Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan SDM dalam menghadapi tantangan baru: regulasi yang terus diperbarui, digitalisasi sistem pemerintahan, serta tuntutan kinerja melalui SAKIP, RB, dan standar pelayanan publik.

LINKPEMDA sebagai lembaga pelatihan yang telah mendampingi banyak OPD sejak 2010, menyediakan solusi pelatihan (Bimtek & Workshop) di berbagai bidang pemerintahan—mulai dari keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, BLUD, kesehatan, perencanaan pembangunan, reformasi birokrasi, hingga administrasi umum dan kompetensi ASN.

Penguatan SDM melalui pelatihan teknis menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan kebijakan daerah dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan terbaru. Oleh karena itu, komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas aparatur menjadi pondasi penting dalam mempercepat pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Bekasi – LINKPEMDA Resmi Meluncurkan Program Bimtek 2026 untuk Semua Bidang Tata Kelola Pemerintahan

LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) secara resmi membuka Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026 yang mencakup seluruh bidang strategis pemerintahan. Pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan OPD dan RSUD dalam menghadapi perubahan regulasi, tuntutan digitalisasi, dan peningkatan kinerja aparatur.

Direktur LINKPEMDA, Bapak Andi Hasan Lamba, menjelaskan bahwa program pelatihan tahun 2026 disusun berdasarkan regulasi terbaru dan kebutuhan teknis di daerah. Materi mencakup:

• Pengelolaan Keuangan Daerah & SIPD-RI

• Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara

• Pemeriksaan BPK & LKPD

• Perpres PBJ terbaru & e-Katalog

• BLUD RSUD / Puskesmas + RBA

• TPP ASN 2026

• SAKIP & RB

• Peta Proses Bisnis

• Pelayanan Publik

• Perencanaan Pembangunan Daerah

• Administrasi Perkantoran

• Manajemen SDM ASN

• Kesehatan & RME

“Program Bimtek 2026 kami rancang lebih singkat, padat, dan aplikatif. Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga contoh dokumen, template, dan pendampingan,” ujar beliau.

Bimtek dilaksanakan secara Nasional (offline), In-House Training, maupun Zoom Meeting sesuai kebutuhan OPD.

PENAWARAN RESMI BIMTEK 

Kepada Yth. Pimpinan Instansi / Kepala Dinas / Sekretaris Daerah
di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami dari LINK PEMDA menawarkan Program Bimbingan Teknis Tahun 2026 untuk seluruh bidang tata kelola pemerintahan, meliputi:

Bidang Pelatihan yang Tersedia:

• Keuangan Daerah & SIPD-RI

• Bendahara & Pemeriksaan BPK

• BLUD RSUD / Puskesmas

• PAD & Perpajakan Daerah

• Pengadaan Barang/Jasa & e-Katalog

• Reformasi Birokrasi & SAKIP

• Peta Proses Bisnis

• Pelayanan Publik

• Administrasi Pemerintahan

• Perencanaan Pembangunan Daerah

• Kesehatan: RME, ILP, Akreditasi Puskesmas

• Manajemen SDM & Kompetensi ASN

• Kehumasan Pemerintah

• Digital Government & SPBE

Bentuk Kegiatan

• Bimtek Nasional (jadwal reguler setiap minggu)

• In-House Training di kantor OPD

• Pelatihan Zoom Meeting

Biaya

• Offline: Rp 4.500.000 – 5.500.000/peserta

• Online: Rp 1.500.000 – 3.000.000/peserta

Kami siap mendampingi OPD dalam penyusunan dokumen teknis, pemahaman regulasi, serta implementasi kebijakan secara langsung.
Demikian kami sampaikan, besar harapan dapat terjalin kerja sama pada kegiatan 2026.

Hormat kami,
Andi Hasan Lamba
Direktur LINKPEMDA
WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com

Optimalisasi Kinerja OPD Melalui Program Penguatan Kapasitas Aparatur pada Semua Bidang Tata Kelola Daerah

JAKARTA
Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) resmi meluncurkan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Terintegrasi Tahun 2026.
Program ini mencakup seluruh bidang pelatihan pemerintahan yang tersedia di LINKPEMDA, mulai dari keuangan, perencanaan, pengadaan barang/jasa, kesehatan, pelayanan publik, hingga manajemen ASN dan digitalisasi pemerintahan.

Pelatihan dirancang berdasarkan regulasi terbaru 2024–2025, kebutuhan OPD, dan tuntutan transformasi birokrasi untuk tahun 2026.

LINKPEMDA, yang berada di bawah binaan Kemendagri, siap menjadi mitra pelatihan resmi bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, RSUD, Puskesmas, BUMD, dan lembaga publik lainnya.

Transformasi Pelatihan ASN 2026: LINKPEMDA Hadirkan Program Pelatihan Terlengkap untuk Pemerintah Daerah

Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks. Berbagai regulasi baru diterbitkan pemerintah pusat, mulai dari Perpres 72/2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), kebijakan baru PBJ, pembaruan SIPD-RI, peraturan BLUD, hingga reformasi sistem kepegawaian ASN.

Perubahan ini menuntut aparatur untuk memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu menerapkan kebijakan secara efektif dalam aktivitas pemerintahan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Program Bimtek Terlengkap 2026, mencakup:

1. Bidang Keuangan Daerah & APBD

• Penyusunan APBD 2026

• Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara

• Penyusunan LKPD Berbasis Akrual

• Pengelolaan Aset Daerah

• Penguatan PAD Tahun 2026

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)

• Penganggaran

• Penatausahaan

• Laporan Keuangan

• Penyusunan RPJMD/RKPD dalam SIPD

3. BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan RKA/RBA BLUD

• Audit Internal BLUD

• Kebijakan terbaru BLUD 2025–2026

4. Pengadaan Barang/Jasa

• Implementasi Perpres 46/2025

• Optimalisasi e-Katalog

• Manajemen RUP & SPSE

5. Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Manajemen Risiko

• Penyusunan SAKIP 2026

• RB & Evaluasi Internal

• Peta Proses Bisnis

• Manajemen Risiko OPD

6. Pelayanan Publik

• Standar Pelayanan Publik

• SPBE & Digitalisasi Pelayanan

• Pelayanan Publik Berbasis Human Centered Design

7. Bidang Kesehatan

• Rekam Medis Elektronik (RME)

• Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Puskesmas/RSUD

8. Administrasi Pemerintahan

• Penyusunan SOP

• Arsip & Tata Naskah Dinas

• Pemerintahan Desa

9. Kehumasan & Publikasi Pemerintah

• Teknik Penulisan Siaran Pers

• Desain Konten Pemerintahan

• Manajemen Media Pemerintah

10. Pelatihan Digital & Office

• Microsoft Office untuk ASN

• Data Visualization

• Pengelolaan Website Pemerintah

Dengan cakupan seluas ini, LINKPEMDA menjadi salah satu lembaga pelatihan terlengkap untuk pemerintah daerah di Indonesia.

LINKPEMDA Membuka Pendaftaran Bimtek Terlengkap Tahun 2026 untuk Seluruh OPD dan RSUD di Indonesia

LINKPEMDA mengumumkan pembukaan Program Bimbingan Teknis Nasional 2026 yang mencakup 10 bidang utama. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas SDM aparatur pemerintah dalam menjawab tantangan tata kelola dan regulasi terbaru.

Direktur LINKPEMDA, Bapak Andi Hasan Lamba, menyampaikan bahwa program 2026 disiapkan berdasarkan kebutuhan riil yang dialami pemerintah daerah.

“Kami menyusun program ini agar benar-benar relevan dengan kondisi lapangan. Semua materi dapat langsung diterapkan dan sesuai regulasi terbaru, sehingga OPD tidak hanya belajar, tetapi mendapat solusi nyata,” tegasnya.

Pelatihan tersedia dalam 3 format:

• Bimtek Nasional (diselenggarakan setiap minggu)

• In-House Training di kantor OPD

• Zoom Meeting untuk pelatihan cepat dan efisien

Peserta akan mendapatkan:

• Sertifikat 16 JP

• Modul lengkap

• Materi softcopy

• Akses database regulasi

• Konsultasi pasca pelatihan

Menjelang Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah di seluruh Indonesia mulai memperkuat proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan akuntabel. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Linkpemda menyelenggarakan Pelatihan Nasional Penyusunan SIRUP & Persiapan Pemilihan Penyedia 2026, yang dihadiri oleh perwakilan Bagian PBJ, Pokja Pemilihan, PPK, Pejabat Pengadaan, dan OPD terkait.

Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kompetensi ASN dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), serta menyiapkan dokumen awal pemilihan penyedia sesuai regulasi terbaru LKPP. Langkah ini sangat penting untuk memastikan percepatan tender awal tahun dan menghindari keterlambatan realisasi anggaran.

1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru PBJ

Materi diawali dengan pemaparan mengenai:

• Kebijakan PBJ 2025–2026

• Penyesuaian terhadap Perpres 12/2021

• Update terbaru dari LKPP

• Prinsip PBJ yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Peserta mendapatkan gambaran arah kebijakan nasional sehingga dapat menyesuaikan praktik di daerah masing-masing.

2. Penyusunan RUP dan SIRUP Tahun Anggaran 2026

Pada sesi ini, peserta mempelajari:

• Tata cara penyusunan RUP berbasis kebutuhan dan kinerja

• Strategi penyajian paket yang sistematis dan tidak error saat input

• Penulisan judul paket, HPS, lokasi, metode pemilihan, dan jenis pengadaan

• Penetapan jadwal yang realistis untuk pelaksanaan 2026

Sesi ini menjadi salah satu yang paling diminati karena sangat teknis dan langsung berdampak pada kesiapan PBJ.

3. Analisis Kebutuhan PBJ & Penetapan Metode Pemilihan

Peserta dibimbing untuk:

• Menganalisis kebutuhan berdasarkan output OPD

• Menentukan metode pemilihan: tender, tender cepat, e-purchasing, pengadaan langsung

• Menentukan jenis kontrak (lumpsum, harga satuan, payung kontrak, terima jadi)

• Menyusun dokumen perencanaan pemilihan sejak dini

4. Persiapan Pemilihan Penyedia Tahun 2026

Materi menekankan percepatan tender dengan:

• Penyusunan KAK, spesifikasi teknis, RAB, dan HPS

• Penyusunan dokumen pemilihan (DP) sesuai aturan LKPP terbaru

• Konsolidasi PBJ untuk efisiensi anggaran

• Penyiapan jadwal paket prioritas dan strategis

• Mitigasi risiko administrasi dan teknis

5. Integrasi RUP – SIRUP – SPSE

Narasumber menjelaskan:

• Alur sinkronisasi antar aplikasi

• Cara memvalidasi data paket

• Teknik troubleshooting error input

• Penguatan peran PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan dalam perencanaan

6. Simulasi & Workshop Penginputan SIRUP

Peserta melakukan praktik langsung:

• Mengisi RUP/SIRUP

• Menyusun paket pengadaan

• Menetapkan HPS dan jadwal pemilihan

• Melakukan simulasi strategi percepatan PBJ

7. Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan PBJ

• Strategi penyusunan laporan PBJ

• Monitoring progress paket

• Penyusunan tindak lanjut perbaikan

Pelatihan ini menjadi rangkaian lengkap untuk memperkuat tata kelola PBJ daerah.

📑 PENAWARAN BIMTEK RESMI

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

PBJ: Penyusunan SIRUP & Persiapan Pemilihan Penyedia Tahun 2026

Diselenggarakan oleh LINKPEMDA

🎯 TUJUAN KEGIATAN

• Memperkuat kemampuan ASN dalam menyusun RUP/SIRUP 2026

• Menyiapkan dokumen pemilihan penyedia secara tepat dan akurat

• Menjamin percepatan tender awal tahun

• Menyelaraskan PBJ daerah dengan regulasi terbaru LKPP

• Menciptakan perencanaan pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel

📘 MATERI BIMTEK

1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru PBJ

• Kebijakan PBJ 2025–2026

• Penyelarasan Perpres 12/2021

• Update LKPP dan aturan turunan

• Prinsip PBJ: efektif, efisien, transparan, akuntabel

2. Penyusunan RUP dan SIRUP Tahun Anggaran 2026

• Tata cara penyusunan RUP

• Penginputan paket dalam SIRUP LKPP

• Teknik penamaan paket yang benar

• Penetapan HPS, jenis pengadaan, dan metode pemilihan

3. Analisis Kebutuhan dan Metode Pemilihan

• Analisis kebutuhan berbasis kinerja

• Penetapan metode pemilihan

• Penentuan jenis kontrak

• Penyusunan dokumen prapengadaan

4. Persiapan Pemilihan Penyedia 2026

• Penyusunan KAK, Spek Teknis, RAB, HPS

• Penyusunan Dokumen Pemilihan (DP)

• Konsolidasi pengadaan

• Penjadwalan paket prioritas

5. Integrasi RUP – SIRUP – SPSE

• Alur sinkronisasi

• Validasi & troubleshooting data

• Penguatan peran PPK, Pokja, Pejabat Pengadaan

6. Workshop & Simulasi Penginputan SIRUP

• Praktik pengisian RUP/SIRUP

• Pembuatan paket

• Penetapan HPS & jadwal pemilihan

• Simulasi percepatan PBJ 2026

7. Monitoring & Evaluasi Perencanaan PBJ

• Penyusunan laporan PBJ

• Monitoring progres

• Tindak lanjut pembenahan

📅 WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

• Tersedia setiap minggu (jadwal nasional)

• Lokasi: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Bali

• Bisa In-House Training di instansi pemerintah

🎁 FASILITAS BIMTEK

• Sertifikat 16 JP

• Hotel & konsumsi lengkap

• Modul & softcopy seluruh materi

• Template KAK, Spek Teknis, RAB, HPS, RUP/SIRUP

• Pendampingan dan konsultasi pasca pelatihan

💰 INVESTASI BIAYA

Rp 5.000.000 per peserta
(Harga tergantung lokasi dan kuota)
Diskon khusus untuk pendaftaran kelompok.

📞 KONTAK PANITIA LINKPEMDA

WhatsApp: 081387666605
Email: info@linkpemda.com
Website: www.linkpemda.com

Menjelang akhir tahun, administrasi kepegawaian menjadi agenda krusial bagi instansi pemerintah dalam memastikan tertib administrasi, ketepatan dokumen, serta pemenuhan hak ASN. Sejumlah aspek utama seperti Kenaikan Pangkat, Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK), dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus diselesaikan secara akurat, profesional, dan sesuai regulasi terbaru.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian administrasi kepegawaian tersebut, Linkpemda kembali menyelenggarakan Pelatihan Nasional Administrasi Kepegawaian Akhir Tahun yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BKPSDM, dan unit kerja teknis dari berbagai pemerintah daerah.

Fokus Utama Pelatihan

Pelatihan ini membahas secara detail penyelarasan regulasi dan praktik terbaru dalam administrasi kepegawaian, meliputi:

1. Kenaikan Pangkat Berkala dan Struktural

• Mekanisme usulan KP pasca penerapan UU ASN 20/2023 dan regulasi turunannya

• Sinkronisasi data kepegawaian pada SIASN

• Pemeriksaan berkas KP dan mitigasi kesalahan administrasi

2. Penyusunan & Pengusulan DUPAK (Angka Kredit)

• Penyusunan bukti fisik DUPAK sesuai PermenPANRB terbaru

• Penguatan peran Tim Penilai Angka Kredit (TPAK)

• Standarisasi penilaian angka kredit untuk JF guru, kesehatan, dan teknis

3. Penyusunan SKP Akhir Tahun

• Penyusunan SKP berbasis kinerja sesuai PP No. 30 Tahun 2019

• Penyesuaian SKP dengan indikator kinerja organisasi

• Penyusunan laporan kinerja dan penilaian perilaku kerja

Narasumber Profesional

Kegiatan ini difasilitasi oleh para praktisi dan pejabat kementerian yang kompeten, di antaranya pejabat dari:

• Kementerian PANRB,

• BKN,

• BKPSDM senior,

• serta analis kebijakan dan praktisi kepegawaian nasional.

Manfaat Pelatihan

Peserta memperoleh:

• Pemahaman regulasi terbaru

• Format dan template siap pakai

• Praktik penyusunan SKP, DUPAK, dan KP secara langsung

• Pendampingan teknis khusus untuk instansi masing-masing

PENAWARAN BIMTEK

Bimtek Administrasi Kepegawaian Akhir Tahun (Kenaikan Pangkat, DUPAK, SKP)

Diselenggarakan oleh LINKPEMDA

Dalam rangka mendukung kelancaran administrasi kepegawaian akhir tahun dan meningkatkan profesionalisme ASN, kami menawarkan Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian Akhir Tahun dengan fokus utama:

Tema Kegiatan

“Optimalisasi Administrasi Kepegawaian Akhir Tahun melalui Penguatan Layanan Kenaikan Pangkat, DUPAK, dan Penyusunan SKP ASN”

MATERI BIMTEK

1. Regulasi Terbaru Administrasi Kepegawaian & Implementasi UU ASN 20/2023

2. Teknis Penyusunan SKP Akhir Tahun Berdasarkan PP 30/2019

3. Teknis Penyusunan dan Pemeriksaan DUPAK JF

4. Teknis Layanan Kenaikan Pangkat Akhir Tahun Berbasis SIASN

5. Mitigasi Kendala Administrasi & Validasi Berkas KP/DUPAK

6. Pendampingan Penyusunan Dokumen (Workshop)

TUJUAN BIMTEK

• Menyelaraskan pemahaman ASN terkait administrasi kepegawaian

• Meningkatkan ketepatan usulan KP, SKP, dan DUPAK

• Mempercepat layanan kepegawaian di daerah

• Menghindari penolakan berkas dan kesalahan teknis

WAKTU & TEMPAT

📅 Jadwal fleksibel (mingguan) — dapat disesuaikan dengan permintaan instansi
🏨 Lokasi: Yogyakarta / Bandung / Jakarta / Bali / sesuai permintaan

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat 16 JP

• Hotel, konsumsi, dan ruang pelatihan lengkap

• Modul & softcopy seluruh materi

• Template SKP, DUPAK, KP siap pakai

• Konsultasi gratis pascabimtek

INVESTASI KEGIATAN

Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah )per peserta (menyesuaikan lokasi dan kuota)
Potongan harga untuk peserta kelompok (minimal 10 orang).

PENUTUP

Kami mengundang instansi Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bimtek ini agar administrasi kepegawaian dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, dan sesuai standar nasional.

Kontak Panitia Linkpemda

📞 081387666605
📧 infot@linkpemda.com
🌐 www.linkpemda.com

Yogyakarta — Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan Pelatihan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan, yang dilaksanakan pada 12–14 November di Yogyakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dan staf dari berbagai perangkat daerah dengan tujuan memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta penerapan Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagai dasar pengelolaan SDM yang efektif dan berbasis kinerja.

Pelatihan difasilitasi oleh narasumber Bapak Tri Oerip Waloejo Poetro, S.Sos., M.T., dengan pendekatan interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung penyusunan dokumen Anjab dan ABK sesuai pedoman PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020.

Peserta mendapatkan pembekalan penting mencakup:

• ✅ Teknik Pelaksanaan & Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)

• ✅ Teknik Pelaksanaan & Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)

• ✅ Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan ASN

Melalui pelatihan ini, diharapkan ASN mampu menyusun dokumen Anjab dan ABK yang akurat, proporsional, serta selaras dengan kebutuhan organisasi. Hasil kegiatan ini juga diharapkan menjadi dasar dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

“Pelatihan ini memberikan manfaat besar bagi kami untuk memahami dan menerapkan penyusunan Anjab dan ABK secara tepat sesuai kebutuhan jabatan di instansi,” ujar salah satu peserta usai sesi praktik.

🎯 Program Bimtek & Pelatihan Lanjutan LINKPEMDA

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, LINKPEMDA membuka kembali program Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional dengan tema:

🏛️ “Penguatan Standar Kompetensi Jabatan ASN melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja”

📘 Materi Kegiatan:

1. Kebijakan Nasional Manajemen ASN dan Regulasi Terbaru

2. Teknik Pelaksanaan & Penyusunan Analisis Jabatan

3. Teknik Pelaksanaan & Penyusunan Analisis Beban Kerja

4. Penyusunan dan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan ASN

5. Praktik dan Simulasi Penyusunan Dokumen Anjab & ABK

🏨 Fasilitas Kegiatan:

• Modul dan bahan ajar lengkap

• Sertifikat pelatihan resmi

• Akomodasi & konsumsi peserta

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

📅 Jadwal dan Lokasi:

Kegiatan diselenggarakan setiap bulan di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.

📞 Informasi & Pendaftaran:

Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp Center: 081387666605