Audit Algoritma: Tantangan Baru dalam Pelayanan Publik Daerah Era Digital & AI

Transformasi digital di sektor pemerintahan semakin cepat, mulai dari layanan administrasi kependudukan, sistem kepegawaian daerah, pengelolaan perizinan, hingga pengadaan barang/jasa. Banyak daerah telah mengintegrasikan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dan algoritma untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi human error.

Namun, penggunaan algoritma di pemerintahan juga membawa risiko baru:

• bias dalam pengambilan keputusan

• ketidakjelasan proses penilaian otomatis

• potensi pelanggaran perlindungan data pribadi

• rendahnya transparansi proses sistem

• ketidaksesuaian dengan peraturan keamanan digital

Karena itu, Audit Algoritma menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem digital:

✔ adil
✔ transparan
✔ akuntabel
✔ sesuai regulasi

Di banyak negara maju, audit algoritma menjadi standar governance digital terbaru. Namun di Indonesia, materi ini masih sangat baru — dan menjadi peluang bagi pemda untuk menjadi pelopor transformasi digital yang etis.

Urgensi Bagi Pemerintah Daerah

Audit Algoritma penting untuk:

• kontrol internal sistem digital pelayanan publik

• mencegah diskriminasi data

• memastikan keputusan otomatis dapat dipertanggungjawabkan

• mematuhi UU ITE, UU PDP

• menjaga kepercayaan publik

Sasaran utama materinya sangat tepat untuk:

• Diskominfo

• Bappeda

• Dinas Dukcapil

• Dinas Perizinan / DPMPTSP

• BKPSDM / kepegawaian

• Bagian pengadaan & LPSE

• Inspektorat

🎓 PENAWARAN BIMTEK

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

“Audit Algoritma Pelayanan Publik Daerah 2026: Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepatuhan Regulasi Sistem AI di Pemerintahan Daerah”

Tujuan Pelatihan

• Memahami dasar audit algoritma & AI governance

• Mengidentifikasi potensi bias & risiko sistem digital

• Menyusun SOP pengawasan algoritma dalam pelayanan

• Meningkatkan keamanan & perlindungan data publik

• Menyiapkan roadmap tata kelola AI untuk OPD

Materi Utama

1️⃣ Konsep dasar audit algoritma & digital ethics
2️⃣ Regulasi & standar audit sistem AI
3️⃣ Teknik identifikasi bias algoritma
4️⃣ Pengamanan & perlindungan data publik
5️⃣ Studi kasus implementasi AI di pelayanan publik
6️⃣ Workshop penyusunan SOP audit algoritma daerah
7️⃣ Penyusunan roadmap audit & mitigasi risiko

Sasaran Peserta

• Kepala OPD

• Diskominfo

• Dinas Perizinan

• BKPSDM

• LPSE / PBJ

• Inspektorat

• Bappeda

• Tim IT internal daerah

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Panduan Praktis Penyusunan SSH untuk Pemerintah Daerah

Standar Satuan Harga (SSH) merupakan salah satu dokumen krusial dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SSH menjadi acuan dalam penyusunan RKA, HSPK, ASB, dan dokumen anggaran lainnya sehingga menjamin kejelasan biaya, efisiensi anggaran, serta transparansi belanja pemerintah.

Sejalan dengan implementasi Permendagri terbaru, penyusunan SSH wajib dilakukan secara sistematis, berbasis data pasar yang valid, dan mengacu pada regulasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Pemerintah daerah perlu memahami langkah praktis penyusunan SSH agar tidak terjadi:

• kesalahan harga satuan,

• ketidaksesuaian dokumen anggaran,

• inefisiensi belanja,

• dan permasalahan saat audit.

Dengan digitalisasi dan integrasi sistem seperti SIPD-RI, penyusunan SSH kini dituntut lebih akurat dan transparan.

Langkah Praktis Penyusunan SSH

Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan pemerintah daerah:

1️⃣ Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

• inventarisasi komponen belanja

• klasifikasi menurut kodefikasi SIPD

• pemetaan komoditas berdasarkan sektor

2️⃣ Survei Harga Pasar

• e-katalog

• toko daring

• distributor resmi

• survei lokal untuk kebutuhan spesifik daerah

3️⃣ Perumusan Harga Satuan

• harga tertinggi/rata-rata

• margin wajar sesuai komoditas

• komponen biaya pendukung

4️⃣ Penyusunan Struktur SSH

• kelompok

• jenis barang/jasa

• spesifikasi teknis

• satuan ukuran

• harga standar

5️⃣ Harmonisasi dengan:

• SHSR (Perpres 72/2025)

• HSPK

• ASB

• standar belanja daerah

6️⃣ Validasi & Pengesahan

• Review TAPD

• konsultasi BPKAD

• sinkronisasi dengan SIPD

7️⃣ Publikasi & Dokumentasi

• input sistem

• pengarsipan

• penyediaan data bagi OPD pengguna

Urgensi Penyusunan SSH Berbasis Regulasi

Penyusunan SSH yang baik:

• mencegah markup

• menghindari kesalahan dalam penyusunan RKA

• mendukung efisiensi belanja daerah

• mempermudah audit internal dan eksternal

• meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

Ini berhubungan langsung dengan:

• Permendagri tentang Kebijakan Penganggaran

• Perpres SHSR

• SIPD-RI

• SPBE

📢 PENAWARAN BIMTEK RESMI

Bimbingan Teknis Penyusunan SSH untuk Pemerintah Daerah

Tujuan Pelatihan

• meningkatkan pemahaman penyusunan SSH

• memberikan keterampilan survei harga & analisis

• menyusun dokumen SSH sesuai regulasi

• mengintegrasikan SSH ke dalam SIPD-RI

Materi Pelatihan

1️⃣ Dasar hukum & regulasi terkait SSH
2️⃣ Analisis kebutuhan belanja daerah
3️⃣ Teknik survei harga & pembandingan
4️⃣ Penyusunan komponen SSH sesuai SIPD
5️⃣ Harmonisasi SSH-HSPK-ASB-SHSR
6️⃣ Studi kasus & best practice
7️⃣ Penyusunan dokumen final SSH

Sasaran Peserta

• BPKAD

• Bappeda

• Bagian Perencanaan OPD

• TAPD

• Admin SIPD

• Pejabat pengadaan

• Auditor internal

Output Pelatihan

Peserta memperoleh:

• modul penyusunan SSH

• format dokumen SSH

• template survei harga

• sertifikat 

• pendampingan teknis

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Langkah Teknis Validasi Dokumen SK ASN dalam Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Validasi dokumen Surat Keputusan (SK) ASN merupakan tahap krusial dalam pengelolaan data kepegawaian. Dengan berkembangnya sistem digital seperti SIMPEG daerah, SIKD, SIPD-ASN, dan aplikasi kepegawaian lainnya, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa setiap dokumen SK ASN yang diunggah ataupun dimutakhirkan telah lolos verifikasi administratif dan substantif.

Validasi SK meliputi berkas seperti:

• SK CPNS & PNS

• SK Kenaikan pangkat

• SK Mutasi / Rotasi / Promosi

• SK Jabatan

• SK Penetapan angka kredit

• SK TPP & remunerasi

• SK Cuti

Kegagalan validasi dapat berdampak pada:

• keterlambatan layanan administrasi ASN,

• ketidaksesuaian data payroll dan TPP,

• perhitungan pensiun yang tidak akurat,

• hingga kegagalan input dalam sistem kepegawaian daerah.

Karena itu, aparat kepegawaian wajib memahami langkah teknis validasi dokumen SK secara benar dan sesuai SOP digital.

Langkah Teknis Validasi Dokumen SK ASN

Berikut gambaran umum tahapan validasi dalam sistem kepegawaian digital daerah:

1️⃣ Pemeriksaan Keabsahan Dokumen

• memastikan SK ditandatangani pejabat berwenang

• memeriksa nomor & tanggal SK

• keaslian tanda tangan elektronik (TTE)

• kesesuaian format file (PDF, JPG, dsb)

2️⃣ Verifikasi Keselarasan Data

• NIP / nama ASN

• unit kerja & jabatan

• jenjang pangkat / golongan

• data SK sebelumnya

• histori mutasi dan jabatan

3️⃣ Validasi Administratif

• pengecekan lampiran pendukung

• surat pengantar

• dokumen pendukung angka kredit

• notulen / rekomendasi Tim Penilai

4️⃣ Validasi Substantif

• kesesuaian SK dengan peraturan terbaru

• dasar hukum yang digunakan

• perhitungan kenaikan pangkat / gaji

• penyesuaian terhadap struktur organisasi

5️⃣ Upload & Input Sistem

• scanning resolusi sesuai standar

• penamaan file sesuai SOP

• input metadata (unit kerja, jabatan, masa kerja)

• link dengan BPJS, payroll atau SIMPEG lain

6️⃣ Otorisasi dan Approval Berjenjang

• petugas verifikator

• pejabat pengesahan

• inspektorat internal

• BKPSDM sebagai pengendali utama

7️⃣ Dokumentasi & Backup Digital

• penyimpanan cloud

• audit trail digital

• keamanan data & privasi ASN

Tahapan ini membantu mencegah kesalahan data dan menjamin akuntabilitas kepegawaian.

Urgensi Implementasi Validasi Digital bagi Pemda

Pelaksanaan validasi SK ASN digital memberikan manfaat besar:

• efisiensi waktu layanan ASN

• peningkatan akurasi payroll & TPP

• meminimalisir sengketa data kepegawaian

• kesiapan menuju paperless bureaucracy

• mendukung target SPBE daerah

Ini relevan dengan:

• UU ASN

• Reformasi Birokrasi

• SPBE

• Sistem Merit ASN

📢 PENAWARAN BIMTEK RESMI

Bimbingan Teknis Validasi Dokumen SK ASN dalam Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Tujuan Pelatihan

• memberikan pemahaman teknis validasi SK ASN

• melatih operator BKPSDM dalam verifikasi & input data

• meningkatkan akurasi data SIMPEG/SIPD-ASN

• menyusun SOP dan standar validasi digital

Materi Pelatihan

1️⃣ Standar & dasar hukum validasi SK
2️⃣ Pemetaan data ASN & dokumen digital
3️⃣ Teknik scanning & unggah digital
4️⃣ Tahapan verifikasi & approval
5️⃣ Studi kasus error & perbaikan
6️⃣ Penyusunan SOP validasi SK
7️⃣ Integrasi data keuangan & payroll

Sasaran Peserta

• BKPSDM

• Bagian Kepegawaian OPD

• Admin SIMPEG/SIPD-ASN

• Kasubbag umum dan kepegawaian

• Operator sistem kepegawaian

Output Pelatihan

Peserta akan mendapatkan:

• modul

• SOP standar

• contoh format validasi

• sertifikat 

• pendampingan teknis

Metode Pelatihan

✔ Tatap muka (hotel)
✔ Inhouse / Bimtek di daerah
✔ Online via Zoom

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Berita Kegiatan 

I. PENDAHULUAN

Bogor, 19–20 Desember 2025 — Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan mengikuti Bimbingan Teknis bertema “Penguatan Peran Humas dan Public Speaking dalam Mewujudkan Komunikasi Efektif dan Citra Positif Lembaga” yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) di Hotel Grande Padjajaran, Kota Bogor.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang kehumasan, komunikasi publik, serta keterampilan public speaking agar mampu membangun citra positif lembaga dan menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat.

Peserta mengikuti sesi materi dan praktik terkait teknik komunikasi, manajemen informasi, pengelolaan isu, hingga penyampaian pesan publik yang persuasif dan profesional. Melalui Bimtek ini, diharapkan aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dapat mengoptimalkan peran humas sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Program peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.

2. Permintaan dan persetujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

III. TEMA DAN PESERTA

• Tema Kegiatan : Penguatan Peran Humas dan Public Speaking dalam Mewujudkan Komunikasi Efektif dan Citra Positif Lembaga

• Instansi Peserta : Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

• Tempat Kegiatan : Hotel Grande Padjajaran

• Lokasi : Kota Bogor

• Tanggal Kegiatan : 19 – 20 Desember 2025

V. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam komunikasi publik.

2. Memperkuat kemampuan public speaking sebagai representasi lembaga.

3. Membangun citra positif pemerintah daerah melalui pengelolaan humas profesional.

4. Menumbuhkan kepercayaan publik melalui komunikasi efektif dan transparan.

VI. MATERI KEGIATAN

Materi yang disampaikan mencakup:

1. Peran strategis humas pemerintah dalam era digital.

2. Teknik komunikasi efektif dan pengelolaan pesan publik.

3. Public speaking: vokal, gestur, dan teknik penyampaian persuasif.

4. Strategi manajemen isu dan opini publik.

5. Teknik penulisan press release dan media handling.

6. Simulasi dan praktik public speaking.

VII. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan melalui:

• Paparan materi

• Diskusi interaktif

• Studi kasus

• Workshop

• Simulasi praktik langsung

VIII. HASIL YANG DICAPAI

1. Peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran humas modern.

2. Peserta mampu mengimplementasikan teknik public speaking secara profesional.

3. Terjadi peningkatan kemampuan komunikasi, penyusunan pesan, dan manajemen citra.

4. Peserta mampu menyikapi isu publik secara bijaksana dan terukur.

IX. OUTPUT / PRODUK KEGIATAN

1. Sertifikat Diklat/Bimtek

2. Materi dan bahan presentasi

3. Dokumentasi kegiatan

4. Kwitansi dan dokumen administrasi

5. Daftar hadir peserta

X. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan semakin mampu menjalankan fungsi humas dan komunikasi publik secara profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan citra lembaga.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak yang berperan dalam terselenggaranya kegiatan ini.

Bogor, 21 Desember 2025
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

Bela Negara merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di tengah dinamika global, ancaman terhadap ideologi, keamanan, dan ketertiban sosial semakin kompleks sehingga menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki karakter kepemimpinan yang tangguh, responsif, dan berwawasan kebangsaan.

Kesadaran bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan aparat keamanan, namun juga memerlukan peran aktif aparatur sipil pemerintah daerah, khususnya pada unsur Kesbangpol, kecamatan, dan kelurahan. Aparatur di tingkat daerah memiliki posisi strategis dalam membina ketahanan wilayah, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan menangkal potensi ancaman disintegrasi serta radikalisme.

Komitmen pemerintah terhadap bela negara diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023)

• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

• Program Bela Negara Kementerian Pertahanan

Melalui Bimbingan Teknis ini, aparatur diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai bela negara dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus memperkuat ketahanan ideologi dan jati diri bangsa.

Tujuan Kegiatan

● Meningkatkan pemahaman nilai dan kebijakan bela negara.
● Membentuk kepemimpinan aparatur yang berkarakter kebangsaan.
● Menguatkan peran aparatur dalam menjaga stabilitas daerah.
● Mendorong sinergi Kesbangpol–Kecamatan–Kelurahan.

Susunan Acara

Hari Pertama

08.00 – 08.30 Registrasi
08.30 – 09.00 Pembukaan
09.00 – 11.00 Sesi 1: Kebijakan Bela Negara & Ketahanan Nasional
11.00 – 12.30 Sesi 2: Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Sesi 3: Peran Aparatur dalam Mencegah Ancaman Ideologi & Radikalisme
15.00 – 16.00 Diskusi Panel
16.00 – 16.30 Penutup Hari Pertama

Hari Kedua

08.30 – 09.00 Re-registrasi
09.00 – 10.30 Sesi 4: Kepemimpinan Bela Negara untuk Aparatur Wilayah
10.30 – 12.00 Sesi 5: Strategi Pembinaan Ketahanan Wilayah & Partisipasi Masyarakat
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Studi Kasus & Simulasi
14.30 – 15.30 Presentasi Kelompok
15.30 – 16.00 Evaluasi & Penutupan

Sasaran Peserta

● Kepala & ASN Kesbangpol Kabupaten/Kota
● Camat & Sekretaris Kecamatan
● Lurah & Aparatur Kelurahan
● Perangkat Desa (opsional)
● Satpol PP / Linmas
● Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com