Mendorong Pemerintah Daerah Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif dan Responsif Gender

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, isu kekerasan berbasis gender (KBG) kini menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak besar terhadap produktivitas, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat kapasitas aparatur daerah, Lembaga Pengembangan Pemerintahan Daerah (LinkPemda) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) melalui Inovasi Layanan Publik Daerah.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu perangkat daerah dalam mengembangkan model layanan publik yang sensitif gender, inklusif, dan mampu mencegah kekerasan sejak dini melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), angka kekerasan berbasis gender masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah. Tantangan terbesar bukan hanya pada penanganan korban, tetapi juga pada lemahnya sistem pencegahan dan respons layanan publik di tingkat daerah.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur dalam merancang kebijakan, program, dan inovasi pelayanan yang berorientasi pada pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG).
Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga menjadi bagian penting dalam pelatihan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

🔹 Tujuan dan Manfaat

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparatur daerah tentang konsep dan jenis kekerasan berbasis gender (KBG);

• Mendorong penguatan koordinasi antar OPD dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

• Melatih peserta dalam menyusun inovasi layanan publik yang ramah gender dan responsif terhadap kelompok rentan;

• Mengintegrasikan kebijakan PUG dalam penyelenggaraan pelayanan publik daerah;

• Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan data terpilah untuk kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Manfaat langsung yang diperoleh peserta yaitu peningkatan kapasitas teknis dan manajerial dalam merancang program pencegahan kekerasan yang terukur, serta membangun sistem layanan publik yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

🔹 Materi Utama yang Dibahas

1. Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Implementasinya di Daerah;

2. Integrasi GEDSI dalam Perencanaan dan Pelayanan Publik;

3. Desain Inovasi Layanan Publik Responsif Gender dan Ramah Korban;

4. Penyusunan Protokol Pencegahan Kekerasan di OPD dan Lembaga Layanan;

5. Pemanfaatan Data Terpilah dan Sistem Informasi KBG Daerah;

6. Praktik Baik (Best Practice) dan Studi Kasus Daerah Inovatif.

🔹 Waktu dan Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pelatihan atau setara 16 Jam Pelajaran (JP).
Pelaksanaan dapat dilakukan secara luring di hotel/ruang pertemuan, maupun secara daring melalui Zoom Meeting, sesuai kebutuhan instansi peserta.

🔹 Peserta dan Narasumber

Peserta kegiatan berasal dari perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta petugas layanan publik di P2TP2A, MPP, RSUD, dan lembaga sosial daerah.
Narasumber terdiri dari pejabat Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, serta praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan inovasi pelayanan publik daerah.

🔹 Fasilitas dan Sertifikasi

Setiap peserta akan memperoleh:

• Sertifikat Resmi 16 JP (Jam Pelajaran);

• Bahan dan Materi Pelatihan;

• Konsumsi & Akomodasi (untuk pelaksanaan luring);

• Dokumentasi dan pendampingan teknis pasca kegiatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dan kapasitasnya dalam mencegah kekerasan berbasis gender melalui inovasi pelayanan publik yang nyata dan berdampak.
Dengan layanan publik yang responsif gender, inklusif, dan berbasis empati, pemerintah daerah dapat menjadi pelopor perubahan menuju pembangunan yang adil dan berkeadilan bagi semua warga.

📍 Diselenggarakan oleh:
Lembaga Pengembangan Pemerintahan Daerah (LinkPemda)
Lembaga pelatihan berizin resmi yang berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan pelatihan, Bimtek, dan workshop inovatif berbasis kinerja dan pembangunan inklusif.

📞 Informasi & Pendaftaran

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 081387666605
📍 Kegiatan berlaku untuk seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Transformasi sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam tata kelola pengadaan, khususnya terkait pemanfaatan E-Katalog Versi 6. Dalam rangka memperkuat kompetensi aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi CATALOG-7 & BUILD-7 dalam Tata Kelola Pengadaan melalui E-Katalog V.6, sebagai program akselerasi implementasi dan pemantapan kebijakan pengadaan terkini.

Latar Belakang dan Urgensi Pelaksanaan Bimtek

Perpres 46/2025 menegaskan arah kebijakan baru PBJ yang lebih sederhana, efisien, transparan, serta berorientasi pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi. E-Katalog Versi 6 kini tidak hanya berperan sebagai platform transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian belanja, standarisasi spesifikasi barang/jasa, serta integrasi data antar-sistem pengadaan.

Di lapangan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

• Minimnya pemahaman teknis mengenai strategi CATALOG-7 dan BUILD-7

• Kesulitan dalam pemetaan kebutuhan dan penyusunan paket belanja melalui E-Katalog

• Keterbatasan penyedia lokal/UMK dalam mengakses etalase E-Katalog

• Persoalan spesifikasi, harga, dan kelengkapan dokumen pada proses e-purchasing

Melalui Bimtek ini, peserta akan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang taktis, sistematis, dan aplikatif untuk mengelola E-Katalog V.6 secara optimal sesuai arah kebijakan terbaru LKPP dan Pemerintah.

Tujuan dan Manfaat Bimtek

Program ini dirancang untuk memberikan penguatan kapasitas aparatur pengadaan agar mampu menerapkan tata kelola E-Katalog secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tujuan utama pelaksanaan Bimtek ini meliputi:

• Memperkuat kompetensi aparatur dalam pengelolaan pengadaan melalui E-Katalog V.6

• Meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan paket belanja sesuai strategi CATALOG-7 & BUILD-7

• Mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal, TKDN, UMK, dan koperasi

• Mengarahkan tata kelola PBJ lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada value for money

Manfaat yang diperoleh peserta:

• Menguasai pola kerja CATALOG-7 untuk optimalisasi belanja katalog

• Mampu menyusun struktur belanja, spesifikasi teknis, dan pemetaan komoditas secara tepat

• Siap mengimplementasikan BUILD-7 untuk memperkuat keberadaan dan kapasitas penyedia lokal

• Mendapatkan studi kasus, contoh format, dan panduan teknis siap pakai

Ruang Lingkup Materi Bimtek

Materi disusun berbasis regulasi PBJ terkini, best practice Pemda, serta arahan implementasi dari LKPP, meliputi:

• Kebijakan PBJ terbaru pasca penerbitan Perpres 46 Tahun 2025

• Penerapan Strategi CATALOG-7 dalam optimalisasi belanja melalui E-Katalog V.6

• Penerapan Strategi BUILD-7 dalam penguatan penyedia lokal dan etalase daerah

• Manajemen risiko belanja katalog dan strategi pengendalian harga

• Teknik penyusunan spesifikasi teknis & pemetaan komoditas katalog

• Pengelolaan e-purchasing, dokumen pendukung, dan evaluasi belanja katalog

• Studi kebijakan dan best practice implementasi E-Katalog di daerah berprestasi

Optimalisasi Belanja Katalog dan Dampaknya bagi Pemerintah Daerah

Implementasi CATALOG-7 dan BUILD-7 diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja pemerintah daerah. Melalui strategi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat:

• Mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan anggaran belanja

• Mempercepat proses pengadaan tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas

• Meningkatkan daya serap penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK

• Menciptakan ekosistem PBJ yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan

Bimtek ini memberikan solusi nyata bagi perangkat daerah dalam mengatasi kendala teknis pengadaan katalog, mulai dari perencanaan belanja, proses e-purchasing, hingga monitoring dan evaluasi pascapembelian melalui E-Katalog V.6.

Penyelenggara Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah), lembaga resmi penyelenggara pelatihan yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM pemerintah, pendidikan, dan institusi publik. LINKPEMDA telah menjadi mitra terpercaya dalam penyelenggaraan Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Nasional, dan In-House Training di berbagai wilayah Indonesia.

LINKPEMDA menghadirkan narasumber ahli, modul terkini, serta metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif untuk memastikan peserta mampu memahami, menguasai, dan menerapkan strategi CATALOG-7 & BUILD-7 secara langsung dalam pengelolaan E-Katalog di instansinya.

Pelatihan ini dapat diikuti melalui:
✅ Kelas Reguler Terbuka Nasional
✅ In-House Training (IHT) untuk Instansi Pemerintah/Daerah
✅ Request Jadwal & Lokasi Penyelenggaraan
📍 Tersedia permintaan pelaksanaan khusus di Jakarta & Bandung (minimal 5 peserta)

Informasi & Pendaftaran:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah daerah. Salah satu komponen penting dalam sistem penatausahaan keuangan adalah Buku Kas Umum (BKU). BKU menjadi alat utama untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, peserta akan memahami secara menyeluruh proses penyusunan, pengendalian, dan pelaporan BKU sesuai ketentuan terbaru, serta penerapan sistem digital dalam mendukung efisiensi administrasi keuangan daerah.

🎯 Tujuan Pelatihan

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun dan mengendalikan BKU dengan benar.

• Menstandarkan proses pencatatan kas bendahara sesuai regulasi.

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan temuan audit.

• Mendukung percepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel.

📚 Materi Pelatihan

1. Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan BKU Bendahara Pengeluaran & Penerimaan

2. Prosedur Penyusunan dan Pencatatan Transaksi dalam BKU

3. Pengendalian Kas dan Rekonsiliasi Data Keuangan

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

5. Penerapan Sistem Digital dalam BKU (Integrasi dengan SIPD RI)

6. Simulasi Penyusunan BKU & Audit Readiness

7. Studi Kasus Temuan BPK & Strategi Pencegahan

🏛️ Dasar Hukum

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Ketentuan BPK dan regulasi bendahara pemerintah lainnya

🧑‍🏫 Metode Pelatihan

• Pemaparan materi & diskusi interaktif

• Simulasi langsung penyusunan BKU dan SPJ

• Pendampingan teknis penggunaan SIPD

• Studi kasus lapangan dan pengalaman daerah

📝 Output Pelatihan

• Peserta mampu menyusun BKU dengan benar dan sesuai ketentuan.

• Peserta memahami teknik pengendalian kas dan pelaporan.

• Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban keuangan yang siap audit.

• Penguatan kapasitas bendahara dan aparatur pengelola keuangan.

🧍 Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• PPTK, PPK-SKPD

• Kasubbag Keuangan

• Pengelola Keuangan OPD/BLUD

• Inspektorat & auditor internal

⏳ Informasi Teknis

• Durasi: 2 Hari

• Bentuk: Tatap muka / hybrid / in-house training

• Fasilitas: Modul, sertifikat, narasumber ahli, pendampingan teknis

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

👉 Segera daftarkan instansi Anda 
✅ Tingkatkan akuntabilitas & tertib administrasi keuangan daerah.
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com

Pemeriksaan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pemeriksaan yang terencana, profesional, dan berbasis regulasi, pemerintah daerah dapat memastikan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur di bidang perpajakan daerah, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeriksaan Pajak Daerah yang ditujukan khusus bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan OPD Pengelola PAD di seluruh Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen penting dalam struktur APBD. Namun, masih banyak daerah menghadapi tantangan dalam pemungutan, pemeriksaan, serta pengawasan pajak daerah. Pemeriksaan pajak yang lemah dapat membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan dan kehilangan potensi penerimaan.

Melalui pelatihan ini, aparatur daerah akan dibekali pemahaman teknis dan praktis mengenai strategi pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

🎯 Tujuan Pelatihan

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah.

• Memperkuat peran Bapenda dan OPD terkait dalam optimalisasi PAD.

• Mendorong kepatuhan wajib pajak daerah melalui sistem pemeriksaan yang transparan dan profesional.

• Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.

🧾 Materi Pokok Bimtek

• Kebijakan dan regulasi terkini terkait pajak daerah.

• Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak daerah.

• Teknik identifikasi dan analisis potensi pajak.

• Strategi pengawasan dan penagihan pajak daerah.

• Penguatan koordinasi antar OPD dalam pengelolaan PAD.

👥 Sasaran Peserta

• Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota.

• OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

• Inspektorat Daerah.

• BPKAD, Sekretariat Daerah, dan unit kerja terkait lainnya.

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Regulasi teknis lainnya yang relevan.

📅 Waktu & Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan secara nasional, dengan jadwal yang dapat disesuaikan oleh instansi peserta. LINK PEMDA menyediakan opsi pelaksanaan tatap muka (luring) maupun hybrid/online untuk memudahkan keikutsertaan peserta dari berbagai daerah.

🏢 Penyelenggara

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com | ✉️ info@linkpemda.com | 📞 0813-8766-6605 (WA)

✨ Dengan mengikuti Bimtek ini, diharapkan Bapenda dan OPD pengelola PAD dapat memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

#BimtekLINKPEMDA #PemeriksaanPajakDaerah #PengelolaanPAD #Bapenda #OPDPengelolaPAD #PelatihanASN #PenguatanPAD #PelatihanPemerintahDaerah #LINKPEMDA

Tingkatkan kompetensi aparatur pemerintah dengan Bimtek & Diklat resmi dari LINK PEMDA. Penawaran pelatihan lengkap untuk semua bidang dinas, termasuk Perkebunan, Pertanahan, Koperasi & UMKM, Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Kominfo, dan lainnya.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menghadirkan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat resmi untuk seluruh instansi pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, implementasi regulasi terbaru, dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Semua Bimtek & Diklat dapat diselenggarakan:

• Tatap muka minimal 5 peserta

• Online/Zoom minimal 2 peserta

Materi disusun praktis, berbasis regulasi, dan sesuai dengan bidang dinas masing-masing.

Daftar Bimtek & Diklat per Bidang Dinas

1. Bidang Perkebunan

Bimtek & Diklat Perkebunan LINK PEMDA membekali aparatur dengan kemampuan:

• Pengelolaan perkebunan daerah

• Pemanfaatan teknologi modern

• Optimasi produksi dan pengawasan perkebunan

2. Bidang Pertanahan

Materi Bimtek & Diklat Pertanahan mencakup:

• Tata kelola aset pertanahan

• Sertifikasi tanah

• Implementasi regulasi pertanahan terbaru

3. Bidang Koperasi & UMKM

Pelatihan fokus pada:

• Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM

• Digitalisasi usaha

• Optimalisasi program ekonomi lokal

4. Bidang Perindustrian & Perdagangan

Materi mencakup:

• Manajemen industri dan perdagangan daerah

• Strategi digitalisasi industri kecil dan menengah

• Implementasi regulasi perdagangan

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pelatihan mencakup:

• Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

• Mitigasi dampak lingkungan

• Regulasi perlindungan lingkungan

6. Bidang Perpustakaan & Kearsipan

Materi:

• Manajemen perpustakaan modern

• Digitalisasi arsip pemerintah

• Pelayanan informasi publik berbasis teknologi

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A)

Pelatihan membekali aparatur dengan:

• Strategi pemberdayaan perempuan

• Perlindungan anak

• Penyusunan program DP3A yang efektif

8. Bidang ESDM

Materi:

• Pengelolaan energi dan sumber daya mineral

• Regulasi ESDM

• Perencanaan dan pengawasan proyek ESDM

9. Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi

Materi Bimtek & Diklat:

• Manajemen ketenagakerjaan

• Program transmigrasi

• Pemberdayaan masyarakat

10. Bidang BPBD / Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana

Materi:

• Mitigasi bencana

• Kesiapsiagaan

• SOP penanggulangan kebakaran dan bencana

11. Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

Materi:

• Perencanaan perumahan dan permukiman

• Pengembangan kawasan

• Regulasi pembangunan perumahan daerah

12. Bidang Kominfo

Materi:

• Transformasi digital instansi pemerintah

• Manajemen informasi publik

• Keamanan siber dan data

13. Bidang Sosial & Pemberdayaan Masyarakat

Materi:

• Penyusunan program sosial

• Pemberdayaan masyarakat

• Monitoring dan evaluasi berbasis data

14. Bidang Pemerintahan

Materi:

• Manajemen pemerintahan

• Peningkatan kualitas layanan publik

• Optimalisasi sistem informasi daerah

Keunggulan Bimtek & Diklat LINK PEMDA

• Materi terbaru dan berbasis regulasi resmi

• Fleksibilitas penyelenggaraan: tatap muka atau Zoom

• Pengajar profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi mendukung karier ASN

Pendaftaran & Kontak Resmi

• Website: www.linkpemda.com

• Email: info@linkpemda.com

• WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan lamba)

LINK PEMDA adalah mitra resmi Bimtek & Diklat aparatur pemerintah. Segera daftarkan instansi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja seluruh aparatur di semua bidang dinas.
#BimtekLINKPEMDA #DiklatLINKPEMDA #PelatihanAparaturPemerintah #BimtekDiklatASN #PelatihanASN #PelatihanDinas #PengembanganSDM #BimtekSemuaBidangDinas #PelatihanResmiPemerintah #LINKPEMDA