Implementasi PP TUNAS di Pemerintah Daerah

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif telah mendorong pemerintah daerah untuk memperluas layanan publik berbasis sistem elektronik. Di sisi lain, peningkatan akses digital juga membawa risiko baru, khususnya terhadap perlindungan anak di ruang digital.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang mulai diimplementasikan secara efektif pada tahun 2026. Regulasi ini mengatur kewajiban perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan layanan digital yang diselenggarakan aman, ramah anak, serta sejalan dengan kebijakan nasional perlindungan anak.

Ruang Lingkup Kebijakan PP TUNAS

PP TUNAS mengatur antara lain:

• Perlindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik

• Kewajiban penyelenggara sistem elektronik

• Pengendalian konten dan akses digital ramah anak

• Peran pemerintah daerah dalam edukasi, pengawasan, dan kebijakan pendukung

Implementasi kebijakan ini membutuhkan kesiapan aparatur pemerintah daerah, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun tata kelola teknis.

Tantangan Pemerintah Daerah Tahun 2026

Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah antara lain:

• Penyesuaian layanan publik digital agar ramah anak

• Penguatan koordinasi lintas OPD

• Integrasi kebijakan perlindungan anak dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik

• Peningkatan literasi digital masyarakat

Implementasi PP TUNAS Tahun 2026 menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

PENAWARAN BIMTEK

Bimbingan Teknis Perlindungan Anak & Tata Kelola Digital Tahun 2026

(Implementasi PP TUNAS di Pemerintah Daerah)

Dalam rangka mendukung kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP TUNAS sebagai kebijakan perlindungan anak di ruang digital tahun 2026, bersama ini LINKPEMDA menawarkan pelaksanaan:

Bimbingan Teknis Perlindungan Anak & Tata Kelola Digital Tahun 2026
(Implementasi PP TUNAS di Pemerintah Daerah)

Tujuan Kegiatan

Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap substansi PP TUNAS

• Memberikan pemahaman teknis terkait peran dan kewenangan pemerintah daerah

• Mendukung penyelenggaraan layanan publik digital yang aman dan ramah anak

• Memperkuat tata kelola sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah

Materi Bimtek

Materi yang disampaikan meliputi:

• Kebijakan nasional perlindungan anak di ruang digital

• Substansi dan implementasi PP TUNAS

• Peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan edukasi digital

• Tata kelola layanan publik berbasis sistem elektronik

• Sinkronisasi kebijakan perlindungan anak dengan regulasi terkait

Sasaran Peserta

• ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• OPD terkait perlindungan anak dan layanan digital

• Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, dan OPD teknis lainnya

• Pengelola sistem informasi pemerintah daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com