Keterbatasan fiskal daerah dan meningkatnya kebutuhan layanan publik mendorong pemerintah daerah untuk mencari skema pembiayaan dan pengelolaan pembangunan yang inovatif. Salah satu pendekatan yang semakin relevan adalah kolaborasi lintas sektor dan Public-Private Partnership (PPP), yaitu kerja sama strategis antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, BUMD, akademisi, serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik.
Melalui skema PPP, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh dukungan pendanaan, tetapi juga transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen risiko yang lebih efektif sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.
Mengapa Kolaborasi Lintas Sektor & PPP Penting bagi Pemerintah Daerah?
Kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemerintah daerah:
Mengatasi keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan
Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik
Mempercepat realisasi proyek strategis daerah
Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan proyek
Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan
Namun, keberhasilan PPP sangat bergantung pada pemahaman regulasi, perencanaan yang matang, serta kemampuan teknis aparatur dalam mengelola kerja sama tersebut.
Penawaran Bimbingan Teknis (Bimtek)
**Kolaborasi Lintas Sektor & Public-Private Partnership (PPP)
dalam Pembangunan Daerah**
LINKPEMDA menawarkan Bimbingan Teknis yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kerja sama lintas sektor dan PPP secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Bimtek
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan kolaborasi lintas sektor dan skema PPP sesuai regulasi, guna mengoptimalkan pembiayaan pembangunan daerah yang akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi hasil.
Materi Bimtek
Konsep dan prinsip kolaborasi lintas sektor
Kebijakan dan regulasi nasional terkait PPP
Perencanaan dan identifikasi proyek kerja sama daerah
Skema pembiayaan dan manajemen risiko PPP
Penyusunan dokumen kerja sama dan kontrak PPP
Pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama
Studi kasus praktik baik PPP di pemerintah daerah
Sasaran Peserta
Kepala OPD dan pejabat struktural
Pejabat perencana dan pengelola keuangan daerah
Pejabat pengadaan barang/jasa
Unit kerja pengelola kerja sama daerah dan BUMD
Metode dan Pelaksanaan
Metode: Paparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus
Durasi: 2 (dua) hari / menyesuaikan kebutuhan
Pelaksanaan: Tatap muka, daring, atau hybrid
Dasar Hukum
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Peraturan perundang-undangan lain yang terkait
Manfaat Mengikuti Bimtek Ini
Memahami skema PPP secara komprehensif
Meningkatkan kesiapan daerah dalam proyek kerja sama strategis
Mengurangi risiko hukum dan administrasi kerja sama
Mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan
Informasi & Pendaftaran
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
