Pentingnya Bimtek dan Diklat ASN

Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta pelatihan teknis lainnya merupakan strategi utama peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LINK PEMDA sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menyelenggarakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD di seluruh 32 provinsi Indonesia sepanjang tahun 2025 dan 2026.

Daftar 32 Provinsi & Ibu Kota Tempat Pelaksanaan Bimtek ASN 2025/2026

1. Aceh – Banda Aceh

2. Sumatera Utara – Medan

3. Sumatera Barat – Padang

4. Riau – Pekanbaru

5. Kepulauan Riau – Tanjung Pinang

6. Jambi – Jambi

7. Sumatera Selatan – Palembang

8. Bangka Belitung – Pangkal Pinang

9. Bengkulu – Bengkulu

10. Lampung – Bandar Lampung

11. DKI Jakarta – Jakarta

12. Jawa Barat – Bandung

13. Banten – Serang

14. Jawa Tengah – Semarang

15. DI Yogyakarta – Yogyakarta

16. Jawa Timur – Surabaya

17. Bali – Denpasar

18. Nusa Tenggara Barat – Mataram

19. Nusa Tenggara Timur – Kupang

20. Kalimantan Barat – Pontianak

21. Kalimantan Tengah – Palangka Raya

22. Kalimantan Selatan – Banjarmasin

23. Kalimantan Timur – Samarinda

24. Kalimantan Utara – Tanjung Selor

25. Sulawesi Utara – Manado

26. Gorontalo – Gorontalo

27. Sulawesi Tengah – Palu

28. Sulawesi Selatan – Makassar

29. Sulawesi Tenggara – Kendari

30. Sulawesi Barat – Mamuju

31. Maluku – Ambon

32. Maluku Utara – Sofifi

Bidang Materi Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD

Untuk memperkuat daya saing dan kompetensi ASN, LINK PEMDA menyediakan materi pelatihan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, antara lain:

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)

• Perencanaan & Penganggaran Daerah (RKPD, APBD, RKA, DPA)

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD, SAP, BPK)

• Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025

• E-Katalog & Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

• Strategi Tender Cepat dan Pengadaan Langsung

• Perencanaan & Kontrak Pengadaan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN)

• Pengelolaan PPPK & CPNS

• Penilaian Kinerja ASN

• Diklat Latsar CPNS, PKA, PKP, PKB, MOT

4. Pendapatan Daerah (PAD)

• Optimalisasi Pajak Daerah & Retribusi

• Sistem Informasi Pajak Daerah

• Investasi Daerah & Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

5. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Peta Proses Bisnis & Analisis Jabatan

• Inovasi Layanan Publik Digital

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra & Renja

• Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional

• Evaluasi & Monitoring Program Pembangunan

7. Kesehatan & Pendidikan

• BLUD RSUD & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Rumah Sakit & Puskesmas

• Penguatan Manajemen Pendidikan & Sekolah

8. Aset & Barang Milik Daerah (BMD)

• Inventarisasi & Penilaian Aset

• Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

• Penghapusan & Pemindahtanganan Aset

9. Pengawasan & Audit

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

10. Bidang Khusus Lainnya

• Tata Kelola Persampahan & Lingkungan Hidup

• Manajemen Bencana & Kebijakan Darurat

• Smart City & Inovasi Digital Daerah

• Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Berita Bimtek Nasional 2025/2026

Pada tahun 2025 dan 2026, LINK PEMDA akan melaksanakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN di 32 provinsi se-Indonesia dengan fokus pada penguatan kapasitas SDM aparatur. Ribuan ASN dari berbagai OPD, RSUD, dan instansi teknis telah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ini.

Dengan tema “Mewujudkan ASN Profesional, Pelayanan Publik Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel”, kegiatan ini akan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan memperkuat reformasi birokrasi di daerah.

Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan yang semakin tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Reformasi birokrasi tidak lagi sekadar fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian hasil nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Perubahan regulasi, penguatan sistem pengawasan, serta percepatan transformasi digital menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Oleh karena itu, melalui berbagai program bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pelatihan peningkatan kapasitas ASN, pemerintah daerah diarahkan untuk memahami regulasi terbaru sekaligus mampu mengimplementasikan strategi pembangunan daerah yang berorientasi kinerja.

Sebagai penyelenggara bimtek dan diklat resmi tingkat nasional yang telah memiliki SKT Kementerian Dalam Negeri, LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendampingi penyusunan perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta penguatan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

📌 Topik Utama Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN Tahun 2026

Program bimtek, diklat, dan pelatihan ASN Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama LINKPEMDA mencakup berbagai topik strategis, antara lain:

1. Penyusunan LAKIP dan Penguatan SAKIP

Disusun sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, kegiatan ini bertujuan memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas, terukur, dan berorientasi hasil.

2. Penyusunan Renstra dan Renja OPD

Bimtek ini memberikan panduan teknis penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD yang terintegrasi dengan RPJMD, kebijakan nasional, serta penganggaran berbasis kinerja, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah.

3. Tata Protokol dan Kehumasan Pemerintahan

Mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2024, ASN dibekali kemampuan keprotokolan dan komunikasi publik yang profesional untuk mendukung citra positif pemerintah daerah serta keterbukaan informasi publik.

4. Mutasi dan Promosi Kepegawaian Berbasis Merit System

Berlandaskan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, pelatihan ini memastikan penerapan sistem merit dalam mutasi dan promosi jabatan ASN berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

5. Audit Kinerja Daerah

Melalui bimtek audit kinerja, aparatur Inspektorat Daerah dilatih untuk melakukan evaluasi kinerja berbasis performance audit, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah.

6. Pengukuran Profesionalitas dan Kompetensi ASN

Mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2022, kegiatan ini mendukung pemetaan kompetensi dan pengukuran profesionalitas ASN secara objektif sebagai dasar pengembangan karier dan peningkatan kinerja aparatur.

🎯 Mengapa Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN Tahun 2026 Sangat Penting?

Pelaksanaan bimtek, diklat, dan pelatihan ASN pada tahun 2026 menjadi sangat strategis karena:

• Memastikan ASN memahami dan mampu mengimplementasikan regulasi terbaru.

• Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja (LAKIP, Renstra, Renja).

• Memperkuat citra positif pemerintah daerah melalui tata protokol dan kehumasan yang profesional.

• Mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel di era digital.

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dinamis.

✨ Komitmen LINKPEMDA

Program bimtek, diklat, dan pelatihan ASN Tahun 2026 bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Dengan dukungan sebagai penyelenggara bimtek resmi se-Indonesia yang memiliki SKT Kemendagri, LINKPEMDA berkomitmen untuk terus menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, dan berorientasi kinerja.

Melalui pendampingan yang sistematis dan berbasis regulasi, LINKPEMDA siap mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berdaya saing dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan yang semakin besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Reformasi birokrasi tidak lagi hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan kinerja pembangunan daerah secara terukur.

Sejalan dengan regulasi terbaru dan kebijakan nasional, berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terus dikembangkan untuk membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengimplementasikan strategi penyusunan LAKIP, Renstra, Renja, tata protokol dan kehumasan pemerintahan, audit kinerja, serta pengukuran profesionalitas ASN.

Sebagai lembaga pelatihan nasional yang telah memiliki SKT Kementerian Dalam Negeri, LINKPEMDA menghadirkan tema-tema bimtek dan diklat fungsional yang relevan dengan tantangan birokrasi modern. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya kolektif memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

🔎 Fokus Materi Bimtek & Diklat ASN Tahun 2026

1. Penyusunan LAKIP dan Penguatan SAKIP

Peserta dibekali pemahaman dan praktik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dengan penekanan pada:

• Perumusan indikator kinerja yang tepat,

• Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja,

• Peningkatan kualitas laporan kinerja OPD sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat.

2. Penyusunan Renstra dan Renja OPD

Bimtek ini memberikan pedoman teknis penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD yang:

• Selaras dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan nasional,

• Berbasis kinerja dan hasil (outcome-oriented),

• Mendukung konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Kehumasan dan Tata Protokol Pemerintahan

Mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2024, pelatihan ini membekali ASN dengan:

• Kemampuan keprotokolan dalam kegiatan resmi pemerintahan,

• Strategi komunikasi publik yang efektif dan profesional,

• Penguatan citra positif pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi.

4. Mutasi dan Promosi Kepegawaian Berbasis Merit System

Disesuaikan dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, materi ini menekankan:

• Penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur,

• Proses mutasi dan promosi yang objektif, transparan, dan akuntabel,

• Pencegahan praktik non-merit dalam manajemen kepegawaian.

5. Audit Kinerja Pemerintah Daerah

Pelatihan audit kinerja membekali aparatur Inspektorat Daerah dengan:

• Metodologi performance audit,

• Teknik evaluasi efektivitas dan efisiensi program pembangunan,

• Penguatan peran pengawasan internal dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

6. Pengukuran Profesionalitas dan Kompetensi ASN

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2022, bimtek ini mendukung:

• Pemetaan kompetensi ASN secara objektif,

• Pengukuran profesionalitas aparatur,

• Penyusunan strategi pengembangan SDM ASN berbasis kebutuhan organisasi.

🎯 Mengapa ASN dan Pemerintah Daerah Perlu Mengikuti Bimtek & Diklat Tahun 2026?

Pelaksanaan bimtek dan diklat ASN pada tahun 2026 menjadi sangat penting karena:

• Regulasi terbaru wajib dipahami dan diimplementasikan secara tepat oleh ASN.

• Kualitas LAKIP, Renstra, dan Renja menjadi indikator utama evaluasi kinerja pemerintah daerah.

• Audit kinerja yang terukur memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas publik.

• Tata protokol dan kehumasan yang profesional membangun kepercayaan masyarakat.

• Profesionalisme ASN menjadi kunci dalam menghadapi tantangan birokrasi 2026 dan seterusnya.

🏆 Kesimpulan

Bimtek dan Diklat ASN Tahun 2026 bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kinerja. Dengan mengikuti program ini, pemerintah daerah diharapkan semakin siap dalam:

• Menyusun perencanaan pembangunan yang strategis,

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja,

• Memperkuat pengawasan internal,

• Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui pendampingan yang sistematis dan berbasis regulasi, LINKPEMDA berkomitmen untuk terus menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Medan, 30 Agustus 2025 –
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh bekerja sama dengan Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)  menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Acara ini dilaksanakan pada 29–30 Agustus 2025 bertempat di Fave Hotel S. Parman, Medan, dan diikuti oleh pejabat struktural, fungsional, serta aparatur yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi terbaru ini hadir untuk memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengadaan.

Dalam sambutannya, perwakilan BPK Aceh menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya Perpres 46/2025, diharapkan aparatur memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan aturan, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan, efisien, efektif, dan terhindar dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Selama dua hari kegiatan, narasumber dari kalangan praktisi pengadaan nasional memberikan penjelasan mengenai:

• Penyempurnaan perencanaan dan persiapan pengadaan.

• Optimalisasi pemanfaatan E-Katalog dan sistem elektronik lainnya.

• Pemberdayaan UMK, koperasi, dan produk dalam negeri dalam pengadaan.

• Penguatan sistem pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengadaan.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, di mana para peserta berkesempatan membahas permasalahan yang sering dihadapi di lapangan serta mencari solusi implementatif sesuai dengan regulasi terbaru.

Acara ditutup dengan penekanan bahwa BPK Aceh bersama LINKPEMDA berkomitmen mendukung implementasi Perpres 46/2025 di seluruh jajaran instansi, baik pusat maupun daerah, demi terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu sumber daya penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan BMD yang profesional, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan aset daerah.

Dalam praktiknya, masih banyak permasalahan terkait:

• Kurangnya pemahaman aparatur mengenai penilaian/penaksiran BMD.

• Belum optimalnya mekanisme kerja sama antarinstansi dalam pemanfaatan BMD.

• Belum tertibnya prosedur penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam pengelolaan BMD.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penaksiran BMD dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengelolaan BMD, diharapkan aparatur daerah memiliki kapasitas lebih baik dalam mengelola aset sesuai regulasi.

Tujuan Bimtek

1. Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terkait konsep, metode, dan tata cara penilaian (appraisal) BMD.

2. Memberikan pedoman teknis penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam pengelolaan BMD.

3. Menjamin pengelolaan BMD dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai hukum.

4. Mendorong terwujudnya optimalisasi pemanfaatan BMD sebagai sumber pendapatan dan peningkatan pelayanan publik.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Pengelolaan BMD sesuai Permendagri terbaru.

2. Penilaian dan Penaksiran BMD (metode, penetapan nilai wajar, dan pemanfaatannya).

3. Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) Pengelolaan BMD.

4. Studi kasus kerja sama pemanfaatan BMD antara Pemda dan pihak ketiga.

5. Praktik penyusunan draft MoU dan simulasi penandatanganan.

6. Strategi pengawasan, monitoring, dan evaluasi kerja sama pemanfaatan BMD.

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

• Kepala dan staf Bidang Aset Daerah/BPKAD.

• Sekretaris daerah, inspektorat, dan bagian hukum Pemda.

• Kepala OPD pengelola barang.

• Aparatur lain yang terkait dengan pengelolaan aset daerah.

Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek ini merujuk pada regulasi berikut:

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU No. 9 Tahun 2015).

3. PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD.

4. Permendagri No. 7 Tahun 2024 → Pedoman terbaru pengelolaan BMD (menggantikan Permendagri 19/2016).

5. Permendagri No. 47 Tahun 2021 → Tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga (landasan MoU BMD).

6. Permendagri No. 108 Tahun 2016 → Sistem pengendalian & pengawasan BMD.

7. Peraturan lain yang relevan dengan appraisal dan pemanfaatan aset.

8. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan appraisal dan pemanfaatan BMD.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimtek, peserta diharapkan:
✅ Memahami prinsip-prinsip penilaian dan penaksiran BMD.
✅ Mampu menyusun draft Nota Kesepahaman sesuai kaidah hukum.
✅ Dapat mengoptimalkan kerja sama pengelolaan BMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
✅ Menjalankan tertib administrasi aset daerah dengan standar akuntabilitas tinggi.

Dengan adanya Bimtek Penaksiran BMD dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengelolaan BMD, Pemerintah Daerah diharapkan semakin profesional dalam mengelola aset, mengurangi risiko kerugian daerah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).