Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta berbagai program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah terus menjadi kebutuhan utama di era reformasi birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat daerah, hingga tenaga teknis perlu memahami regulasi terbaru agar pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.

Ikuti Bimtek, Diklat, dan Pelatihan Pemerintahan resmi 2025/2026 bersama LINK PEMDA. Materi terbaru: keuangan daerah, ASN, pengadaan barang/jasa, BLUD, hingga reformasi birokrasi. Jadwal lengkap

📑 Bidang Materi Bimtek & Diklat 

1. Bimtek Keuangan Daerah & Pengelolaan APBD

   • Implementasi Permendagri No. 77 Tahun 2020

   • Optimalisasi PAD & pajak/retribusi daerah

   • Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKPD/RKA)

2. Bimtek ASN & Manajemen Kepegawaian

   • TPP ASN sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2024

   • Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023

   • Pengelolaan PPPK, CPNS, dan Sistem Merit

3. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

   • Implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025

   • Pemanfaatan e-Katalog, e-Purchasing, dan Marketplace Pemerintah

   • Peran UMKM & produk dalam negeri dalam PBJ

4. Bimtek Kesehatan & BLUD

   • Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD & Puskesmas

   • Penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran)

   • Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

5. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

   • Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

   • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

   • SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

🎯 Sasaran Peserta

• Pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang keuangan, kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa.

• Pimpinan RSUD, Puskesmas, dan BLUD daerah.

• Aparat pengawas internal (APIP) dan bendahara.

🏢 Penyelenggara Resmi

Kegiatan ini diselenggarakan oleh LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah), lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum).

LINK PEMDA telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimtek, Diklat, dan pelatihan nasional untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah.

📅 Jadwal & Informasi Pendaftaran

Agenda Bimtek dan Diklat terbaru 2025/2026 dapat diikuti secara:

• Tatap muka (offline) di hotel berbintang berbagai daerah.

• Online (virtual class) melalui platform resmi.

👉 Informasi lengkap, jadwal kegiatan, serta pendaftaran dapat diakses melalui:
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

✅ Penutup

Bimtek dan Diklat resmi tahun 2025/2026 menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur pemerintah untuk memperkuat kapasitas, memahami regulasi terbaru, serta meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan secara resmi oleh LINK PEMDA, peserta akan memperoleh ilmu praktis, pemahaman regulasi, serta sertifikat resmi yang dapat menunjang kinerja dan karier di bidang pemerintahan.

Berbasis Kinerja, Terukur, dan Selaras Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026 diarahkan untuk semakin adaptif, terukur, dan berbasis kinerja, seiring dengan dinamika kebijakan nasional, tantangan pembangunan daerah, serta tuntutan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyusun dokumen perencanaan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2026, dokumen perencanaan daerah juga dituntut untuk lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional, penganggaran berbasis kinerja, serta sistem evaluasi pembangunan daerah.

Tujuan Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk membekali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perencana daerah agar mampu:

1. Menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah tahun 2026.

2. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang terukur dan realistis.

3. Menyusun indikator kinerja yang jelas sebagai dasar pengukuran capaian pembangunan daerah.

4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional serta kebijakan pembangunan lintas sektor.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, sistematis, dan berorientasi hasil.

Ruang Lingkup dan Materi Bimtek

Materi yang dibahas dalam Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 meliputi:

1. Kebijakan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

• Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

• Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

• Arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah tahun 2026.

2. Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD

• Penyusunan visi dan misi kepala daerah.

• Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan menengah.

• Penjabaran arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

3. Penyusunan Renstra SKPD

• Peran Renstra SKPD dalam mendukung pencapaian RPJMD.

• Penyelarasan Renstra SKPD dengan tugas dan fungsi OPD.

• Penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja.

4. Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian

• Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

• Penentuan target kinerja yang terukur dan realistis.

• Keterkaitan indikator perencanaan dengan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

5. Integrasi Dokumen Perencanaan Daerah

• Integrasi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKP Nasional.

• Sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran daerah.

• Penguatan konsistensi dokumen perencanaan.

Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

• Peraturan dan kebijakan teknis terbaru terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.

Ketentuan tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan sesuai regulasi.

Manfaat yang Diharapkan

Dengan mengikuti Bimbingan Teknis ini, pemerintah daerah diharapkan mampu:

• Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara lebih sistematis dan terstruktur.

• Menghasilkan perencanaan yang akuntabel dan dapat diukur capaian kinerjanya.

• Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.

• Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjungan.

Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) terus mengalami perkembangan, terutama setelah terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 dan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2025. Regulasi terbaru ini menekankan pada digitalisasi penuh proses pengadaan melalui SPSE, serta penguatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM lokal.

Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN, pejabat pengadaan, dan OPD terkait mengenai implementasi aturan baru dalam proses PBJ. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru yang lebih transparan dan akuntabel.

Materi utama yang dibahas meliputi: penguatan sistem e-procurement, ketentuan penunjukan langsung untuk program prioritas nasional, serta strategi pengadaan ramah UMKM. Selain itu, peserta juga akan mempelajari praktik terbaik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ.

Dasar hukum kegiatan ini adalah Perpres No. 46/2025, PerLKPP No. 2/2025, UU No. 23 Tahun 2014, serta UU HKPD No. 1 Tahun 2022. Seluruh regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam pengadaan daerah saat ini.

Melalui bimtek ini, ASN diharapkan lebih memahami aturan terbaru, mengurangi risiko kesalahan prosedural, dan memastikan setiap rupiah belanja daerah tepat sasaran, transparan, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Reformasi birokrasi semakin dipertegas dengan hadirnya UU ASN No. 20 Tahun 2023, yang menjadi tonggak penting dalam manajemen aparatur sipil negara. Peraturan ini menekankan sistem merit, disiplin ASN, serta penerapan manajemen berbasis kinerja.

Tujuan bimtek ini adalah membekali ASN dan pejabat pengelola kepegawaian dengan pemahaman terbaru terkait regulasi ASN, sehingga pengelolaan SDM pemerintahan lebih profesional, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan daerah.

Materi utama yang akan dibahas meliputi: mekanisme mutasi dan rotasi jabatan yang kini dibatasi maksimal enam bulan, kenaikan batas usia pensiun ASN, penguatan kode etik, serta sistem disiplin yang lebih tegas. Selain itu, juga dikaji penerapan Talent Pool dan perencanaan kebutuhan pegawai berbasis digital.

Dasar hukum kegiatan ini adalah UU ASN No. 20/2023, PP Manajemen ASN terbaru, serta aturan teknis dari BKN dan KemenPAN-RB. Semua regulasi ini menjadi fondasi baru dalam tata kelola ASN.

Dengan mengikuti bimtek ini, ASN akan lebih memahami hak, kewajiban, serta standar kinerja yang harus dipenuhi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal dan profesional.

Panduan implementasi kebijakan keuangan daerah 2025 sesuai Perpres 72/2025 dan Permendagri 77/2020. Lengkap dengan solusi Bimtek untuk Pemda.

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 mengalami sejumlah perubahan penting seiring terbitnya regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk semakin cermat dalam menyusun perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu regulasi terbaru yang menjadi perhatian adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Perpres ini memberikan acuan bagi daerah dalam menetapkan standar biaya agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Permendagri 77 Tahun 2020 tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait siklus APBD, penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban. Dengan hadirnya aturan baru, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.

Mengapa penting bagi Pemerintah Daerah?

• Mencegah kesalahan dalam penyusunan anggaran.

• Memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dana APBD.

• Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

• Menjadi dasar dalam perencanaan program prioritas tahun 2025/2026.

Solusi Melalui Bimtek

LINKPEMDA sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan SDM aparatur, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah 2025 untuk mendukung pemahaman aparatur mengenai regulasi terbaru.

📌 Topik utama yang dibahas:

• Implementasi Perpres 72 Tahun 2025 tentang SHSR.

• Pengelolaan APBD sesuai Permendagri 77 Tahun 2020.

• Strategi optimalisasi PAD.

• Penyusunan laporan keuangan berbasis kinerja.

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan aparatur daerah mampu menerapkan kebijakan terbaru secara tepat, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas.