Di era transformasi digital, birokrasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan keterampilan administratif. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang mumpuni agar mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Isu terbaru di tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintah masih menghadapi kendala dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu penyebab utamanya adalah kesenjangan kompetensi digital ASN. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadirkan program Digital Talent Scholarship (DTS) melalui skema Government Transformation Academy (GTA), yang secara khusus dirancang bagi ASN.

Apa Itu Kompetensi Digital ASN?

Kompetensi digital adalah kemampuan ASN untuk memahami, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini mencakup kemampuan dasar literasi digital, pengelolaan data, pemanfaatan aplikasi pemerintahan, hingga inovasi berbasis teknologi.

Bagi ASN, kompetensi digital tidak hanya sekadar keterampilan tambahan, melainkan kompetensi inti dalam menunjang keberhasilan reformasi birokrasi. Melalui penguasaan digital, ASN dapat:

• Menyediakan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

• Mengelola data dengan lebih aman dan akurat.

• Menjalankan SPBE secara terintegrasi.

• Beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital.

Government Transformation Academy (GTA)

Government Transformation Academy (GTA) adalah salah satu program unggulan dalam Digital Talent Scholarship (DTS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. GTA berfokus pada peningkatan kapasitas ASN agar siap menghadapi tantangan birokrasi digital.

Program ini dirancang untuk membekali ASN dengan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan digital. GTA menyasar ASN pusat, daerah, hingga PPPK, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas di seluruh lapisan pemerintahan.

Materi Pelatihan GTA 2025

Pelatihan dalam GTA mencakup berbagai modul strategis yang relevan dengan kebutuhan birokrasi modern, di antaranya:

1. Digital Literacy & Cybersecurity

   • Pemahaman etika digital, perlindungan data, keamanan siber, dan pemanfaatan cloud.

2. Social Media Analysis for Government

   • Pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik, manajemen krisis, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Big Data & Data-Driven Policy

   • Keterampilan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

4. Content Creation & Video Production

   • Pembuatan konten digital, desain grafis, hingga storytelling untuk publikasi pemerintah.

5. Digital Leadership & Change Management

   • Kepemimpinan transformasional dan manajemen perubahan di era digital.

6. SPBE & E-Government Implementation

   • Pendalaman penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan integrasi layanan digital.

Manfaat Pelatihan GTA

Bagi ASN:

• Meningkatkan keterampilan digital yang relevan dengan tuntutan birokrasi.

• Mendapatkan sertifikat kompetensi digital resmi.

• Meningkatkan daya saing dalam pengembangan karier.

Bagi Instansi Pemerintah:

• Mendukung percepatan penerapan SPBE.

• Menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

• Mendorong terwujudnya budaya birokrasi digital yang adaptif dan inovatif.

Dasar Hukum Pelatihan GTA

Program pengembangan kompetensi digital ASN memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

   • Pasal 70: ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

   • Pasal 71: Instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   • Mengamanatkan percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

   • Mendorong penguatan kapasitas ASN dalam pengelolaan data digital.

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

   • Kompetensi digital masuk dalam kategori kompetensi teknis ASN.

5. Roadmap Reformasi Birokrasi 2025–2029

   • Fokus pada digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan literasi digital ASN.

Kesimpulan

Tahun 2025 menandai pentingnya transformasi birokrasi menuju era digital. Kompetensi digital ASN menjadi isu strategis sekaligus kebutuhan mendesak untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Melalui program Government Transformation Academy (GTA), ASN dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan profesional. Dengan dukungan dasar hukum yang kuat, pelatihan ini bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kewajiban strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi digital di pemerintahan daerah bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Tahun 2025 menjadi momentum penting di mana Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Internet of Things (IoT) mulai diintegrasikan secara serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.

LINKPEMDA menghadirkan pelatihan eksklusif yang menggabungkan teknologi terkini (AI & Big Data) dengan regulasi terbaru pemerintah, mulai dari SIPD, SAKIP, hingga tata kelola keuangan daerah. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata OPD/ASN agar lebih siap menghadapi era digital birokrasi modern.

Mengapa AI & Big Data Penting untuk Pemda?

1. Efisiensi Anggaran: Prediksi kebutuhan belanja daerah dengan analisis berbasis data.

2. Peningkatan PAD: Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi melalui pemetaan berbasis AI.

3. Smart Governance: Keputusan berbasis data (data-driven policy) untuk mempercepat pelayanan publik.

4. Deteksi Kecurangan: Pencegahan kebocoran anggaran dan tindak korupsi dengan machine learning.

5. Layanan Publik Cepat: Chatbot AI untuk pelayanan masyarakat di Dinas Dukcapil, Puskesmas, hingga Perizinan.

Dasar Hukum Terbaru (Update 2025)

Untuk memperkuat kepercayaan, berikut regulasi terbaru yang menjadi pijakan:

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

   • Menjadi payung hukum integrasi layanan digital pemerintah pusat dan daerah.

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Digitalisasi Pemerintahan Daerah.

   • Menginstruksikan kepala daerah agar memanfaatkan AI, Big Data, dan IoT.

3. Permendagri Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah.

   • Mengatur kewajiban pemda mengembangkan ekosistem digital yang terukur dan transparan.

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

   • Memberikan ruang pemanfaatan E-Katalog berbasis AI dan sistem digital dalam PBJ.

5. Rancangan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2025–2045 (Bappenas & BRIN).

   • Menjadi arah jangka panjang penerapan AI di berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah.

Rekomendasi Strategis untuk Pemda

1. Membangun Pusat Data Daerah (Regional Data Center).
   Menyediakan data terbuka dan integrasi antar-OPD.

2. Menerapkan AI untuk Analisis PAD.
   Menggunakan algoritma prediktif untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

3. Digitalisasi BLUD dan RSUD.
   Integrasi rekam medis elektronik (RME) dengan AI untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

4. Pelatihan ASN Digital Mindset.
   Melatih ASN agar tidak gagap teknologi dan siap beradaptasi dengan AI/Big Data.

5. Kolaborasi dengan Startup & Perguruan Tinggi.
   Mendorong inovasi lokal melalui pilot project Smart City & Smart Village.

Penutup

Digitalisasi pemerintahan daerah berbasis AI dan Big Data adalah kebutuhan mendesak di tahun 2025. Dengan dukungan regulasi terbaru, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga proaktif dalam memanfaatkan teknologi demi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis OPD/ASN dalam pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan implementasi digitalisasi berbasis regulasi terbaru.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tata kelola keuangan dan pelayanan publik, LINKPEMDA menyelenggarakan serangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Tahun 2025. Kegiatan ini dirancang khusus untuk mendukung implementasi regulasi terbaru serta penguatan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja.

🔹 Fokus Utama Bimtek Nasional 2025:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2025
   Implementasi regulasi terbaru sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, dan kebijakan terkini dalam penatausahaan APBD, perencanaan, serta pelaporan berbasis akuntabilitas.

2. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD & Penyusunan RBA
   Penguatan kemandirian BLUD Rumah Sakit Daerah melalui penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), optimalisasi e-katalog pengadaan barang/jasa, serta pemenuhan standar akuntabilitas.

3. TPP ASN Tahun 2025
   Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024 serta arah kebijakan terbaru dalam mendukung kinerja dan kesejahteraan aparatur.

4. Implementasi Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
   Penerapan standar harga satuan regional terbaru sebagai acuan belanja daerah, mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penganggaran.

🔹 Tujuan Bimtek Nasional

• Memberikan pemahaman mendalam terkait aturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.

• Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan & anggaran.

• Mendorong penerapan prinsip good governance dalam tata kelola BLUD dan pelayanan publik.

• Menjadi sarana diseminasi regulasi baru pemerintah kepada ASN dan OPD.

🔹 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan untuk:

• Pejabat dan staf di lingkungan Badan/Dinas Keuangan Daerah

• Direktur & manajemen BLUD RSUD

• ASN pengelola TPP di BKD/Bagian Organisasi

• Inspektorat Daerah, Bappeda, serta OPD teknis terkait

🔹 Informasi Pelaksanaan

📅 Jadwal: Periode Agustus – Desember 2025
🏢 Lokasi: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali (pilihan kota besar lain tersedia)
📞 Kontak Resmi: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com

🔹 Dasar Hukum

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pemberian TPP ASN

• Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

✨ Kesimpulan

Bimtek Nasional 2025 menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas ASN dan OPD dalam menghadapi dinamika regulasi terbaru. Dengan mengikuti kegiatan ini, aparatur daerah akan lebih siap dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel demi peningkatan pelayanan publik.

Memasuki tahun 2026, kebijakan perpajakan perusahaan di Indonesia terus mengalami penyesuaian signifikan sebagai dampak dari implementasi berkelanjutan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta peningkatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berbagai kebijakan strategis seperti penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan e-Faktur 3.0, e-Bupot Unifikasi, serta optimalisasi pelaporan dan pengawasan melalui DJP Online telah mengubah secara fundamental cara perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Bagi perusahaan, perubahan kebijakan perpajakan tahun 2026 tidak lagi sekadar bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis dan manajemen risiko perusahaan. Ketidaksiapan dalam memahami dan menerapkan regulasi terbaru berpotensi menimbulkan risiko sanksi administrasi, denda pajak, pemeriksaan intensif, hingga risiko pidana di bidang perpajakan.

Oleh karena itu, Diklat Perpajakan Perusahaan Tahun 2026 dirancang untuk membantu perusahaan memahami secara komprehensif regulasi terbaru, mekanisme pelaporan digital, serta strategi kepatuhan dan optimalisasi pajak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengapa Diklat Perpajakan Perusahaan Tahun 2026 Sangat Penting?

1. Kewajiban Hukum yang Mengikat

Seluruh perusahaan, tanpa terkecuali, wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi terbaru. Ketidakpatuhan dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan dan reputasi perusahaan.

2. Dinamika dan Update Regulasi Pajak

Tahun 2026 ditandai dengan berlanjutnya implementasi UU HPP, penyesuaian kebijakan PPN, serta penyempurnaan sistem administrasi pajak berbasis digital yang menuntut pemahaman teknis yang lebih mendalam.

3. Risiko Kepatuhan yang Tinggi

Kesalahan kecil dalam penghitungan, pemotongan, atau pelaporan pajak dapat berujung pada:

• Sanksi administrasi

• Denda dan bunga

• Pemeriksaan pajak lanjutan

• Sengketa perpajakan

4. Berlaku untuk Seluruh Sektor Usaha

Regulasi perpajakan tahun 2026 berlaku bagi seluruh jenis perusahaan, baik:

• Perusahaan jasa

• Perusahaan dagang

• Perusahaan manufaktur

• Perusahaan digital dan berbasis teknologi

Materi yang Dibahas dalam Diklat Perpajakan Perusahaan Tahun 2026

1. Update Regulasi Perpajakan dan Implementasi UU HPP

• Kebijakan perpajakan nasional pasca UU HPP

• Penyesuaian peraturan turunan yang berlaku hingga 2026

• Dampak kebijakan fiskal terhadap dunia usaha

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan Implikasinya

• Ketentuan PPN terbaru dan objek pajak

• Dampak PPN 12% terhadap harga, margin, dan arus kas perusahaan

• Strategi pengelolaan PPN agar tetap efisien dan patuh

3. Implementasi e-Faktur 3.0 dan e-Bupot Unifikasi

• Mekanisme penggunaan e-Faktur 3.0

• Integrasi e-Faktur dengan sistem DJP

• Penerapan e-Bupot Unifikasi untuk PPh Pasal 23/26

• Kesalahan umum dan cara menghindarinya

4. Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan dan Karyawan

• PPh Badan

• PPh Pasal 21 (karyawan)

• PPh Pasal 22, 23, 25, dan 29

• Strategi pengelolaan kewajiban PPh secara tepat dan efisien

5. Pajak Digital dan Transaksi Berbasis Elektronik

• Ketentuan pajak atas transaksi digital

• Pajak e-commerce dan ekonomi digital

• Tantangan kepatuhan pajak di era digital

6. Pelaporan Pajak Berbasis Digital melalui DJP Online

• Optimalisasi penggunaan DJP Online

• Simulasi pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan

• Manajemen data dan arsip pajak perusahaan secara digital

7. Strategi Optimalisasi Pajak Perusahaan (Tax Planning)

• Prinsip perencanaan pajak yang sah dan aman

• Pengelolaan risiko pajak perusahaan

• Strategi menghadapi pemeriksaan pajak

Sasaran Peserta Diklat

Diklat Perpajakan Perusahaan Tahun 2026 ditujukan bagi:

• Manajemen perusahaan

• Bagian keuangan dan akuntansi

• Staf HRD (pengelola PPh 21)

• Legal dan compliance officer

• Konsultan pajak dan akuntan perusahaan

Manfaat yang Diperoleh Peserta

Dengan mengikuti Diklat Perpajakan Perusahaan Tahun 2026, peserta diharapkan mampu:

• Memahami regulasi perpajakan terbaru secara komprehensif

• Melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan secara benar dan tepat waktu

• Mengurangi risiko sanksi dan sengketa perpajakan

• Mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan secara legal

• Mendukung keberlangsungan dan kesehatan keuangan perusahaan

👉 Diklat Perpajakan Perusahaan Tahun 2026 memberikan keterampilan teknis sekaligus wawasan strategis bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika regulasi perpajakan dan transformasi digital administrasi pajak.

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 15 Tahun 2024) dan aturan turunannya.

Banyak pemerintah daerah masih mengalami kebingungan dalam perhitungan, penyusunan dasar hukum, hingga implementasi TPP ASN agar sesuai regulasi pusat dan tidak menimbulkan temuan audit.

Artikel ini akan menjadi panduan lengkap untuk ASN, BKD/BKPSDM, BPKAD, serta OPD terkait dalam memahami aturan TPP ASN 2025.

Apa Itu TPP ASN?

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah tunjangan tambahan yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN di luar gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain, sebagai bentuk apresiasi kinerja, disiplin, serta beban kerja.

TPP memiliki tujuan:
✅ Meningkatkan motivasi dan kinerja ASN.
✅ Memberikan keadilan dalam pemberian tunjangan berbasis kinerja.
✅ Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dasar Hukum TPP ASN 2025

Beberapa regulasi yang menjadi acuan penyusunan TPP ASN:

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Surat Edaran KemenPANRB terkait sistem merit dan tunjangan berbasis kinerja.

Komponen Perhitungan TPP ASN

Perhitungan TPP ASN 2025 harus memperhatikan:

• Beban Kerja (Workload).

• Kondisi Kerja (Working Condition).

• Kelangkaan Profesi (Scarcity of Position).

• Prestasi Kinerja (Performance).

• Kehadiran & Disiplin (Attendance).

Masalah yang Sering Terjadi di Daerah

❌ TPP belum sesuai regulasi terbaru.
❌ Perhitungan tidak berbasis kinerja, hanya “dibagi rata”.
❌ Perda/Perkada tentang TPP ASN belum ada atau tidak update.
❌ TPP menimbulkan temuan dari BPK dan Inspektorat.

Solusi: Bimtek Nasional TPP ASN 2025

Untuk menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional TPP ASN 2025 dengan fokus:

🎯 Materi Utama:

• Penyusunan dasar hukum TPP ASN (Perkada/Perda).

• Perhitungan TPP berbasis beban kerja, kinerja, dan regulasi terbaru.

• Simulasi penghitungan TPP ASN 2025.

• Integrasi TPP dengan aplikasi keuangan daerah (SIPD).

• Pencegahan temuan audit BPK/Inspektorat.

📍 Sasaran Peserta:

• BKD/BKPSDM

• BPKAD

• Inspektorat

• Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penutup

Topik TPP ASN 2025 menjadi isu nasional yang paling dicari oleh ASN dan OPD di seluruh Indonesia. Dengan mengikuti Bimtek Nasional TPP ASN 2025 bersama LINK PEMDA, pemerintah daerah akan mendapatkan:

✅ Pemahaman komprehensif sesuai regulasi terbaru.
✅ Simulasi perhitungan yang benar.
✅ Dokumen draf regulasi siap pakai.

👉 Segera daftar dan amankan kuota terbatas!
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com