Reformasi birokrasi semakin dipertegas dengan hadirnya UU ASN No. 20 Tahun 2023, yang menjadi tonggak penting dalam manajemen aparatur sipil negara. Peraturan ini menekankan sistem merit, disiplin ASN, serta penerapan manajemen berbasis kinerja.

Tujuan bimtek ini adalah membekali ASN dan pejabat pengelola kepegawaian dengan pemahaman terbaru terkait regulasi ASN, sehingga pengelolaan SDM pemerintahan lebih profesional, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan daerah.

Materi utama yang akan dibahas meliputi: mekanisme mutasi dan rotasi jabatan yang kini dibatasi maksimal enam bulan, kenaikan batas usia pensiun ASN, penguatan kode etik, serta sistem disiplin yang lebih tegas. Selain itu, juga dikaji penerapan Talent Pool dan perencanaan kebutuhan pegawai berbasis digital.

Dasar hukum kegiatan ini adalah UU ASN No. 20/2023, PP Manajemen ASN terbaru, serta aturan teknis dari BKN dan KemenPAN-RB. Semua regulasi ini menjadi fondasi baru dalam tata kelola ASN.

Dengan mengikuti bimtek ini, ASN akan lebih memahami hak, kewajiban, serta standar kinerja yang harus dipenuhi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal dan profesional.

Panduan implementasi kebijakan keuangan daerah 2025 sesuai Perpres 72/2025 dan Permendagri 77/2020. Lengkap dengan solusi Bimtek untuk Pemda.

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 mengalami sejumlah perubahan penting seiring terbitnya regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk semakin cermat dalam menyusun perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu regulasi terbaru yang menjadi perhatian adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Perpres ini memberikan acuan bagi daerah dalam menetapkan standar biaya agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Permendagri 77 Tahun 2020 tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait siklus APBD, penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban. Dengan hadirnya aturan baru, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.

Mengapa penting bagi Pemerintah Daerah?

• Mencegah kesalahan dalam penyusunan anggaran.

• Memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dana APBD.

• Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

• Menjadi dasar dalam perencanaan program prioritas tahun 2025/2026.

Solusi Melalui Bimtek

LINKPEMDA sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan SDM aparatur, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah 2025 untuk mendukung pemahaman aparatur mengenai regulasi terbaru.

📌 Topik utama yang dibahas:

• Implementasi Perpres 72 Tahun 2025 tentang SHSR.

• Pengelolaan APBD sesuai Permendagri 77 Tahun 2020.

• Strategi optimalisasi PAD.

• Penyusunan laporan keuangan berbasis kinerja.

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan aparatur daerah mampu menerapkan kebijakan terbaru secara tepat, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas.

Mewujudkan APBD Berkeadilan, Mendorong Pembangunan Inklusif, dan Mendukung SDGs 2030
Dalam rangka mendukung penerapan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di tingkat pemerintah daerah, LinkPemda menghadirkan Bimbingan Teknis Nasional GEDSI Budgeting 2025.

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ASN, pejabat SKPD, dan penyusun APBD agar mampu merancang anggaran daerah yang inklusif, responsif gender, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Program ini juga sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta mendukung target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya pendekatan GEDSI dalam pembangunan daerah untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan:

• Masih minimnya pemahaman tentang integrasi GEDSI ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

• Tantangan teknis dalam tagging GEDSI pada dokumen RKA dan APBD.

• Keterbatasan contoh praktik baik di tingkat daerah.

Melalui bimtek ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam sekaligus praktik langsung penerapan GEDSI dalam sistem keuangan daerah berbasis SIPD.

Dasar Hukum Pelaksanaan

1. RPJMN 2025–2029 – Pembangunan inklusif dan responsif gender.

2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 – Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 – Klasifikasi & Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. UU No. 23 Tahun 2014 – Pemerintahan Daerah.

6. UU No. 8 Tahun 2016 – Penyandang Disabilitas.

7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 – Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Materi Utama Bimtek

• Pemahaman konsep GEDSI dan urgensinya dalam APBD.

• Integrasi GEDSI dalam SIPD, RKA, dan APBD.

• Teknik tagging GEDSI pada perencanaan dan penganggaran daerah.

• Simulasi penyusunan RKA & APBD berbasis GEDSI.

• Studi kasus praktik baik dari daerah yang telah berhasil mengimplementasikan GEDSI.

Sasaran Peserta

• Bappeda

• BPKAD / Dinas Keuangan Daerah

• Dinas Sosial & Pemberdayaan Perempuan

• DPRD & Inspektorat

• SKPD terkait perencanaan dan penyusunan anggaran

Jadwal & Lokasi Pelaksanaan

• Periode: September – Desember 2025

• Kota Penyelenggara: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali

• Durasi: 2 Hari  +  studi kasus)

Biaya & Fasilitas

• Biaya Investasi:

  • Rp5.000.000 (akomodasi)

  • Rp3.500.000 (non-akomodasi)

• Fasilitas Peserta:

  • Modul & Materi Bimtek

  • Sertifikat Resmi

  • Seminar Kit Eksklusif

  • Konsumsi 3x sehari

  • Dokumentasi Lengkap.

 Segera daftarkan instansi Anda dan jadilah bagian dari pemerintah daerah yang mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Mutasi dan pemberhentian ASN adalah instrumen penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kinerja birokrasi.
Dengan adanya regulasi terbaru tahun 2025, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan mekanisme mutasi dan pemberhentian ASN sesuai standar yang telah ditetapkan.

A. Mutasi ASN 2025

1. Jenis Mutasi ASN

• Mutasi antar-jabatan dalam satu instansi.

• Mutasi antar-instansi pusat dan daerah.

• Mutasi antar-provinsi/kabupaten/kota.

2. Persyaratan Mutasi

• Kinerja minimal kategori “Baik” pada SKP 2 tahun terakhir.

• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

• Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

3. Mekanisme Mutasi

• Pengajuan usulan mutasi melalui Sistem Informasi ASN (SIASN).

• Persetujuan dari BKN dan KemenPANRB.

• Penetapan keputusan mutasi oleh PPK.

B. Pemberhentian ASN Bermasalah

1. Alasan Pemberhentian

• Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

• Terlibat kasus pidana dengan putusan inkrah.

• Tidak memenuhi kompetensi jabatan setelah pembinaan.

2. Prosedur Pemberhentian

• Pemberian surat peringatan dan pembinaan.

• Sidang kode etik ASN (jika diperlukan).

• Penetapan keputusan pemberhentian melalui BKN.

C. Peran Bimtek Nasional 2025

Untuk memahami mekanisme terbaru ini, ASN dan pejabat kepegawaian wajib mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2025.
Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan simulasi kasus nyata, penjelasan pasal demi pasal regulasi, serta format dokumen resmi terkait mutasi dan pemberhentian ASN.

Dasar Hukum

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

• Peraturan BKN No. 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mutasi ASN

• Peraturan BKN No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberhentian ASN Bermasalah

• PermenPANRB No. 4 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja ASN Fleksibel
   

  Segera ikuti Bimtek Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA.
  Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman regulasi ASN terbaru 2025.

• Panduan teknis penerapan kebijakan mutasi dan pemberhentian ASN bermasalah.

• 📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta
  📅 Jadwal: September–Desember 2025
  📞 Kontak Pendaftaran 081387666605

Bimtek Keuangan Daerah 2025 | Jadwal, Materi Terbaru & Pelatihan ASN Nasional

Apakah Anda ingin menjadi aparat pemerintah yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah? Mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja daerah bukan sekadar administrasi – tapi kunci untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Pelatihan Keuangan Daerah 2025 hadir untuk membantu Anda menguasai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dengan cara praktis, mudah dipahami, dan sesuai regulasi terbaru.

Mengapa Pelatihan Ini Wajib Diikuti?

Setiap aparatur daerah menghadapi tantangan dalam:

• Menyusun anggaran yang tepat dan akurat

• Memastikan penggunaan anggaran efisien dan transparan

• Mengelola laporan keuangan yang sesuai peraturan terbaru

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu menghadapi semua tantangan tersebut.

Materi Pelatihan yang Lengkap dan Praktis

1. Peraturan Keuangan Daerah Terbaru
   Pahami UU, Permendagri, dan regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
   Studi kasus dan simulasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan praktik.

3. Pemanfaatan SIKD/SIPD
   Gunakan teknologi informasi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat.

4. Audit dan Akuntabilitas Keuangan
   Pelajari mekanisme pengawasan agar anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Siapa yang Cocok Mengikuti?

• Bendahara dan staf keuangan daerah

• Kepala bagian atau sekretariat yang menangani anggaran

• Aparatur yang ingin meningkatkan karier dan kompetensi profesional

Keuntungan Mengikuti Pelatihan

• Meningkatkan kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan

• Memahami peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah

• Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas di instansi pemerintah

• Mendapat sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi

Daftar Sekarang, Tempat Terbatas!

Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan mempercepat karier Anda.

✨ Bergabunglah sekarang dan jadilah aparatur pemerintah yang siap menghadapi tantangan keuangan daerah 2025!