Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Materi ini mencakup pengelolaan dokumen, rekonsiliasi anggaran, audit internal, dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Tujuan Pelatihan

1. Memahami prinsip dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah akhir tahun.

2. Menguasai mekanisme rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

3. Meningkatkan keterampilan dalam menyiapkan dokumen pendukung untuk audit internal dan eksternal.

4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah untuk memudahkan pelaporan akhir tahun.

Materi Pelatihan

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun

2. Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

   • Rekonsiliasi dan validasi data keuangan

   • Penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca saldo akhir tahun

   • Identifikasi selisih dan koreksi akuntansi

3. Pengelolaan Dokumen Pendukung

   • Bukti transaksi dan dokumen pendukung pembayaran

   • Arsip elektronik vs. manual

   • Persiapan untuk pemeriksaan BPK atau audit internal

4. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)

   • Input data akhir tahun dan verifikasi otomatis

   • Analisis laporan keuangan melalui dashboard SIKD

   • Tips mempercepat validasi data untuk pertanggungjawaban

5. Strategi Penyampaian Laporan Keuangan

   • Format laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan

   • Monitoring tindak lanjut hasil audit

6. Studi Kasus dan Simulasi

   • Penyusunan laporan pertanggungjawaban TA 2025 (simulasi)

   • Identifikasi kesalahan umum dan cara koreksi

Sasaran Peserta

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

• Staff keuangan OPD dan badan layanan umum daerah (BLUD)

• Aparatur terkait pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran

Metode Pelatihan

• Presentasi materi dan diskusi interaktif

• Simulasi pengisian laporan keuangan akhir tahun

• Tanya jawab dan sharing pengalaman antar peserta

Hasil yang Diharapkan

• Peserta mampu menyusun pertanggungjawaban keuangan akhir tahun sesuai regulasi.

• Peserta mampu menggunakan SIKD/SIPD untuk validasi dan laporan akhir tahun.

• Laporan keuangan daerah lebih akurat, lengkap, dan siap diaudit.
   

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi tantangan utama ASN di era digital. Untuk itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2025. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi terbaru.

Bimtek ini mengupas secara mendalam:

• Penatausahaan anggaran: prinsip akuntabilitas, transparansi, dan teknik pengelolaan kas daerah.

• Pertanggungjawaban keuangan: penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar audit.

• Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD): penginputan dan monitoring data keuangan secara digital.

• Pemanfaatan E-Katalog: optimalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta akan mendapatkan pendekatan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga pengetahuan yang diperoleh bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing.

Sasaran peserta Bimtek meliputi:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa

Jadwal dan Metode Pelatihan:

• Durasi: 2 hari (masing-masing ±6 jam)

• Metode: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik langsung

Dasar Hukum Pelatihan:

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri dan Kemenkeu

Manfaat Bimtek:

• ASN mampu mengelola penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel

• Menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD

• Memahami mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan laporan keuangan

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan audit

Informasi pendaftaran:

• Kontak WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Bimtek ini menjadi solusi strategis bagi ASN modern untuk meningkatkan kompetensi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut tersedianya data yang terintegrasi, valid, akurat, dan dapat diakses lintas OPD. Pemerintah pusat melalui kebijakan Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya penyelenggaraan tata kelola data sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sayangnya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan seperti:
- Fragmentasi data di berbagai OPD,
- Tidak adanya standar metadata dan interoperabilitas,
- Lemahnya tata kelola data (Data Governance),
- Minimnya SDM yang memahami pengelolaan dan pemanfaatan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Strategi Penguatan Satu Data Indonesia guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi dan data yang terintegrasi, selaras dengan arah kebijakan nasional.
Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan dan kebijakan terkait transformasi digital pemerintahan dan Smart City.

Tujuan Kegiatan

1. Memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap kebijakan dan regulasi Satu Data Indonesia.
2. Menyusun kerangka tata kelola data (Data Governance Framework) di tingkat daerah.
3. Mengembangkan strategi integrasi portal informasi OPD berbasis data terpadu.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Mendukung implementasi Smart City dan kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Materi Kegiatan

1. Kebijakan Nasional Satu Data Indonesia dan Implementasi di Daerah.
2. Penyusunan Arsitektur Tata Kelola Data Pemerintah Daerah.
3. Strategi Integrasi Data OPD melalui Portal Informasi.
4. Pemanfaatan Dashboard Analitik dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Tata Kelola Metadata dan Interoperabilitas Sistem.
6. Studi Kasus dan Best Practice Daerah.
7. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Narasumber

- Kementerian/Lembaga Terkait (Bappenas, Kominfo, Kemendagri)
- Praktisi dan Konsultan Data Governance Pemerintahan
- Akademisi dan Tenaga Ahli di bidang Transformasi Digital Pemerintah

Peserta Kegiatan

- Bappeda, Diskominfo, Dinas Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
- Tim IT dan perencana OPD.
- Analis kebijakan dan pejabat perencana daerah.
- Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Fleksibel (sesuai permintaan Pemerintah Daerah)
Tempat : Hotel Pelatihan / Virtual Meeting (Zoom)
Durasi : 2 Hari

Fasilitas Peserta

- Modul dan Materi Pelatihan
- Seminar Kit & Tas Pelatihan
- Konsumsi & Akomodasi (jika tatap muka)
- Sertifikat
- Akses aplikasi e-learning LINK PEMDA

Output dan Manfaat

- Rencana Aksi Daerah Penguatan Tata Kelola Data.
- SDM OPD yang memahami standar dan interoperabilitas data.
- Portal informasi daerah yang terarah pada Satu Data Indonesia.
- Pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
- Mendukung penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Melalui Bimtek ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membangun pondasi kuat untuk tata kelola data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang dan dievaluasi secara akurat. LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

Informasi & Pendaftaran:
LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINK PEMDA)
Alamat: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat
Website: www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Email: info@linkpemda.com

Dalam era pemerintahan modern yang terus bergerak menuju digitalisasi dan tata kelola yang transparan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah menjadi sebuah kebutuhan strategis. LINK PEMDA berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyelenggaraan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan regulasi terkini.

Fokus utama dari pelatihan ini adalah mendorong profesionalisme ASN, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mengakselerasi transformasi digital, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.

Melalui kurikulum pelatihan yang komprehensif dan terstruktur, peserta akan dibekali kompetensi strategis untuk menghadapi tantangan birokrasi modern dan mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing.

🟡 A. Transformasi Digital & Smart Government

1. Bimtek Strategi Digitalisasi Pemerintahan Daerah Menuju Smart Government

2. Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terintegrasi

3. Diklat Optimalisasi Layanan Publik Melalui Transformasi Digital ASN

4. Bimtek Tata Kelola Data Terpadu Pemerintah Daerah Berbasis SPBE

5. Diklat Penguatan Portal Layanan Publik Daerah Terintegrasi

6. Bimtek Digital Leadership untuk ASN dan Pimpinan OPD

7. Bimtek Manajemen Perubahan Digital dalam Pemerintahan Daerah

8. Diklat Penerapan Teknologi Cloud dan Keamanan Siber Pemerintah Daerah

9. Pelatihan Pengembangan Dashboard Pemerintahan Berbasis Data

10. Bimtek Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pemerintahan untuk Efisiensi Layanan

🟢 B. Pengelolaan Keuangan Daerah & PAD

1. Bimtek Strategi Peningkatan PAD Daerah melalui Inovasi Digital

2. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru

3. Bimtek Penerapan SIPD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

4. Diklat Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

5. Bimtek Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

6. Diklat Penguatan Kapasitas Bendahara Pemerintah Daerah

7. Bimtek Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah

8. Bimtek Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Peningkatan PAD

9. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

10. Bimtek Strategi Penguatan Ruang Fiskal Daerah melalui Efisiensi Belanja

🔵 C. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan

1. Bimtek Reformasi Birokrasi Terintegrasi untuk ASN 

2. Diklat Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

3. Bimtek Penguatan Kinerja ASN dalam Mewujudkan Pemerintahan Efektif

4. Diklat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai UU Pelayanan Publik

5. Bimtek Manajemen Kinerja ASN Berbasis Digital

6. Diklat Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Capaian ASN

7. Bimtek Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

8. Diklat Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

9. Bimtek Penyusunan SOP Pelayanan Publik Berstandar Nasional

10. Diklat Strategi Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Modern

🟠 D. Inovasi & Teknologi Pemerintahan

1. Bimtek Inovasi Pelayanan Publik Daerah Berbasis Teknologi

2. Diklat Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Layanan Pemerintah

3. Bimtek Data Science untuk ASN Pemerintah Daerah

4. Diklat Pemanfaatan Big Data dalam Pengambilan Keputusan

5. Bimtek Penguatan Smart City & Smart Village Daerah

6. Diklat Pengembangan Layanan Publik Digital Terintegrasi

7. Bimtek Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam Layanan Publik

8. Bimtek Strategi Penguatan Cyber Resilience Pemerintah Daerah

9. Bimtek Penerapan Teknologi Blockchain dalam Tata Kelola Pemerintah

10. Diklat Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik untuk OPD

🟤 E. SDM ASN & Kepemimpinan

1. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)

2. Diklat Strategi Kepemimpinan Digital ASN 

3. Bimtek Manajemen Perubahan bagi ASN Pemerintah Daerah

4. Diklat Pengembangan Karier ASN Struktural dan Fungsional

5. Bimtek Coaching dan Mentoring ASN untuk Kinerja Optimal

6. Diklat Talent Management bagi Pemerintah Daerah

7. Bimtek Strategi Retensi SDM Unggul di Pemerintahan Daerah

8. Diklat Etika Digital dan Netiket ASN

9. Bimtek Penguatan Nilai Dasar ASN di Era Digital

10. Bimtek ASN Siap Transformasi: Mindset, Skillset & Toolset

🟣 F. Pelayanan Publik & Inovasi Masyarakat

1. Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3. Bimtek Inovasi Layanan Publik Daerah 5.0

4. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Masyarakat Desa & Kelurahan

5. Diklat Penguatan Aparatur PTSP Terpadu

6. Bimtek Strategi Branding Layanan Publik Pemerintah Daerah

7. Diklat Penggunaan Chatbot & AI dalam Layanan Masyarakat

8. Bimtek Desain Ulang Proses Layanan Publik (Service Re-Design)

9. Bimtek Inovasi Kolaboratif Pemerintah & Masyarakat

10. Diklat Partisipasi Publik melalui Platform Digital

🟡 G. Perencanaan & Penganggaran Daerah

1. Bimtek Penyusunan RKPD Daerah 2026

2. Diklat Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Bimtek Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD

4. Diklat Perencanaan Berbasis Data dan Target Kinerja

5. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah

6. Diklat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Digital

7. Bimtek Strategi Pengendalian dan Evaluasi Program Daerah

8. Diklat Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

9. Bimtek Optimalisasi SIPD dalam Perencanaan Pembangunan

10. Bimtek Integrasi Perencanaan Daerah dengan Target Nasional

🟢 H. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Terbaru

2. Diklat Efisiensi Pengadaan melalui E-Katalog

3. Bimtek Penguatan Peran Pokja PBJ dan PPK

4. Diklat Penyusunan Spesifikasi Teknis PBJ

5. Bimtek Pengawasan dan Audit PBJ Pemerintah Daerah

6. Diklat Pengadaan Ramah Lingkungan

7. Bimtek Inovasi Pengadaan Digital dan Transparansi

8. Diklat Penguatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Kontrak

9. Bimtek Pengadaan Langsung dan Swakelola Efektif

10. Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa

🔴 I. Ketahanan Daerah & Krisis

1. Bimtek Manajemen Krisis dan Ketahanan Pemerintah Daerah

2. Diklat Penguatan Ketahanan Data dan Sistem Layanan Publik

3. Bimtek Pemerintahan Tangguh Bencana

4. Diklat Manajemen Risiko Daerah

5. Bimtek Sistem Early Warning Pemerintah Daerah

6. Diklat Adaptasi Daerah terhadap Perubahan Iklim

7. Bimtek Ketahanan Fiskal Daerah di Masa Krisis

8. Bimtek Kolaborasi Multi-OPD dalam Situasi Darurat

9. Diklat Komunikasi Publik di Masa Krisis Pemerintahan

10. Bimtek Desain Kebijakan Resiliensi Daerah

🟠 J. Branding & Komunikasi Pemerintah

1. Bimtek Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

2. Diklat Manajemen Media Sosial untuk ASN

3. Bimtek Branding Digital Citra Pemerintah Daerah

4. Diklat Strategi Konten Layanan Publik yang Menarik

5. Bimtek Komunikasi Krisis dan Diseminasi Informasi Publik

6. Diklat Pengelolaan Website dan Portal Informasi Daerah

7. Bimtek Literasi Digital ASN untuk Interaksi Publik

8. Diklat Kampanye Digital Pemerintah Daerah

9. Bimtek Storytelling Pemerintah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

10. Diklat Pengelolaan Citra Daerah melalui Media Digital Terintegrasi

🧑‍💼 Sasaran Peserta

• Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan SKPD/OPD

• ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Aparatur pengelola program dan kegiatan daerah

• Tim perencana dan pengelola SDM ASN

🎯 Manfaat Pelatihan

• ✅ Meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern

• 🖥️ Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kinerja

• 💡 Menumbuhkan budaya kerja inovatif dan kolaboratif di lingkungan SKPD

• 🌍 Mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional

Seluruh program pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan reguler, in-house training, maupun bimtek nasional

🌐 Info resmi & pendaftaran: www.linkpemda.com 📞 WA Resmi: +62 813-8766-6605 ✉️ Email: info@linkpemda.com

Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) dan Strategi Pengembangan Karier ASN Struktural & Fungsional

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun dan menerapkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis / TNA) untuk merancang program pengembangan kompetensi yang tepat sasaran. Selain itu, peserta akan memahami kebijakan terbaru tentang pengembangan karier ASN, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional, sesuai amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan kebijakan turunan BKN serta KemenPANRB.

🎯 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan metode Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA).

2. Menyusun peta pengembangan kompetensi ASN berbasis hasil TNA.

3. Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan pola karier ASN struktural dan fungsional.

4. Menyesuaikan perencanaan pengembangan SDM dengan Core Competency Framework instansi pemerintah.

👥 Sasaran Peserta

• BKPSDM / Badan Kepegawaian Daerah

• Biro SDM / Bagian Kepegawaian

• Inspektorat Daerah

• Pimpinan Unit Kerja / Analis SDM Aparatur

⚖️ Dasar Hukum

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

• PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN

• PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional

• Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN

📈 Output Kegiatan

Peserta diharapkan mampu:

• Menyusun dokumen hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA).

• Mengembangkan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN tahunan.

• Menyusun peta karier dan jalur pengembangan jabatan ASN.

📅 Pelaksanaan

Diselenggarakan oleh:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Tempat: Hotel/Virtual (disesuaikan)
📞 Narahubung: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com

#BimtekASN2025
#PengembanganKompetensiASN
#TNAASN
#KarierASN
#BimtekBKPSDM
#LINKPEMDA
#DiklatASN
#BimtekSDMAParatur
#ASNProfesional
#TransformasiASN
#Bimtek2025