Bimtek aset daerah, pengelolaan BMD, manajemen aset pemerintah, tata kelola aset daerah, LINK PEMDA, SPBE, reformasi birokrasi

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan dalam mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan BMD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktertiban administrasi, kurangnya integrasi data aset, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

Seiring dengan arah kebijakan nasional menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan modernisasi pengelolaan aset melalui penerapan sistem manajemen yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis “Strategi Penguatan Tata Kelola Barang Milik Daerah dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah”, diharapkan aparatur pemerintah daerah memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan tata kelola aset yang transparan dan terintegrasi berbasis teknologi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan Kegiatan 

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD).

2. Mendorong penerapan sistem manajemen aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terbaru tentang pengelolaan BMD.

4. Menguatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam tata kelola aset terpadu.

5. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan aset pemerintah daerah.

Materi Bimbingan Teknis 

1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tantangan Modernisasi Sistem Aset.

2. Strategi Penguatan Tata Kelola BMD dalam Perspektif Reformasi Birokrasi dan SPBE.

3. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA/SIMDA BMD).

4. Pengendalian Internal dan Audit atas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.

5. Integrasi Data Aset dan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik.

6. Studi Kasus dan Best Practice Pengelolaan Aset Berbasis Teknologi Terpadu.

Sasaran Peserta

• Pejabat dan staf pada:

  • BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

  • Inspektorat Daerah

  • Bappeda

  • Sekretariat Daerah

  • Dinas/Badan Teknis terkait pengelolaan barang milik daerah

Metode Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan melalui metode:

• Pemaparan materi dan diskusi interaktif oleh narasumber ahli dari Kemendagri, BPKP, dan praktisi aset daerah.

• Simulasi dan studi kasus penerapan sistem manajemen aset berbasis teknologi.

• Sesi konsultasi teknis penyusunan kebijakan pengelolaan aset daerah.

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari
📅 Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal instansi peserta atau mengikuti jadwal linkpemda 
📍 Tempat kegiatan dapat dilaksanakan di:

• Pusat Pelatihan LINK PEMDA, Bekasi, atau

• Kota tujuan lain sesuai kesepakatan.

Narasumber  

1. Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah / Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan).

2. Pejabat atau Auditor dari BPKP.

3. Akademisi dan praktisi manajemen aset daerah.

4. Tim Ahli dan Fasilitator LINK PEMDA.

Hasil yang diharapkan

1. Terwujudnya tata kelola aset daerah yang lebih tertib administrasi dan akuntabel.

2. Meningkatnya efektivitas sistem manajemen aset pemerintah daerah berbasis teknologi informasi.

3. Terbentuknya rencana tindak lanjut (RTL) untuk optimalisasi pengelolaan BMD di daerah.

4. Terbangunnya sinergi antar perangkat daerah dalam pembinaan dan pengawasan aset.

Penyelenggara

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Lembaga Pelatihan dan Pengembangan SDM di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri
📍  Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Penguatan Tata Kelola Barang Milik Daerah dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah diharapkan menjadi wahana peningkatan kompetensi dan pengetahuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset yang profesional, transparan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LINK PEMDA siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan kegiatan ini, baik secara tatap muka (offline) maupun online (hybrid), sesuai kebutuhan masing-masing instansi.