Pelatihan Laporan Keuangan Berbasis Akrual: Rekonsiliasi dan Audit ASN Daerah  
SAP berbasis akrual adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

Materi Pembahasan

• Konsep dan prinsip SAP berbasis akrual

• Implementasi akuntansi akrual dalam laporan keuangan SKPD/OPD

• Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan daerah

• Audit dan penilaian BPK atas laporan keuangan

Regulasi Terbaru

• PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Surat Edaran BPKP/BPK terkait penerapan akrual terbaru

Sasaran Peserta
BPKAD, staf akuntansi OPD, bendahara penerimaan/pengeluaran, Inspektorat, auditor internal

Pelatihan Intensifikasi PAD 2025: Solusi Kemandirian Fiskal Daerah Terbaru  

PAD masih menjadi tantangan utama bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah perlu mengacu pada regulasi terbaru.

Materi Pembahasan

• Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

• Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah

• Optimalisasi kerjasama daerah dan sektor swasta dalam peningkatan PAD

• Audit dan pengawasan PAD

Regulasi Terbaru

• UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD

• PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Perda & Perkada terbaru tentang pajak dan retribusi daerah

Sasaran Peserta
Bapenda, BPKAD, OPD pengelola pajak & retribusi, Inspektorat, DPRD bidang keuangan

Pelatihan Dana TKDD 2025: Penyaluran, Akuntabilitas, dan Kinerja Daerah Terbaru 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Tahun 2025 terdapat penyesuaian mekanisme penyaluran, pengawasan, dan pelaporan yang diatur dalam regulasi terbaru.

Materi Pembahasan

• Kebijakan TKDD Tahun 2025 (alokasi, mekanisme penyaluran, kinerja daerah)

• Strategi percepatan penyaluran Dana Desa berbasis kinerja

• Penguatan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan TKDD

• Isu strategis dan tantangan pengelolaan TKDD

Regulasi Terbaru

• UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• PMK terbaru tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

• Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan desa

Sasaran Peserta
Pejabat Bappeda, BPKAD, Bapenda, Aparatur Desa, Inspektorat Daerah, OPD teknis pengelola TKDD

BPK Fokus SAP Versi Terbaru 2025: Daerah Diminta Segera Persiapkan Laporan Keuangan  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
BPK mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian format dan konten laporan sesuai ketentuan terbaru.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru ditetapkan sebagai pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan SAP 2025 menjadi fokus utama pemeriksaan, sehingga setiap daerah harus segera melakukan penyesuaian format dan sistem pencatatan. Daerah yang tidak siap berisiko mendapatkan temuan signifikan dan opini audit yang kurang optimal.

Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek dan Diklat SAP 2025 sebagai solusi praktis bagi aparatur dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar terbaru dan menghadapi audit BPK dengan lebih percaya diri.

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman regulasi SAP versi terbaru 2025.

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penyusunan LKPD.

• Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai SAP.

• Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

📚 Materi Pokok

1. Regulasi terbaru SAP 2025.

2. Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Analisis temuan audit BPK dan solusi perbaikannya.

5. Strategi menghadapi audit tanpa temuan signifikan.

6. Studi kasus & best practices implementasi SAP di daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Kepala dan staf BPKAD.

• Pejabat penatausahaan keuangan OPD.

• Auditor internal dan Inspektorat Daerah.

• Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

🏛️ Narasumber

• Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.

• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

📅 Jadwal & Lokasi

Pelatihan diselenggarakan secara nasional:

• Periode: Oktober – Desember 2025

• Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.

🎁 Fasilitas Peserta

• Modul & materi pelatihan.

• Seminar kit.

• Sertifikat resmi bernilai 32 JP.

• Konsumsi & akomodasi (sesuai paket).

📖 Dasar Hukum

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

• Regulasi terbaru SAP 2025.

🔗 Informasi & Pendaftaran

📍 Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
👉 Pendaftaran Online: www.linkpemda.com/jadwal

Daftar lengkap Bidang Materi Bimtek & Diklat : Keuangan Daerah, PBJ, ASN, Kesehatan & BLUD, Tata Kelola Pemerintahan, Pajak & Retribusi, Desa, Bidang Teknis SKPD/OPD, hingga manajemen dan kepatuhan perusahaan swasta.

Bidang Materi Bimtek & Diklat 

Sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kemendagri, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan program Bimtek & Diklat untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, desa, dan sektor swasta.

Berikut adalah daftar lengkap bidang materi pelatihan  yang meliputi semua dinas dan sektor:

1. Keuangan Daerah

• Penyusunan & Pertanggungjawaban APBD

• Penggunaan aplikasi SIPD & SIKD

• Implementasi Permendagri 77/2020

• Audit & Pengawasan Keuangan Daerah

• Pengelolaan Aset Daerah

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. 46/2025

• Pemanfaatan E-Katalog & Toko Daring

• Penyusunan Kontrak & Dokumen PBJ

• Etika & Pencegahan Penyimpangan PBJ

3. Manajemen ASN & Kepemimpinan

• Latsar CPNS

• PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator)

• PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)

• MOT (Managing for Organizational Transformation)

• Implementasi TPP ASN (Permendagri 15/2024)

4. Kesehatan & BLUD

• Pengelolaan BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran)

• Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)

• Integrasi Layanan Primer (ILP)

5. Pembangunan & Tata Kelola Pemerintahan

• Penyusunan RKPD 2026

• Pemanfaatan aplikasi SIPD

• Penerapan SAKIP

• Reformasi Birokrasi berbasis digital & kinerja

6. Pajak & Retribusi Daerah

• Strategi Optimalisasi PAD

• Regulasi Pajak & Retribusi terbaru

• Sistem Pemungutan & Pengawasan

7. Materi Khusus

• Diklat Pustakawan

• Diklat Arsiparis

• Manajemen Data Instansi

• Literasi Digital Aparatur

8. Desa & Pemerintahan Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)

• Perencanaan Pembangunan Desa

• Layanan Publik Desa

• Akuntabilitas Pemerintahan Desa

9. Bidang Teknis SKPD/OPD

a. Pendidikan

• Manajemen sekolah, BOS, Kurikulum Merdeka

b. PUPR (Pekerjaan Umum & Tata Ruang)

• Pengelolaan proyek infrastruktur

• Penataan ruang wilayah

c. Sosial

• Perlindungan sosial & bantuan masyarakat

• Penanganan fakir miskin & PMKS

d. Perhubungan

• Transportasi darat, laut, udara

• Manajemen lalu lintas

e. Lingkungan Hidup

• Pengelolaan sampah & limbah

• Energi baru terbarukan

• Konservasi lingkungan

f. Pariwisata

• Strategi pengembangan destinasi daerah

• Ekonomi kreatif berbasis wisata

g. Kominfo (Komunikasi & Informatika)

• Literasi digital & keamanan data

• Kehumasan & media pemerintah

h. Penanggulangan Bencana

• Mitigasi & kesiapsiagaan bencana

• Manajemen tanggap darurat

10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya

• Manajemen Organisasi & Tata Kelola

• Kepatuhan Regulasi & Akuntabilitas

• CSR & Inovasi Bisnis

• Literasi Digital untuk Dunia Usaha

Dengan materi yang komprehensif, mencakup seluruh bidang pemerintahan daerah, desa, SKPD/OPD, serta dunia usaha, LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis dalam penguatan kapasitas SDM aparatur dan sektor swasta 

📌 Untuk informasi pendaftaran dan jadwal kegiatan:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)