Kategori: Artikel & Pengetahuan Regulasi
Target Pembaca: SKPD, OPD, ASN, Pemerintah Daerah
Penyelenggara: LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)
Tahun Anggaran 2026 merupakan fase strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah pusat menekankan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, kinerja, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, setiap Perangkat Daerah (SKPD) WAJIB memahami dan melaksanakan regulasi pemerintahan daerah secara utuh dan berkesinambungan.

Sebagai lembaga pengembangan kapasitas aparatur, LINK PEMDA menyusun artikel ini sebagai pengetahuan regulasi pemerintahan daerah tahun 2026, sekaligus penawaran resmi program Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026 bagi SKPD di seluruh Indonesia.

Arah Kebijakan Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026

Kebijakan regulasi pemerintahan daerah tahun 2026 diarahkan pada:

• Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan hasil (outcome-based governance)

• Penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja SKPD

• Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah

• Penguatan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

• Percepatan digitalisasi pemerintahan daerah

Seluruh SKPD WAJIB menyesuaikan kebijakan internal, dokumen kerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan tersebut.

Regulasi Pemerintahan Daerah yang Wajib Dipedomani SKPD Tahun 2026

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, SKPD WAJIB berpedoman pada regulasi berikut:

Undang-Undang

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Peraturan Presiden

• Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

• Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

• Permendagri Nomor 15 Tahun 2024

Implikasi Regulasi bagi SKPD

Berdasarkan regulasi tersebut, SKPD WAJIB:

• Menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan RPJMD dan RKPD

• Menyusun APBD dan pelaksanaan anggaran sesuai prinsip kinerja

• Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dan sistem digital pemerintahan

• Menyusun dan melaporkan kinerja melalui SAKIP secara berkala

• Meningkatkan kompetensi ASN secara terencana

Ketidakpatuhan terhadap regulasi berpotensi berdampak pada hasil evaluasi kinerja, pemeriksaan, dan penilaian akuntabilitas SKPD.

Kewajiban Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

Sejalan dengan regulasi ASN dan tata kelola pemerintahan, pimpinan SKPD WAJIB memastikan peningkatan kompetensi aparatur, baik melalui:

• Pelatihan teknis

• Bimbingan Teknis (Bimtek)

• Sosialisasi regulasi

• Pendampingan implementasi kebijakan

Bimtek bukan sekadar kegiatan formal, melainkan instrumen strategis untuk menjamin kepatuhan regulasi dan peningkatan kinerja organisasi.

Penawaran Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan Daerah Tahun 2026 – LINK PEMDA

Tentang LINK PEMDA

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) merupakan lembaga pengembangan SDM aparatur yang fokus pada pelatihan pemerintahan daerah, keuangan daerah, perencanaan, SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan digitalisasi pemerintahan.

Tujuan Bimtek Tahun 2026

Program Bimtek LINK PEMDA Tahun 2026 bertujuan untuk:

• Memastikan aparatur SKPD memahami dan melaksanakan regulasi terbaru

• Meningkatkan kompetensi teknis perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel

Materi Unggulan Bimtek 2026

• Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi

• Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Regulasi

• Bimtek Implementasi SAKIP dan Penyusunan LKjIP

• Bimtek Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kinerja ASN

• Bimtek Digitalisasi Pemerintahan dan Optimalisasi SIPD

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD.

Sasaran Peserta

• Kepala dan Sekretaris SKPD

• Pejabat Perencana dan Keuangan

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Bendahara dan Pejabat Teknis

• ASN dan Pelaksana

Metode Pelaksanaan

• Tatap Muka

• Online (Zoom)

• Hybrid

Disertai modul, studi kasus, diskusi, dan pendampingan teknis.

Penutup

Pemahaman dan implementasi regulasi pemerintahan daerah tahun 2026 merupakan kewajiban setiap SKPD. Melalui program Bimbingan Teknis LINK PEMDA Tahun 2026, SKPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hubungi Kami

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605

Tantangan Tata Kelola SKPD di Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi fase penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented government). Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang selaras, melaksanakan program secara efektif, serta menyajikan laporan kinerja yang akuntabel dan berkualitas.

Berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa tantangan yang masih dihadapi SKPD antara lain:

• Belum optimalnya penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran;

• Indikator kinerja yang belum sepenuhnya terukur dan berorientasi hasil;

• Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal;

• Tuntutan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Kondisi tersebut memerlukan penguatan kapasitas aparatur secara menyeluruh, lintas sektor, dan berkelanjutan.

Pentingnya Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Penguatan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan SKPD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui peningkatan pemahaman terhadap siklus perencanaan dan penganggaran, penyusunan indikator kinerja yang tepat, serta penguatan akuntabilitas kinerja, SKPD diharapkan mampu:

• Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik;

• Mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah;

• Mendukung pencapaian target pembangunan daerah;

• Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan kegiatan:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

2. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran dan kinerja.

3. Meningkatkan kualitas indikator dan target kinerja SKPD.

4. Memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5. Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ruang Lingkup Materi

• Kebijakan Nasional Pembangunan dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

• Penyelarasan Dokumen Perencanaan SKPD
  (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD)

• Penyusunan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah

• Penguatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja SKPD

• Penyusunan dan Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD

• Sekretaris SKPD

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Pejabat Perencana dan Penganggaran

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif

• Studi kasus dan praktik penyusunan

• Tanya jawab dan sharing pengalaman

Pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka, daring, atau hybrid, sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Manfaat Bagi Peserta dan Instansi

• Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur SKPD

• Penyelarasan perencanaan, anggaran, dan kinerja

• Peningkatan kualitas laporan kinerja perangkat daerah

• Dukungan nyata terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah

Penutup

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026, diharapkan SKPD di seluruh Indonesia mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Informasi & Pendaftaran

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📍 Bekasi – Jawa Barat

Strategi Membangun Reputasi dan Citra Positif Perusahaan

Di era keterbukaan informasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, reputasi dan citra perusahaan menjadi aset strategis yang menentukan tingkat kepercayaan publik, mitra, dan pemangku kepentingan. Setiap pernyataan, presentasi, maupun komunikasi perusahaan—baik langsung maupun melalui media digital—mencerminkan nilai dan profesionalitas organisasi.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan beretika. Pelatihan Komunikasi Korporasi & Public Speaking 2026 dirancang untuk memperkuat peran humas, juru bicara, dan pimpinan perusahaan dalam membangun reputasi dan citra positif perusahaan secara berkelanjutan.

Urgensi Komunikasi Korporasi dan Public Speaking

Komunikasi korporasi yang efektif berperan penting dalam:

• Membangun dan menjaga reputasi perusahaan

• Menyampaikan pesan perusahaan secara konsisten dan kredibel

• Mengelola hubungan dengan stakeholder internal dan eksternal

• Menghadapi situasi krisis dan isu publik

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor

Public speaking yang profesional menjadi kunci agar pesan perusahaan dapat diterima dengan jelas, meyakinkan, dan berdampak.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kemampuan komunikasi korporasi peserta

• Memperkuat keterampilan public speaking dan presentasi profesional

• Membekali peserta teknik penyampaian pesan yang efektif dan persuasif

• Mendukung pembentukan citra positif dan reputasi perusahaan

• Meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalitas SDM perusahaan

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Direksi dan manajemen perusahaan

• Kepala divisi / manajer Humas, Corporate Communication, dan PR

• Spokesperson / juru bicara perusahaan

• Tim Public Relations dan Corporate Affairs

• HRD dan Learning & Development

• Marketing Communication (Marcom)

• Supervisor, Team Leader, dan karyawan representatif perusahaan

• Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD

Materi Pelatihan

Materi pelatihan meliputi:

• Konsep dan strategi komunikasi korporasi

• Peran humas dalam membangun reputasi perusahaan

• Teknik public speaking profesional di lingkungan bisnis

• Penyusunan pesan perusahaan (key message & storytelling)

• Komunikasi dengan media dan stakeholder

• Etika komunikasi dan manajemen citra perusahaan

• Praktik presentasi dan simulasi komunikasi publik

• Studi kasus komunikasi perusahaan

Metode Pelaksanaan

• Paparan narasumber

• Diskusi interaktif

• Simulasi dan praktik public speaking

• Studi kasus perusahaan

• Tanya jawab dan evaluasi
  Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring (Zoom), atau hybrid.

Manfaat yang Diperoleh

• SDM mampu menjadi representasi perusahaan yang profesional

• Pesan perusahaan tersampaikan secara jelas dan konsisten

• Peningkatan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan

• Terbangunnya citra dan reputasi perusahaan yang positif

• Peningkatan kualitas komunikasi internal dan eksternal

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Penyelenggara pelatihan dan pengembangan SDM profesional.

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
📍 Bekasi – Jawa Barat

Penutup

Pelatihan ini dirancang sebagai solusi strategis bagi perusahaan dalam memperkuat kompetensi komunikasi dan public speaking SDM-nya. Dengan pendekatan praktis dan aplikatif, peserta diharapkan mampu berperan aktif dalam membangun reputasi serta citra positif perusahaan di tahun 2026 dan seterusnya.

Strategi Meningkatkan Kinerja dan Kompetensi Karyawan

Memasuki tahun 2026, organisasi dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja, efisiensi anggaran, serta adaptasi terhadap transformasi digital dan perubahan regulasi. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah masih adanya kesenjangan kompetensi (skill gap) antara kemampuan karyawan dengan kebutuhan organisasi.

Melalui Bimbingan Teknis Analisis Skill Gap SDM 2026, organisasi dibekali pemahaman dan keterampilan praktis untuk memetakan kompetensi SDM secara objektif serta menyusun program pengembangan yang tepat sasaran dan berbasis kinerja.

Pentingnya Analisis Skill Gap SDM

Analisis skill gap merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi ideal jabatan dengan kompetensi aktual karyawan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam:

• Penyusunan program pelatihan dan pengembangan SDM

• Peningkatan kinerja individu dan unit kerja

• Perencanaan karier, talent pool, dan suksesi jabatan

• Efisiensi penggunaan anggaran pengembangan SDM

Jenis Skill Gap yang Umum Terjadi

1. Skill Teknis
   Penguasaan sistem kerja, aplikasi, SOP, dan keahlian jabatan.

2. Soft Skill & Kepemimpinan
   Komunikasi efektif, kerja tim, pelayanan, dan kepemimpinan.

3. Future Skill
   Literasi digital, pemanfaatan teknologi, adaptasi perubahan, dan inovasi.

Tahapan Analisis Skill Gap yang Tepat

1. Penetapan standar kompetensi jabatan

2. Pemetaan kompetensi karyawan

3. Identifikasi dan pengukuran gap kompetensi

4. Penentuan prioritas gap strategis

5. Penyusunan program pengembangan SDM

6. Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Bimbingan Teknis Analisis Skill Gap SDM 2026: Strategi Meningkatkan Kinerja dan Kompetensi Karyawan

🎯 Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan manfaat analisis skill gap

• Membekali peserta teknik pemetaan kompetensi jabatan dan individu

• Menyusun rencana pengembangan SDM berbasis kinerja organisasi

• Mendukung peningkatan produktivitas dan profesionalitas SDM

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat struktural dan fungsional

• Subbag Kepegawaian / SDM

• Tim Diklat dan Pengembangan SDM

• HRD perusahaan dan BUMD

• Pimpinan unit kerja

• Perencana dan evaluator kinerja

📚 Materi Bimtek

• Kebijakan dan tren pengembangan SDM 2026

• Konsep dasar analisis skill gap

• Penyusunan standar kompetensi jabatan

• Teknik asesmen dan pemetaan kompetensi

• Penyusunan matriks skill gap SDM

• Penyusunan program pelatihan berbasis kinerja

• Studi kasus dan praktik sederhana

🕒 Metode Pelaksanaan

• Paparan narasumber

• Diskusi interaktif

• Studi kasus

• Praktik penyusunan matriks skill gap

• Tatap muka / daring (Zoom Meeting)

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605

Audit Kepatuhan Perusahaan 2026: Legalitas, Pajak Digital, ESG & UU PDP

Memasuki tahun 2026, perusahaan di Indonesia dihadapkan pada tuntutan kepatuhan yang semakin ketat, terutama terkait legalitas operasional, perpajakan digital, perlindungan data pribadi, pelaporan berkelanjutan (ESG), dan audit sistem manajemen. Pemerintah memperkuat pengawasan melalui digitalisasi sistem pelaporan, peningkatan sanksi, serta optimalisasi pengawasan lintas sektor.

Ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada sanksi administratif, tetapi juga citra perusahaan, kepercayaan mitra, serta keberlanjutan usaha. Karena itu, audit kepatuhan menjadi kebutuhan penting dan strategis untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai regulasi terkini.

Tujuan Pelatihan

• Memastikan perusahaan memenuhi standar regulasi 2026.

• Memahami dan menerapkan audit kepatuhan secara sistematis.

• Mengurangi risiko sanksi, pencabutan izin, atau tuntutan hukum.

• Mengintegrasikan kepatuhan pajak, data pribadi, legalitas, dan ESG.

• Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mitra bisnis.

Materi Pelatihan

Hari 1 — Kepatuhan & Audit Legal

• Audit perizinan OSS-RBA

• Legalitas usaha & sertifikasi

• Ketentuan pelaporan & pembaruan dokumen

• Mitigasi risiko dan sanksi

Hari 2 — Pajak Digital, ESG & UU PDP

• e-Faktur 3.0 & perpajakan digital

• Kepatuhan ESG dan pelaporan keberlanjutan

• Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

• Audit sistem & keamanan informasi

Output Pelatihan

Peserta akan mampu:
✔ mengidentifikasi ketidakpatuhan
✔ memperbaiki sistem legal dan manajemen risiko
✔ menerapkan kepatuhan pajak & data
✔ mempersiapkan audit perusahaan secara menyeluruh

Sasaran Peserta

• Pimpinan perusahaan

• Manajer kepatuhan

• Auditor internal

• Legal & HR

• Manajemen risiko

Metode Pelatihan

• Studi kasus

• Simulasi audit

• Diskusi & workshop

• Template checklist

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Bekasi – Jawa Barat
www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605