Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) terus mengalami perkembangan, terutama setelah terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 dan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2025. Regulasi terbaru ini menekankan pada digitalisasi penuh proses pengadaan melalui SPSE, serta penguatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM lokal.

Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN, pejabat pengadaan, dan OPD terkait mengenai implementasi aturan baru dalam proses PBJ. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru yang lebih transparan dan akuntabel.

Materi utama yang dibahas meliputi: penguatan sistem e-procurement, ketentuan penunjukan langsung untuk program prioritas nasional, serta strategi pengadaan ramah UMKM. Selain itu, peserta juga akan mempelajari praktik terbaik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ.

Dasar hukum kegiatan ini adalah Perpres No. 46/2025, PerLKPP No. 2/2025, UU No. 23 Tahun 2014, serta UU HKPD No. 1 Tahun 2022. Seluruh regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam pengadaan daerah saat ini.

Melalui bimtek ini, ASN diharapkan lebih memahami aturan terbaru, mengurangi risiko kesalahan prosedural, dan memastikan setiap rupiah belanja daerah tepat sasaran, transparan, serta bermanfaat bagi masyarakat.