Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong transformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya melalui Transformasi Layanan Primer. Dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan yang terintegrasi, berorientasi pada upaya promotif dan preventif, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP).

ILP bertujuan untuk menggabungkan berbagai program kesehatan ke dalam satu sistem layanan yang terintegrasi di tingkat puskesmas dan posyandu. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan peserta mampu memahami konsep ILP, sistem pencatatan dan pelaporan, serta implementasinya sesuai regulasi terbaru.

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Rencana Induk Transformasi Kesehatan 2021–2024 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer.

Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Surat Edaran Kemenkes terbaru tahun 2025 terkait implementasi ILP (jika telah diterbitkan, dapat dilampirkan).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM kesehatan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan primer yang terintegrasi.

Tujuan:

Memberikan pemahaman tentang konsep dan kerangka kerja ILP.

Melatih teknis integrasi program kesehatan di puskesmas dan posyandu.

Meningkatkan keterampilan dalam pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan data ILP.

Mendukung keberhasilan transformasi layanan primer di daerah.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Kebijakan Nasional Integrasi Layanan Primer Tahun 2025

Kerangka Kerja dan Strategi Pelaksanaan ILP di Fasilitas Kesehatan Primer

Standar Pelayanan dan Alur Integrasi Program Kesehatan (KIA, Gizi, Imunisasi, dll)

Penguatan Peran Puskesmas, Posyandu, dan Jejaring Fasilitas Kesehatan

Manajemen Data dan Pelaporan ILP melalui Aplikasi SATUSEHAT

Studi Kasus dan Simulasi Implementasi ILP

PESERTA KEGIATAN

Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab Program (Promkes, Gizi, KIA, Imunisasi)

Petugas Pencatatan dan Pelaporan (Programer, Analis Data)

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Fasilitas Layanan Kesehatan Primer lainnya

METODE KEGIATAN

Pemaparan Materi oleh Narasumber (Kemkes dan Praktisi)

Diskusi Interaktif

Simulasi dan Praktik Lapangan

Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis

Pelayanan publik merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Dalam era digital dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik harus adaptif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Oleh karena itu, pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis kompetensi, teknologi, dan inovasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik
7. PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024
8. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penerapan Mal Pelayanan Publik Digital dan SPBE
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum

TUJUAN PELATIHAN

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima dan profesional.
• Mendorong penerapan pelayanan berbasis digital dan integrasi sistem SPBE.
• Meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen pengaduan.
• Menyiapkan aparatur yang adaptif terhadap dinamika pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Nasional Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2025
2. Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya
3. Membangun Budaya Pelayanan Prima pada Instansi Pemerintah
4. Pelayanan Publik Berbasis Digital dan SPBE
5. Teknik Komunikasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
6. Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital
7. Penerapan Sistem Pengukuran Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Studi Kasus & Best Practice Pelayanan Terpadu dan MPP Digital

METODOLOGI

• Ceramah Interaktif
• Diskusi dan Tanya Jawab
• Simulasi dan Studi Kasus
• Pemutaran Video dan Analisis Kasus Nyata
• Evaluasi dan Umpan Balik

PESERTA KEGIATAN

Peserta pelatihan ini adalah aparatur penyelenggara pelayanan publik dari:

• Dinas/Badan/Bagian pelayanan
• Kecamatan dan Kelurahan
• RSUD, Puskesmas, dan instansi teknis lainnya
• DPMPTSP atau MPP
• OPD lain yang menjalankan fungsi pelayanan

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Kementerian PANRB
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
• Praktisi pelayanan publik dan digitalisasi
• Akademisi ahli reformasi birokrasi dan SPBE

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada wajib pajak.  Sistem coretax dapat mendeteksi setiap data pelaporan pajak untuk dilakukan pemeriksaan. Integrasi dan transparansi data pada coretax system yang akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tidak melanggar karena pelanggaran akan lebih cepat terdeteksi. 

Bagi pelaku usaha, penerapan Coretax membawa berbagai keuntungan praktis, seperti:

1. Kemudahan Akses
   Sistem berbasis digital memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan kapan saja dan di mana saja.
2. Proses Lebih Cepat
   Digitalisasi mengurangi birokrasi dan mempercepat administrasi pajak.
3. Transparansi yang Lebih Baik
   Data perpajakan yang terintegrasi memberikan kejelasan dan akurasi tinggi.
4. Fokus pada Pertumbuhan Bisnis
   Dengan proses administrasi yang lebih sederhana, pelaku usaha dapat lebih fokus pada strategi bisnis.

Berdasarkan kajian tersebut kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (Linkpemda) menawarkan pelatihan nasional bimbingan teknis dengan tema, Coretax: Solusi Optimal untuk Pengelolaan Pajak menghadirkan solusi modern dalam mengelola data perpajakan di era digital, yang akan diselenggarakan.

Silabus dan pokok bahasan bimbinga teknis meliputi hal hal sebagai berikut :

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat berpartisipasi aktif demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Untuk informasi dan konfirmasi keikutsertaan, dapat menghubungi:
📞 WA: 0813-8666-6605
📧 Email: info@linkpemda.com
🌐 Website: www.linkpemda.com

Hormat kami,
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparatur dalam penatausahaan pendapatan dan belanja menjadi hal yang sangat penting. Terlebih, dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform nasional untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah, diperlukan pemahaman dan keterampilan teknis bagi para pegawai pengelola keuangan agar dapat menginput data secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kompetensi SDM di bidang keuangan daerah, khususnya dalam aspek penatausahaan dan penginputan pendapatan serta belanja melalui SIPD sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5. Program Kerja LINK PEMDA Tahun 2025

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap ketentuan teknis penatausahaan pendapatan dan belanja daerah.
2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan input data pendapatan, belanja, dan saldo awal tahun anggaran pada SIPD.
3. Memberikan solusi terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh OPD dalam pengelolaan keuangan melalui sistem elektronik.
4. Mendorong akuntabilitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

MATERI KEGIATAN

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77/2020
2. Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah: Prinsip, Proses, dan Regulasi
3. Tata Cara Penginputan Data pada SIPD Modul Penatausahaan
4. Input Saldo Awal Tahun Kas UP/GU/TU di Bendahara Pengeluaran
5. Simulasi dan Praktik Penginputan Pendapatan dan Belanja di SIPD
6. Diskusi dan Studi Kasus permasalahan aktual di daerah

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

• Waktu: Sesuai kesepakatan/permintaan peserta (4 hari)
• Tempat: Hotel Berbintang di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, atau lokasi lainnya sesuai permintaan
• Jadwal detail akan dilampirkan dalam undangan resmi

PESERTA

• Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan
• Staf Pengelola Keuangan OPD
• Admin/operator SIPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
• Peserta dari unsur Inspektorat dan BPKAD

NARASUMBER

• Pejabat/Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kemendagri
• Praktisi dan Konsultan Keuangan Daerah
• Tim Teknis SIPD LINK PEMDA

FASILITAS PESERTA

• Modul dan bahan ajar lengkap
• Sertifikat
• Seminar Kit
• Konsumsi 2x sehari + coffee break
• Akomodasi hotel berbintang (bagi peserta menginap)
• Narasumber profesional dan praktik langsung

BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan akan diinformasikan dalam surat penawaran resmi dan dapat disesuaikan dengan jumlah peserta, lokasi, serta permintaan fasilitas (akomodasi/tanpa menginap). Biaya dapat dibebankan kepada APBD melalui mekanisme Belanja Diklat/Bimtek/Pelatihan Teknis ASN.

PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat berpartisipasi aktif demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Untuk informasi dan konfirmasi keikutsertaan, dapat menghubungi:
📞 WA: 0813-8666-6605
📧 Email: info@linkpemda.com
🌐 Website: www.linkpemda.com

Hormat kami,
LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial di era global.  Dalam konteks pendidikan, guru memiliki peran strategis dalam mengembangkan soft skill peserta didik melalui strategi pembelajaran yang tepat.  Perkembangan zaman menuntut lulusan pendidikan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga dibekali dengan keterampilan sosial dan emosional, yang dikenal dengan istilah soft skill. Berdasarkan laporan World Economic Forum (2020), keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, empati, dan kepemimpinan semakin menempati posisi penting dalam dunia kerja.

Namun, masih banyak peserta didik yang belum terfasilitasi secara optimal dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dari pendidik untuk menjadikan pembelajaran sebagai ruang tumbuh bagi penguatan soft skill, khususnya melalui pendekatan komunikasi kolaboratif. Pelatihan bagi guru menjadi krusial agar mereka mampu merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada penguatan keterampilan hidup.

Konsep Komunikasi Kolaboratif sebagai Soft Skill Utama

• Mendengarkan secara aktif
• Memberikan dan menerima umpan balik
• Menyampaikan gagasan secara efektif
• Mengelola konflik secara sehat
• Menghargai pendapat orang lain

Soft skill ini sangat diperlukan dalam berbagai konteks, baik akademik, sosial, maupun profesional. Oleh karena itu, pendidik perlu menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong terjadinya komunikasi kolaboratif, misalnya melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, debat, hingga pembelajaran berbasis masalah (problem based learning).

Pentingnya Pelatihan bagi Pendidik

Mengikuti pelatihan tentang penguatan soft skill melalui komunikasi kolaboratif memiliki urgensi tinggi, karena:

• Meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya soft skill sebagai bagian dari kompetensi inti peserta didik.
• Membekali guru dengan strategi dan teknik pembelajaran aktif yang mendorong interaksi sosial positif di kelas.
• Mendorong perubahan pendekatan dari teacher-centered ke student-centered, di mana komunikasi dua arah dan kerja sama tim menjadi kunci keberhasilan pembelajaran.
• Membantu guru dalam menyusun asesmen otentik, yang tidak hanya menilai hasil akademik, tetapi juga proses komunikasi dan kolaborasi antar siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0813 -1083- 1094

(Noto)

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Dalam era transformasi digital, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pembelajaran. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Project Based Learning (PjBL) yang mengutamakan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ketika dikombinasikan dengan media digital, PjBL menjadi strategi pembelajaran yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kompetensi abad 21, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pendidik mengikuti pelatihan penerapan PjBL berbasis media digital, sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya bersifat konvensional dan terpusat pada guru, kini dituntut menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berbasis pemecahan masalah. Dalam konteks ini, pendekatan Project Based Learning (PjBL) hadir sebagai model pembelajaran yang mampu menjawab tantangan abad 21. Untuk memperkuat efektivitasnya, pemanfaatan media digital menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pendidik yang belum memahami secara utuh implementasi PjBL, apalagi mengintegrasikannya dengan media digital. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis menjadi media strategis untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, inovatif, dan relevan dengan dunia peserta didik saat ini.

• Urgensi Project Based Learning Berbasis Media Digital

PjBL merupakan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk belajar melalui proyek yang nyata dan bermakna. Model ini tidak hanya melatih kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter kerja sama, tanggung jawab, dan kemandirian. Media digital, seperti aplikasi pengolah gambar, video editor, platform kolaborasi daring, dan Learning Management System (LMS), memperkaya proses pembelajaran. Dengan integrasi keduanya, siswa dapat menciptakan produk digital yang menggambarkan hasil belajarnya, seperti video kampanye, infografis, atau e-portfolio. Hal ini memberikan ruang lebih luas untuk kreativitas dan ekspresi diri siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0812 -1083- 1094

(Noto)

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Perubahan sistem manajemen kinerja ASN menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi nasional yang mengarah pada birokrasi yang dinamis, profesional, dan berbasis hasil. Penyusunan dan penilaian kinerja pegawai saat ini tidak lagi berfokus pada proses administratif semata, tetapi mengedepankan keterkaitan antara tujuan individu, unit kerja, dan organisasi secara keseluruhan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terbaru melalui PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, yang mengubah pendekatan manajemen kinerja menjadi lebih adaptif, fleksibel, serta berorientasi pada hasil (output dan outcome). Kebijakan ini akan diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2025, sehingga seluruh ASN dan pengelola kepegawaian perlu dipersiapkan untuk memahami dan mengimplementasikannya secara tepat.
Oleh karena itu, diperlukan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terintegrasi dengan kinerja instansi, serta melakukan penilaian kinerja berbasis hasil secara objektif dan terukur.

 DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020)
- Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
- Surat Edaran Kepala BKN dan kebijakan teknis lainnya terkait implementasi SKP dan e-Kinerja

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada para ASN, khususnya pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat penilai kinerja, dalam menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis SKP terbaru tahun 2025.

Tujuan

- Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru tentang manajemen kinerja ASN.
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun SKP yang selaras dengan tujuan organisasi.
- Meningkatkan kualitas penilaian kinerja berbasis hasil.
- Mendorong integrasi sistem e-Kinerja dengan proses manajemen kinerja ASN.

MATERI BIMTEK

- Kebijakan Nasional Terkait Pengelolaan Kinerja ASN
- Konsep dan Prinsip SKP 2025: Orientasi Hasil, Integrasi Kinerja Individu & Organisasi
- Teknis Penyusunan SKP Tahun 2025: Perencanaan, Reviu, dan Penetapan
- Penilaian Kinerja ASN: Pemantauan dan Umpan Balik Kinerja Berkelanjutan
- Penggunaan Aplikasi e-Kinerja dalam Mendukung SKP 2025
- Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan SKP & Penilaian Kinerja ASN

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Peserta memahami regulasi dan kebijakan pengelolaan kinerja ASN.
- Peserta mampu menyusun SKP Tahun 2025 sesuai format dan ketentuan terbaru.
- Peserta mampu melakukan penilaian kinerja berbasis hasil dan objektif.
- Peserta mampu mengoperasikan e-Kinerja sebagai alat pendukung manajemen kinerja.

METODE PELAKSANAAN

Jenis Kegiatan: Bimbingan Teknis (Tatap Muka / Hybrid / Daring)
Metode: Pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi
Durasi: 2 hari
Peserta: ASN pengelola kepegawaian, pejabat penilai, dan pejabat fungsional umum/tertentu

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:
- Kementerian PAN-RB
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Praktisi dan konsultan SDM ASN

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu Pelaksanaan: Disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta
Tempat: Hotel berbintang di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Bali, atau sesuai permintaan instansi

PENUTUP

Dengan mengikuti kegiatan ini, instansi diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan manajemen kinerja ASN berbasis SKP terbaru tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

Atas perhatian dan kerja sama dari instansi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

1. Pelatihan Transformasi Digital dan Integrasi Sistem ERP

• Meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui digitalisasi.

• Memastikan pelaporan keuangan dan operasional real-time.

• Mendukung pengambilan keputusan cepat berbasis data terintegrasi.

2. Pelatihan Tata Kelola Perusahaan (GCG) & Kepatuhan Regulasi Nasional

• Menanamkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

• Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan pemerintah.

• Mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

3. Pelatihan Keamanan Siber dan Perlindungan Data (Cybersecurity & Data Protection)

• Melindungi data perusahaan dan pelanggan dari ancaman siber.

• Implementasi kebijakan perlindungan data sesuai UU PDP.

• Meningkatkan kesadaran karyawan akan keamanan digital.

4. Pelatihan ESG (Environmental, Social, Governance) dan Laporan Keberlanjutan

• Mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dan sosial dalam bisnis.

• Menyusun laporan keberlanjutan sesuai standar internasional.

• Meningkatkan reputasi dan akses pendanaan hijau.

5. Pelatihan Digital Marketing & Branding di Era AI dan Media Sosial

• Memanfaatkan AI untuk segmentasi pasar dan analisis tren.

• Membangun merek yang kuat melalui konten digital kreatif.

• Meningkatkan engagement dan konversi melalui platform sosial.

6. Pelatihan Anti-Fraud dan Manajemen Risiko Korporasi

• Mengidentifikasi dan mencegah kecurangan internal dan eksternal.

• Membangun sistem kontrol dan audit yang efektif.

• Menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan.

7. Pelatihan Inovasi Produk & Pengembangan Model Bisnis Baru

• Mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar.

• Memanfaatkan teknologi untuk inovasi bisnis.

• Menciptakan model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

8. Pelatihan Manajemen SDM dan Ketenagakerjaan Era Hybrid Work

• Mengelola tim remote dan hybrid secara efektif.

• Meningkatkan produktivitas dengan teknologi HR terbaru.

• Memastikan kepuasan dan pengembangan karyawan.

9. Pelatihan Sustainability Finance & Green Economy untuk Eksekutif

• Memahami pembiayaan hijau dan insentif pemerintah.

• Mengelola risiko dan peluang ekonomi hijau.

• Menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan keberlanjutan.

10. Pelatihan Kepemimpinan Digital dan Strategi Bisnis Adaptif

• Mengasah kemampuan kepemimpinan di era digital.

• Mengembangkan strategi yang responsif terhadap perubahan pasar.

• Mendorong budaya inovasi dan kolaborasi dalam organisasi.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Laporan ini memiliki fungsi sebagai alat evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan lainnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun secara berkala, yaitu bulanan, triwulanan, dan semesteran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan kemampuan teknis dari aparatur pengelola keuangan untuk menyusun laporan tersebut secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk menunjang hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berencana menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025

Keputusan Kepala Daerah tentang Penugasan Peserta Bimtek

TUJUAN KEGIATAN

Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah tentang tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menyelaraskan persepsi dan metode penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan semesteran di lingkup BPKAD.

Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar bidang/unit dalam proses pelaporan.

Meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan akurasi data laporan keuangan daerah.

TEMA KEGIATAN

Bimtek Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran Tahun Anggaran 2025

“Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu”

PESERTA KEGIATAN

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Staf teknis bidang akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan

Unsur pendukung pelaporan lainnya

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal: (sesuai Jadwal / Jadwal Disesuaikan)

Tempat: Hotel 88 Mangga Besar 8, Jakarta

Durasi: 4 Hari (termasuk perjalanan dan kegiatan inti)

METODOLOGI PELAKSANAAN

Pemaparan Materi oleh narasumber ahli dari Kemendagri, BPK, dan praktisi keuangan daerah.

Diskusi Interaktif dan tanya jawab.

Studi Kasus dan Simulasi Teknis penyusunan laporan.

Evaluasi Kegiatan melalui pre-test dan post-test.

MATERI BIMTEK

Dasar hukum dan kebijakan pelaporan APBD

Format dan struktur laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Mekanisme verifikasi dan konsolidasi data OPD

Studi kasus dan praktik penyusunan laporan berbasis sistem

NARASUMBER

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Akademisi dan praktisi keuangan daerah

Tenaga ahli sistem informasi keuangan daerah

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan Bimbingan Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga melalui kegiatan ini, dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

LINKPEMDA MEDIA RISET PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKALA NASIONAL  

Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu memebentuk keberadaan satuan pengawasan Internal. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau jambatan yang terjadi sehingga dapat berfungsi secara efetif dan kinerja menjadi optimal. Oleh karena itu, dalam suatu RS dibutuhkan auditor yang mampu menyusun rencana audit yang lengkap dan jelas, prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi serta memiliki kompetensi untuk menghasilkan laporan hasil audit secara benar serta tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu. Pelatihan ini dibuat untuk memahami pentingnya pengendalian internal suatu Rumah Sakit untuk mencegah dan mendeteksi adanya kelemahan, membedakan antara kelemahan dan hambatan serta kendala dan beberapa hal mendasar dan spesifik dalam pengendalian intern (internal control).

Untuk itu kami dari, Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembagunan Daerah ( LINKPEMDA ) mengharapkan keikutsertaan Bimtek Pelatihan Pegawas Internal SPI Rumah Sakit, yang di lakasanakan pada tanggal : 

Angkatan I : 7 - 10 Mei 2025

Angkatan II : 14 - 17 Mei 2025

Angkatan III : 23 – 26 Mei 2025

yang bertempat di Hotel Asyana Kemayoran Jakarta.

Perencanaan dan pelaporan kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional serta menyusun laporan kinerja secara akuntabel, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan Kinerja guna mendukung laporan yang sesuai dengan perencanaan dan pelaporan kinerja ASN Tahun 2025.

I DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas.
3. Menyelaraskan perencanaan dan pelaporan dengan sistem pengukuran kinerja yang efektif.

III. PESERTA

• Peserta kegiatan ini adalah pejabat/ASN yang terlibat dalam perencanaan dan pelaporan kinerja dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

IV. WAKTU DAN TEMPAT

• Untuk waktu dan tempat mengikuti jadwal Lembaga, atau bisa didiskusikan lebih lanjut.

IV. MATERI KEGIATAN

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Bimtek ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Nasional dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran
2. Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA berbasis Kinerja
3. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) dan SAKIP
4. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Dokumen

V. NARASUMBER

Narasumber dari berbagai latar belakang dan profesi.

• Kementerian PANRB
• Bappenas
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Akademisi dan Praktisi

VI. PENUTUP

Demikian Undangan ini kami susun sebagai dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelaporan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Procurement & Purchasing Management adalah program unggulan kami yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktek-proktek terbaik dalam pengadaan dan manajemen pembelian.

Program ini akan memandu peserta melaluiserangkaian pembelajaran interaktif yang difokuskan pada strategi efisien dalam mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi, serta pengelolaan rantai pasok yang teroptimalkan.

Kami menyajikan materi-materi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam pengadaan dan manajemen pembelian, sehingga mereka dapat mengelola proses-proses ini dengan keunggulan dan ketepatan..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami beberapa definisi, cakupan dan isu seputar procurement
2. Memahami best practice, tools dan teknik praktis dalam procurement dan menggunakannya baik dalam perencanaan, eksekusi, dan analisa.
3. Memahami secara umum tentang siklus procurement
4. Memamami lebih mendalam tentang beberapa elemen dalam siklus procurement seperti sourcing, evaluation, negotiation, dan review.
5. Memahami proses administrasi dan prosedur baku procurement management.
6. Memahami tahapan transaksi procurement, mulai dari prakualifikasi supplier/vendor, analisa penawaran, proses tender, hingga manajemen kontrak.
7. Memahami metode sourcing, teknik analisa penawaran, dan strategi negosiasi.
8. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, dan mengevaluasi kinerja pemasok.
9. Menerapkan konsep, strategi, analisa, dan problem solving dari materi yang dipelajari dalam keseharian tugas/pekerjaan.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Peran Purchasing Dalam Peningkatan Produktivitas & Daya Saing
2. Pengertian dan Konsep Purchasing dan Procurement Management
3. Strategy Purchasing Progress Monitoring & Evaluation
4. Supply Chain dan Just In Time dalam Purchasing

HARI II

1. Purchasing performance measurement
2. Monitoring Repeat Order
3. Negotiation Technique and Strategy
4. Vendor Development Program