Desa memiliki potensi ekonomi yang besar melalui BUMDes, UMKM, dan sektor lokal lainnya. Namun, tantangan muncul pada pemasaran, akses pasar, serta keterbatasan digitalisasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi ekonomi lokal, desa dapat meningkatkan kemandirian keuangan, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman strategi kemandirian keuangan desa berbasis potensi lokal.

2. Melatih aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan produk digital (e-commerce, marketplace, media sosial).

3. Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola pendapatan asli desa (PADes) melalui diversifikasi usaha.

4. Menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

Materi Pokok

1. Konsep Kemandirian Keuangan Desa

   • Landasan hukum keuangan desa

   • Strategi penguatan PADes

2. Pengembangan Produk Unggulan Desa (One Village One Product)

   • Identifikasi potensi lokal

   • Branding & packaging produk

3. Digitalisasi Ekonomi Desa

   • Pemanfaatan marketplace (Shopee, Tokopedia, dll.)

   • Media sosial untuk promosi desa

   • Sistem pembayaran digital & QRIS

4. Optimalisasi BUMDes sebagai Motor Ekonomi Digital

   • Diversifikasi usaha digital BUMDes

   • Tata kelola BUMDes profesional

5. Studi Kasus & Praktik

   • Desa sukses dengan produk digital

   • Simulasi pemasaran online produk desa

Sasaran Peserta

• Kepala Desa & Perangkat Desa

• Pengurus BUMDes

• Pendamping Desa

• Pelaku UMKM Desa

• Dinas PMD / Dinas Koperasi & UMKM

Dasar Hukum

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

• PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

• Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes

• Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran Digital & QRIS

Output yang Diharapkan

1. Peserta mampu menyusun strategi kemandirian keuangan desa berbasis potensi lokal.

2. Desa memiliki produk unggulan yang siap dipasarkan secara digital.

3. BUMDes dapat mengelola usaha digital secara profesional.

4. Terbentuk jejaring desa digital yang saling mendukung pemasaran produk lokal.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan akuntabel, LINKPEMDA kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen ASN 2025. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pejabat dan staf terkait mengenai implementasi Sistem Merit, penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta strategi optimalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN) sesuai regulasi terbaru.

🎯 Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan terbaru manajemen ASN sesuai UU ASN dan regulasi turunannya.

2. Meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun dokumen Anjab-ABK sebagai dasar manajemen kinerja.

3. Mengoptimalkan penerapan TPP ASN berbasis kinerja dan keadilan.

4. Mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

📚 Materi Pokok

• Implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN

• Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK)

• Mekanisme Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN) 2025

• Reformasi Birokrasi & E-Kinerja ASN

• Praktik terbaik penyusunan dokumen kepegawaian di daerah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala BKPSDM / BKD

• Bagian Organisasi Setda

• Pejabat Struktural OPD

• Staf yang membidangi kepegawaian dan kinerja ASN

📍 Informasi Pelaksanaan

📅 Waktu: Menyesuaikan Jadwal Nasional LINKPEMDA
🏨 Tempat: Hotel berbintang / sesuai kesepakatan
📑 Fasilitas: Modul, sertifikat 32 JP, konsumsi, dan akomodasi

📌 Penyelenggara

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Terakreditasi dan berada di bawah binaan Kemendagri

📞 Informasi & Pendaftaran

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan nasional serta regulasi terbaru, pemerintah daerah dituntut menyusun dokumen perencanaan yang lebih akurat, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome).

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Perencanaan Daerah 2025 dengan tema:

📌 “Renja SKPD, Monitoring & Evaluasi Pembangunan, serta Penyusunan Perkada Penganggaran”

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai regulasi terbaru.

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam Monitoring & Evaluasi (Monev) pembangunan daerah.

• Membekali peserta dengan teknik penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penganggaran.

• Mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, dan partisipatif.

📚 Materi yang Akan Dibahas

1. Kebijakan Nasional & Regulasi Terkini Bidang Perencanaan Daerah.

2. Penyusunan RKPD & Renja SKPD 2025/2026.

3. Strategi Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Penyusunan Perkada Penganggaran sesuai Permendagri terbaru.

5. Praktik Penyusunan Dokumen & Studi Kasus Daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• SKPD/OPD terkait perencanaan & penganggaran

• Bagian Perencanaan, Keuangan & Pembangunan Daerah

• Sekretariat Daerah & DPRD (alat kelengkapan bidang anggaran)

🗓️ Jadwal & Lokasi

📍 Tersedia di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar).
📅 Periode: Oktober – Desember 2025 (pilih jadwal sesuai kebutuhan instansi).

📑 Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Regulasi terbaru terkait RKPD & Penganggaran Tahun 2025

📌 Informasi Pendaftaran

LINKPEMDA siap mendampingi instansi Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Bimtek ini.
Untuk pendaftaran dan penawaran resmi dapat menghubungi:

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Linkpemda (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan program unggulan di tahun 2025, yaitu Pelatihan Keuangan Daerah & BLUD Modern. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung aparatur pemerintah daerah, bendahara, PPK, pengelola BLUD, serta auditor internal dalam memahami regulasi terbaru dan praktik terbaik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

🔹 Mengapa Penting Mengikuti Pelatihan Ini?

Seiring dengan dinamika regulasi terbaru, termasuk Permendagri 77/2020, sistem SIPD-RI, serta aturan pengelolaan BLUD, diperlukan pemahaman yang mendalam agar pengelolaan keuangan berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai aturan BPK/BPKP.
Pelatihan ini juga membekali peserta dengan keterampilan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara digital, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga meningkatkan kualitas audit internal.

🔹 Materi Pelatihan

1. Regulasi terbaru keuangan daerah & implementasi SIPD-RI

2. Penerapan Permendagri 77/2020 dalam penatausahaan keuangan

3. Penyusunan & evaluasi RBA BLUD berbasis digital

4. Strategi peningkatan PAD daerah tahun 2025

5. Tata kelola bendahara OPD sesuai aturan terbaru

6. Audit internal & pemeriksaan keuangan (BPK/BPKP)

🔹 Sasaran Peserta

• Pejabat pengelola keuangan daerah (PA, KPA, PPK, Bendahara)

• Pengelola BLUD RSUD, Puskesmas, dan unit layanan daerah

• Auditor internal & staf Inspektorat Daerah

• OPD terkait keuangan, perencanaan, dan aset

🔹 Dasar Hukum

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan terbaru tentang BLUD & SIPD-RI

• Regulasi BPK/BPKP terkait pemeriksaan keuangan

🔹 Jadwal & Lokasi

Pelatihan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar sepanjang tahun 2025. Peserta juga bisa memilih opsi In-House Training sesuai kebutuhan instansi.

🔹 Fasilitas Peserta

• Modul & materi lengkap

• Sertifikat resmi 

• Akomodasi & konsumsi selama kegiatan

• Networking antar instansi pemerintah

🔹 Pendaftaran

📌 Info & Registrasi:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ)  adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara.

Agar lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi,  

pemerintah terus memperbarui regulasi terkait PBJ. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang menjadi perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpres 46 Tahun 2025, aparatur pemerintah, khususnya di daerah, dapat memahami dan mengimplementasikan aturan baru ini, terutama terkait digitalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring.

Latar Belakang Perpres 46 Tahun 2025

Sebelum adanya Perpres 46 Tahun 2025, pengadaan pemerintah diatur melalui:

• Perpres 16 Tahun 2018 → dasar hukum PBJ.

• Perpres 12 Tahun 2021 → perubahan pertama untuk menyesuaikan kebutuhan.

Kini, dengan Perpres 46 Tahun 2025, pemerintah mendorong PBJ yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta berbasis digital. Regulasi ini mendukung reformasi birokrasi dan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Pokok-Pokok Perubahan Perpres 46 Tahun 2025

Beberapa poin penting dalam regulasi terbaru ini antara lain:

1. Penggunaan E-Katalog & Toko Daring → memperluas akses belanja barang/jasa dengan lebih cepat dan transparan.

2. Digitalisasi Proses PBJ → mulai dari perencanaan, tender, hingga pelaporan.

3. Peningkatan Peran PPK & Pokja PBJ → lebih banyak tanggung jawab dalam memastikan akuntabilitas.

4. Penguatan Mekanisme Pengawasan → memperkecil potensi penyimpangan.

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Implementasi Perpres 46/2025 membawa banyak keuntungan bagi instansi pemerintah daerah, antara lain:

• Efisiensi Anggaran → harga barang/jasa lebih kompetitif.

• Transparansi Proses → meminimalisir potensi penyalahgunaan.

• Akselerasi Belanja Daerah → mempercepat realisasi APBD.

• Dukungan terhadap Audit & SPI → mudah diawasi oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat.

Materi Bimtek Perpres 46/2025

Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman regulasi terbaru dan implikasinya.

• Tata cara penyusunan dokumen PBJ sesuai aturan baru.

• Simulasi penggunaan E-Katalog dan aplikasi digital PBJ.

• Strategi penguatan peran PPK, Pokja, dan bendahara OPD.

Sasaran Peserta

Bimtek ini ditujukan bagi:

• PPK & Pokja PBJ di OPD daerah.

• Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.

• Auditor internal (SPI, Inspektorat).

• Pejabat perencana dan pengelola keuangan daerah.

Kesimpulan

Perpres 46 Tahun 2025 menandai babak baru dalam sistem pengadaan pemerintah yang berbasis digital. Melalui Bimtek Nasional LINKPEMDA, para aparatur dapat memahami perubahan regulasi ini sekaligus meningkatkan kompetensi dalam tata kelola PBJ.

📌 Segera daftarkan diri Anda dalam Bimtek Perpres 46 Tahun 2025 bersama LINKPEMDA!
👉 Hubungi kami di:
🌐 www.linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com