Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjelang akhir tahun anggaran, bersama ini kami menyampaikan Penawaran Resmi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bulan Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) di bawah binaan Kemendagri.

Kegiatan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan peningkatan kompetensi ASN di berbagai bidang strategis pemerintah daerah, khususnya terkait regulasi terbaru tahun 2025.

DAFTAR BIMTEK DESEMBER 2025

1. Bimtek Pengelolaan BMD & Pengadaan Barang/Jasa
Materi: Pengelolaan BMD, PBJ sesuai regulasi terbaru, e-Katalog versi 6.

2. Bimtek Penyusunan Anggaran & SIPD RI Tahun 2025/2026
Materi: Perencanaan, penganggaran, penatausahaan SIPD-RI.

3. Bimtek Manajemen Talenta ASN Pasca KEPKA BKN 411/2025
Materi: Talenta ASN, pemetaan kompetensi, digitalisasi manajemen ASN.

4. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD & Penyusunan RBA 2026
Materi: BLUD, RBA, tata kelola, audit & pelaporan.

5. Bimtek Optimalisasi PAD & Pengelolaan Pajak Daerah
Materi: Pajak-rentri, sistem layanan digital PAD, strategi peningkatan pendapatan.

6. Bimtek SAKIP & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Materi: SAKIP, indikator kinerja, strategi peningkatan nilai.

7. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa & Siskeudes 2025
Materi: RPJMDes, APBDes, aset desa, Siskeudes terbaru.

📍 Lokasi Pelaksanaan

Hotel Hi Senen – Jakarta Pusat

📅 Jadwal Kegiatan Desember 2025

LINKPEMDA menyelenggarakan rangkaian Pelatihan/Bimtek reguler untuk instansi pemerintah, BUMD, UPTD, Puskesmas, dan perangkat daerah pada jadwal berikut:

• 04 – 05 Desember 2025

• 11 – 12 Desember 2025

• 15 – 16 Desember 2025

• 18 – 19 Desember 2025

Peserta dapat memilih tanggal yang paling sesuai tanpa mengubah fasilitas dan layanan pelatihan.

FASILITAS PESERTA

• Modul pelatihan & softcopy materi

• Sertifikat 

• Konsumsi & coffee break

• Pendampingan konsultasi setelah kegiatan

• Akomodasi (opsional)

BIAYA REGISTRASI

Biaya kontribusi pelatihan mulai dari:

Rp 4.000.000 s.d. Rp 5.500.000 / Peserta

(menyesuaikan lokasi & durasi kegiatan)

Pembayaran ditransfer ke rekening resmi LINKPEMDA dan dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai.

KONFIRMASI PENDAFTARAN

Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Kantor: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat

Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Digital 2025–2026

Transformasi pengadaan pemerintah terus berkembang menuju sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. E-Katalog Versi 6 hadir sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, dengan tampilan lebih modern, fitur yang lebih lengkap, serta mekanisme transaksi yang semakin memudahkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan seluruh perangkat daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6, sebuah pelatihan komprehensif untuk memastikan aparatur memahami penggunaan sistem, teknik pemilihan penyedia, serta optimalisasi transaksi e-purchasing sesuai ketentuan terbaru LKPP.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta diharapkan mampu:

• Memahami regulasi terbaru terkait pengadaan dan e-purchasing.

• Mengoperasikan seluruh fitur E-Katalog Versi 6.

• Melakukan proses pencarian, pembandingan, dan pemilihan produk.

• Melakukan pemesanan, negosiasi, dan konfirmasi transaksi.

• Mengoptimalkan paket e-purchasing untuk efisiensi anggaran.

• Mengatasi kendala teknis dan administratif dalam transaksi.

• Mengintegrasikan hasil transaksi dengan SIRUP & aplikasi internal daerah.

📚 Materi Pelatihan Utama (Update 2025–2026)

1. Kebijakan Pengadaan & E-Purchasing Terbaru

• Perpres 16/2018 dan perubahannya.

• Kebijakan LKPP terkait katalog elektronik.

• Peran PPK, POKJA, dan Pejabat Pengadaan dalam transaksi e-katalog.

2. Pengenalan E-Katalog Versi 6

• Perbedaan Versi 6 dengan versi sebelumnya.

• Tampilan dashboard baru & fitur utama.

• Jenis katalog: Nasional, Sektoral, Lokal, dan Toko Daring.

3. Registrasi, Akses & Hak Pengguna

• Pembuatan akun.

• Pengaturan role dan kewenangan.

• Proses login dan keamanan akun.

4. Pencarian & Pemilihan Produk

• Teknik mencari produk secara efektif.

• Penyaringan (filtering) produk & penyedia.

• Membandingkan harga, spesifikasi, dan ketersediaan stok.

5. Proses Transaksi E-Purchasing

• Menambahkan produk ke keranjang.

• Negosiasi harga dan fitur komunikasi dengan penyedia.

• Pembuatan pesanan dan dokumen pendukung.

• Konfirmasi, approval, dan penyelesaian transaksi.

6. Pengelolaan Paket Pengadaan

• Penyusunan paket rencana pengadaan.

• Integrasi dengan SIRUP dan RUP.

• Monitoring dan evaluasi paket.

7. Fitur Tambahan Versi 6

• Daftar favorit & shortlist penyedia.

• Riwayat transaksi lengkap.

• Fitur endorse & pembuktian spesifikasi.

8. Permasalahan Umum & Solusi Teknis

• Kegagalan transaksi.

• Kendala login dan otorisasi.

• Kendala spesifikasi dan komunikasi dengan penyedia.

9. Studi Kasus & Simulasi Langsung

• Simulasi transaksi real.

• Penyusunan paket.

• Negosiasi dan evaluasi produk.

LANJUTAN MATERI: Optimalisasi Implementasi E-Katalog Versi 6

Untuk membantu peserta menerapkan hasil Bimtek secara komprehensif, program ini dilengkapi dengan materi lanjutan berikut:

🧩 1. Strategi Optimalisasi Pengadaan melalui E-Katalog

• Analisis kebutuhan barang/jasa

• Penyusunan spesifikasi teknis

• Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Pemilihan produk yang sesuai TKDN

🧩 2. Pemilihan Penyedia dan Manajemen Vendor

• Penilaian reputasi penyedia

• Evaluasi performa penyedia

• Mitigasi risiko pengadaan

🧩 3. Integrasi E-Katalog dengan Sistem Keuangan Daerah

• Kesesuaian transaksi dengan SIPD

• Penyusunan dokumen pendukung SP2D dan laporan keuangan

• Pelaporan pertanggungjawaban PPK

🧩 4. Audit Internal & Kepatuhan PBJ

• Dokumen wajib PBJ

• Kesesuaian dengan regulasi LKPP

• Mencegah temuan pemeriksa (BPK/Inspektorat)

🧩 5. Best Practice Pengadaan Daerah & Nasional

• Contoh transaksi katalog yang efisien

• Penguatan peran PPK dan Pejabat Pengadaan

• Studi kasus dari Pemda/BUMN/Lembaga lainnya

👥 Sasaran Peserta

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• POKJA Pemilihan

• Bendahara

• Operator SIRUP dan e-Katalog

• Pejabat Perencanaan & Pengelola Anggaran

• Auditor Internal (Inspektorat)

⚖ Dasar Hukum

• Perpres No. 16 Tahun 2018

• Perpres No. 12 Tahun 2021

• Peraturan LKPP terbaru tentang e-katalog & e-purchasing

• Peraturan internal pemerintah daerah

💳 Biaya Kontribusi Pelatihan

Offline: Rp 4.000.000/peserta

Online: Rp 2.500.000/peserta

Rekomendasi: minimal 2 peserta per instansi untuk efektivitas diskusi & simulasi.

👨‍🏫 Narasumber

Praktisi PBJ, Konsultan Pengadaan Sertifikasi LKPP, dan Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Meningkatkan Produktivitas SDM Melalui Sistem Kinerja yang Terukur dan Profesional”

Dalam menghadapi tantangan bisnis 2025–2026, perusahaan membutuhkan sistem manajemen kinerja yang modern, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis. Banyak organisasi masih mengalami kesulitan dalam menyusun KPI, melakukan cascading, hingga mengevaluasi capaian kinerja secara objektif.

Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja & Penyusunan KPI, sebuah program komprehensif untuk membantu perusahaan membangun sistem kinerja yang profesional, akuntabel, dan siap diterapkan di lingkungan kerja.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta mampu:

• Menyusun KPI perusahaan/divisi/individu secara sistematis.

• Melakukan cascading KPI sesuai struktur organisasi.

• Mengukur, memonitor, dan mengevaluasi kinerja.

• Menyusun form penilaian dan bobot KPI.

• Mengaitkan KPI dengan tunjangan, bonus, dan pengembangan karier.

• Membangun budaya kerja berbasis kinerja.

📚 Materi Pelatihan (Update 2025–2026)

1. Konsep Dasar Manajemen Kinerja
   Akuntabilitas, siklus kinerja modern, KPI vs OKR vs Balanced Scorecard.

2. Penyusunan KPI Perusahaan, Divisi & Individu
   Corporate KPI, role-based KPI, teknik SMART, cascading.

3. Penetapan Target & Indikator
   Pembobotan, metode pengukuran, contoh KPI berbagai posisi.

4. Monitoring & Evaluasi Kinerja
   Dashboard, coaching & feedback, gap analysis.

5. Integrasi KPI dengan Sistem Reward
   Tunjangan berbasis kinerja, bonus, talent mapping.

6. Dokumen Pendukung
   SK penetapan KPI, SOP penilaian, form RKT.

👥 Sasaran Peserta

Direktur/Manajer, HRD/SDM, Kepala Divisi/Supervisor, Bagian Perencanaan & Monev, Auditor Internal, serta seluruh pegawai yang terlibat dalam manajemen kinerja.

⚖ Dasar Hukum & Referensi

• UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

• Regulasi turunan UU Cipta Kerja

• ISO 9001:2015

• Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)

• Kebijakan internal perusahaan

🗓 Waktu & Tempat

• Offline: Hotel bintang 3–5 di berbagai kota

• Online: Zoom Meeting

• Inhouse Training: Sesuai permintaan perusahaan

💳 Biaya Kontribusi

1. Offline – Rp 4.000.000/peserta

Fasilitas: modul, seminar kit, sertifikat, konsumsi, dan konsultasi pascapelatihan.

2. Online – Rp 2.500.000/peserta

Fasilitas: materi digital, e-sertifikat, rekaman (jika diizinkan), dan grup konsultasi.

📌 Ketentuan Peserta (Versi Final – Ringkas)

Untuk efektivitas pelaksanaan, baik offline maupun online, setiap perusahaan sangat disarankan mengirim minimal 2 (dua) peserta agar diskusi, studi kasus, dan penerapan hasil pelatihan berjalan lebih optimal.

👨‍🏫 Narasumber

Praktisi HRD senior, konsultan manajemen kinerja, akademisi, dan Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Alamat: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat

Pengelolaan keuangan sektor pendidikan terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama karena besarnya alokasi anggaran yang wajib dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan nasional. Hadirnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Dinas Pendidikan, sekolah, dan seluruh unit layanan pendidikan. Regulasi ini memperkuat standar penatausahaan, peran bendahara, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta harmonisasi proses perencanaan–penganggaran melalui SIPD RI.

Namun, perubahan regulasi ini menuntut SDM yang memahami substansi, mekanisme pelaksanaan, dan teknis pelaporan. Banyak perangkat daerah masih menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan DAK, pertanggungjawaban bendahara, serta penggunaan SIPD secara komprehensif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINK PEMDA menyusun program Bimbingan Teknis Nasional yang dirancang khusus agar aparatur dapat menerapkan Permendagri 6/2025 secara efektif dan sesuai regulasi terbaru.

BIMTEK NASIONAL

“Implementasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2025: Tata Kelola Keuangan Pendidikan, Bendahara, dan Optimalisasi DAK”

Pelatihan ini disusun untuk membantu Dinas Pendidikan, bendahara pengeluaran, pengelola DAK, serta operator perencanaan–keuangan agar siap melaksanakan kewajiban administrasi dan pelaporan yang telah diperbarui melalui Permendagri 6/2025.

Materi Pembahasan

Materi disusun komprehensif dan aplikatif, meliputi:

• Analisis perubahan kunci pada Permendagri 6/2025.

• Alur pengelolaan DAK Fisik & Non-Fisik sesuai juknis terbaru.

• Penatausahaan, pembukuan, dan LPJ Bendahara Pendidikan.

• Integrasi perencanaan–penganggaran dengan SIPD-RI.

• Penyusunan dokumen laporan keuangan satuan pendidikan.

• Mitigasi risiko, pengawasan internal, dan audit DAK.

• Studi kasus dan latihan penyusunan dokumen.

Sasaran Peserta

• Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bendahara Pengeluaran & Bendahara BOS/DAK

• Pejabat Perbendaharaan

• Pengelola Program dan Anggaran

• Kepala Sekolah & Operator SIPD-RI

• Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah

Waktu, Lokasi, dan Fasilitas

Kegiatan diselenggarakan secara Nasional (di hotel) maupun In-House sesuai permintaan perangkat daerah.
Peserta akan mendapatkan:

• Sertifikat 16 JP

• Modul lengkap (digital & cetak)

• Materi narasumber ahli pusat

• Konsultasi pendampingan pasca pelatihan

• Fasilitas hotel (jika pilihan kelas nasional)

Kontribusi Biaya

• Rp 3.500.000 - 5. 000.000 /peserta (Bimtek Nasional – Hotel) Akomodasi dan Non Akomodasi 

• In-House Training: biaya menyesuaikan jumlah peserta & kebutuhan instansi.

Pendaftaran dan Konfirmasi

Pengisian formulir serta konfirmasi dilakukan melalui:
📩 info@linkpemda.com
📱 0813-8766-6605 (WhatsApp – Bapak Andi Hasan Lamba)

Penyelenggara Resmi

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
SKT Kemendagri – Ditjen Politik & Pemerintahan Umum
Website: www.linkpemda.com

Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Regulasi & Kualitas Layanan Publik

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan salah satu bentuk layanan publik yang paling sering diakses masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Dukcapil dituntut untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil telah menetapkan berbagai kebijakan standar layanan administrasi kependudukan, termasuk:

• Standar Pelayanan Adminduk (KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, dan lainnya)

• Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dukcapil

• Standar Waktu Layanan & Kepastian Kepemilikan Dokumen

• Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

• Implementasi layanan Adminduk berbasis digital dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mendukung target nasional “Dukcapil Go Digital dan Layanan Adminduk Prima”, maka diperlukan bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh aparatur Dukcapil, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk memahami standar dan implementasi pelayanan Adminduk secara efektif dan profesional.

Tujuan Pelaksanaan Bimtek

Bimtek ini dirancang untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai peraturan terbaru.

2. Memperkuat kemampuan aparatur dalam menerapkan SOP Pelayanan Adminduk yang cepat, pasti, dan akuntabel.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan layanan digital.

4. Membentuk budaya pelayanan publik yang responsif, ramah, dan berkualitas.

5. Meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah (problem solving) dalam layanan Dukcapil.

6. Mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk seluruh masyarakat.

Materi Pokok Bimtek

Bimtek akan membahas materi komprehensif, antara lain:

1. Kebijakan Nasional Administrasi Kependudukan Terbaru

• Regulasi Kemendagri

• Standar pelayanan minimal

• Prinsip Satu Data Kependudukan

2. Standar Pelayanan Adminduk Terintegrasi

• KTP Elektronik

• Kartu Keluarga

• Akta Kelahiran

• Akta Kematian

• Perubahan Data

• Pindah Datang

• Biodata Penduduk

• Dan layanan terkait lainnya

3. SOP Pelayanan Dukcapil yang Wajib Diterapkan

• Standar waktu layanan

• Standar alur pelayanan

• Standar dokumen persyaratan

• Standar layanan gratis & bebas Pungli

4. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

• Pemanfaatan database

• Alur kerja petugas SIAK

• Integrasi data dengan OPD lain

5. Layanan Adminduk Berbasis Digital

• Identitas Kependudukan Digital (IKD)

• Layanan online berbasis aplikasi

• Strategi percepatan IKD di daerah

6. Budaya Pelayanan Publik Prima

• Etika pelayanan

• Komunikasi efektif

• Penguatan kepuasan masyarakat

7. Penanganan Pengaduan dan Pengelolaan Antrian

• Sistem antrean

• Konsultasi cepat solusi masalah layanan

• Penguatan SP4N-LAPOR

8. Simulasi & Studi Kasus Pelayanan Adminduk

• Penyusunan SOP

• Simulasi alur pelayanan

• Penanganan kasus layanan yang kompleks

Sasaran Peserta

Bimtek ini dapat diikuti oleh:

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

• Bagian Pemerintahan Setda

• Kecamatan (operator dan frontliner)

• Kelurahan dan Desa

• Petugas pelayanan publik terkait Adminduk

• Aparatur yang terlibat dalam layanan digital & SIAK

Metode Pelatihan

• Penyampaian materi regulasi

• Diskusi interaktif

• Simulasi penerapan SOP pelayanan

• Studi kasus layanan Adminduk

• Workshop penyusunan SOP dan standar pelayanan

• Latihan pelayanan responsif (role play)

Manfaat Kegiatan

Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta akan memperoleh:

• Penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan Adminduk unggul

• Pemahaman mendalam tentang regulasi & standar layanan terbaru

• Kemampuan menyusun dan menerapkan SOP Pelayanan Dukcapil

• Pengetahuan teknis penggunaan SIAK & layanan digital

• Penguatan budaya pelayanan publik yang profesional

• Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan Dukcapil

Pelayanan Adminduk merupakan wajah utama kualitas kinerja pemerintah daerah. Melalui Bimtek Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dukcapil) ini, diharapkan setiap aparatur mampu memberikan layanan terbaik, cepat, pasti, akurat, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

LINKPEMDA berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan sesuai standar nasional.
Informasi & Pendaftaran Resmi

🌐 Website: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)