Penguatan Kapasitas OPD dalam Pengelolaan Dana Hibah Daerah dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dana hibah daerah dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman aparatur, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana hibah daerah serta Dana Otsus.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Kebutuhan peningkatan kapasitas OPD dalam pengelolaan dana hibah daerah dan Dana Otsus.

2. Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

3. Komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur OPD terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana hibah daerah.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus.

3. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

• Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 16–17 Desember 2025

• Tempat : Hotel Khas

• Lokasi : Makassar

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA

• Penyelenggara :
  Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

• Peserta :
  Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah (BMD) serta aparatur terkait pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

VI. MATERI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Daerah

2. Mekanisme Perencanaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

3. Kebijakan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

4. Pengendalian, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Otsus

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapat respons positif dari peserta.

VII. HASIL KEGIATAN

1. Peserta memahami secara lebih komprehensif mekanisme pengelolaan dana hibah daerah.

2. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus.

3. Terbangunnya kesadaran pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatnya kesiapan OPD dalam menghadapi proses evaluasi dan pemeriksaan.

VIII. PENUTUP

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LINKPEMDA berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dapat mengimplementasikan hasil kegiatan secara optimal dalam pengelolaan dana hibah daerah dan Dana Otsus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud.