan Audit Ketaatan.

• Memperkuat kemampuan teknis perencanaan dan pelaksanaan audit berbasis risiko.

• Meningkatkan kualitas laporan hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

• Mendukung pencegahan temuan pemeriksaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Pemerintah Tahun 2026

2. Konsep dan Ruang Lingkup Audit Kinerja dan Audit Ketaatan

3. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAIP)

4. Perencanaan Audit Berbasis Risiko

5. Teknik Audit Kinerja (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas)

6. Audit Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

7. Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKP)

8. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)

9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

10. Studi Kasus Audit Kinerja dan Ketaatan Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• APIP (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)

• Pejabat Pengawas dan Administrator

• Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD

• Tim Monitoring dan Evaluasi Program

Output yang Diharapkan

• Peserta mampu memahami dan menerapkan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan sesuai standar.

• Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan laporan hasil audit.

• Berkurangnya potensi temuan pemeriksaan eksternal.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Peraturan BPKP tentang Standar Audit APIP

• Permendagri tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Kebijakan Pengawasan Pemerintah Tahun 2026

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Pohon Kinerja dan Cascading OPD sebagai bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengukuran kinerja secara terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil.

Melalui Bimtek ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan sasaran strategis daerah ke dalam kinerja OPD, unit kerja, hingga individu ASN secara selaras dan akuntabel, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja organisasi dan nilai evaluasi SAKIP.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep dan kebijakan SAKIP terkait Pohon Kinerja dan Cascading OPD.

• Memperkuat kemampuan teknis penyusunan Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD.

• Menyelaraskan sasaran strategis daerah dengan kinerja OPD dan unit kerja.

• Meningkatkan kualitas indikator kinerja dan target yang terukur dan relevan.

• Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Materi Pembahasan

• Kebijakan nasional SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Konsep dan peran Pohon Kinerja dalam sistem akuntabilitas pemerintah

• Teknik penyusunan Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD

• Penyusunan sasaran strategis, program, kegiatan, dan subkegiatan

• Cascading kinerja OPD hingga unit kerja dan individu ASN

• Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

• Penyelarasan Pohon Kinerja dengan RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD

• Studi kasus dan praktik penyusunan Pohon Kinerja & Cascading OPD

• Permasalahan umum implementasi SAKIP dan solusi teknis

Sasaran Peserta

• Pimpinan OPD

• Bappeda/Bapperida

• Tim SAKIP Pemerintah Daerah dan OPD

• Pejabat perencana OPD

• Pejabat struktural dan fungsional terkait kinerja

• Aparatur pengelola perencanaan dan akuntabilitas kinerja

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya kompetensi ASN dalam penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading OPD

• Dokumen Pohon Kinerja OPD tersusun lebih sistematis dan terukur

• Terwujudnya keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP di lingkungan OPD

• Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah secara berkelanjutan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja, data, serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan arah perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

2. Memperkuat kemampuan teknis penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027.

3. Mendorong keterpaduan antara RPJMD, RKPD, dan penganggaran daerah.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan hasil.

5. Mendukung keselarasan program dan kegiatan OPD dengan prioritas pembangunan daerah.

Materi Pembahasan

1. Kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan daerah

2. Arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah Tahun 2027

3. Tahapan dan mekanisme penyusunan RKPD

4. Penyusunan prioritas, sasaran, dan target pembangunan daerah

5. Penyelarasan RKPD dengan RPJMD dan Renstra OPD

6. Integrasi RKPD dengan penganggaran dan SIPD

7. Penyusunan indikator kinerja dan target pembangunan

8. Permasalahan umum penyusunan RKPD dan solusi teknis

Sasaran Peserta

• Bappeda/Bapperida

• Pejabat perencana OPD

• Pejabat struktural dan fungsional terkait perencanaan

• Aparatur pengelola perencanaan dan penganggaran daerah

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya kompetensi ASN dalam perencanaan pembangunan daerah

• Dokumen RKPD Tahun 2027 tersusun lebih berkualitas dan terarah

• Terwujudnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran daerah

• Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah

• Mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini menekankan penguatan administrasi keuangan, ketepatan penyusunan pertanggungjawaban, serta mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas bendahara.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai regulasi Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Mendorong tertib administrasi SPJ, pembukuan, dan pengendalian kas

• Meminimalkan risiko hukum dan temuan pemeriksaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

• Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Penatausahaan keuangan, pembukuan, dan pengendalian kas

• Penyusunan dan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

• Risiko hukum bendahara dan strategi pencegahannya

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan

• Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Aparatur SKPD/OPD yang terlibat dalam penatausahaan keuangan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu merupakan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan. Kegiatan ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah terbaru serta kejelasan peran dan tanggung jawab para pengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah secara terpadu

• Memperjelas peran dan tanggung jawab PA/KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara

• Mendorong tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah

• Meminimalkan risiko kesalahan dan temuan pemeriksaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

• Siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan)

• Tugas, wewenang, dan tanggung jawab PA/KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara

• Penerapan regulasi keuangan daerah terbaru

• Praktik pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• PA/KPA, PPK, PPTK

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Aparatur SKPD/OPD terkait pengelolaan keuangan daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Tahun 2026 menjadi fase krusial bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang terukur, terintegrasi, dan berbasis hasil.

Nilai SAKIP dan RB tidak lagi dipandang sebagai formalitas administrasi, melainkan telah menjadi indikator utama kinerja kepala daerah, pimpinan OPD, serta dasar kebijakan anggaran dan evaluasi nasional. Rendahnya pemahaman teknis dalam penyusunan perencanaan kinerja, cascading indikator, pengukuran, pelaporan, hingga tindak lanjut evaluasi seringkali menjadi penyebab rendahnya nilai SAKIP dan RB di daerah.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2026, LINKPEMDA menghadirkan pelatihan komprehensif dan aplikatif untuk membantu OPD memahami secara utuh siklus SAKIP, keterkaitannya dengan Reformasi Birokrasi, serta strategi menghadapi Evaluasi Kinerja oleh Kementerian PANRB.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan nasional SAKIP dan Reformasi Birokrasi tahun 2026

• Memperkuat kemampuan OPD dalam menyusun perencanaan dan indikator kinerja yang selaras

• Meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja OPD

• Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan RB pemerintah daerah

• Mempersiapkan OPD menghadapi evaluasi kinerja oleh KemenPANRB secara sistematis dan terukur

Materi Bimtek

Materi disusun berbasis regulasi terbaru dan praktik terbaik nasional, meliputi:

1. Kebijakan Nasional SAKIP & Reformasi Birokrasi Tahun 2026

2. Sinkronisasi RPJMD, Renstra OPD, Renja, dan PK dalam SAKIP

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Berkualitas & Terukur

4. Cascading Kinerja dari Kepala Daerah hingga Level Individu ASN

5. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja OPD yang Efektif

6. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) sesuai Pedoman KemenPANRB

7. Reformasi Birokrasi Tematik & General Tahun 2026

8. Teknik Menghadapi Evaluasi SAKIP dan RB oleh KemenPANRB

9. Studi Kasus & Praktik Baik Peningkatan Nilai SAKIP Daerah

10. Workshop Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Evaluasi

Sasaran Peserta

Bimtek ini direkomendasikan untuk:

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Tim SAKIP dan Tim Reformasi Birokrasi Daerah

• Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Bagian Organisasi

• Kasubbag Program, Perencanaan, dan Evaluasi

• Fungsional Perencana, Analis Kebijakan, Auditor

• ASN yang terlibat dalam penyusunan kinerja dan pelaporan OPD

(Sasaran peserta fleksibel dan dapat disesuaikan kebutuhan instansi)

Susunan Acara (2 Hari / 16 JP)

Hari Pertama

• Registrasi & Pembukaan

• Kebijakan Nasional SAKIP & RB 2026

• Penyelarasan Dokumen Perencanaan & Kinerja OPD

• Penyusunan IKU & Cascading Kinerja

• Diskusi & Tanya Jawab

Hari Kedua

• Review Materi Hari Pertama

• Teknik Penyusunan LKjIP Berkualitas

• Reformasi Birokrasi & Evaluasi KemenPANRB

• Workshop RTL & Studi Kasus

• Konsultasi Teknis, Penutup & Sertifikat

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Manajemen Risiko sebagai Kebutuhan Wajib Pemerintah Daerah Tahun 2026

Dalam rangka memperkuat ketahanan organisasi pemerintah daerah serta menjamin keberlangsungan layanan publik di tengah dinamika risiko yang semakin kompleks, pelatihan dan bimbingan teknis menjadi instrumen strategis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Risiko kebijakan, operasional, keuangan, teknologi informasi, hingga risiko layanan publik menuntut aparatur pemerintah daerah memiliki kemampuan manajemen risiko yang terstruktur dan terintegrasi.

Program Bimbingan Teknis ini sejalan dengan kebijakan nasional penguatan tata kelola pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta agenda reformasi birokrasi, sebagaimana diamanatkan oleh:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Melalui kegiatan bimtek ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola risiko secara efektif serta memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dalam berbagai kondisi, termasuk situasi krisis dan darurat.

TUJUAN

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap manajemen risiko sektor publik

• Memperkuat ketahanan organisasi OPD dalam menghadapi gangguan dan krisis

• Menjamin keberlangsungan layanan publik yang efektif dan berkelanjutan

• Mendukung implementasi SPIP dan reformasi birokrasi daerah

• Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat

SASARAN PESERTA

Program ini dirancang untuk diikuti oleh:

• Kepala OPD dan Pejabat Administrator/Struktural

• Camat, Lurah, dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah

• Tim SPIP dan Manajemen Risiko OPD

• Fungsional Perencana, Auditor, dan Analis Kebijakan

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan staf perencanaan

• Pengelola layanan publik dan SPBE

• ASN yang bertugas pada bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan kinerja OPD

(Sasaran peserta fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.)

SUSUNAN ACARA (2 Hari)

Hari 1

08.00 – 09.00 Registrasi & Pembukaan
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Konsep dan Kerangka Manajemen Risiko Sektor Publik
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Identifikasi dan Pemetaan Risiko Strategis & Operasional OPD
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.00 Diskusi & Tanya Jawab

Hari 2

08.30 – 09.00 Review Materi Hari Pertama
09.00 – 10.30 Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko OPD
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Keberlangsungan Layanan Publik dalam Kondisi Krisis
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Workshop Penyusunan Rencana Keberlangsungan Layanan
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 16.30 Konsultasi Teknis & Penutup
16.30      Penyerahan Sertifikat & Kepulangan Peserta

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Kolaborasi lintas sektor dan skema Public-Private Partnership (PPP) menjadi strategi penting dalam percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tuntutan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah dituntut mampu membangun kemitraan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dengan sektor swasta, BUMD, akademisi, serta masyarakat.

Bimbingan Teknis ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami konsep, regulasi, serta implementasi teknis kerja sama lintas sektor dan PPP, mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, pengelolaan risiko, hingga pengawasan pelaksanaan kerja sama.

🎯 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang konsep dan prinsip kolaborasi lintas sektor dan PPP.

2. Membekali peserta dengan pengetahuan regulasi dan kebijakan nasional terkait kerja sama pemerintah dan swasta.

3. Meningkatkan kemampuan teknis dalam perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan proyek PPP.

4. Mendorong optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah melalui kemitraan strategis yang akuntabel.

5. Mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi hasil.

👥 Sasaran Peserta

• Kepala OPD dan pejabat struktural

• Pejabat Perencana (Bappeda/Bapperida)

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

• BUMD dan unit kerja pengelola kerja sama

• Aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah

📚 Materi Pembahasan

1. Konsep dan Prinsip Kolaborasi Lintas Sektor

   • Model kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat

   • Best practice kolaborasi pembangunan daerah

2. Kebijakan dan Regulasi Public-Private Partnership (PPP)

   • Kerangka hukum kerja sama pemerintah dengan badan usaha

   • Peran dan tanggung jawab para pihak dalam PPP

3. Perencanaan Proyek Kerja Sama & PPP

   • Identifikasi kebutuhan dan peluang proyek daerah

   • Studi kelayakan dan penilaian manfaat ekonomi & sosial

4. Skema Pembiayaan dan Manajemen Risiko PPP

   • Pembagian risiko pemerintah dan mitra swasta

   • Skema pembiayaan dan jaminan proyek

5. Penyusunan Dokumen Kerja Sama

   • MoU, Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan kontrak PPP

   • Aspek legal dan tata kelola kontrak

6. Pengawasan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kerja Sama

   • Monitoring pelaksanaan proyek

   • Pengendalian kinerja dan evaluasi hasil

7. Studi Kasus dan Diskusi Praktik Baik PPP di Daerah

⚖️ Dasar Hukum (Umum)

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

• Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kerja sama daerah

• Regulasi teknis lain yang relevan dengan pembangunan dan pembiayaan daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Kebijakan Nasional, Perubahan Mendasar, dan Implikasi Teknis di Pemerintah Daerah

Tahun 2026 merupakan fase penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), di mana berbagai ketentuan strategis mulai diterapkan secara penuh di lingkungan pemerintah daerah.

UU ASN membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan kepegawaian, antara lain penguatan merit system, manajemen kinerja ASN, penataan ASN dan PPPK, serta penegasan peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan BKPSDM. Perubahan ini menuntut SKPD untuk melakukan penyesuaian kebijakan, sistem, dan pola kerja agar selaras dengan kebijakan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan UU ASN secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, temuan pemeriksaan, dan risiko hukum kepegawaian.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi UU ASN Terbaru Tahun 2026 yang bersifat komprehensif dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud

Memberikan pemahaman yang utuh dan teknis kepada aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan dan implementasi UU ASN terbaru Tahun 2026.

Tujuan

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap arah kebijakan nasional ASN pasca UU ASN.

2. Menjelaskan perubahan mendasar UU ASN dan implikasinya bagi pemerintah daerah.

3. Memperkuat peran PPK, BKPSDM, dan pimpinan OPD dalam pengelolaan ASN.

4. Membekali peserta dengan panduan implementasi teknis UU ASN di lingkungan SKPD.

5. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan pelanggaran kepegawaian.

RUANG LINGKUP MATERI

Materi Bimbingan Teknis meliputi:

• Arah kebijakan nasional ASN pasca UU ASN

• Perubahan mendasar dalam pengelolaan ASN dan PPPK

• Peran dan tanggung jawab PPK dan BKPSDM

• Dampak UU ASN terhadap manajemen kepegawaian daerah

• Implementasi teknis UU ASN di SKPD

• Studi kasus dan simulasi penerapan UU ASN di pemerintah daerah

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretaris Daerah

• Kepala OPD dan Pejabat Pimpinan Tinggi

• Pejabat dan staf yang menangani urusan kepegawaian

WAKTU DAN METODE PELAKSANAAN

• Durasi: 2 (dua) hari

• Beban Belajar: 16 Jam Pelajaran (JP)

• Metode:

  • Tatap muka

  • Online (Zoom)

  • In House Training (IHT)

• Metode Pembelajaran:
  Paparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi.

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta:

• Memahami secara komprehensif implementasi UU ASN Tahun 2026

• Mampu menerapkan kebijakan kepegawaian sesuai regulasi terbaru

• Menyusun langkah tindak lanjut implementasi UU ASN di SKPD masing-masing

• Meningkatkan tata kelola kepegawaian daerah yang profesional dan akuntabel

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah, pelatihan dan bimbingan teknis menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan inovatif. Program ini sejalan dengan komitmen nasional terhadap peningkatan kualitas ASN, sebagaimana diamanatkan oleh:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 17 Tahun 2017 jo. PP No. 11 Tahun 2024 tentang Manajemen ASN

• Permendagri No. 13 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi ASN

Melalui kegiatan bimtek ini, aparatur daerah diharapkan mampu memahami regulasi terbaru, menjawab tantangan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

TUJUAN

• Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pemerintahan terkini.

• Mengembangkan kompetensi teknis dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

• Mendorong inovasi serta adaptasi aparatur terhadap perubahan tata kelola modern.

• Memperkuat peran dan kinerja OPD dalam mendukung pembangunan daerah.

SASARAN PESERTA

Program ini dirancang untuk diikuti oleh:

• Kepala OPD dan pejabat administrator/struktural

• Camat, Lurah, dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah

• Fungsional Perencana, Analis Kebijakan, dan Auditor

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kasubbag Program & Perencanaan

• Aparatur dinas/badan terkait pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan

• ASN yang bertugas dalam bidang perencanaan, anggaran, evaluasi, serta kinerja OPD

• Peserta umum dari lembaga pemerintah daerah yang ingin meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis

(Sasaran peserta fleksibel & dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.)

SUSUNAN ACARA (2 Hari)

Hari 1
08.00 – 09.00 Registrasi & Pembukaan
09.00 – 10.30 Materi Kebijakan Pemerintahan Daerah Terkini
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Pengelolaan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Inovasi Pelayanan Publik & Digitalisasi Pemerintahan
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.00 Diskusi & Tanya Jawab

Hari 2
08.30 – 09.00 Review Materi
09.00 – 10.30 Pengembangan SDM ASN Berbasis Kompetensi
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Akuntabilitas & Pengawasan Pemerintahan Daerah
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Workshop Penyusunan Rencana Kerja
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 16.30 Konsultasi Teknis & Penutup
16.30 Penyerahan Sertifikat & Kepulangan Peserta

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online via Zoom

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Peran bendahara pengeluaran dan penerimaan menjadi sangat vital sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan anggaran, mulai dari penerimaan, pembukuan, hingga pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi para bendahara harus senantiasa ditingkatkan dan disesuaikan dengan regulasi terbaru serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. Pemahaman mendalam mengenai tata kelola keuangan yang efektif dan efisien akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan serta integritas fiskal. Peningkatan kapabilitas ini menjadi investasi penting bagi keberlanjutan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, Pemerintah terus-menerus melakukan pembaruan kebijakan dan standar. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap bendahara memiliki tanggung jawab besar. Regulasi tersebut secara tegas mengatur mekanisme dan prosedur penerimaan serta pengeluaran kas negara/daerah. Pelaksanaan tugas bendahara yang sesuai dengan ketentuan hukum merupakan prasyarat mutlak untuk menghindari penyimpangan dan memastikan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang akurat terhadap dasar hukum ini sangat diperlukan.
Mengingat dinamika dan kompleksitas pengelolaan keuangan yang terus berkembang, serta untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun anggaran 2026, peningkatan kapasitas bendahara menjadi suatu keharusan. Bimbingan Teknis ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi terbaru, teknik operasional, dan strategi optimalisasi peran bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan, menyusun laporan yang akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan dan pengeluaran secara transparan. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan pemerintahan.

Sasaran Peserta 

● Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
● Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
● Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
● Calon Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
● Tenaga Teknis yang terkait dengan pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah

TUJUAN KEGIATAN

● Meningkatkan pemahaman dan kapasitas bendahara pengeluaran dan penerimaan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
● Mengoptimalkan peran bendahara dalam pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
● Meminimalkan potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan kas, pembukuan, serta pelaporan keuangan.
● Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
● Mewujudkan tata kelola keuangan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

SUSUNAN ACARA

Hari Pertama:
08.00 – 09.00: Registrasi Peserta dan Pembukaan Acara
09.00 – 09.30: Sambutan dan Arahan Pejabat Terkait
09.30 – 11.30: Sesi Materi 1: Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 (PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020)
11.30 – 13.00: ISHOMA (Istirahat, Salat, Makan)
13.00 – 15.00: Sesi Materi 2: Mekanisme Bendahara Pengeluaran: Pembayaran, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban
15.00 – 15.15: Rehat Kopi
15.15 – 17.00: Diskusi Interaktif dan Studi Kasus Bendahara Pengeluaran

Hari Kedua:
08.30 – 10.30: Sesi Materi 3: Mekanisme Bendahara Penerimaan: Penatausahaan, Penyetoran, dan Pelaporan
10.30 – 10.45: Rehat Kopi
10.45 – 12.30: Sesi Materi 4: Pengelolaan Kas dan Rekening Bendahara serta Peran E-Government dalam Pelaporan
12.30 – 13.30: ISHOMA (Istirahat, Salat, Makan)
13.30 – 15.00: Workshop/Praktik Pengisian Laporan Keuangan Bendahara
15.00 – 16.00: Evaluasi Program dan Rencana Tindak Lanjut
16.00 – 16.30: Penutupan Acara dan Pembagian Sertifikat
 

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com