Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Digital 2025–2026

Transformasi pengadaan pemerintah terus berkembang menuju sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. E-Katalog Versi 6 hadir sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, dengan tampilan lebih modern, fitur yang lebih lengkap, serta mekanisme transaksi yang semakin memudahkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan seluruh perangkat daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6, sebuah pelatihan komprehensif untuk memastikan aparatur memahami penggunaan sistem, teknik pemilihan penyedia, serta optimalisasi transaksi e-purchasing sesuai ketentuan terbaru LKPP.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta diharapkan mampu:

• Memahami regulasi terbaru terkait pengadaan dan e-purchasing.

• Mengoperasikan seluruh fitur E-Katalog Versi 6.

• Melakukan proses pencarian, pembandingan, dan pemilihan produk.

• Melakukan pemesanan, negosiasi, dan konfirmasi transaksi.

• Mengoptimalkan paket e-purchasing untuk efisiensi anggaran.

• Mengatasi kendala teknis dan administratif dalam transaksi.

• Mengintegrasikan hasil transaksi dengan SIRUP & aplikasi internal daerah.

📚 Materi Pelatihan Utama (Update 2025–2026)

1. Kebijakan Pengadaan & E-Purchasing Terbaru

• Perpres 16/2018 dan perubahannya.

• Kebijakan LKPP terkait katalog elektronik.

• Peran PPK, POKJA, dan Pejabat Pengadaan dalam transaksi e-katalog.

2. Pengenalan E-Katalog Versi 6

• Perbedaan Versi 6 dengan versi sebelumnya.

• Tampilan dashboard baru & fitur utama.

• Jenis katalog: Nasional, Sektoral, Lokal, dan Toko Daring.

3. Registrasi, Akses & Hak Pengguna

• Pembuatan akun.

• Pengaturan role dan kewenangan.

• Proses login dan keamanan akun.

4. Pencarian & Pemilihan Produk

• Teknik mencari produk secara efektif.

• Penyaringan (filtering) produk & penyedia.

• Membandingkan harga, spesifikasi, dan ketersediaan stok.

5. Proses Transaksi E-Purchasing

• Menambahkan produk ke keranjang.

• Negosiasi harga dan fitur komunikasi dengan penyedia.

• Pembuatan pesanan dan dokumen pendukung.

• Konfirmasi, approval, dan penyelesaian transaksi.

6. Pengelolaan Paket Pengadaan

• Penyusunan paket rencana pengadaan.

• Integrasi dengan SIRUP dan RUP.

• Monitoring dan evaluasi paket.

7. Fitur Tambahan Versi 6

• Daftar favorit & shortlist penyedia.

• Riwayat transaksi lengkap.

• Fitur endorse & pembuktian spesifikasi.

8. Permasalahan Umum & Solusi Teknis

• Kegagalan transaksi.

• Kendala login dan otorisasi.

• Kendala spesifikasi dan komunikasi dengan penyedia.

9. Studi Kasus & Simulasi Langsung

• Simulasi transaksi real.

• Penyusunan paket.

• Negosiasi dan evaluasi produk.

LANJUTAN MATERI: Optimalisasi Implementasi E-Katalog Versi 6

Untuk membantu peserta menerapkan hasil Bimtek secara komprehensif, program ini dilengkapi dengan materi lanjutan berikut:

🧩 1. Strategi Optimalisasi Pengadaan melalui E-Katalog

• Analisis kebutuhan barang/jasa

• Penyusunan spesifikasi teknis

• Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Pemilihan produk yang sesuai TKDN

🧩 2. Pemilihan Penyedia dan Manajemen Vendor

• Penilaian reputasi penyedia

• Evaluasi performa penyedia

• Mitigasi risiko pengadaan

🧩 3. Integrasi E-Katalog dengan Sistem Keuangan Daerah

• Kesesuaian transaksi dengan SIPD

• Penyusunan dokumen pendukung SP2D dan laporan keuangan

• Pelaporan pertanggungjawaban PPK

🧩 4. Audit Internal & Kepatuhan PBJ

• Dokumen wajib PBJ

• Kesesuaian dengan regulasi LKPP

• Mencegah temuan pemeriksa (BPK/Inspektorat)

🧩 5. Best Practice Pengadaan Daerah & Nasional

• Contoh transaksi katalog yang efisien

• Penguatan peran PPK dan Pejabat Pengadaan

• Studi kasus dari Pemda/BUMN/Lembaga lainnya

👥 Sasaran Peserta

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• POKJA Pemilihan

• Bendahara

• Operator SIRUP dan e-Katalog

• Pejabat Perencanaan & Pengelola Anggaran

• Auditor Internal (Inspektorat)

⚖ Dasar Hukum

• Perpres No. 16 Tahun 2018

• Perpres No. 12 Tahun 2021

• Peraturan LKPP terbaru tentang e-katalog & e-purchasing

• Peraturan internal pemerintah daerah

💳 Biaya Kontribusi Pelatihan

Offline: Rp 4.000.000/peserta

Online: Rp 2.500.000/peserta

Rekomendasi: minimal 2 peserta per instansi untuk efektivitas diskusi & simulasi.

👨‍🏫 Narasumber

Praktisi PBJ, Konsultan Pengadaan Sertifikasi LKPP, dan Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)