Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026 merupakan program komprehensif yang dirancang untuk memberikan keterampilan teknis bagi aparatur pemerintah daerah dalam penggunaan berbagai sistem aplikasi pemerintahan yang menjadi dasar operasional pada era digital. Sistem aplikasi pemerintahan mencakup aplikasi keuangan, aplikasi data, aplikasi manajemen SDM, dan berbagai sistem lain yang mendukung tata kelola pemerintahan modern dan efisien.

Program ini membantu peserta memahami penggunaan dan optimalisasi aplikasi sesuai kebutuhan organisasi, serta peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi terbaru tahun 2026.

🎯 Segera Daftarkan Instansi Anda

Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Tingkatkan kompetensi tim Anda dalam penguasaan aplikasi pemerintahan agar operasional instansi berjalan lancar, data terintegrasi, dan layanan publik semakin responsif.

LINKPEMDA menghadirkan Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026 dengan pendekatan praktik langsung, studi kasus aktual, serta narasumber profesional yang berpengalaman dalam sistem aplikasi pemerintah.

📌 Kuota setiap sesi terbatas
📌 Jadwal berjalan setiap bulan
📌 Dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan instansi

📲 Konsultasi & Pendaftaran Cepat:
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com

Materi Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026

Materi pelatihan mencakup penggunaan sistem aplikasi berikut:

• SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

• Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

• Aplikasi SIMPEG (Manajemen Kepegawaian)

• Aplikasi SIMDA & Keuangan Daerah

• Aplikasi Pajak & Retribusi Daerah

• OSS (Online Single Submission)

• Aplikasi Monitoring & Evaluasi Kinerja

• Aplikasi lain sesuai permintaan instansi

Materi disampaikan secara praktik langsung oleh narasumber yang berpengalaman di bidang aplikasi pemerintahan dan teknologi informasi.

👉 Lihat seluruh materi Pelatihan Aplikasi di sini:
https://linkpemda.com/materi/pelatihan-aplikasi-pilih-sesuai-aplikasi

Jadwal Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026

Program Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026 dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota lainnya)

• In House Training (Permintaan Pemerintah Daerah)

• Online / Hybrid Training

Jadwal kegiatan tersedia setiap bulan sepanjang tahun 2026.

👉 Lihat Jadwal Lengkap Bimtek 2026:
https://linkpemda.com/jadwal

Untuk mendapatkan proposal, TOR, dan rincian biaya kegiatan, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp resmi.

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Tim Aplikasi Pemerintahan Daerah

• Operator SIPD, Siskeudes, SIMPEG, SIMDA

• Kepala Bidang Teknis Aplikasi

• Tim Data dan IT Pemerintah Daerah

• ASN yang menangani sistem informasi pemerintahan

• OPD dan Stakeholder Teknologi Informasi Pemerintah

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

• Fokus pada kebutuhan aplikasi pemerintahan terbaru 2026

• Materi aplikatif berbasis praktik langsung

• Narasumber profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi kegiatan

• Dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah daerah

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

FAQ Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026

Apakah Pelatihan Aplikasi Pemerintah 2026 wajib diikuti?
Tidak bersifat wajib secara administratif, namun sangat direkomendasikan untuk peningkatan kompetensi penggunaan aplikasi sistem pemerintahan.

Apakah materi disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi pemerintah terkini 2026?
Ya, materi disusun berdasarkan jenis aplikasi yang menjadi kebutuhan organisasi pemerintahan.

Apakah tersedia In House Training?
Ya, kegiatan dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan instansi.

Bagaimana cara mendapatkan proposal resmi kegiatan?
Proposal resmi dapat diperoleh melalui WhatsApp resmi LINKPEMDA di +62 813-8766-6605.

📞 Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Website: https://linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605

Dalam era digitalisasi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan, penggunaan aplikasi resmi dari pemerintah menjadi keharusan bagi setiap instansi untuk mendukung pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, telah mengembangkan berbagai sistem aplikasi berbasis elektronik guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Namun demikian, pembaruan aplikasi yang terus-menerus serta peraturan teknis yang mengikuti perkembangan sistem membuat sebagian besar aparatur belum sepenuhnya mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut secara optimal.

Untuk itu, diperlukan kegiatan Pelatihan Aplikasi Pemerintah Terbaru Sesuai Regulasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM ASN dan Non-ASN agar mampu menjalankan tugas sesuai sistem dan regulasi terbaru yang berlaku.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aplikasi pemerintah yang terbaru dan sedang diterapkan.

2. Menyesuaikan pengelolaan administrasi sesuai regulasi dan sistem yang berlaku.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2019 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

8. Kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019) sebagai dasar integrasi sistem data pemerintahan.

 MATERI PELATIHAN (PILIH SESUAI APLIKASI)

tema pelatihan yang dapat dipilih:

• Pengenalan dan Pemutakhiran SIPD Kemendagri

• Pelatihan SAKTI Online (Kemenkeu)

• Penggunaan e-Kinerja & e-LHKASN (KemenPANRB/KASN)

• Pelatihan SIMDA & SIMRAL (BPKP & Pemda)

• Tata Kelola Pengadaan dengan SIRUP dan e-Katalog LKPP

• SIHA 2.1 untuk program HIV/AIDS

• e-Planning dan e-Monev dalam siklus perencanaan dan penganggaran

• Pemanfaatan SPBE, SIHANDO, atau SIRANAP di RS dan Puskesmas

• Digitalisasi administrasi perkantoran dengan e-Office dan TTE (Tanda Tangan Elektronik)

METODOLOGI PELATIHAN

• Teori dan Regulasi: pemaparan regulasi, kebijakan, dan kebaruan sistem

• Praktik Langsung: simulasi penggunaan aplikasi dengan studi kasus

• Diskusi & Konsultasi Teknis: tanya jawab, pemecahan masalah teknis

• Evaluasi Akhir: penilaian hasil pelatihan dan umpan balik peserta

SASARAN PESERTA

• ASN operator aplikasi

• Staf pengelola keuangan, perencanaan, kepegawaian, dan administrasi

• Pimpinan OPD, bendahara, perencana, dan analis kebijakan

• Pejabat fungsional umum dan tertentu terkait sistem aplikasi
  
  
  PENUTUP

  Pelatihan ini diharapkan dapat mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), serta memberikan bekal teknis bagi aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan aplikasi terkini sesuai peraturan dan kebijakan nasional.