Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kebutuhan kompetensi khusus dan investasi yang masuk. Untuk menjamin tata kelola TKA yang transparan, efisien, dan sesuai peraturan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

PP 34/2021 mengatur:

• Tata cara perizinan dan pengawasan TKA

• Kewajiban perusahaan dalam penggunaan TKA

• Hak dan kewajiban TKA serta perusahaan pemberi kerja

• Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan

Seiring dengan regulasi ini, banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam:

• Memahami prosedur perizinan dan kewajiban hukum

• Menyusun dokumen pendukung secara lengkap

• Memastikan kepatuhan terhadap aturan Kemenaker dan OSS RBA

• Menangani audit dan pengawasan TKA secara tepat

Untuk itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perusahaan, agar:

1. Memahami substansi PP 34/2021 secara komprehensif.

2. Memastikan prosedur penggunaan TKA berjalan sesuai ketentuan.

3. Mengurangi risiko hukum, sanksi, dan keterlambatan proses perizinan.

Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait TKA (Permenaker 2022/2023).

5. Peraturan Lembaga OSS / RBA untuk perizinan tenaga kerja asing.

6. Peraturan lain yang terkait dengan Ketenagakerjaan dan Pengawasan TKA.

Maksud dan Tujuan 

Maksud:
Meningkatkan kompetensi perusahaan dalam penerapan PP 34/2021 sehingga proses penggunaan TKA berjalan legal, efisien, dan akuntabel.

Tujuan:

1. Memberikan pemahaman mendalam terkait prosedur perizinan dan kewajiban perusahaan.

2. Membekali HRD, Industrial Relations, Legal, dan GA dengan praktik terbaik pengelolaan TKA.

3. Mengurangi risiko hukum dan administratif dalam pengelolaan TKA.

4. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pemerintah.

Materi Pembahasan 

Materi disampaikan secara interaktif oleh narasumber Kemenaker dan praktisi HRD/Legal, meliputi:

1. Dasar Hukum dan Prinsip PP 34/2021

   • Hak dan kewajiban TKA dan perusahaan

   • Perizinan TKA melalui OSS RBA

   • Sanksi administratif dan pidana

2. Prosedur Teknis Perizinan TKA

   • Dokumen wajib: RPTKA, IMTA, dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

   • Mekanisme pengajuan melalui OSS

   • Contoh pengisian formulir dan best practice

3. Pengawasan, Audit, dan Kepatuhan

   • Peran HRD, Legal, dan Industrial Relations dalam monitoring TKA

   • Audit internal dan kesiapan dokumen

   • Mitigasi risiko pelanggaran hukum

4. Studi Kasus & Diskusi

   • Studi kasus pelanggaran TKA

   • Penyusunan SOP internal untuk kepatuhan PP 34/2021

   • Tanya jawab dan konsultasi teknis

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

• Durasi: 2 Hari / ± 16 JP

• Tempat: Hotel/Meeting Room perusahaan atau Training Center yang ditentukan

• Jadwal: Disesuaikan dengan permintaan perusahaan

Metode Pelkasanaan 

• Pemaparan Materi oleh Narasumber Kemenaker & Praktisi

• Diskusi Interaktif

• Studi Kasus dan Simulasi Praktis

• Tanya Jawab & Konsultasi Teknis

Narasumber

• Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat TKA)

• Praktisi HRD/Legal berpengalaman di pengelolaan TKA

• Konsultan & auditor ketenagakerjaan

Sasaran Peserta

Peserta yang direkomendasikan:

• HRD/Industrial Relations Manager

• Legal & Compliance Officer

• General Affairs (GA) & Manajemen Perusahaan terkait pengelolaan TKA

• Owner/Director yang mengawasi penggunaan TKA

Fasilitas Peserta

• Modul & Materi Pelatihan

• Sertifikat Peserta

• Seminar Kit

• Konsumsi & Snack selama pelatihan

Output & Outcome

Output:

1. Peserta memahami seluruh regulasi PP 34/2021 dan Permenaker terkait TKA.

2. Perusahaan dapat menyusun dokumen perizinan TKA dengan benar dan lengkap.

3. Proses pengelolaan TKA lebih efisien dan sesuai ketentuan pemerintah.

Outcome:

1. Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi TKA.

2. Minimalisasi risiko hukum dan sanksi administratif.

3. Tata kelola penggunaan TKA di perusahaan lebih profesional dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan acuan penyelenggaraan Diklat Implementasi PP 34/2021 tentang Penggunaan TKA bagi perusahaan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur perusahaan, penguatan tata kelola TKA, serta mendorong terwujudnya pengelolaan ketenagakerjaan asing yang legal, efisien, dan akuntabel.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com

Pemerintah Resmi Terapkan Regulasi Baru: Daerah Wajib Siap Beradaptasi

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pengadaan barang/jasa. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 4 Tahun 2025 yang membawa perubahan signifikan pada mekanisme pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, hingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Regulasi terbaru ini menekankan:
✅ penguatan akuntabilitas dan kepatuhan belanja daerah,
✅ digitalisasi tata kelola PBJ daerah,
✅ peningkatan transparansi melalui e-catalog dan SPSE, serta
✅ harmonisasi kebijakan pusat–daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Perubahan ini menuntut setiap OPD, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Pokja, dan pengelola keuangan untuk segera melakukan penyesuaian.

LINK PEMDA Selenggarakan Bimtek Nasional untuk Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan:

Bimbingan Teknis
“Implementasi PMK 72 Tahun 2025 & SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025 dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan dan PBJ Daerah Tahun 2025/2026”

Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perubahan kebijakan, sinkronisasi regulasi, serta langkah strategis yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan PBJ secara akuntabel dan sesuai ketentuan terbaru.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta akan mampu:

• Mengimplementasikan PMK 72/2025 dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

• Menerapkan ketentuan SE LKPP 4/2025 dalam pelaksanaan PBJ, e-catalog, dan SPSE.

• Meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

• Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pusat, memperkuat transparansi & akuntabilitas kinerja.

📘 Garis Besar Materi yang Dibahas

Materi akan disampaikan oleh narasumber Kementerian/LKPP dan praktisi senior PBJ, meliputi:

1. Pokok-pokok perubahan dalam PMK 72 Tahun 2025 dan implikasinya bagi Pemda.

2. Penegasan aturan dan mekanisme PBJ melalui SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025.

3. Harmonisasi dan integrasi kebijakan pengelolaan keuangan & PBJ daerah.

4. Strategi implementasi, studi kasus, dan penyusunan rencana aksi di OPD.

5. Praktik penyusunan dokumen dan penerapan regulasi secara teknis.

👥 Sasaran Peserta

• Sekda, Kepala BPKAD, Inspektorat, Bagian PBJ/ULP, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, Bendahara, OPD, dan unit perangkat terkait lainnya.

⚖️ Dasar Hukum Kegiatan

• PMK Nomor 72 Tahun 2025

• SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhir

• Permendagri No. 77 Tahun 2020

🏢 Sistem Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dapat diselenggarakan:
✅ Tatap Muka (Offline) – Hotel berbintang
✅ In-House Training (IHT) di Daerah
✅ Online / Zoom Meeting (By Request)

📞 Pendaftaran & Informasi

Untuk permohonan surat penawaran resmi, undangan, atau pendaftaran, hubungi:

LINK PEMDA 
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba )

Dengan adanya regulasi baru ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih responsif dan adaptif dalam memastikan tata kelola keuangan dan PBJ berjalan sesuai standar nasional. Melalui Bimtek ini, LINK PEMDA berkomitmen membantu daerah meningkatkan kapasitas aparatur agar siap menghadapi implementasi regulasi dan tantangan tahun 2025/2026.

Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah Menjelang Akhir Tahun Anggaran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, LinkPemda menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penutupan Tahun Anggaran 2025 dan Strategi Penataan Kas Daerah Menuju Penyusunan LKPD Tahun 2026.

Kegiatan ini ditujukan bagi aparatur pemerintah daerah, khususnya pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara, PPK-SKPD, pejabat penatausahaan keuangan, serta tim penyusun laporan keuangan daerah.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran, setiap pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penyelesaian administrasi keuangan, rekonsiliasi data kas, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Kesalahan dalam penatausahaan dan penutupan kas dapat berdampak pada ketidaksesuaian data, keterlambatan pelaporan, serta penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman komprehensif terhadap tata cara penutupan tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta penyesuaiannya dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh panduan teknis dan strategi penataan kas daerah yang efisien, akurat, dan transparan dalam rangka penyusunan LKPD Tahun 2026 yang lebih berkualitas.

⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

6. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

📚 Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap prosedur penutupan tahun anggaran dan penatausahaan kas daerah.

• Memberikan kemampuan teknis dalam melakukan rekonsiliasi, koreksi, dan penyesuaian saldo kas sesuai peraturan perundang-undangan.

• Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI dalam proses pelaporan keuangan daerah.

• Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas LKPD Tahun 2026.

🧭 Materi Pokok Bimbingan Teknis

1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah Akhir Tahun 2025

2. Prosedur Penutupan Buku dan Penatausahaan Kas Daerah sesuai Permendagri 77/2020

3. Strategi Rekonsiliasi dan Penyesuaian Saldo Kas dalam Rangka Penyusunan LKPD

4. Manajemen Sisa Dana dan Penanganan Kas Tersedia Akhir Tahun Anggaran

5. Penerapan SIPD-RI untuk Pelaporan Keuangan Daerah dan Penyusunan LKPD 2026

6. Simulasi Praktik Penutupan Kas dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah

7. Audit Internal dan Persiapan Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2025

👥 Peserta Sasaran

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Bendahara Pengeluaran & Penerimaan

• PPK-SKPD dan PPTK

• Tim Penyusun LKPD

• Auditor dan Pengawas Internal Pemerintah Daerah

• Kepala Subbagian Keuangan dan Pejabat Teknis terkait lainnya

📅 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan secara nasional dan regional, dengan pilihan waktu November s.d. Desember 2025 di berbagai kota besar, serta tersedia opsi in-house training di daerah bagi pemerintah daerah yang mengajukan pelaksanaan secara mandiri.

🏢 Penyelenggara

Lembaga Kajian & Pengembangan LinkPemda
Melalui kegiatan ini diharapkan setiap pemerintah daerah mampu menyelesaikan penutupan tahun anggaran dengan tertib administrasi, akurat, dan sesuai regulasi, serta menyusun LKPD Tahun 2026 yang lebih berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bimtek ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efisien, dan berbasis kinerja, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

📞 Informasi & Pendaftaran:
📍 Sekretariat Nasional LinkPemda
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.id
📱 Hotline Pendaftaran: 081387666605

Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah terus menjadi perhatian penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga berbasis pada hasil (performance based) dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Namun, di banyak daerah masih ditemukan beberapa kendala, antara lain:

• Dokumen perencanaan belum sepenuhnya sinkron antar OPD.

• Penyusunan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan yang terukur.

• Indikator kinerja program belum spesifik dan sulit dievaluasi.

• Anggaran belum sepenuhnya mencerminkan output dan outcome.

• Pelayanan publik belum berbasis kualitas dan kepuasan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik secara terintegrasi, berorientasi kinerja, serta sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terkait sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2. Menyusun indikator output dan outcome yang terukur pada program daerah.

3. Mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam sistem digital pemerintahan daerah (SIPD).

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui standar layanan dan penguatan budaya kerja.

5. Mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pembangunan daerah.

Ruang Lingkup Materi

• Prinsip dan kerangka Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

• Penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan APBD secara selaras.

• Penyusunan indikator kinerja program/kegiatan yang jelas, spesifik, dan terukur.

• Integrasi SIPD dalam proses perencanaan dan anggaran.

• Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat.

• Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Sasaran Peserta

• Bappeda / BPKAD / Inspektorat Daerah

• Sekretariat Daerah / Bagian Perencanaan

• Pimpinan dan Pejabat Struktural OPD

• RSUD / Puskesmas / Badan Layanan Publik Daerah

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Manfaat yang Diterima Peserta

• Sertifikat Pelatihan  (16 JP)

• Modul & Materi Terbaru

• Template Dokumen Siap Pakai

• Pendampingan Teknis Pasca Pelatihan (Opsional)

• Jejaring (networking) antar daerah dan instansi

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri, berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang keuangan, perencanaan, pengadaan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Informasi dan Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WhatsApp Pendaftaran: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjaga stabilitas pengelolaan anggaran rumah sakit, LINK PEMDA menyelenggarakan Diklat/Bimbingan Teknis “Audit Kinerja Layanan dan Pengawasan Utilisasi Anggaran pada RSUD/BLUD dalam Sistem Pembayaran Kesehatan Nasional” yang ditujukan untuk manajemen RSUD/BLUD di seluruh Indonesia.

Pelatihan ini menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas, efisiensi biaya, serta transparansi pemanfaatan anggaran pelayanan kesehatan, terutama pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pola pembayaran berbasis klaim INA-CBG’s. RSUD/BLUD dituntut untuk mampu mengendalikan biaya layanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan RSUD/BLUD dalam Sistem Pembiayaan JKN

Dalam praktiknya, banyak RSUD menghadapi masalah seperti:

• Klaim tidak sesuai tarif INA-CBG’s

• Ketimpangan biaya pelayanan dengan pendapatan layanan

• Tingginya biaya operasional layanan prioritas

• Risiko moral hazard dalam proses pelayanan dan pengelolaan klaim

• Potensi defisit keuangan dan temuan audit

Oleh karena itu, dibutuhkan model audit kinerja layanan yang tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga:

• Kualitas pelayanan (mutu layanan)

• Efisiensi penggunaan anggaran

• Dampak layanan terhadap kepuasan pasien

• Keseimbangan cost vs revenue

• Pengendalian internal dan mitigasi risiko di setiap unit pelayanan

Fokus Utama Diklat / Bimtek

Pelatihan ini memberikan penguatan pada:

1. Audit Kinerja Layanan RSUD/BLUD berbasis Indikator Mutu

2. Pengawasan dan Analisis Utilisasi Anggaran Pelayanan Kesehatan

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Rumah Sakit

4. Manajemen Risiko Pelayanan dan Pengendalian Klaim JKN

5. Strategi Keseimbangan Layanan-Keuangan berbasis INA-CBG’s

Dengan pendekatan praktis, peserta akan memperoleh instrumen audit dan formulir analisis utilisasi anggaran yang dapat langsung digunakan di unit kerja masing-masing.

Sasaran Peserta

Peserta yang direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan ini meliputi:

• Direktur dan Manajemen RSUD/BLUD

• Bagian Keuangan, Perencanaan, dan SPI

• Kepala Bidang / Kepala Instalasi Pelayanan

• Tim Pengelola JKN dan Unit Penjaminan Mutu

Manfaat yang Akan Diperoleh Peserta

• Peningkatan kemampuan menganalisis kinerja layanan berbasis bukti (evidence-based)

• Optimalisasi pengawasan anggaran untuk mencegah pemborosan dan defisit

• Penguatan tata kelola dan transparansi penggunaan dana layanan

• Sertifikat Diklat/Bimtek 32 JP + Materi Digital Lengkap

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Informasi & Konfirmasi: WA 0813-8766-6605