Bimtek dan Diklat Nasional 2026 Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta penyesuaian terhadap berbagai perubahan regulasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan profesional pemerintah agar mampu beradaptasi dengan arah pembangunan nasional serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Program Bimtek dan Diklat Nasional Tahun 2026. Program ini dirancang secara komprehensif untuk memperkuat kapasitas ASN, aparatur daerah, serta lembaga publik dan swasta dalam bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan publik, dan inovasi digital berbasis kinerja.

🧩 Bidang dan Tema Pelatihan Unggulan 2026

1. 🟢 Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

• Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD Berbasis Kinerja dan Inovasi Daerah

• Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart Governance

• Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2026

• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM & IPP)
  📘 Dasar Hukum: UU No. 23 Tahun 2014, PermenPANRB No. 90/2021, PP No. 12 Tahun 2019.

2. 💻 Pelatihan Digitalisasi dan Aplikasi Pemerintahan

• Pelatihan Microsoft Excel Dashboard Profesional untuk Keuangan dan Laporan SKPD

• Implementasi Aplikasi SRIKANDI dan e-Kearsipan Digital

• Integrasi Data OPD dan Dashboard Pemerintahan Daerah

• Digitalisasi Sistem Monitoring Kinerja & e-Monev 2026
  📘 Dasar Hukum: Permendagri No. 70/2019, KepmenPANRB No. 679/2020.

3. 🧭 Manajemen Umum dan Kepemimpinan ASN

• Bimtek Leadership dan Manajemen Perubahan Aparatur

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan BLUD

• Penguatan Kompetensi ASN dalam Etika dan Pelayanan Publik Modern
  📘 Dasar Hukum: UU ASN No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020.

4. 💰 Keuangan Daerah & Penganggaran 2026

• Penutupan Tahun Anggaran dan Strategi Penyusunan LKPD 2026

• Perencanaan & Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja (SIMDA/SIPD)

• Reviu, Audit, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

• Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  📘 Dasar Hukum: PP No. 12/2019, Permendagri No. 77/2020.

5. 🏢 Pelatihan untuk Perusahaan dan Swasta

• Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko Korporasi

• Penyusunan Laporan Keuangan & Audit Internal Perusahaan

• K3 dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Industri
  📘 Dasar Hukum: UU No. 40 Tahun 2007, ISO 31000:2018, Permenaker No. 5/2018.

6. 🏥 Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas

• Digitalisasi Pengelolaan Data, Laporan, dan Keuangan RS/RSUD Berbasis Dashboard

• Akreditasi RS dan Puskesmas (SNARS Edisi 3)

• Penguatan BLUD RSUD dan Puskesmas untuk Efisiensi Keuangan
  📘 Dasar Hukum: Permendagri No. 79/2018, Permenkes No. 12/2020.

7. 🎓 Sarana Pendidikan dan Sekolah

• Manajemen Sekolah dan Pengelolaan Dana BOS secara Akuntabel

• Penerapan Kurikulum Merdeka dan Digitalisasi Administrasi Sekolah

• Evaluasi dan Perencanaan Program Pendidikan Daerah
  📘 Dasar Hukum: Permendikbudristek No. 12/2024, Permendagri No. 24/2020.

8. 🟣 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

• Penyusunan RBA, Standar Biaya, dan Laporan Keuangan BLUD 2026

• Audit Internal dan Evaluasi Kinerja BLUD RSUD/Puskesmas

• Transformasi BLUD Menuju Kemandirian Finansial
  📘 Dasar Hukum: Permendagri No. 79/2018, Permendagri No. 84/2022.

9. 🟠 Perpajakan dan Pendapatan Daerah

• Implementasi UU HKPD No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah & Retribusi

• PPh & PPN bagi Bendahara Pemerintah dan BLUD

• e-Bupot, e-Faktur, dan e-SPT Terbaru
  📘 Dasar Hukum: UU No. 1 Tahun 2022, PMK No. 59/PMK.03/2022.

10. 🟡 Manajemen Aset dan Pengadaan Barang/Jasa

• Manajemen Aset Daerah & Rekonsiliasi BMD Tahun 2026

• Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021

• Penyusunan Dokumen Kontrak dan Evaluasi Vendor
  📘 Dasar Hukum: Perpres No. 12/2021, Permenkeu No. 7/2022.

11. 🔵 Kepegawaian dan SDM ASN

• Penerapan UU ASN No. 20 Tahun 2023 dan Manajemen ASN Terbaru

• Analisis Jabatan (Anjab), ABK, dan Evaluasi Kinerja ASN

• Training Need Analysis (TNA) dan Pengembangan Karier ASN

• Implementasi Talent Pool dan Merit System di Pemerintah Daerah
  📘 Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PermenPANRB No. 3/2020.

12. 🟤 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Strategi Implementasi CATALOG-7 & BUILD-7 E-Katalog V.6 Pasca Perpres No. 46 Tahun 2025

• Pelatihan dan Sertifikasi PBJ serta Manajemen Kontrak Pemerintah

• Inovasi dan Transparansi PBJ Berbasis Digital untuk Efisiensi Pengadaan Daerah

• Optimalisasi Peran UKPBJ dan Penguatan Tata Kelola PBJ Terintegrasi
  📘 Dasar Hukum: Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, Perpres No. 46 Tahun 2025, serta PerLKPP No. 7 Tahun 2024.

📅 Periode Pelaksanaan

🗓 Januari – Desember 2026
📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan kota lainnya
💼 Metode: Kelas Gabungan atau Inhouse Training sesuai kebutuhan instansi

💼 Biaya Kontribusi dan Fasilitas Peserta

1. Dengan Penginapan Hotel: Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

   • Akomodasi hotel 3 malam (1 kamar untuk 2 peserta)

   • Sertifikat, modul, tas, makalah, seminar kit

   • Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

2. Tanpa Penginapan Hotel: Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

3. Pembayaran dapat dilakukan saat registrasi di hotel atau transfer ke:
   Rekening BRI No. 0424-01-000925-30-7 a.n. LINKPEMDA

4. Konfirmasi Kepesertaan:
   Peserta dimohon mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkannya melalui WA atau Email selambat-lambatnya 3 hari sebelum kegiatan.

📞 Informasi dan Pendaftaran

📍 LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINKPEMDA)
Training & Consulting
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 Call/WA: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com