Penguatan Kapasitas OPD dalam Pengelolaan Dana Hibah Daerah dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dana hibah daerah dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman aparatur, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana hibah daerah serta Dana Otsus.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Kebutuhan peningkatan kapasitas OPD dalam pengelolaan dana hibah daerah dan Dana Otsus.

2. Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

3. Komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur OPD terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana hibah daerah.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus.

3. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

• Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 16–17 Desember 2025

• Tempat : Hotel Khas

• Lokasi : Makassar

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA

• Penyelenggara :
  Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

• Peserta :
  Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah (BMD) serta aparatur terkait pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

VI. MATERI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Daerah

2. Mekanisme Perencanaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

3. Kebijakan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

4. Pengendalian, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Otsus

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapat respons positif dari peserta.

VII. HASIL KEGIATAN

1. Peserta memahami secara lebih komprehensif mekanisme pengelolaan dana hibah daerah.

2. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus.

3. Terbangunnya kesadaran pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatnya kesiapan OPD dalam menghadapi proses evaluasi dan pemeriksaan.

VIII. PENUTUP

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LINKPEMDA berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dapat mengimplementasikan hasil kegiatan secara optimal dalam pengelolaan dana hibah daerah dan Dana Otsus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Penutupan Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD), dan Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman aparatur dalam proses penutupan tahun anggaran, penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD), serta penyelarasan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dengan kinerja OPD sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan kinerja.

2. Pentingnya penyusunan LKPD yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

3. Komitmen LINKPEMDA dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi kinerja.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai tahapan penutupan tahun anggaran.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan LKPD yang sesuai ketentuan.

3. Mendorong penyelarasan dokumen RENSTRA dengan indikator kinerja OPD.

4. Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

• Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 16–17 Desember 2025

• Tempat : H! Hotel Senen

• Lokasi : Jakarta

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA

• Penyelenggara :
  Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

• Peserta :
  Pejabat dan aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda yang membidangi keuangan, perencanaan, dan kinerja OPD.

VI. MATERI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Adapun pokok bahasan meliputi:

1. Penutupan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah

2. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

3. Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Kota Samarinda, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu penyusunan laporan, serta konsistensi antara perencanaan dan kinerja OPD.

VII. HASIL KEGIATAN

1. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait proses penutupan tahun anggaran.

2. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menyusun LKPD yang akuntabel dan sesuai ketentuan.

3. Terwujudnya pemahaman bersama mengenai pentingnya penyelarasan RENSTRA dengan kinerja OPD.

4. Terbangunnya komitmen peningkatan tata kelola keuangan dan kinerja OPD secara berkelanjutan.

VIII. PENUTUP

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LINKPEMDA berharap hasil yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal oleh Diskominfo Kota Samarinda dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja OPD. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LINKPEMDA dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Diselenggarakan oleh LINKPEMDA | 6 Desember 2025 | H! Hotel Senen, Jakarta

Jakarta — 6 Desember 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penutupan Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA).

Kegiatan Rencana akan berlangsung selama dua hari di H! Hotel Senen, Jakarta, diikuti oleh pejabat struktural, staf perencanaan, staf operator keuangan, serta tim pengelola program Diskominfo Kota Samarinda.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Pelatihan ini dirancang untuk:

• Memperkuat kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

• Menjamin proses penutupan tahun anggaran berjalan tertib, akurat, dan sesuai regulasi.

• Menyelaraskan dokumen perencanaan (RENSTRA) dengan indikator kinerja OPD.

• Mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan guna mendukung pencapaian opini WTP.

Rangkaian Kegiatan dan Pembahasan Materi

1. Proses Penutupan Tahun Anggaran 2025

Sesi awal membahas langkah teknis dan administratif dalam penutupan Tahun Anggaran, termasuk:

• Tahapan rekonsiliasi internal (keuangan–aset–perencanaan).

• Penyesuaian belanja dan pendapatan yang belum terdata.

• Proses verifikasi SPJ, GU/TU, dan pertanggungjawaban akhir tahun.

• Penyusunan jurnal penyesuaian akhir tahun.

• Mekanisme cut-off data pada aplikasi keuangan daerah.

Peserta diberikan contoh checklist penutupan tahun anggaran yang dapat diterapkan di masing-masing bidang untuk memastikan tidak ada data yang tertinggal pada akhir tahun.

2. Penyusunan LKPD Berbasis SAP dan Ketentuan Terbaru

Materi inti diarahkan pada penyusunan LKPD yang mengacu pada:

• Permendagri terbaru terkait pelaporan keuangan daerah

• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

• Mekanisme penyajian laporan:

  • Neraca

  • Laporan Operasional

  • Laporan Realisasi Anggaran

  • Laporan Perubahan Ekuitas

  • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Peserta juga mempelajari teknik penyusunan dan penyelarasan CaLK untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan secara komprehensif.

Pembahasan dilanjutkan pada:

• Penyamaan data antara SIMDA/SIPD dengan laporan manual.

• Konsolidasi laporan antarbidang.

• Teknik pemetaan akun belanja yang sering menjadi temuan BPK.

• Pengendalian internal (SPI) dalam proses penyusunan LKPD.

3. Rekonsiliasi Aset dan Penatausahaan BMD

Mengacu pada banyak temuan audit, narasumber memberikan fokus pembahasan pada:

• Penyelarasan data aset tetap dan persediaan.

• Pencatatan mutasi barang, penghapusan, serta pengadaan tahun berjalan.

• Penggunaan Kodefikasi BMD sesuai Permendagri 108/2016.

• Cara mempercepat proses inventarisasi menjelang akhir tahun.

Peserta mendapat simulasi penggunaan form rekonsiliasi aset untuk meminimalkan selisih data antara bidang teknis dan pengelola keuangan.

4. Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD

Bagian ini menjadi diskusi paling intens karena berhubungan langsung dengan kinerja dan pencapaian target Diskominfo. Materi mencakup:

• Prinsip penyusunan dan penyesuaian RENSTRA perangkat daerah.

• Penyelarasan indikator outcome dan output dengan program unggulan daerah.

• Penyusunan logical framework untuk memastikan program sesuai mandat fungsi OPD.

• Integrasi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran (RKPD – KUA/PPAS – APBD).

• Penyusunan kinerja tahunan berbasis indikator SMART.

Narasumber memberikan contoh penyelarasan indikator Diskominfo khusus di bidang:

• Transformasi digital daerah

• Pengelolaan data dan informasi publik

• Infrastruktur TIK

• Penguatan layanan publik berbasis elektronik (SPBE)

5. Isu Strategis dan Best Practice Menghadapi Pemeriksaan BPK

Materi tambahan diberikan terkait:

• Jenis temuan yang paling sering terjadi pada OPD teknis seperti Diskominfo.

• Upaya pencegahan kesalahan pencatatan belanja TIK, langganan internet, pengadaan server, dan jasa layanan digital.

• Strategi mempertahankan Opini WTP melalui konsistensi data dan kepatuhan regulasi.

Diskusi Interaktif & Studi Kasus

Selama kegiatan, peserta aktif melakukan diskusi kelompok dan studi kasus seperti:

• Simulasi penyesuaian belanja akhir tahun.

• Penyusunan draft CaLK bidang Diskominfo.

• Review RENSTRA Diskominfo berdasarkan capaian tahun 2025.

Pendekatan ini membuat peserta lebih memahami penerapan nyata bukan hanya teori.

Dokumentasi dan Hasil Kegiatan

Di akhir kegiatan:

• Peserta menerima Sertifikat Pelatihan dari LINKPEMDA.

• Mendapatkan modul lengkap untuk implementasi di OPD.

• Menerima rekomendasi langkah perbaikan yang dapat langsung diterapkan.

• Mendapatkan akses pendampingan pascapelatihan bila diperlukan.

LINKPEMDA menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan komitmen Diskominfo Kota Samarinda yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguatan tata kelola keuangan dan perencanaan tahun 2025.

Penutup

Melalui bimtek ini, Diskominfo Kota Samarinda semakin siap menghadapi proses penutupan Tahun Anggaran 2025, penyusunan LKPD, dan penyesuaian dokumen perencanaan. LINKPEMDA berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan yang relevan, terstruktur, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

PT. Sharp Electronics Indonesia

Online – Zoom Meeting | 27–28 November 2025

PT. Sharp Electronics Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola ketenagakerjaan, khususnya dalam pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lingkungan perusahaan. Untuk mendukung upaya tersebut, perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Mendorong Transfer Knowledge dan Kepatuhan Regulasi, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting pada tanggal 27–28 November 2025.

Kegiatan ini diinisiasi sebagai bentuk kesadaran perusahaan terhadap pentingnya alih pengetahuan (transfer of knowledge), peningkatan kompetensi pegawai lokal, dan penerapan aturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan regulasi nasional.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Memastikan perusahaan memahami seluruh ketentuan perundang-undangan terkait penggunaan TKA.

2. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dalam hal prosedur, izin, dan masa kerja TKA.

3. Mengoptimalkan proses transfer knowledge dari TKA kepada tenaga kerja lokal sebagai strategi pengembangan SDM berkelanjutan.

4. Memberikan panduan teknis kepada para pimpinan unit terkait tata kelola TKA yang baik, transparan, dan akuntabel.

Peserta Kegiatan

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat struktural dari PT. Sharp Electronics Indonesia, yang terdiri dari:

• Senior Manager

•  Manager

• Assistant Manager

Partisipasi aktif dari level manajerial ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan regulasi dan tata kelola tenaga kerja asing secara menyeluruh.

Rangkaian Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode interaktif melalui Zoom Meeting. Adapun rangkaian kegiatan meliputi:

Hari Pertama – 27 November 2025

• Pembukaan dan pengarahan dari pihak perusahaan.

• Pemaparan regulasi terbaru terkait penggunaan TKA.

• Penjelasan prosedur RPTKA, IMTA, Notifikasi, dan pelaporan wajib lainnya.

• Diskusi terkait tantangan pengelolaan TKA di sektor industri manufaktur.

Hari Kedua – 28 November 2025

• Workshop Best Practices Transfer Knowledge di perusahaan multinasional.

• Strategi pendampingan TKA untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

• Studi kasus dan sesi tanya jawab mendalam.

• Rekomendasi peningkatan tata kelola TKA di lingkungan PT. Sharp Electronics Indonesia.

Hasil yang Dicapai

Beberapa output dan manfaat yang tercapai dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai aturan ketenagakerjaan terkait TKA.

2. Terbentuknya rencana internal penguatan transfer knowledge antara TKA dan tenaga kerja lokal.

3. Identifikasi area perbaikan perusahaan dalam hal administrasi, izin, dan pelaporan TKA.

4. Penguatan koordinasi lintas unit dalam pengelolaan tenaga kerja asing secara efektif dan berkelanjutan.

Penutup

Kegiatan ini memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kapasitas manajerial dalam pengelolaan Tenaga Kerja Asing di PT. Sharp Electronics Indonesia. Dengan terlaksananya pendampingan ini, perusahaan diharapkan semakin siap dalam menghadapi tantangan global, menerapkan tata kelola TKA yang sesuai regulasi, serta memastikan alih teknologi dan keahlian dapat berjalan optimal.

LINKPEMDA mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan siap mendukung PT. Sharp Electronics Indonesia dalam program pengembangan SDM dan pemenuhan kepatuhan regulasi di masa mendatang.

Puskesmas Se - Kabupaten Tebo, Jambi
Fave Hotel Margonda, Depok | 27 s.d 29 November 2025

Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban BLUD serta perumusan Indikator Kinerja Integrasi Layanan Primer (ILP), Puskesmas Se - Kabupaten Tebo mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA selama tiga hari di Fave Hotel Margonda, Depok.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan tingkat primer sesuai regulasi terbaru tahun 2025.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tata kelola BLUD.

2. Memberikan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban BLUD.

3. Menyusun indikator kinerja ILP Puskesmas yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

• Hari/Tanggal: 27 s.d 29 November 2025

• Tempat: Fave Hotel Margonda

• Lokasi: Kota Depok

Peserta Kegiatan

Peserta berasal dari Puskesmas Se - Kabupaten Tebo – Jambi, terdiri dari:

• Pengelola keuangan BLUD

• Penanggung jawab ILP

• Subkoordinator dan staf teknis Puskesmas

Jumlah peserta: (dapat disesuaikan sesuai data yang diberikan).

Materi yang Disampaikan

1. Regulasi & Tata Kelola BLUD Tahun 2025

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Laporan Keuangan BLUD

3. Penyusunan Indikator Kinerja ILP (Integrasi Layanan Primer)

4. Workshop Penyusunan Kinerja Puskesmas Berbasis Output

5. Pendampingan Penyusunan Format Laporan dan Dokumen Kinerja

Materi disampaikan oleh narasumber berpengalaman di bidang BLUD dan ILP serta praktisi pembinaan Pusat/Dinas Kesehatan.

Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan

• Pembukaan dan penyampaian tujuan pelaksanaan Bimtek

• Pemaparan regulasi dan diskusi teknis

• Workshop penyusunan laporan BLUD

• Klinik penyusunan indikator ILP

• Presentasi hasil kerja kelompok

• Evaluasi kegiatan

• Penyerahan sertifikat kepada peserta

Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif terlibat dalam penyusunan dokumen selama sesi klinik.

Hasil yang Dicapai

1. Peserta memahami konsep pertanggungjawaban BLUD secara komprehensif.

2. Peserta mampu menyusun draft awal laporan pertanggungjawaban BLUD.

3. Peserta berhasil merumuskan indikator kinerja ILP yang sesuai dengan standar Kemenkes.

4. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan Puskesmas.

Penutup

Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi bekal penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan akuntabilitas Puskesmas Se - Kabupaten Tebo – Jambi. LINKPEMDA siap memberikan dukungan lanjutan melalui pelatihan tambahan maupun pendampingan teknis sesuai kebutuhan Puskesmas.

PENAWARAN BIMTEK LANJUTAN 

Program Penguatan BLUD & ILP Puskesmas 2025/2026

1. Bimtek Lanjutan BLUD (Advanced)

Fokus: Penyusunan RBA, SOP, tarif layanan, dan laporan BLUD.
Output: Dokumen RBA & laporan BLUD siap pakai.
Durasi: 2–3 hari.

2. Workshop Indikator Kinerja ILP (Lanjutan)

Fokus: Penurunan indikator, perhitungan capaian, dan monitoring.
Output: Dokumen indikator lengkap & template dashboard.

3. Pelatihan Digitalisasi Puskesmas

Materi: Integrasi ILP, SATUSEHAT/SIKDA, dashboard digital.
Output: SOP digitalisasi & simulasi penggunaan aplikasi.

4. Pendampingan Teknis 1 Bulan

Termasuk: Klinik WA/Zoom, review dokumen, monitoring progres.
Output: Dokumen BLUD dan ILP final.

Lokasi Pelatihan

Jakarta, Depok, Bandung, Yogyakarta, Bali, atau in-house di Puskesmas/Dinkes.

Kontak LINKPEMDA

www.linkpemda.com
WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Email: info@linkpemda.com
Alamat: Bekasi – Jawa Barat