Intensif SPIP & Manajemen Risiko 2025: Strategi Penilaian Risiko, Pemantauan & Pengendalian Internal 
Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, LINKPEMDA kembali menyelenggarakan kegiatan Diklat SPIP Penguatan Maturitas: Audit Intern & Monitoring Risiko di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperbaiki manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui diklat ini, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam terkait:

• Strategi penguatan maturitas SPIP di daerah.

• Penerapan audit intern berbasis risiko.

• Monitoring dan evaluasi risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

• Implementasi SPIP sesuai arahan BPKP dan regulasi terbaru tahun 2025.

🎯 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan untuk:

• Aparatur Inspektorat Daerah.

• Pimpinan OPD dan pejabat struktural.

• Pejabat fungsional auditor, pengawas, serta staf perencanaan dan keuangan.

📌 Dasar Hukum

• PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

• PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

• Regulasi terbaru BPKP dan arahan penguatan tata kelola tahun 2025.

🏨 Teknis Pelaksanaan

📍 Tempat: Hotel berbintang/Tempat yang ditentukan (Jakarta/Yogyakarta/Bali atau sesuai permintaan instansi)
📅 Jadwal: Fleksibel, menyesuaikan kebutuhan instansi (batch 2025 dibuka sepanjang tahun)
⏰ Durasi: 2 – 3 hari efektif
🎓 Fasilitas Peserta: Modul & materi pelatihan, sertifikat resmi LINKPEMDA, akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pasca-diklat.

🤝 Penawaran Resmi LINKPEMDA

LINKPEMDA mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Kami siap menyelenggarakan kegiatan dalam format Bimtek Nasional (gabungan beberapa instansi) maupun In-House Training (khusus 1 instansi) sesuai kebutuhan.

📞 Narahubung Resmi

• WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

• 🌐 Website: www.linkpemda.com

• 📧 Email: info@linkpemda.com

Bidang Pelatihan & Pengembangan LINKPEMDA   

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI, Permendagri 77/2020)

• Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) BLUD

• Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP)

• Optimalisasi PAD, Pajak & Retribusi Daerah

• Pengelolaan Bendahara & PPK OPD

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Implementasi Perpres 46 Tahun 2025: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Digital & E-Katalog

• Implementasi Perpres No. 16/2018 & Perubahannya

• Pemanfaatan E-Katalog & Toko Daring

• Tata Cara Penyusunan Dokumen Tender

• Pelatihan PPK & Pokja Pemilihan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• Sistem Merit ASN & Reformasi Birokrasi

• Penyusunan Anjab & ABK

• TPP ASN & E-Kinerja

• Latsar CPNS, PKA, PKP, MOT

• Manajemen PNS & PPPK

4. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RKPD & Renja SKPD

• Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

• Monitoring & Evaluasi Pembangunan

• Penyusunan Perkada Penganggaran

5. Kesehatan & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Puskesmas

• Manajemen BLUD Rumah Sakit/Puskesmas

6. Lain-lain / Inovasi Daerah

• Literasi Digital & Media Sosial Pustakawan

• Inovasi Layanan Publik

• Tata Kelola Kelembagaan Daerah

Bimtek & Diklat Penyusunan Anjab ABK: Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Terbaru   
Pengelolaan SDM aparatur yang profesional membutuhkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai. Dengan regulasi terbaru dari KemenPAN-RB, pemerintah daerah wajib memiliki dokumen Anjab dan ABK untuk mendukung penataan organisasi serta manajemen ASN.

Tujuan

• Memberikan pemahaman teknis penyusunan Anjab dan ABK.

• Meningkatkan kapasitas ASN dalam perencanaan kebutuhan pegawai.

• Mendukung reformasi birokrasi melalui penataan SDM berbasis data.

Materi

• Konsep dasar Anjab dan ABK.

• Metode penyusunan dan perhitungan beban kerja.

• Praktik penyusunan Anjab & ABK sesuai format resmi.

Sasaran Peserta

BKD/BKPSDM, Bagian Organisasi, serta pejabat pengelola kepegawaian.

Manfaat

Dokumen Anjab & ABK yang akurat sebagai dasar kebijakan manajemen ASN.

Pelatihan Pengelolaan Hibah/Bansos OPD dan Desa: Regulasi, Risiko, dan Studi Kasus  
Pengelolaan hibah dan bansos rawan penyimpangan, sehingga penting dipahami secara komprehensif sesuai aturan terbaru.

Materi Pembahasan

• Mekanisme perencanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah/bansos

• Pengawasan hibah/bansos berbasis risiko

• Strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran

• Studi kasus hibah dan bansos bermasalah

Regulasi Terbaru

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 99 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bansos

• Permendagri terbaru Tahun 2024/2025 tentang belanja hibah dan bansos

Sasaran Peserta
BPKAD, OPD pengelola hibah/bansos, aparatur desa/kelurahan penerima, Inspektorat, DPRD bidang sosial/anggaran

Pelatihan Pengelolaan Kas Daerah & Percepatan Realisasi Anggaran OPD  
Manajemen kas yang efisien dapat mencegah penumpukan SILPA dan memastikan keberlangsungan pembangunan.

Materi Pembahasan

• Prinsip-prinsip manajemen kas daerah

• Proyeksi arus kas dan penentuan kebutuhan likuiditas

• Strategi optimalisasi perbendaharaan daerah

• Pencegahan idle cash dan percepatan realisasi anggaran

Regulasi Terbaru

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• PMK terkait pengelolaan kas umum daerah

Sasaran Peserta
BPKAD, BUD, bendahara SKPD, Inspektorat, DPRD bidang anggaran