Beranda
Jadwal
Materi
Artikel
Profile
...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KOMPETENSI SDM BIDANG FISRA DALAM PENGOPERASIAN APLIKASI E-MONEV PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DALAM PENGELOLAAN DATA, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN BERBASIS APLIKASI ELEKTRONIK

Pembangunan infrastruktur kewilayahan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang terukur agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai target, indikator kinerja, serta prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Khususnya pada Bidang Fisik dan Sarana (FISRA), diperlukan kemampuan teknis dalam mengelola data pembangunan, memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan perlu didukung oleh sistem informasi berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi E-Monev. Aplikasi ini menjadi salah satu instrumen untuk membantu proses pengumpulan data, penginputan realisasi kegiatan, pemantauan capaian pembangunan, analisis perkembangan pelaksanaan program, serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi secara lebih sistematis.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, belum optimalnya pengelolaan dan pemutakhiran data, perbedaan antara target dan realisasi fisik maupun keuangan, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut pengendalian pembangunan.

Kondisi tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, khususnya SDM Bidang FISRA, agar mampu mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monev dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring, evaluasi, serta pengendalian pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Penguatan kompetensi juga perlu diarahkan pada keterampilan praktik, mulai dari pengoperasian aplikasi, penginputan data target dan realisasi, pengelolaan database pembangunan, verifikasi dan validasi data, analisis deviasi, pemantauan progres kegiatan, hingga penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi SDM Bidang FISRA dalam Pengoperasian Aplikasi E-Monev Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang dirancang melalui pembahasan kebijakan, penguatan pemahaman teknis, praktik penggunaan aplikasi, simulasi monitoring, analisis data, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur memiliki kemampuan yang lebih optimal dalam memanfaatkan aplikasi E-Monev, meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan, serta mewujudkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur kewilayahan yang efektif, akurat, transparan, dan akuntabel.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

A. Kebijakan dan Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

  1. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

  2. Regulasi dan Mekanisme Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

  3. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

  4. Peran Strategis Bidang Fisik dan Sarana (FISRA) dalam Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.

  5. Prinsip, Indikator, dan Standar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

  6. Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan Perkembangan Pembangunan Antarperangkat Daerah.

B. Pengoperasian dan Optimalisasi Aplikasi E-Monev

  1. Pengenalan Sistem, Fitur, Menu, dan Fungsi Aplikasi E-Monev.

  2. Tata Cara Pengoperasian Aplikasi E-Monev bagi SDM Bidang FISRA.

  3. Pengelolaan Akun, Hak Akses, dan Database Monitoring Pembangunan.

  4. Teknik Penginputan Data Program, Kegiatan, Target, dan Indikator Kinerja.

  5. Praktik Penginputan Data Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan.

  6. Teknik Pemutakhiran, Pengelolaan, dan Pengiriman Data melalui Aplikasi E-Monev.

  7. Pemanfaatan Dashboard untuk Pemantauan Perkembangan Pembangunan.

  8. Teknik Pengelolaan dan Pengunduhan Data serta Laporan Monitoring.

  9. Identifikasi Kesalahan Penginputan dan Pemecahan Permasalahan Teknis Aplikasi.

  10. Praktik Pengoperasian Aplikasi E-Monev Berdasarkan Data dan Simulasi Kegiatan Pembangunan.

C. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan

  1. Teknik Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

  2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Infrastruktur Konektivitas Wilayah.

  3. Monitoring Pembangunan Infrastruktur Permukiman, Drainase, Air Bersih, dan Sanitasi.

  4. Pengumpulan dan Verifikasi Data Progres Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

  5. Teknik Pemantauan Target dan Realisasi Fisik serta Keuangan Pembangunan.

  6. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

  7. Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Indikator Kinerja.

  8. Pemanfaatan Dokumentasi dan Data Lapangan sebagai Pendukung Monitoring Pembangunan.

  9. Analisis Pemerataan dan Sebaran Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.

  10. Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Daerah.

D. Analisis Data, Pengendalian, dan Pelaporan Berbasis E-Monev

  1. Teknik Analisis Kesesuaian Target dan Realisasi Pembangunan.

  2. Analisis Deviasi Progres Fisik dan Keuangan Pembangunan.

  3. Identifikasi Keterlambatan dan Risiko Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur.

  4. Teknik Analisis Data dan Pemanfaatan Dashboard Monitoring.

  5. Penyusunan Rekapitulasi Capaian Realisasi Pembangunan.

  6. Teknik Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Aplikasi E-Monev.

  7. Strategi Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

  8. Penyusunan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan.

  9. Integrasi dan Sinkronisasi Data Monitoring dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dukungan sistem.

  10. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.

E. Praktik, Simulasi, dan Evaluasi Pengoperasian Aplikasi E-Monev

  1. Praktik Login dan Pengenalan Dashboard Aplikasi E-Monev.

  2. Simulasi Penginputan Data Target dan Realisasi Program serta Kegiatan.

  3. Praktik Penginputan Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan.

  4. Simulasi Verifikasi dan Validasi Data Perkembangan Pembangunan.

  5. Praktik Monitoring Progres Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.

  6. Praktik Analisis Deviasi Target dan Realisasi Pembangunan.

  7. Simulasi Identifikasi Permasalahan dan Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan.

  8. Praktik Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi melalui Aplikasi E-Monev.

  9. Studi Kasus Monitoring Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Kaimana.

  10. Evaluasi Hasil Praktik dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, pemahaman, dan keterampilan SDM Bidang FISRA dalam mengoperasikan Aplikasi E-Monev.

  2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan infrastruktur kewilayahan.

  3. Memperkuat pemahaman mengenai kebijakan, regulasi, dan mekanisme monitoring serta evaluasi pembangunan daerah.

  4. Meningkatkan keterampilan dalam penginputan, pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data pembangunan melalui aplikasi E-Monev.

  5. Mendukung akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan perkembangan pembangunan infrastruktur.

  6. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis target dan realisasi fisik maupun keuangan serta mengidentifikasi deviasi pelaksanaan kegiatan.

  7. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan pembangunan serta menyusun rekomendasi tindak lanjut.

  8. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam pengelolaan data monitoring dan evaluasi pembangunan.

  9. Mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

  10. Mewujudkan SDM Bidang FISRA yang profesional dan kompeten dalam mendukung pengendalian serta percepatan pembangunan infrastruktur kewilayahan.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

  7. Peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah.

Catatan: Dasar hukum dan status keberlakuannya perlu diverifikasi kembali sebelum kegiatan dilaksanakan serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana dan aplikasi yang digunakan.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah, khususnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan, pengelolaan data, monitoring, evaluasi, serta pengendalian pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Sasaran peserta meliputi:

  1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

  2. Kepala Bidang Fisik dan Sarana (FISRA).

  3. Kepala Subbidang pada Bidang FISRA.

  4. Pejabat dan staf Bidang FISRA.

  5. Pejabat dan staf bidang perencanaan pembangunan daerah.

  6. Pejabat dan staf yang menangani monitoring dan evaluasi pembangunan.

  7. Pengelola Aplikasi E-Monev pada Bappeda.

  8. Operator dan admin penginputan data E-Monev.

  9. Pejabat dan staf perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur.

  10. Pengelola data realisasi fisik dan keuangan pembangunan.

  11. Pejabat fungsional perencana dan analis kebijakan terkait.

  12. Aparatur pada perangkat daerah yang terlibat dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

  13. Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pembelajaran dirancang dengan menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan kebijakan, diskusi, dan praktik teknis melalui:

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Pengenalan Aplikasi E-Monev → Praktik Pengoperasian Aplikasi → Praktik Input Data → Simulasi Monitoring → Analisis Data → Studi Kasus → Penyusunan Laporan → Evaluasi Hasil Praktik → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Pendekatan pembelajaran diarahkan agar peserta tidak hanya memahami konsep monitoring dan evaluasi, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi E-Monev untuk mengelola data, memantau realisasi pembangunan, menganalisis capaian kegiatan, serta menyusun laporan dan rekomendasi pengendalian pembangunan infrastruktur kewilayahan.

CATATAN PELAKSANAAN

  1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung praktik pengoperasian aplikasi E-Monev.

  2. Peserta diharapkan membawa data atau contoh program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dari perangkat daerah masing-masing.

  3. Peserta disarankan membawa data target dan realisasi fisik serta keuangan pembangunan.

  4. Praktik menggunakan aplikasi E-Monev yang berlaku atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.

  5. Peserta diharapkan memperoleh akses akun pelatihan atau akses demonstrasi aplikasi sesuai kebijakan pengelola sistem.

  6. Materi praktik disesuaikan dengan fitur dan mekanisme aplikasi E-Monev yang tersedia.

  7. Praktik dapat menggunakan data simulasi apabila akses terhadap data atau sistem produksi tidak diberikan.

  8. Peserta akan mengikuti simulasi penginputan data, monitoring progres, analisis deviasi, dan penyusunan laporan.

  9. Evaluasi dilakukan berdasarkan pemahaman materi dan kemampuan peserta dalam mengoperasikan aplikasi.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NONAKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel sesuai paket.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi BIMTEK:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com/

WhatsApp Pendaftaran:

0813-8766-6605

Email:

info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi SDM Bidang FISRA dalam Pengoperasian Aplikasi E-Monev Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengoperasikan aplikasi E-Monev, mengelola data pembangunan, memantau realisasi fisik dan keuangan, menganalisis capaian kegiatan, serta menyusun laporan dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan daerah yang lebih efektif, terukur, transparan, terintegrasi, dan akuntabel, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang FISRA Bappeda Kabupaten Kaimana.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

November 11, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPROTOKOLAN DAN MASTER OF CEREMONY (MC)

PENGUATAN TATA KELOLA KEPROTOKOLAN, PENYELENGGARAAN ACARA RESMI, PELAYANAN PIMPINAN, DAN PROFESIONALISME MASTER OF CEREMONY (MC)

PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DALAM MENERAPKAN STANDAR KEPROTOKOLAN, MENGELOLA TATA UPACARA, TATA TEMPAT, TATA PENGHORMATAN, SERTA KETERAMPILAN PEMBAWA ACARA RESMI DAN KENEGARAAN

Keprotokolan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan resmi pemerintahan, kelembagaan, dan pelayanan kepada pimpinan. Pelaksanaan keprotokolan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan acara seremonial, tetapi juga mencakup tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, serta pengaturan dan pelayanan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintahan, pimpinan daerah, dan tamu kehormatan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keprotokolan memiliki peran strategis untuk memastikan setiap acara resmi berjalan tertib, khidmat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparatur yang bertugas pada bagian protokol dituntut memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi keprotokolan, etika pelayanan pimpinan, tata koordinasi, serta kemampuan teknis dalam mengelola berbagai jenis kegiatan resmi.

Selain aspek keprotokolan, kemampuan Master of Ceremony (MC) atau pembawa acara juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. Seorang MC dituntut memiliki kemampuan komunikasi publik, penguasaan susunan acara, teknik vokal, artikulasi, intonasi, pengendalian suasana, serta kemampuan mengantisipasi perubahan dan dinamika acara secara profesional.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan resmi, antara lain kurang optimalnya penerapan tata tempat dan tata penghormatan, ketidaksesuaian susunan acara, koordinasi antarpetugas yang belum efektif, serta keterbatasan keterampilan pembawa acara dalam menghadapi situasi formal maupun perubahan teknis di lapangan.

Kondisi tersebut membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, tata usaha pimpinan, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Penguatan kompetensi juga perlu diarahkan pada kemampuan praktik melalui simulasi tata upacara, pengaturan tempat duduk pejabat, penyusunan naskah MC, teknik membawakan acara, serta penanganan berbagai situasi dalam kegiatan resmi.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta melalui pembahasan regulasi, penguatan manajemen keprotokolan, pelayanan pimpinan, teknik komunikasi publik, praktik MC, simulasi penyelenggaraan acara resmi, serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur mampu melaksanakan tugas keprotokolan dan pembawa acara secara profesional, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan resmi, serta mewujudkan tata kelola acara pemerintahan yang tertib, efektif, berwibawa, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

A. Kebijakan dan Dasar Hukum Keprotokolan

  1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintahan.

  2. Implementasi Undang-Undang Keprotokolan dalam Penyelenggaraan Acara Resmi Pemerintahan.

  3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Petugas Protokol dalam Mendukung Kegiatan Pimpinan dan Kelembagaan.

  4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan.

  5. Etika, Sikap, Penampilan, dan Profesionalisme Petugas Protokol.

B. Manajemen dan Teknis Penyelenggaraan Keprotokolan

  1. Manajemen Penyelenggaraan Acara Resmi Pemerintahan dan Kelembagaan.

  2. Penerapan Tata Tempat (Preseance) bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Tamu Kehormatan.

  3. Penerapan Tata Upacara dalam Kegiatan Resmi Pemerintahan.

  4. Penerapan Tata Penghormatan sesuai Kedudukan dan Jabatan Pejabat.

  5. Teknik Penyusunan Rundown dan Susunan Acara Resmi.

  6. Pengaturan Penerimaan, Penyambutan, dan Pelayanan Tamu VIP/VVIP.

  7. Manajemen Pengawalan dan Pelayanan Pimpinan dalam Kegiatan Resmi.

  8. Koordinasi Keprotokolan dengan Perangkat Daerah, Instansi, dan Pemangku Kepentingan.

  9. Penanganan Perubahan Situasi, Kendala Teknis, dan Kondisi Darurat dalam Penyelenggaraan Acara.

  10. Simulasi Praktik Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

C. Kompetensi dan Profesionalisme Master of Ceremony (MC)

  1. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Master of Ceremony dalam Kegiatan Resmi Pemerintahan.

  2. Teknik Dasar Public Speaking dan Komunikasi Efektif bagi Pembawa Acara.

  3. Teknik Vokal, Artikulasi, Intonasi, Tempo, dan Pengaturan Pernapasan.

  4. Teknik Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik, Benar, Formal, dan Komunikatif.

  5. Teknik Penyusunan Naskah MC (Script) untuk Acara Resmi dan Seremonial.

  6. Teknik Membawakan Acara Formal, Semi Formal, dan Nonformal.

  7. Teknik Pengantar Pejabat, Penyebutan Gelar, Jabatan, dan Tata Penghormatan.

  8. Teknik Penguasaan Panggung, Bahasa Tubuh, dan Kepercayaan Diri.

  9. Teknik Mengendalikan Suasana, Transisi Acara, dan Interaksi dengan Audiens.

  10. Strategi Mengatasi Kesalahan Penyebutan Nama, Perubahan Rundown, dan Situasi Tidak Terduga.

D. Praktik, Simulasi, dan Evaluasi Keprotokolan serta MC

  1. Praktik Penyusunan Rundown dan Naskah Pembawa Acara Kegiatan Pemerintahan.

  2. Simulasi Penerimaan dan Penyambutan Pejabat serta Tamu Kehormatan.

  3. Praktik Pengaturan Tata Tempat dan Tata Penghormatan dalam Acara Resmi.

  4. Simulasi Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Resmi Pemerintahan.

  5. Praktik MC pada Acara Pelantikan, Rapat Paripurna, Seminar, Sosialisasi, dan Kegiatan Seremonial.

  6. Simulasi Pembawa Acara dengan Kondisi Perubahan Susunan Acara.

  7. Praktik Public Speaking, Penguasaan Mikrofon, dan Teknik Komunikasi di Hadapan Audiens.

  8. Evaluasi Penampilan, Artikulasi, Intonasi, Penguasaan Materi, dan Profesionalisme MC.

  9. Studi Kasus Permasalahan Keprotokolan dan Strategi Penyelesaiannya.

  10. Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kompetensi Keprotokolan dan MC.

TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan dan regulasi penyelenggaraan keprotokolan.

  2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola kegiatan keprotokolan di lingkungan pemerintahan.

  3. Memperkuat pemahaman mengenai penerapan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

  4. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun SOP dan standar pelaksanaan kegiatan keprotokolan.

  5. Meningkatkan keterampilan petugas protokol dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan tamu kehormatan.

  6. Memperkuat kemampuan koordinasi dalam penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.

  7. Meningkatkan kompetensi komunikasi publik dan keterampilan berbicara di depan umum.

  8. Mengembangkan kemampuan peserta dalam menyusun naskah MC untuk berbagai jenis kegiatan resmi.

  9. Meningkatkan keterampilan teknik vokal, artikulasi, intonasi, dan penguasaan panggung.

  10. Meningkatkan kemampuan MC dalam mengelola susunan acara dan menghadapi perubahan situasi di lapangan.

  11. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mendukung citra dan wibawa kelembagaan pemerintah.

  12. Mendorong penerapan hasil pembelajaran melalui praktik dan rencana tindak lanjut di masing-masing instansi.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.

  5. Peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keprotokolan, tata upacara, pelayanan pimpinan, dan kegiatan resmi pemerintahan.

Catatan: Dasar hukum teknis perlu disesuaikan dengan jenis kegiatan dan diverifikasi kembali status keberlakuannya sebelum kegiatan dilaksanakan.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah, instansi pemerintah, serta tenaga profesional yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan keprotokolan, komunikasi publik, hubungan masyarakat, dan pelayanan pimpinan.

Sasaran peserta meliputi:

  1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

  2. Kepala Subbagian Protokol.

  3. Pejabat dan Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

  4. Petugas Protokol pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

  5. Staf Sekretariat DPRD.

  6. Pengelola Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah.

  7. Pranata Humas dan pejabat fungsional terkait.

  8. Petugas Tata Usaha dan Sekretaris Pimpinan.

  9. Ajudan Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi.

  10. Pengelola kegiatan dan penyelenggara acara pemerintahan.

  11. Petugas pembawa acara (Master of Ceremony/MC).

  12. Pejabat dan staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

  13. Aparatur pada kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah.

  14. Pengelola keprotokolan pada BUMD dan instansi pelayanan publik.

  15. Aparatur dan tenaga profesional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan acara resmi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pembelajaran dirancang dengan menggabungkan pemahaman konseptual dan praktik teknis melalui:

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi Keprotokolan → Praktik Public Speaking dan MC → Evaluasi Penampilan → Presentasi Hasil Praktik → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Pendekatan pembelajaran diarahkan agar peserta tidak hanya memahami aspek regulasi dan teori keprotokolan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam mengatur acara resmi, memberikan pelayanan pimpinan, menyusun naskah pembawa acara, serta membawakan acara secara profesional.

CATATAN PELAKSANAAN

  1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung penyusunan rundown dan naskah MC.

  2. Peserta dapat membawa contoh susunan acara resmi dari instansi masing-masing.

  3. Peserta diharapkan mengenakan pakaian formal selama praktik keprotokolan.

  4. Peserta akan mengikuti simulasi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

  5. Peserta akan mendapatkan kesempatan praktik langsung sebagai Master of Ceremony.

  6. Praktik MC dilakukan dengan menggunakan mikrofon dan perlengkapan pendukung kegiatan.

  7. Evaluasi dilakukan berdasarkan kemampuan komunikasi, penguasaan materi, teknik vokal, dan ketepatan penerapan tata keprotokolan.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NONAKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel sesuai paket.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com/

WhatsApp Pendaftaran:

0813-8766-6605

Email:

info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur, profesionalisme petugas protokol, serta kualitas penyelenggaraan kegiatan resmi di lingkungan pemerintahan dan kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis dalam menerapkan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, pelayanan pimpinan, serta kemampuan komunikasi publik dan pembawa acara secara profesional.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan acara pemerintahan yang tertib, khidmat, komunikatif, berwibawa, dan sesuai dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

November 05, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN ARSIP DIGITAL DAN TATA KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK OPD

PENCIPTAAN, PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, PENYUSUTAN, DAN PERLINDUNGAN ARSIP DALAM LINGKUNGAN DIGITAL

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD melalui pengelolaan arsip elektronik, klasifikasi, metadata, retensi, akses, dan keamanan dokumen, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD.

Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.

Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, arsip elektronik, klasifikasi, metadata, retensi, akses, dan keamanan dokumen menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.

Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.

Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Penataan Arsip Digital dan Tata Kelola Dokumen Elektronik OPD. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam pengelolaan arsip elektronik, klasifikasi, metadata, retensi, akses, dan keamanan dokumen, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan nasional dan kerangka regulasi terkait penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD serta implikasinya bagi pemerintah daerah.

2. Konsep, prinsip, ruang lingkup, dan urgensi penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab perangkat daerah serta pejabat terkait.

4. Identifikasi kondisi awal, kebutuhan organisasi, permasalahan, dan tantangan pelaksanaan penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD.

5. Teknik pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengelolaan data serta dokumen pendukung.

6. Penetapan tujuan, sasaran, indikator, target, dan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

7. Teknik analisis kesenjangan antara kondisi aktual, standar, kebijakan, dan kondisi yang diharapkan.

8. Strategi penyusunan rencana kerja dan tahapan implementasi penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD sesuai prioritas daerah.

9. Penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan.

10. Teknik penyusunan pedoman, prosedur, instrumen, atau perangkat kerja yang dibutuhkan.

11. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian.

12. Identifikasi risiko, penilaian kemungkinan dan dampak, serta penetapan langkah mitigasi.

13. Penguatan pengendalian intern dan mekanisme pemantauan pelaksanaan kegiatan.

14. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital yang relevan untuk mendukung proses kerja.

15. Pengelolaan dokumentasi, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan bukti pelaksanaan.

16. Teknik analisis hasil pelaksanaan dan pengukuran capaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.

17. Strategi penanganan kendala, ketidaksesuaian, dan permasalahan dalam implementasi.

18. Penguatan kapasitas SDM, pembagian peran, dan peningkatan kompetensi pelaksana.

19. Pengelolaan perubahan organisasi dan strategi membangun komitmen pelaksanaan.

20. Teknik evaluasi berkala, penyusunan rekomendasi, dan perbaikan berkelanjutan.

21. Identifikasi praktik baik dan pembelajaran dari pelaksanaan penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD di lingkungan pemerintah daerah.

22. Studi kasus dan simulasi penyelesaian permasalahan sesuai karakteristik perangkat daerah.

23. Praktik penyusunan instrumen, rencana aksi, atau dokumen kerja yang relevan dengan materi.

24. Penyusunan rencana tindak lanjut penerapan hasil Bimtek di instansi masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD sesuai tugas dan kewenangannya.

3. Memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan tantangan pelaksanaan.

4. Meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data serta dokumen pendukung.

5. Mendorong penyusunan tujuan, sasaran, indikator, dan target pelaksanaan yang terukur.

6. Meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan langkah kerja berdasarkan kebutuhan serta prioritas daerah.

7. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan tugas.

8. Meningkatkan penerapan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

9. Memperkuat kemampuan mengidentifikasi risiko dan merumuskan langkah mitigasi yang tepat.

10. Meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan.

11. Mendorong pemanfaatan teknologi dan instrumen kerja yang relevan secara tepat guna dan bertanggung jawab.

12. Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sepanjang relevan dengan materi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk materi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk materi pengendalian dan pengawasan.

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk materi transformasi digital pemerintahan.

6. Peraturan perundang-undangan sektoral sesuai substansi materi dan kewenangan pemerintah daerah.

7. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan teknis, serta pedoman pelaksanaan yang relevan dan berlaku pada saat kegiatan.

Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait penataan arsip digital dan tata kelola dokumen elektronik OPD, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.

Sasaran peserta meliputi:

1. Unit kearsipan, sekretariat OPD, Diskominfo, dan pengelola administrasi.

2. Sekretariat Daerah dan bagian yang menangani koordinasi, organisasi, hukum, atau administrasi pemerintahan sesuai relevansi materi.

3. Badan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang menangani perencanaan serta evaluasi.

4. Badan pengelola keuangan dan aset daerah serta perangkat daerah pengelola anggaran, apabila berkaitan dengan substansi kegiatan.

5. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai tugas dan kewenangannya.

6. Dinas teknis dan unit pelaksana yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi Bimbingan Teknis.

7. Kecamatan, kelurahan, unit pelayanan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.

8. Kepala perangkat daerah, sekretaris OPD, kepala bidang, kepala bagian, dan pejabat administrator/pengawas.

9. Pejabat fungsional, pejabat pelaksana, tim teknis, dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Aparatur pemerintah daerah lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi pada bidang terkait.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

CATATAN

1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan praktik.

2. Peserta dapat menyiapkan contoh dokumen, data, prosedur, laporan, atau instrumen kerja yang relevan dari instansi masing-masing.

3. Dokumen yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya tidak memuat informasi rahasia atau data sensitif yang tidak diperlukan.

4. Materi dan simulasi dapat disesuaikan dengan urusan pemerintahan, karakteristik perangkat daerah, serta kebutuhan peserta.

5. Penggunaan aplikasi, sistem informasi, dan data dalam praktik mengikuti ketentuan akses, kewenangan pengguna, dan mekanisme yang berlaku.

6. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi aparatur dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi, persetujuan kebijakan, atau penetapan hasil evaluasi resmi.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NONAKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat kegiatan.

• Modul dan materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Makalah atau bahan pembelajaran.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Penataan Arsip Digital dan Tata Kelola Dokumen Elektronik OPD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

October 31, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN PENGENDALIAN BELANJA PERJALANAN DINAS

PERENCANAAN, VERIFIKASI, PENGENDALIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS YANG TERTIB DAN AKUNTABEL

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas melalui kewajaran biaya perjalanan dinas, kelengkapan dokumen, verifikasi, dan pengendalian risiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas.

Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.

Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, kewajaran biaya perjalanan dinas, kelengkapan dokumen, verifikasi, dan pengendalian risiko menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.

Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.

Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Penguatan Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam kewajaran biaya perjalanan dinas, kelengkapan dokumen, verifikasi, dan pengendalian risiko, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan nasional dan kerangka regulasi terkait penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas serta implikasinya bagi pemerintah daerah.
  2. Konsep, prinsip, ruang lingkup, dan urgensi penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab perangkat daerah serta pejabat terkait.
  4. Identifikasi kondisi awal, kebutuhan organisasi, permasalahan, dan tantangan pelaksanaan penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas.
  5. Teknik pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengelolaan data serta dokumen pendukung.
  6. Penetapan tujuan, sasaran, indikator, target, dan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
  7. Teknik analisis kesenjangan antara kondisi aktual, standar, kebijakan, dan kondisi yang diharapkan.
  8. Strategi penyusunan rencana kerja dan tahapan implementasi penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas sesuai prioritas daerah.
  9. Penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan.
  10. Teknik penyusunan pedoman, prosedur, instrumen, atau perangkat kerja yang dibutuhkan.
  11. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian.
  12. Identifikasi risiko, penilaian kemungkinan dan dampak, serta penetapan langkah mitigasi.
  13. Penguatan pengendalian intern dan mekanisme pemantauan pelaksanaan kegiatan.
  14. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital yang relevan untuk mendukung proses kerja.
  15. Pengelolaan dokumentasi, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan bukti pelaksanaan.
  16. Teknik analisis hasil pelaksanaan dan pengukuran capaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
  17. Strategi penanganan kendala, ketidaksesuaian, dan permasalahan dalam implementasi.
  18. Penguatan kapasitas SDM, pembagian peran, dan peningkatan kompetensi pelaksana.
  19. Pengelolaan perubahan organisasi dan strategi membangun komitmen pelaksanaan.
  20. Teknik evaluasi berkala, penyusunan rekomendasi, dan perbaikan berkelanjutan.
  21. Identifikasi praktik baik dan pembelajaran dari pelaksanaan penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
  22. Studi kasus dan simulasi penyelesaian permasalahan sesuai karakteristik perangkat daerah.
  23. Praktik penyusunan instrumen, rencana aksi, atau dokumen kerja yang relevan dengan materi.
  24. Penyusunan rencana tindak lanjut penerapan hasil Bimtek di instansi masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas.
  2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas sesuai tugas dan kewenangannya.
  3. Memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan tantangan pelaksanaan.
  4. Meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data serta dokumen pendukung.
  5. Mendorong penyusunan tujuan, sasaran, indikator, dan target pelaksanaan yang terukur.
  6. Meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan langkah kerja berdasarkan kebutuhan serta prioritas daerah.
  7. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan tugas.
  8. Meningkatkan penerapan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
  9. Memperkuat kemampuan mengidentifikasi risiko dan merumuskan langkah mitigasi yang tepat.
  10. Meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan.
  11. Mendorong pemanfaatan teknologi dan instrumen kerja yang relevan secara tepat guna dan bertanggung jawab.
  12. Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sepanjang relevan dengan materi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk materi yang berkaitan dengan keuangan daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk materi pengendalian dan pengawasan.
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk materi transformasi digital pemerintahan.
  6. Peraturan perundang-undangan sektoral sesuai substansi materi dan kewenangan pemerintah daerah.
  7. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan teknis, serta pedoman pelaksanaan yang relevan dan berlaku pada saat kegiatan.

Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait penguatan pengendalian belanja perjalanan dinas, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.

Sasaran peserta meliputi:

  1. BPKAD, PPK-SKPD, PPTK, bendahara, pejabat pengadaan, dan pelaksana perjalanan dinas
  2. Sekretariat Daerah dan bagian yang menangani koordinasi, organisasi, hukum, atau administrasi pemerintahan sesuai relevansi materi.
  3. Badan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang menangani perencanaan serta evaluasi.
  4. Badan pengelola keuangan dan aset daerah serta perangkat daerah pengelola anggaran, apabila berkaitan dengan substansi kegiatan.
  5. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai tugas dan kewenangannya.
  6. Dinas teknis dan unit pelaksana yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi Bimbingan Teknis.
  7. Kecamatan, kelurahan, unit pelayanan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.
  8. Kepala perangkat daerah, sekretaris OPD, kepala bidang, kepala bagian, dan pejabat administrator/pengawas.
  9. Pejabat fungsional, pejabat pelaksana, tim teknis, dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
  10. Aparatur pemerintah daerah lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi pada bidang terkait.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

CATATAN

  1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan praktik.
  2. Peserta dapat menyiapkan contoh dokumen, data, prosedur, laporan, atau instrumen kerja yang relevan dari instansi masing-masing.
  3. Dokumen yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya tidak memuat informasi rahasia atau data sensitif yang tidak diperlukan.
  4. Materi dan simulasi dapat disesuaikan dengan urusan pemerintahan, karakteristik perangkat daerah, serta kebutuhan peserta.
  5. Penggunaan aplikasi, sistem informasi, dan data dalam praktik mengikuti ketentuan akses, kewenangan pengguna, dan mekanisme yang berlaku.
  6. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi aparatur dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi, persetujuan kebijakan, atau penetapan hasil evaluasi resmi.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NONAKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel sesuai paket.
  • Sertifikat kegiatan.
  • Modul dan materi pelatihan.
  • Tas dan seminar kit.
  • Makalah atau bahan pembelajaran.
  • Konsumsi selama kegiatan.
  • Coffee break.
  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Penguatan Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 30, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH, RKA, DAN DPA BERBASIS KINERJA UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, TERINTEGRASI, DAN AKUNTABEL

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan, Penganggaran Berbasis Kinerja, Optimalisasi Belanja Daerah, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi penggunaan sumber daya daerah. Setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan program dan kegiatan secara sistematis, terukur, realistis, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, kualitas perencanaan dan penganggaran sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program, ketepatan alokasi anggaran, pencapaian target kinerja, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan nyata, prioritas pembangunan, indikator kinerja yang jelas, serta hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan pendanaan perangkat daerah. Penyusunannya perlu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah harus mampu menerjemahkan rencana kerja menjadi kebutuhan anggaran yang terukur, rasional, efisien, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja. Penetapan alokasi anggaran perlu didukung dengan perhitungan kebutuhan yang memadai, kesesuaian dengan standar harga dan standar teknis yang berlaku, serta pertimbangan terhadap prioritas program dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar pelaksanaan anggaran perangkat daerah setelah proses penetapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, serta alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, penyusunan dokumen Renja, RKA, dan DPA masih memerlukan penguatan pada aspek sinkronisasi perencanaan, ketepatan perumusan indikator kinerja, penentuan prioritas belanja, kesesuaian antara target dan kebutuhan anggaran, serta konsistensi data dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian pada aspek-aspek tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program, menyulitkan proses evaluasi kinerja, dan menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja juga menuntut aparatur pemerintah daerah untuk memahami hubungan antara sumber daya yang digunakan, keluaran yang dihasilkan, dan hasil yang ingin dicapai. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran yang jelas, dengan indikator dan target yang terukur, sehingga efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menuntut peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun, menginput, menyelaraskan, dan mengevaluasi dokumen perencanaan serta penganggaran secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman regulasi sekaligus meningkatkan keterampilan praktis peserta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, RKA, dan DPA, menerapkan penganggaran berbasis kinerja, melakukan rasionalisasi kebutuhan belanja, serta mengevaluasi konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah mampu menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, terintegrasi, realistis, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung peningkatan kualitas belanja daerah, pencapaian prioritas pembangunan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi pada hasil.

MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan nasional dan regulasi mengenai perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan daerah.

  2. Pemahaman keterkaitan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA, APBD, dan DPA sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku.

  3. Prinsip, pendekatan, tahapan, dan mekanisme penyusunan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

  4. Teknik identifikasi permasalahan, kebutuhan pelayanan, prioritas pembangunan, serta penentuan program dan kegiatan perangkat daerah.

  5. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang berlaku.

  6. Teknik perumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target keluaran (output), dan hasil (outcome) yang terukur dan realistis.

  7. Strategi penyelarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan.

  8. Teknik penyusunan RKA Perangkat Daerah berdasarkan prioritas program, kebutuhan riil, target kinerja, serta kemampuan keuangan daerah.

  9. Penyusunan rincian kebutuhan anggaran berdasarkan volume kegiatan, standar harga satuan, standar teknis, dan ketentuan penganggaran yang berlaku.

  10. Penerapan penganggaran berbasis kinerja melalui keterkaitan antara input, output, outcome, indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran.

  11. Strategi penentuan prioritas belanja daerah, rasionalisasi kebutuhan anggaran, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

  12. Teknik identifikasi dan pencegahan ketidaksesuaian antara perencanaan program, indikator kinerja, target, volume pekerjaan, dan alokasi anggaran.

  13. Penyusunan dan penelaahan RKA Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen, ketepatan perhitungan, dan konsistensi anggaran.

  14. Mekanisme penyusunan, verifikasi, penetapan, dan penyesuaian DPA Perangkat Daerah sesuai tahapan pengelolaan APBD.

  15. Pemahaman struktur DPA-SKPD, termasuk ringkasan dokumen, rincian anggaran, target kinerja, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan.

  16. Sinkronisasi Renja, RKA, dan DPA dalam mendukung konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

  17. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan dan penginputan dokumen perencanaan serta penganggaran sesuai kewenangan pengguna.

  18. Pengendalian perubahan dan penyesuaian dokumen perencanaan serta penganggaran sesuai kebijakan, tahapan, dan ketentuan yang berlaku.

  19. Penguatan peran kepala perangkat daerah, pejabat perencanaan, pejabat pengelola keuangan, dan pihak terkait dalam menjaga kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.

  20. Evaluasi efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui analisis hubungan antara alokasi anggaran, realisasi pelaksanaan, keluaran, dan pencapaian target kinerja.

  21. Identifikasi permasalahan umum dalam penyusunan Renja, RKA, dan DPA serta strategi penyelesaian dan perbaikan dokumen.

  22. Studi kasus dan simulasi penyusunan Renja, RKA, dan DPA berdasarkan contoh permasalahan dan kebutuhan perangkat daerah.

  23. Praktik penelaahan konsistensi indikator, target, program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi anggaran antar dokumen.

  24. Penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.

  2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan dan dokumen perencanaan daerah.

  3. Memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun RKA berdasarkan kebutuhan riil, prioritas program, target kinerja, dan kemampuan keuangan daerah.

  4. Meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan dan penelaahan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

  5. Memperkuat keterampilan dalam merumuskan indikator kinerja, target, keluaran, dan hasil yang terukur serta relevan dengan sasaran pembangunan.

  6. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

  7. Mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada efektivitas program dan pencapaian hasil.

  8. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan rasionalisasi kebutuhan anggaran, penentuan prioritas belanja, dan optimalisasi penggunaan sumber daya daerah.

  9. Memperkuat keterampilan dalam mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian data, indikator, target, dan alokasi anggaran.

  10. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pemanfaatan SIPD dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan.

  11. Mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang transparan, terukur, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

  12. Mewujudkan tata kelola perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

  7. Peraturan dan pedoman teknis terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah yang berlaku.

  8. Pedoman penyusunan RKPD dan APBD untuk tahun anggaran yang menjadi sasaran kegiatan.

  9. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran berbasis kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan dasar hukum tersebut perlu memperhatikan status keberlakuan, perubahan, ketentuan pelaksana terbaru, serta kesesuaian dengan tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran yang menjadi sasaran kegiatan.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan serta penganggaran di lingkungan pemerintah daerah.

Sasaran peserta meliputi:

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperida).

  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

  3. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai tugas dan kewenangannya.

  4. Sekretariat Daerah dan bagian administrasi pembangunan.

  5. Sekretariat DPRD.

  6. Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan.

  7. Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, dan unit pelayanan kesehatan.

  8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta perangkat daerah terkait infrastruktur.

  9. Dinas Sosial dan perangkat daerah yang menangani urusan sosial.

  10. Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah teknis lainnya.

  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

  12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

  13. Kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya.

  14. Kepala perangkat daerah, sekretaris OPD, kepala bagian, kepala bidang, dan pejabat administrator maupun pengawas yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.

  15. Pejabat fungsional perencana, pejabat penatausahaan keuangan, serta staf penyusun program, RKA, DPA, dan laporan kinerja.

  16. Aparatur pemerintah daerah lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah → Praktik Penyusunan RKA → Penelaahan DPA → Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran → Evaluasi Kinerja dan Efisiensi Belanja → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

CATATAN

  1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan praktik penyusunan dokumen.

  2. Peserta dapat menyiapkan contoh Renja Perangkat Daerah, RKA, DPA, indikator kinerja, atau dokumen perencanaan dan penganggaran lain yang relevan dari instansi masing-masing.

  3. Dokumen yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya tidak memuat informasi rahasia atau data sensitif yang tidak diperlukan.

  4. Materi dan simulasi dapat disesuaikan dengan urusan pemerintahan, karakteristik perangkat daerah, tahun anggaran, dan tahapan penyusunan dokumen yang sedang berjalan.

  5. Praktik penggunaan SIPD mengikuti ketentuan akses, kewenangan pengguna, dan mekanisme yang berlaku. Kegiatan tidak menjamin tersedianya akses langsung ke sistem bagi seluruh peserta.

  6. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi aparatur dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi, persetujuan anggaran, atau penetapan hasil evaluasi resmi terhadap dokumen perangkat daerah.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NONAKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel sesuai paket.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, terukur, terintegrasi, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, RKA, dan DPA, meningkatkan ketepatan perumusan indikator serta target kinerja, menyusun kebutuhan anggaran secara rasional, dan menerapkan prinsip efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses perencanaan dan penganggaran yang semakin konsisten, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan perangkat daerah dapat diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara optimal.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 29, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2026

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Verifikasi, Pemeriksaan Dokumen dan Kondisi Fisik, Penyerahan, Penetapan Status, Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan hunian, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat, antara lain meliputi jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, sistem penyediaan air, jaringan utilitas, fasilitas sosial, fasilitas umum, ruang terbuka, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya sesuai karakteristik serta ketentuan pembangunan perumahan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan tahapan penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi fasilitas lingkungan hunian dan memberikan kepastian mengenai tanggung jawab pengelolaannya. Penyerahan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme yang tertib, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi, legalitas tanah, kesesuaian rencana tapak, kondisi fisik, serta pemenuhan standar teknis.

Permasalahan penyerahan PSU perumahan masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain keterlambatan penyerahan oleh pengembang, ketidaklengkapan dokumen administrasi, ketidaksesuaian kondisi fisik dengan rencana tapak yang telah disetujui, status tanah yang belum jelas, perbedaan data dan luasan aset, serta belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait.

Selain itu, terdapat PSU perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah, belum tercatat secara tertib dalam administrasi barang milik daerah, atau tidak terpelihara sehingga mengurangi kualitas lingkungan hunian dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang sistematis melalui pendataan, verifikasi, penilaian, penyelesaian persyaratan, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan kerangka pengaturan mengenai perencanaan penyerahan PSU, pembentukan tim verifikasi, pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan, pelaksanaan serah terima, penetapan status, pembukuan ke dalam daftar barang milik daerah, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU setelah penyerahan.

Regulasi tersebut juga mengatur penanganan PSU perumahan telantar, koordinasi lintas sektor, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan perkembangan penyerahan PSU. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur agar mampu menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Implementasi kebijakan penyerahan PSU membutuhkan sinergi antara perangkat daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman, pengelola barang milik daerah, perangkat daerah teknis, unsur kewilayahan, instansi pertanahan, pengembang perumahan, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyerahan berjalan sesuai ketentuan, aset memiliki kejelasan administrasi dan legalitas, serta fasilitas yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem pendataan, dokumentasi, dan pelaporan yang memadai agar perkembangan penyerahan PSU dapat dipantau secara berkala. Penatausahaan yang baik juga penting untuk mendukung pengamanan aset, perencanaan anggaran pemeliharaan, perbaikan fasilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman regulasi sekaligus memperkuat keterampilan praktis peserta dalam melaksanakan pendataan, verifikasi, pemeriksaan, penyerahan, pencatatan aset, serta pengelolaan PSU perumahan setelah diserahterimakan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mewujudkan proses penyerahan PSU perumahan yang lebih tertib, transparan, terkoordinasi, dan akuntabel, serta mendukung kepastian pengelolaan aset daerah dan keberlanjutan fungsi fasilitas umum bagi masyarakat.

MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan nasional dan regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan penyerahan PSU perumahan.

  2. Pendalaman substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  3. Pengertian, jenis, fungsi, klasifikasi, dan karakteristik prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

  4. Kewajiban pengembang perumahan dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan awal, dan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.

  5. Perencanaan penyerahan PSU perumahan melalui pendataan, inventarisasi, penyusunan rencana kegiatan, dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

  6. Pembentukan tim verifikasi PSU perumahan, pembagian tugas, koordinasi lintas perangkat daerah, dan mekanisme pelaksanaan verifikasi.

  7. Teknik pendataan dan inventarisasi PSU perumahan yang akan diserahkan, termasuk identifikasi lokasi, jenis fasilitas, luas, kondisi, dan status pengelolaannya.

  8. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif penyerahan PSU, termasuk identitas pengembang, permohonan penyerahan, dokumen rencana tapak, dan legalitas pembangunan.

  9. Verifikasi legalitas lahan PSU, kesesuaian kepemilikan dan peruntukan tanah, serta identifikasi potensi sengketa atau permasalahan hukum.

  10. Teknik pemeriksaan kondisi fisik PSU di lapangan, kesesuaian dengan rencana tapak yang disetujui, dan pemenuhan persyaratan teknis.

  11. Mekanisme penilaian kelayakan PSU perumahan, penyusunan berita acara verifikasi, dokumentasi hasil pemeriksaan, dan rekomendasi tindak lanjut.

  12. Tata cara penyerahan PSU perumahan secara bertahap, penyusunan jadwal penyerahan, dan koordinasi antara pengembang dengan pemerintah daerah.

  13. Prosedur pelaksanaan serah terima PSU perumahan, penyusunan berita acara, kelengkapan dokumen pendukung, dan penyelesaian administrasi penyerahan.

  14. Penanganan PSU yang belum memenuhi persyaratan, mekanisme perbaikan, verifikasi ulang, serta penetapan dan penanganan PSU perumahan telantar sesuai ketentuan.

  15. Penetapan status, pengamanan legalitas, dan tindak lanjut administrasi atas PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

  16. Penatausahaan dan pembukuan PSU ke dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD), termasuk koordinasi antara perangkat daerah teknis dan pengelola barang.

  17. Inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU setelah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

  18. Integrasi pengelolaan PSU dengan perencanaan tata ruang, pembangunan daerah, penganggaran, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

  19. Mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan perkembangan penyerahan PSU perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  20. Pemanfaatan sistem informasi, digitalisasi data, pemantauan perkembangan penyerahan, dan dokumentasi pengelolaan PSU perumahan.

  21. Studi kasus penyelesaian permasalahan PSU perumahan, termasuk PSU yang belum diserahkan, ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian kondisi fisik, dan permasalahan legalitas aset.

  22. Simulasi penyusunan daftar inventarisasi PSU, pemeriksaan dokumen administratif, berita acara verifikasi, berita acara hasil penilaian, dokumen serah terima, dan rencana tindak lanjut pengelolaan PSU di daerah masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru tentang penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

  2. Memperkuat pemahaman aparatur mengenai substansi, tahapan, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.

  3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pendataan dan inventarisasi PSU perumahan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

  4. Meningkatkan keterampilan dalam memeriksa kelengkapan dokumen administratif, rencana tapak, legalitas lahan, dan persyaratan teknis PSU perumahan.

  5. Memperkuat kemampuan tim verifikasi dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi fisik, penilaian kelayakan, dokumentasi, dan penyusunan berita acara.

  6. Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyerahan PSU secara bertahap serta penyelesaian persyaratan administrasi dan teknis.

  7. Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami prosedur serah terima, penetapan status, pengamanan, dan penatausahaan PSU sebagai Barang Milik Daerah.

  8. Memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, pengembang perumahan, instansi pertanahan, dan pihak terkait lainnya dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU.

  9. Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme perbaikan PSU yang belum memenuhi persyaratan serta penanganan PSU perumahan telantar sesuai ketentuan.

  10. Mendorong pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU secara tertib, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung kepentingan masyarakat.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

  7. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, pertanahan, pendaftaran tanah, dan pengelolaan aset daerah yang relevan dengan penyerahan PSU perumahan.

  8. Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah mengenai penyediaan, penyerahan, serta pengelolaan PSU perumahan yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota.

Penerapan dasar hukum tersebut perlu memperhatikan status keberlakuan, perubahan, dan ketentuan pelaksana terbaru serta kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah dan karakteristik PSU yang ditangani.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur yang terlibat dalam perencanaan, verifikasi, penyerahan, pencatatan, pengawasan, dan pengelolaan PSU perumahan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sasaran peserta meliputi:

  1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau perangkat daerah yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah.

  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

  4. Dinas Pertanahan atau perangkat daerah yang menangani urusan pertanahan sesuai pembagian kewenangan.

  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

  7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

  8. Bagian Pemerintahan dan perangkat daerah yang menangani koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

  9. Inspektorat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

  10. Camat, lurah, kepala desa, serta aparatur kewilayahan yang terlibat dalam pendataan dan verifikasi PSU.

  11. Pejabat dan anggota tim verifikasi penyerahan PSU perumahan.

  12. Pengelola barang, pengurus barang, dan aparatur yang menangani pencatatan serta pengamanan aset daerah.

  13. Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan pembangunan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan pelayanan masyarakat.

  14. Pihak pengembang perumahan dan pemangku kepentingan terkait, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Inventarisasi PSU → Praktik Pemeriksaan Dokumen Administratif → Simulasi Verifikasi Kondisi Fisik dan Penilaian Kelayakan → Pembahasan Mekanisme Serah Terima → Simulasi Penatausahaan BMD → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

CATATAN

Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Peserta juga dapat menyiapkan contoh dokumen rencana tapak perumahan, daftar inventarisasi PSU, dokumen legalitas lahan, dokumen administrasi pengembang, berita acara verifikasi, dokumen serah terima, serta data aset PSU yang belum diserahkan atau belum tercatat secara tertib di daerah masing-masing.

Dokumen yang digunakan untuk pembelajaran hendaknya tidak memuat informasi rahasia, data pribadi, atau informasi sensitif yang tidak diperlukan.

Materi dan simulasi disesuaikan dengan karakteristik daerah, kondisi PSU perumahan, pembagian kewenangan perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi dan tidak dengan sendirinya menjadi penetapan status aset, pengesahan dokumen serah terima, penyelesaian sengketa tanah, atau pengganti proses verifikasi resmi oleh pemerintah daerah.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya dan fasilitas mengikuti ketentuan penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel sesuai paket.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:

0813-8766-6605

Email:

info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penyerahan, penatausahaan, dan pengelolaan PSU perumahan secara tertib, terkoordinasi, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami ketentuan terbaru, melaksanakan pendataan dan verifikasi secara sistematis, memastikan kelengkapan administrasi serta legalitas aset, dan meningkatkan koordinasi dalam proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Dengan penguatan kompetensi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan PSU perumahan, meningkatkan tertib administrasi Barang Milik Daerah, serta memastikan keberlanjutan fungsi fasilitas umum untuk mendukung lingkungan hunian yang layak dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 27, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN, PENGELOLAAN PENGADUAN, DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat, serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, transparan, adil, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan administratif, tetapi juga mencakup pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, pelayanan sosial, infrastruktur, serta berbagai bentuk pelayanan lain yang diberikan oleh perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan standar pelayanan yang jelas, prosedur operasional yang terukur, kompetensi aparatur yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif. Standar pelayanan menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam memberikan layanan sekaligus menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, serta mekanisme penyampaian pengaduan.

Di sisi lain, pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan instrumen penting dalam mengidentifikasi permasalahan pelayanan, menindaklanjuti keluhan, meningkatkan responsivitas instansi, serta mendorong perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan. Pengaduan yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kelemahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Evaluasi kinerja pelayanan publik juga perlu dilaksanakan secara sistematis melalui pemantauan standar pelayanan, pengukuran kepuasan masyarakat, analisis pengaduan, evaluasi efektivitas prosedur, serta penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat inovasi pelayanan, mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital sesuai kebutuhan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memastikan tersedianya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman regulasi sekaligus meningkatkan keterampilan praktis peserta dalam menyusun standar pelayanan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, serta merumuskan langkah perbaikan pelayanan di lingkungan instansi masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik mampu mewujudkan pelayanan yang semakin profesional, responsif, transparan, inklusif, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan nasional dan regulasi penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

  2. Prinsip, asas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penyelenggara serta penerima pelayanan publik.

  3. Identifikasi jenis pelayanan, karakteristik pengguna layanan, kebutuhan masyarakat, dan pemetaan proses bisnis pelayanan.

  4. Teknik penyusunan, penetapan, publikasi, dan penerapan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Penyusunan komponen standar pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya atau tarif, produk layanan, serta penanganan pengaduan.

  6. Penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan layanan.

  7. Teknik penyusunan maklumat pelayanan, penyediaan informasi layanan, dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.

  8. Penguatan kompetensi aparatur, etika pelayanan, komunikasi efektif, budaya melayani, dan penanganan pengguna layanan.

  9. Strategi peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.

  10. Kebijakan dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

  11. Teknik penerimaan, pencatatan, klasifikasi, verifikasi, disposisi, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

  12. Penyusunan standar waktu respons, pemantauan penyelesaian pengaduan, dokumentasi tindak lanjut, serta penyampaian informasi kepada pelapor.

  13. Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

  14. Teknik penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengolahan data, serta analisis hasil survei.

  15. Pengukuran unsur pelayanan, identifikasi kesenjangan kualitas layanan, dan penyusunan rekomendasi peningkatan kepuasan masyarakat.

  16. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) serta persiapan dokumen pendukung evaluasi.

  17. Pengembangan inovasi pelayanan publik, digitalisasi proses layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

  18. Pengelolaan data dan informasi pelayanan, dokumentasi kinerja, serta penyusunan laporan evaluasi pelayanan publik.

  19. Strategi penanganan permasalahan pelayanan, analisis akar penyebab, manajemen risiko pelayanan, dan penyusunan tindakan korektif.

  20. Studi kasus penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan evaluasi kinerja pelayanan pada perangkat daerah.

  21. Simulasi penyusunan standar pelayanan, formulir pengaduan, rekapitulasi pengaduan, instrumen SKM, dan rencana tindak lanjut perbaikan.

  22. Penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

  2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi standar pelayanan sesuai jenis layanan dan kewenangan instansi.

  3. Memperkuat keterampilan peserta dalam menyusun SOP pelayanan yang efektif, terukur, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

  4. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola pengaduan masyarakat secara sistematis, responsif, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

  5. Meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan mekanisme pengaduan pelayanan publik dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

  6. Memperkuat kompetensi peserta dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, mengolah hasil survei, dan menyusun rekomendasi perbaikan.

  7. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

  8. Mendorong pengembangan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik sesuai kebutuhan, kesiapan, serta kewenangan instansi.

  9. Meningkatkan profesionalisme, etika, responsivitas, dan budaya pelayanan aparatur pemerintah.

  10. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimtek mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

  6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

  8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ruang lingkup kegiatan.

Penerapan dasar hukum tersebut perlu memperhatikan status keberlakuan, perubahan, dan ketentuan pelaksana terbaru serta kesesuaian dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, pejabat administrator dan pengawas, serta aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik.

Sasaran peserta meliputi:

  1. Sekretariat Daerah dan bagian organisasi.

  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  6. Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, dan puskesmas.

  7. Dinas Pendidikan dan unit penyelenggara layanan pendidikan.

  8. Dinas Sosial dan perangkat daerah yang memberikan layanan sosial.

  9. Dinas Komunikasi dan Informatika serta pengelola sistem informasi pelayanan.

  10. Inspektorat daerah dan unit pengawasan internal sesuai tugas dan kewenangannya.

  11. Kecamatan, kelurahan, serta unit pelayanan publik lainnya.

  12. Pejabat dan staf pengelola pengaduan, petugas front office, petugas pelayanan, dan pengelola Survei Kepuasan Masyarakat.

  13. Perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Penyusunan Standar Pelayanan → Praktik Pengelolaan Pengaduan → Analisis Survei Kepuasan Masyarakat → Evaluasi Kinerja Pelayanan → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

CATATAN

  1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

  2. Peserta dapat menyiapkan contoh standar pelayanan, SOP, formulir pengaduan, rekapitulasi pengaduan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat, atau dokumen evaluasi pelayanan dari instansi masing-masing.

  3. Dokumen yang digunakan untuk pembelajaran hendaknya tidak memuat data pribadi, informasi rahasia, atau informasi sensitif yang tidak diperlukan.

  4. Materi dan simulasi dapat disesuaikan dengan jenis layanan, karakteristik pengguna layanan, kondisi instansi, dan pembagian kewenangan masing-masing peserta.

  5. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi atau penetapan hasil evaluasi resmi atas instansi peserta.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya dan fasilitas mengikuti ketentuan penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel sesuai paket.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan standar pelayanan secara konsisten, mengelola pengaduan masyarakat secara efektif, memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 27, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK PENYUSUNAN, PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA IMPLEMENTASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEPATUHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Penanggung Jawab Usaha dalam Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup, Penerapan Persetujuan Lingkungan, Pengawasan Kepatuhan, serta Optimalisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan usaha. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan perlu memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai dokumen lingkungan hidup dan implementasi persetujuan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi aparatur pemerintah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen lingkungan hidup memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, identifikasi dampak lingkungan, serta perencanaan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen tersebut antara lain mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen lingkungan hidup perlu didukung oleh data yang akurat, identifikasi dampak yang tepat, perumusan langkah pengelolaan yang terukur, serta rencana pemantauan yang dapat dilaksanakan. Di sisi lain, pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi dokumen memerlukan pemahaman terhadap persyaratan administrasi, substansi teknis, kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan, serta kewenangan instansi yang menangani proses lingkungan hidup.

Implementasi persetujuan lingkungan juga membutuhkan perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemenuhan persyaratan teknis, penyampaian laporan sesuai ketentuan, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi. Ketidaksesuaian antara dokumen yang telah disetujui dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan yang perlu dicegah melalui perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan, kegiatan industri, pertambangan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami proses penyusunan dokumen lingkungan, mekanisme pemeriksaan dan penilaian, penerapan persetujuan lingkungan, serta evaluasi pelaksanaan kewajiban lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan ini perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana dan ketentuan teknis terkait yang berlaku. Penerapannya harus memperhatikan pembagian kewenangan, jenis dokumen lingkungan, karakteristik kegiatan, dan ketentuan perizinan berusaha yang relevan.

Melalui Bimtek Penyusunan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup serta Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan Usaha dan Kegiatan, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengelolaan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan kewajiban persetujuan lingkungan, serta pengawasan dan evaluasi kepatuhan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.


MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan nasional dan regulasi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

  2. Prinsip dasar persetujuan lingkungan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan kegiatan pemerintahan.

  3. Jenis, fungsi, dan kriteria penapisan dokumen lingkungan hidup berdasarkan karakteristik usaha dan/atau kegiatan.

  4. Teknik identifikasi dampak penting dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

  5. Teknik penyusunan Formulir UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

  6. Penyusunan kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

  7. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian substansi dokumen lingkungan hidup.

  8. Teknik penilaian kelayakan lingkungan dan evaluasi dokumen sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

  9. Mekanisme pemeriksaan, penilaian, dan tindak lanjut perbaikan dokumen lingkungan hidup.

  10. Proses permohonan, penerbitan, perubahan, dan pemenuhan persyaratan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

  11. Integrasi persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha dan persyaratan teknis terkait.

  12. Implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL dalam kegiatan operasional usaha dan/atau kegiatan.

  13. Pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pencegahan kerusakan lingkungan sesuai karakteristik kegiatan.

  14. Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pengumpulan data, dokumentasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kewajiban lingkungan.

  15. Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan.

  16. Identifikasi ketidaksesuaian, evaluasi temuan pengawasan, dan penyusunan rencana tindakan korektif.

  17. Penanganan pengaduan masyarakat dan koordinasi dalam pengawasan lingkungan hidup sesuai kewenangan.

  18. Penerapan sanksi administratif dan tindak lanjut pelanggaran ketentuan lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku.

  19. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi dalam pengelolaan dokumen serta pelaporan lingkungan hidup.

  20. Studi kasus penyusunan, pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi dokumen lingkungan hidup berdasarkan contoh kegiatan usaha dan pembangunan.

  21. Simulasi penyusunan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta evaluasi pemenuhan kewajiban persetujuan lingkungan.

  22. Penyusunan rencana tindak lanjut penerapan hasil Bimtek di lingkungan instansi atau perusahaan masing-masing.


TUJUAN BIMTEK

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

  2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi jenis dan persyaratan dokumen lingkungan hidup sesuai karakteristik usaha dan/atau kegiatan.

  3. Memperkuat keterampilan dalam penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL, serta instrumen pengelolaan lingkungan lainnya sesuai tugas dan kewenangan.

  4. Meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pemeriksaan administrasi dan substansi dokumen lingkungan hidup.

  5. Meningkatkan kemampuan dalam memahami proses penilaian kelayakan lingkungan, evaluasi dokumen, serta tindak lanjut perbaikan.

  6. Memperkuat pemahaman mengenai proses penerbitan, perubahan, dan implementasi persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

  7. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan dan mengevaluasi kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup.

  8. Mendorong peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan lingkungan dan tindak lanjut hasil evaluasi.

  9. Meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan pencemaran, pengendalian dampak lingkungan, dan penanganan ketidaksesuaian.

  10. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.


SASARAN PESERTA

Kepala Dinas dan pejabat struktural maupun fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pejabat dan staf bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perindustrian, perhubungan, kesehatan, dan sektor teknis terkait.

Kegiatan ini juga relevan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam proses perencanaan, pemeriksaan, evaluasi, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban lingkungan hidup, serta penanggung jawab lingkungan perusahaan, pengelola kawasan industri, pelaku usaha sektor konstruksi, pertambangan, properti, manufaktur, rumah sakit, konsultan lingkungan, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangannya.


METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Pembahasan Regulasi → Simulasi Pemeriksaan Dokumen → Praktik Evaluasi Kewajiban Lingkungan → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.


CATATAN

Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Peserta juga dapat menyiapkan contoh dokumen lingkungan hidup, matriks RKL-RPL, formulir UKL-UPL, laporan pelaksanaan kewajiban lingkungan, atau contoh hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Dokumen yang digunakan hendaknya tidak memuat informasi rahasia atau data sensitif yang tidak diperlukan.

Materi dan simulasi akan disesuaikan dengan karakteristik peserta, jenis usaha dan/atau kegiatan, pembagian kewenangan instansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi atau penetapan kelayakan lingkungan.


BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta


FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

  • Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Materi atau makalah pelatihan.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.


INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:

0813-8766-6605

Email:

info@linkpemda.com


PENUTUP

Bimtek Penyusunan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup serta Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan penanggung jawab usaha dalam memahami serta menerapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dokumen lingkungan, memahami mekanisme persetujuan lingkungan, melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan, serta mendukung peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup sesuai tugas dan kewenangannya.

Dengan penguatan kompetensi tersebut, diharapkan terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 26, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK STRATEGI MANAJEMEN KEPROTOKOLAN, PUBLIC SPEAKING, MASTER OF CEREMONY, DAN KOMUNIKASI PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN ACARA PEMERINTAHAN

Penguatan Kompetensi Keprotokolan, Keterampilan Public Speaking, Teknik Master of Ceremony, Etika Komunikasi, serta Profesionalisme Aparatur dalam Mendukung Penyelenggaraan Acara Pemerintahan yang Tertib, Khidmat, dan Berwibawa

Manajemen keprotokolan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan acara resmi pemerintahan, pelayanan pimpinan daerah, penerimaan tamu, kunjungan kerja, serta berbagai kegiatan kedinasan. Pelaksanaan keprotokolan yang baik memerlukan pemahaman terhadap tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, etika pelayanan, serta koordinasi yang efektif antara unsur protokol dan perangkat daerah terkait.

Di samping aspek keprotokolan, kemampuan public speaking dan komunikasi profesional menjadi kompetensi penting bagi aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi, memandu jalannya acara, memberikan sambutan, melakukan presentasi, serta membangun komunikasi yang efektif dengan pimpinan, tamu undangan, mitra kerja, dan masyarakat.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan acara pemerintahan juga membutuhkan tenaga Master of Ceremony (MC) yang mampu mengelola susunan acara, menggunakan bahasa yang baik dan santun, menjaga ketepatan waktu, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik kegiatan, baik acara formal, seremonial, kedinasan, maupun kegiatan yang melibatkan pejabat dan tamu VIP/VVIP.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis keprotokolan, kemampuan berbicara di depan umum, penguasaan teknik pembawa acara, serta kecakapan komunikasi interpersonal dan koordinasi dalam situasi formal maupun dinamis.

Pelaksanaan manajemen keprotokolan perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Dalam penerapannya, peserta juga perlu memahami ketentuan teknis dan pedoman kedinasan yang relevan dengan jenis kegiatan serta kewenangan masing-masing instansi.

Melalui Bimtek Strategi Manajemen Keprotokolan, Public Speaking, Master of Ceremony, dan Komunikasi Profesional dalam Penyelenggaraan Acara Pemerintahan, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan keprotokolan, memandu acara secara profesional, menyampaikan informasi dengan percaya diri, dan membangun komunikasi yang efektif. Dengan demikian, penyelenggaraan acara pemerintahan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, terstruktur, komunikatif, dan mencerminkan citra positif instansi pemerintah.


MATERI BIMTEK

  • Kebijakan dan regulasi keprotokolan dalam penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.

  • Prinsip dasar manajemen keprotokolan dan penerapannya di lingkungan pemerintah daerah.

  • Tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi.

  • Perencanaan, persiapan, dan pengendalian penyelenggaraan acara kedinasan.

  • Penyusunan rundown, susunan acara, dan skenario kegiatan protokoler.

  • Protokol pelayanan pimpinan daerah dan penerimaan tamu VIP/VVIP.

  • Etika pelayanan, tata krama, penampilan, dan sikap profesional petugas protokol.

  • Teknik koordinasi antara petugas protokol, MC, panitia, dan perangkat daerah.

  • Dasar-dasar public speaking dan komunikasi profesional bagi aparatur pemerintah.

  • Teknik mengatasi rasa gugup, membangun kepercayaan diri, dan mengelola bahasa tubuh.

  • Teknik vokal, artikulasi, intonasi, pelafalan, dan pengaturan tempo berbicara.

  • Teknik penyampaian sambutan, presentasi, pengarahan, dan informasi kedinasan.

  • Penggunaan bahasa Indonesia yang baik, santun, efektif, dan sesuai konteks acara.

  • Teknik Master of Ceremony (MC) untuk acara formal dan semi-formal pemerintahan.

  • Penyusunan naskah MC, pembukaan, pengantar acara, transisi, dan penutupan.

  • Teknik memandu acara berdasarkan rundown serta mengantisipasi perubahan susunan acara.

  • Teknik komunikasi dan penanganan situasi tidak terduga selama kegiatan berlangsung.

  • Etika komunikasi dengan pimpinan, pejabat, tamu undangan, dan masyarakat.

  • Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung koordinasi dan penyelenggaraan acara.

  • Simulasi praktik keprotokolan, praktik public speaking, dan praktik menjadi MC.

  • Evaluasi penampilan peserta, pemberian umpan balik, dan penyusunan rencana tindak lanjut.


TUJUAN BIMTEK

  • Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, prinsip, dan tata cara keprotokolan dalam penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.

  • Meningkatkan keterampilan dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan protokoler secara tertib dan profesional.

  • Memperkuat kemampuan peserta dalam menerapkan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai ketentuan.

  • Meningkatkan kemampuan public speaking, komunikasi profesional, dan penyampaian informasi secara efektif.

  • Mengembangkan keterampilan menjadi Master of Ceremony (MC) untuk acara formal dan semi-formal pemerintahan.

  • Meningkatkan kemampuan menyusun naskah MC, mengelola rundown, serta mengantisipasi perubahan susunan acara.

  • Membentuk sikap profesional, percaya diri, santun, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan tamu undangan.

  • Meningkatkan kemampuan koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi situasi dinamis selama penyelenggaraan acara.

  • Mendukung peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan citra positif instansi pemerintah.

  • Mendorong terwujudnya penyelenggaraan acara pemerintahan yang tertib, lancar, efektif, dan berwibawa.


SASARAN PESERTA

Kepala Bagian dan pejabat yang membidangi keprotokolan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), pejabat dan staf Sekretariat Daerah, petugas protokol, pranata humas, petugas Master of Ceremony (MC), pembawa acara, petugas hubungan masyarakat, aparatur yang menangani pelayanan pimpinan dan tamu VIP/VVIP, panitia kegiatan kedinasan, serta ASN yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan acara resmi, komunikasi publik, dan pelayanan pemerintahan.


METODE

Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Keprotokolan → Praktik Public Speaking dan MC → Evaluasi → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut


CATATAN

Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung penyusunan rundown, pembuatan naskah MC, dan penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan.

Peserta juga disarankan menyiapkan contoh susunan acara atau rundown kegiatan resmi dari instansi masing-masing untuk digunakan dalam sesi diskusi dan praktik.

Materi dan simulasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta, karakteristik instansi, jenis acara yang diselenggarakan, serta ketentuan keprotokolan yang berlaku.


BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta


FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

  • Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Materi atau makalah pelatihan.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.


INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com


PENUTUP

Bimtek Strategi Manajemen Keprotokolan, Public Speaking, Master of Ceremony, dan Komunikasi Profesional dalam Penyelenggaraan Acara Pemerintahan diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung kelancaran kegiatan resmi dan pelayanan pimpinan di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan tata keprotokolan secara tepat, memandu acara dengan profesional, menyampaikan informasi secara efektif, serta membangun komunikasi yang santun dan berwibawa.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, penyelenggaraan acara pemerintahan diharapkan semakin tertib, terkoordinasi, dan berkualitas, sekaligus memperkuat citra positif serta profesionalisme aparatur pemerintah.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 25, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK SINERGI PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN MANAJEMEN ASET DAERAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan Daerah, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, penatausahaan, serta manajemen aset daerah merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, ketepatan pelaksanaan serta penatausahaan transaksi keuangan, pengendalian realisasi anggaran, tertib administrasi aset, validitas data Barang Milik Daerah, serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi antarperangkat daerah diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang terukur, didukung penganggaran yang tepat, dicatat dan dipertanggungjawabkan secara tertib, serta didukung pengelolaan aset yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas data, memperkuat pengendalian internal, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan sistem informasi pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam mendorong integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu memahami keterkaitan antarproses, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme rekonsiliasi data, serta penerapan pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya daerah.

Melalui Bimtek Sinergi Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, dan Manajemen Aset Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, memperkuat pengelolaan Barang Milik Daerah, serta membangun koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan dan regulasi terkini mengenai perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan Barang Milik Daerah.

  2. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

  3. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran perangkat daerah.

  4. Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

  5. Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan target capaian perangkat daerah.

  6. Strategi penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja.

  7. Mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

  8. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

  9. Penatausahaan belanja daerah, verifikasi dokumen, dan pengendalian realisasi anggaran.

  10. Pengelolaan kas, rekonsiliasi transaksi, serta pengendalian administrasi keuangan perangkat daerah.

  11. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dan keterkaitannya dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

  12. Rekonsiliasi data perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan, dan pelaporan.

  13. Kebijakan dan tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

  14. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan perangkat daerah.

  15. Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset.

  16. Digitalisasi pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi BMD.

  17. Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas Barang Milik Daerah.

  18. Rekonsiliasi data aset dengan data keuangan serta penyajian aset dalam laporan keuangan.

  19. Pengendalian internal, manajemen risiko, dan mitigasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.

  20. Penyusunan rencana aksi sinergi perencanaan, penatausahaan keuangan, dan manajemen aset daerah melalui studi kasus dan simulasi.

TUJUAN BIMTEK

  • Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan manajemen aset daerah.

  • Meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta Barang Milik Daerah.

  • Memperkuat kemampuan menyelaraskan dokumen perencanaan dengan program, kegiatan, anggaran, dan target kinerja perangkat daerah.

  • Meningkatkan ketertiban administrasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

  • Meningkatkan kemampuan melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan pengendalian data keuangan serta aset daerah.

  • Memperkuat tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

  • Mendorong optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI dan sistem informasi pendukung dalam pengelolaan sumber daya daerah.

  • Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta penyajian data aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

  • Memperkuat penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.

  • Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

SASARAN PESERTA

Kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah, pejabat administrator dan pengawas, pejabat perencana, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, pengelola keuangan, pengurus barang, pengelola Barang Milik Daerah, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperida), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKAD sejenis sesuai nomenklatur daerah), Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, dan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Daerah → Studi Kasus → Simulasi Integrasi Data Perencanaan, Keuangan, dan Aset → Penyusunan Strategi Perbaikan → Konsultasi dengan Narasumber.

CATATAN

Peserta diharapkan membawa laptop serta data atau dokumen pendukung yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing, apabila tersedia, untuk menunjang diskusi, analisis permasalahan, dan simulasi penyusunan rencana aksi.

Materi dan simulasi akan disesuaikan dengan karakteristik pemerintah daerah, kebutuhan instansi, pembagian tugas dan kewenangan, sistem informasi yang digunakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp5.500.000 per peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 orang dalam 1 kamar

Rp5.000.000 per peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa penginapan hotel

Rp4.000.000 per peserta

Seluruh harga merupakan biaya kontribusi per peserta.

FASILITAS PESERTA

Fasilitas yang disediakan sesuai paket dan ketentuan penyelenggaraan:

  • Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai paket.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran: 0813-8766-6605

Email: info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Sinergi Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, dan Manajemen Aset Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat keterpaduan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Melalui peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan sistem informasi, serta penerapan pengendalian internal yang memadai, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki proses administrasi, meningkatkan kualitas data, dan menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Dengan demikian, sinergi pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset daerah dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi penggunaan sumber daya daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Akuntabilitas, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

October 21, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA DALAM MENJAGA STABILITAS DAERAH

Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pemetaan Kerawanan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Penguatan Ketahanan Sosial Budaya, dan Pencegahan Konflik Sosial

Ketahanan ekonomi dan sosial budaya merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan pembangunan daerah. Dinamika ekonomi, kesenjangan sosial, perubahan pola kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta keberagaman budaya dapat menjadi tantangan yang perlu dikelola secara tepat melalui kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, memperkuat ketahanan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, serta menjaga keharmonisan sosial dan budaya. Upaya tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat kewilayahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan unsur masyarakat lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Penguatan ketahanan ekonomi dapat dilakukan melalui identifikasi kerentanan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap peluang usaha, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu, penguatan ketahanan sosial budaya memerlukan pendekatan yang inklusif melalui pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, penguatan toleransi, dialog sosial, perlindungan kelompok rentan, serta pencegahan dan penanganan potensi konflik secara damai dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Bimtek Strategi Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya dalam Menjaga Stabilitas Daerah, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan, menyusun strategi penguatan ketahanan masyarakat, membangun koordinasi lintas sektor, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan permasalahan sosial secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

MATERI BIMTEK

  1. Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam penguatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya.

  2. Peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas daerah melalui pendekatan pembangunan yang inklusif.

  3. Identifikasi potensi kerawanan ekonomi dan sosial di wilayah.

  4. Teknik pemetaan kerentanan sosial ekonomi masyarakat dan penyusunan profil risiko daerah.

  5. Strategi penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

  6. Pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

  7. Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal.

  8. Strategi koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

  9. Penguatan ketahanan sosial budaya dalam masyarakat yang majemuk.

  10. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai modal sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

  11. Penguatan toleransi, dialog sosial, dan kerukunan antar kelompok masyarakat.

  12. Peran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial.

  13. Deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial di wilayah.

  14. Strategi pencegahan dan penanganan konflik sosial secara damai dan sesuai ketentuan.

  15. Penguatan komunikasi publik dan literasi digital dalam mencegah penyebaran informasi yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.

  16. Pengelolaan isu sosial dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara tepat.

  17. Sinergi pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah.

  18. Penyusunan program kolaboratif penguatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya.

  19. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran efektivitas program penguatan ketahanan masyarakat.

  20. Studi kasus dan simulasi penyusunan rencana aksi penguatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya di daerah.

TUJUAN BIMTEK

  • Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya.

  • Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi potensi kerawanan sosial ekonomi di wilayah.

  • Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan preventif, inklusif, dan kolaboratif.

  • Meningkatkan pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

  • Mendorong penguatan nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan keharmonisan sosial budaya.

  • Meningkatkan kemampuan melakukan deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial.

  • Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.

  • Meningkatkan kemampuan menyusun program, indikator, dan rencana aksi penguatan ketahanan daerah.

  • Mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, harmonis, tangguh, dan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.

SASARAN PESERTA

Kepala dan pejabat struktural serta aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sekretariat Daerah, Bappeda/Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perangkat daerah yang menangani kebudayaan, kecamatan, serta aparatur dan unsur pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas daerah.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Identifikasi Permasalahan Daerah → Studi Kasus → Simulasi Pemetaan Kerawanan → Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi → Konsultasi dengan Narasumber

CATATAN

Peserta diharapkan membawa laptop serta data atau informasi pendukung yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi wilayah masing-masing, apabila tersedia, untuk mendukung diskusi, analisis permasalahan, dan penyusunan rencana aksi.

Materi dan simulasi akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan instansi, kewenangan pemerintah daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 orang dalam 1 kamar

Rp 5.000.000

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa penginapan hotel

Rp 4.000.000

Seluruh harga merupakan biaya kontribusi per peserta.

FASILITAS PESERTA

Fasilitas yang disediakan sesuai paket dan ketentuan penyelenggaraan:

  • Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul dan materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai paket.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran: 0813-8766-6605

Email: info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Strategi Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya dalam Menjaga Stabilitas Daerah diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dinamika sosial ekonomi, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta menyusun langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Melalui pendekatan kolaboratif, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan nilai-nilai sosial budaya, dan pencegahan konflik, peserta diharapkan mampu merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah serta mendukung terciptanya stabilitas daerah yang kondusif bagi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

LINKPEMDA Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Ketahanan Masyarakat, Menjaga Harmoni, Mewujudkan Stabilitas Daerah.

October 19, 2026 / Materi

...
BIDANG PEMERINTAHAN
BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA OPD MELALUI SIPD-RI

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Berbasis SIPD-RI

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola tersebut adalah keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, serta evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam praktiknya, keterpaduan antartahapan tersebut membutuhkan keselarasan data, ketepatan penginputan, konsistensi dokumen, serta pemahaman yang memadai terhadap mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, kendala dalam penatausahaan, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung integrasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatannya perlu dioptimalkan agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, pelaporan, serta evaluasi kinerja dapat berjalan secara lebih terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami kebijakan, prosedur, dan implementasi SIPD-RI menjadi kebutuhan penting. Aparatur dituntut tidak hanya memahami penggunaan sistem, tetapi juga mampu memastikan keselarasan dokumen, ketepatan data, tertib administrasi, serta keterkaitan antara alokasi anggaran dan pencapaian kinerja OPD.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja OPD melalui SIPD-RI, LINKPEMDA menyelenggarakan program peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja OPD yang lebih tertib, terukur, transparan, dan akuntabel.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

  5. Ketentuan dan pedoman teknis terkait perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja yang berlaku.

Catatan: Penerapan ketentuan teknis disesuaikan dengan regulasi terbaru, kebijakan pemerintah pusat, serta pedoman dan konfigurasi SIPD-RI yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.

TEMA KEGIATAN

BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA OPD MELALUI SIPD-RI

MATERI BIMTEK

A. Kebijakan dan Implementasi SIPD-RI dalam Pemerintahan Daerah

  • Kebijakan pemerintah dalam penerapan SIPD-RI.

  • Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

  • Ruang lingkup serta fungsi SIPD-RI dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

  • Struktur data, kodefikasi, nomenklatur, program, kegiatan, dan subkegiatan.

  • Peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pemanfaatan SIPD-RI.

  • Permasalahan umum dalam implementasi SIPD-RI dan strategi penyelesaiannya.

B. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui SIPD-RI

  • Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

  • Keterkaitan RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD sesuai siklus perencanaan yang berlaku.

  • Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah.

  • Penetapan indikator, target, serta keluaran dan hasil pembangunan.

  • Sinkronisasi perencanaan OPD dengan prioritas pembangunan daerah.

  • Identifikasi ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan langkah perbaikannya.

C. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui SIPD-RI

  • Kebijakan dan mekanisme penyusunan anggaran pemerintah daerah.

  • Penyelarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan.

  • Penyusunan indikator kinerja dan kebutuhan anggaran.

  • Penyusunan RKA-SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen penganggaran lainnya.

  • Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan target kinerja OPD.

  • Identifikasi permasalahan dalam proses penginputan dan verifikasi data anggaran.

  • Strategi meningkatkan konsistensi antara rencana kerja dan alokasi anggaran.

D. Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SIPD-RI

  • Kebijakan dan prosedur penatausahaan keuangan daerah.

  • Penatausahaan pendapatan daerah dan penerimaan OPD sesuai kewenangan.

  • Penatausahaan belanja daerah dan pelaksanaan anggaran.

  • Pengelolaan dokumen transaksi dan administrasi keuangan.

  • Prosedur verifikasi serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

  • Rekonsiliasi data penatausahaan dan realisasi anggaran.

  • Identifikasi kesalahan administrasi dan upaya pencegahannya.

E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI

  • Kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

  • Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.

  • Keterkaitan data penatausahaan dengan penyusunan laporan keuangan.

  • Rekonsiliasi data transaksi, anggaran, dan realisasi.

  • Pemeriksaan kelengkapan serta konsistensi data laporan.

  • Identifikasi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

  • Upaya meningkatkan ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas pelaporan.

F. Integrasi Evaluasi Kinerja OPD melalui SIPD-RI

  • Konsep dan kebijakan evaluasi kinerja perangkat daerah.

  • Penyelarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

  • Pengukuran indikator, target, dan realisasi kinerja OPD.

  • Evaluasi capaian program, kegiatan, dan subkegiatan.

  • Analisis keterkaitan realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja.

  • Identifikasi hambatan pelaksanaan program dan pencapaian target.

  • Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran berikutnya.

G. Praktik, Simulasi, dan Studi Kasus Integrasi SIPD-RI

  • Simulasi keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran.

  • Praktik identifikasi ketidaksesuaian data antarproses.

  • Studi kasus penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

  • Simulasi analisis realisasi anggaran dan capaian kinerja.

  • Penyusunan langkah perbaikan atas permasalahan implementasi SIPD-RI.

  • Diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut pada masing-masing OPD.

Materi praktik disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan, ketersediaan akses sistem, serta ketentuan dan fitur SIPD-RI yang berlaku.

TUJUAN BIMTEK

Kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam penerapan SIPD-RI pada proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja.

  2. Mendorong keterpaduan data dan sinkronisasi dokumen antarproses pengelolaan pemerintahan daerah.

  3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan indikator serta target kinerja OPD.

  4. Memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas penatausahaan serta pelaporan keuangan daerah.

  5. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian data dalam SIPD-RI.

  6. Mengoptimalkan pemanfaatan data anggaran dan kinerja sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan.

  7. Mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SASARAN PESERTA

Bimtek ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja, antara lain:

  • Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan pimpinan OPD.

  • Pejabat dan staf pada Bappeda/Bapperida.

  • Pejabat dan staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

  • Pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

  • Pejabat perencana dan pengelola program OPD.

  • Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan bendahara sesuai ketentuan.

  • Pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan.

  • Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengelola anggaran.

  • Aparatur yang menangani pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

  • Operator SIPD-RI serta staf administrasi terkait.

  • Aparatur pemerintah daerah lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik, meliputi:

Pemaparan Materi → Diskusi → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi → Evaluasi → Rencana Tindak Lanjut

Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, memahami alur kerja, dan menerapkan prinsip integrasi pengelolaan pemerintahan daerah melalui SIPD-RI.

SUSUNAN ACARA

HARI PERTAMA — CHECK-IN DAN REGISTRASI PESERTA

  • 14.00 – 17.00: Check-in dan registrasi peserta.

  • 17.00 – Selesai: Istirahat dan persiapan kegiatan.

HARI KEDUA

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS – HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 — Registrasi Peserta dan Pembagian Materi

09.00 – 09.30 — Pembukaan

09.30 – 10.45 — Materi 1: Konsep Dasar, Kebijakan, dan Implementasi SIPD-RI dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah

10.45 – 12.00 — Materi 2: Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui SIPD-RI

12.00 – 13.00 — ISHOMA

13.00 – 14.15 — Materi 3: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui SIPD-RI

14.15 – 15.15 — Materi 4: Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Berbasis Kinerja dalam SIPD-RI

15.15 – 16.00 — Diskusi dan Tanya Jawab

16.00 – 16.30 — Review Materi dan Penutupan Sesi Hari Pertama

HARI KETIGA

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS – HARI KEDUA

08.00 – 09.15 — Materi 5: Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SIPD-RI

09.15 – 10.15 — Materi 6: Penatausahaan Keuangan Daerah dan Keterkaitannya dengan Pengelolaan Aset Daerah

10.15 – 11.00 — Praktik Penggunaan Fitur Penatausahaan dalam SIPD-RI

11.00 – 12.00 — Materi 7: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI

12.00 – 13.00 — ISHOMA

13.00 – 14.00 — Materi 8: Evaluasi Kinerja OPD yang Terintegrasi dengan Perencanaan dan Penganggaran

14.00 – 14.45 — Materi 9: Pengukuran Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi Kinerja OPD

14.45 – 15.15 — Praktik dan Simulasi Evaluasi Kinerja OPD

15.15 – 15.45 — Simulasi Terpadu: Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja melalui SIPD-RI

15.45 – 16.00 — Diskusi, Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis, dan Penutupan

HARI KEEMPAT — CHECK-OUT PESERTA

07.00 – 08.00 — Sarapan Peserta

08.00 – 10.00 — Persiapan dan Penyelesaian Administrasi Check-out

Susunan acara dan waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, biaya kontribusi peserta ditetapkan berdasarkan paket yang dipilih sebagai berikut.

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN (SINGLE ROOM)

Rp5.500.000,- per peserta

Fasilitas penginapan satu kamar untuk satu orang peserta.

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN (TWIN SHARING)

Rp5.000.000,- per peserta

Fasilitas penginapan satu kamar untuk dua orang peserta.

PAKET C — NON AKOMODASI

Rp4.000.000,- per peserta

Paket tanpa fasilitas penginapan hotel.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

  • Penginapan hotel selama 4 hari 3 malam bagi peserta paket menginap.

  • Sertifikat kegiatan.

  • Modul atau materi pelatihan.

  • Tas dan seminar kit.

  • Makalah atau bahan pembelajaran.

  • Konsumsi selama kegiatan.

  • Coffee break.

  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

Ketentuan penginapan: Check-in dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan materi dan check-out satu hari setelah kegiatan berakhir, khusus peserta paket menginap.

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran biaya kontribusi peserta dapat dilakukan melalui:

  1. Pembayaran langsung (on the spot) pada saat registrasi di hotel.

  2. Transfer bank ke rekening resmi penyelenggara.

Informasi rekening pembayaran:

  • Bank: BRI

  • Nomor Rekening: 0424-01-000925-30-7

  • Atas Nama: LINKPEMDA

Peserta diharapkan melakukan konfirmasi pembayaran kepada panitia untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan kepesertaan.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Untuk memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan, ketersediaan tempat, serta prosedur pendaftaran, silakan menghubungi LINKPEMDA melalui saluran berikut.

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

Jadwal Bimtek:
https://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

Peserta dapat menghubungi panitia untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, pilihan paket, serta persyaratan administrasi pendaftaran.

PENUTUP

Integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui Bimtek Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja OPD melalui SIPD-RI, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan setiap tahapan pengelolaan pemerintahan daerah, memperbaiki kualitas data dan dokumen, serta mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

LINKPEMDA berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Profesional Mengelola, Akuntabel Mempertanggungjawabkan, Berkualitas Melayani.

October 11, 2026 / Materi

Tingkatkan Skill Anda Bersama LINKPEMDA