Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimtek Optimalisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Daerah, SIKD/SIPD, dan Pengadaan Barang/Jasa  untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Bimtek ini membahas secara komprehensif:

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran

• Penyusunan laporan keuangan daerah secara akurat

• Penginputan dan monitoring data keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog

Materi dilengkapi simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu di unit kerjanya.

Sasaran peserta:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola pengadaan barang/jasa

Durasi dan Metode:

• 2 hari pelatihan (±6 jam per hari)

• Metode: ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, praktik langsung

Manfaat Bimtek:

• Menguasai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Memahami penyusunan laporan keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Memaksimalkan penggunaan E-Katalog untuk pengadaan barang/jasa

• Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan

Informasi Pendaftaran:

• WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini menjadi terobosan besar dalam sistem kepegawaian karena kenaikan pangkat kini dapat dilakukan setiap bulan, bukan lagi hanya beberapa kali dalam setahun.

Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2025 dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pengembangan karier ASN serta memperkuat sistem merit birokrasi.

🧾 Perubahan Penting dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025

1. Kenaikan Pangkat Setiap Bulan
   ASN kini bisa mengajukan kenaikan pangkat pada 12 periode dalam satu tahun — dari Januari hingga Desember. Sebelumnya, proses ini hanya dibuka pada 4–6 periode saja.

2. Peningkatan Efisiensi Proses Kepegawaian
   Regulasi ini diharapkan mempercepat pengembangan karier ASN dan mengurangi antrean administrasi kepegawaian di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

3. Sinkronisasi Sistem Digital
   Pemerintah daerah dan instansi pusat perlu menyesuaikan sistem layanan kepegawaian digital agar dapat mengakomodasi proses pengajuan dan verifikasi setiap bulan.

4. Kepastian dan Keadilan bagi ASN
   ASN yang telah memenuhi syarat kini dapat mengajukan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu periode panjang seperti sebelumnya.

🧭 Dampak dan Peluang Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, perubahan kebijakan ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis:

• Meningkatkan motivasi ASN untuk berprestasi.

• Menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja dan merit.

• Menuntut kesiapan OPD kepegawaian (BKD/BKPSDM) dalam menyesuaikan SOP dan sistem pelayanan kepegawaian.

• Membutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) untuk memastikan implementasi berjalan lancar.

🏛️ Momentum Tepat untuk Sosialisasi dan Bimtek

Karena regulasi ini baru berlaku mulai Oktober 2025, saat ini adalah waktu yang sangat strategis untuk:

• Melaksanakan Bimtek Kenaikan Pangkat ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025;

• Menyiapkan petunjuk teknis internal OPD kepegawaian;

• Melatih operator dan pejabat fungsional kepegawaian;

• Memastikan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional BKN.

Tema Kegiatan Bimtek / Sosialisasi

Untuk mendukung implementasi regulasi ini, LINKPEMDA dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tema:

“Bimtek Nasional Implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025: Strategi Percepatan Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan”

📍 Sasaran Peserta: BKD/BKPSDM, pejabat kepegawaian, operator kepegawaian, dan ASN di seluruh instansi pemerintah daerah.
🕒 Waktu Pelaksanaan: Oktober–Desember 2025 (masa awal implementasi regulasi).
🎯 Output: ASN dan OPD kepegawaian memahami mekanisme baru dan siap melaksanakan sesuai ketentuan.

Regulasi ini menandai era baru dalam manajemen ASN di Indonesia. Pemerintah tidak lagi membatasi periodisasi kenaikan pangkat, melainkan mendorong percepatan pengembangan karier yang lebih fleksibel, adil, dan adaptif.

Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ASN dan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tahun perencanaan 2026, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional. RKPD merupakan dokumen penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD, sehingga kualitasnya sangat menentukan arah pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan perencanaan di daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPD 2026 dengan fokus pada integrasi program prioritas lintas sektor dan OPD.

📌 Arah Kebijakan Perencanaan RKPD 2026

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 akan diarahkan untuk:

• Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional

• Mendorong inovasi program unggulan daerah

• Menjamin kesinambungan program RPJMD

• Mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendukung pelayanan publik

Pelaksanaan perencanaan juga harus mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara sistematis dan terukur.

🧭 Tujuan Pelaksanaan Bimtek RKPD 2026

Kegiatan Bimtek ini bertujuan:

• Memberikan pemahaman teknis tentang tahapan penyusunan RKPD

• Menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan RPJMN

• Menguatkan peran OPD dalam perencanaan terpadu

• Meningkatkan kualitas dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan APBD

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota

• OPD perencana dan pengelola program kegiatan

• Pejabat fungsional perencana dan pejabat struktural

• Tim penyusun RKPD daerah

📅 Rencana Pelaksanaan Bimtek

Bimtek akan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar, dengan format kelas interaktif dan pendampingan teknis. Peserta akan mendapatkan:

• Materi regulasi dan pedoman teknis

• Simulasi penyusunan dokumen RKPD

• Sertifikat pelatihan resmi

• Akses ke modul dan template penyusunan RKPD 2026

🌐 Pendaftaran & Informasi

Bagi OPD dan pemerintah daerah yang ingin mengikuti kegiatan Bimtek RKPD 2026, dapat melakukan pendaftaran melalui:
📍 https://linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Admin LINKPEMDA)

Dengan perencanaan yang matang dan strategis, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. LINKPEMDA berkomitmen mendampingi daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#RKPD2026 #PerencanaanDaerah #BimtekRKPD #LINKPEMDA
#Bappeda #PemerintahDaerah #PembangunanDaerah 

LinkPemda merupakan lembaga resmi penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kami hadir untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan implementasi digitalisasi pemerintahan yang modern, transparan, dan profesional.

🔹 Mengapa Memilih LinkPemda?

1. Legal dan Terpercaya

LinkPemda memiliki dasar hukum dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) resmi. Kami telah berpengalaman menyelenggarakan kegiatan Bimtek dan Diklat Nasional di berbagai daerah di Indonesia.

2. Materi Relevan dan Selalu Update

Seluruh kegiatan kami disusun berdasarkan regulasi terbaru pemerintah, antara lain:

• Pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terkini

• Implementasi SIPD, SAKIP, dan reformasi birokrasi

• Digitalisasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik

3. Narasumber Profesional & Kredibel

Kami menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga pusat, akademisi, dan praktisi pemerintahan yang berpengalaman.

4. Jadwal Fleksibel & Lokasi Strategis

Pelatihan dilaksanakan secara nasional di kota-kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, dan kota besar lainnya — dengan fasilitas pelatihan yang nyaman dan profesional.

🔹 Bidang Pelatihan & Bimtek Unggulan

Kami menyelenggarakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah:

1. Bimtek Keuangan Daerah, APBD, dan SIPD Terintegrasi

2. Bimtek Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah (BMD)

3. Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Kinerja (SAKIP)

4. Bimtek Digitalisasi dan Data Pemerintahan

5. Bimtek Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Daerah

6. Bimtek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Bimtek Pertanahan dan Reforma Agraria

8. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ & e-Katalog)

9. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

10. Bimtek Manajemen ASN, TPP, dan Pengembangan SDM

11. Bimtek Pajak & Retribusi Daerah (PAD)

12. Bimtek BLUD dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

13. Bimtek Pelayanan Publik & Inovasi Daerah

14. Bimtek Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (PPP/KPBU)

15. Bimtek Komunikasi Pemerintah & Pengelolaan Media Sosial Resmi

16. Bimtek Ketahanan Pangan & Pembangunan Pertanian Daerah

17. Bimtek Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang

18. Bimtek Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif

19. Bimtek Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

20. Bimtek Kesehatan, Puskesmas, dan RME

🔹 Komitmen Kami untuk Pemerintah Daerah

LinkPemda berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi.
Melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Seminar, dan Diklat, kami membantu memperkuat kapasitas aparatur agar siap menghadapi tantangan era digital dan regulasi yang terus berkembang.

📞 Informasi & Pendaftaran

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal, tema kegiatan, dan pendaftaran peserta:

🌐 Website Resmi: linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 Kontak Admin: 0813-8766-6605
📍 Alamat Kantor: Rosma Cipta Indah II G7, Ds. Setiamulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi 17213

Menjelang penutupan tahun anggaran, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di seluruh Indonesia mulai bersiap menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan melakukan rekonsiliasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperkuat kapasitas aparatur, LINK PEMDA menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan LPJ SKPD Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah.

Kegiatan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam:

• Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan;

• Menjamin kesesuaian antara data transaksi keuangan SKPD dengan catatan BUD;

• Memastikan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan menjelang tutup buku tahun anggaran.

🎯 Tujuan Bimtek

• Memberikan pemahaman teknis kepada pejabat dan staf keuangan SKPD tentang penyusunan LPJ akhir tahun.

• Meningkatkan kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi keuangan secara akurat dan sistematis.

• Menjamin konsistensi data pelaporan antara SKPD dan BUD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

📚 Pokok Materi Pelatihan

1. Dasar hukum dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah

2. Prosedur penyusunan LPJ SKPD akhir tahun

3. Rekonsiliasi antara data SKPD dan BUD

4. Penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca

5. Pengelolaan kas dan penyusunan SPJ akhir tahun

6. Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CaLK)

⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

👥 Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan Subbag Keuangan SKPD

• Bagian Keuangan dan BUD Pemerintah Daerah

• Inspektorat Daerah

🏢 Pelaksanaan Bimtek

Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional dan regional, dengan pilihan:

• 📍 Tatap muka (offline) di hotel mitra LINK PEMDA di berbagai kota besar

• 💻 Online/Hybrid untuk memudahkan SKPD yang ingin efisiensi waktu dan anggaran

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan:

• Modul & materi pelatihan lengkap

• Sertifikat pelatihan resmi

• Pendampingan teknis penyusunan LPJ dan rekonsiliasi keuangan

📅 Jadwal & Informasi Pendaftaran

🗓️ Periode Pelaksanaan: November–Desember 2025 (menyesuaikan jadwal SKPD)
📞 Kontak Pendaftaran: WhatsApp 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: https://linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com

📝 Penutup

Bimtek Penyusunan LPJ SKPD Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses keuangan di akhir tahun berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, melalui pelatihan ini pemerintah daerah dapat menyelesaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan siap menghadapi pemeriksaan BPK.

✨ “LPJ yang baik bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi cermin tata kelola keuangan daerah yang sehat dan profesional.” — Tim LINK PEMDA