Sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung mutu pendidikan nasional. Agar dapat bersaing dan memenuhi standar nasional, sekolah swasta wajib menyesuaikan diri dengan Kurikulum Merdeka, meningkatkan kualitas akreditasi, serta memperkuat tata kelola berbasis regulasi.
Melalui Diklat Nasional ini, LINKPEMDA hadir untuk membantu sekolah swasta (SD, SMP, SMA/SMK, dan Madrasah) dalam meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan.

DASAR HUKUM

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

4. Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

5. Juknis BOS 2025 untuk sekolah penerima dana BOS/BOP.

TUJUAN

1. Membekali sekolah swasta dengan pemahaman Kurikulum Merdeka.

2. Membantu sekolah dalam menghadapi akreditasi BAN-S/M terbaru.

3. Memperkuat tata kelola dan manajemen sekolah swasta agar sesuai standar pemerintah.

MATERI UTAMA

• Implementasi Kurikulum Merdeka (KOS, RPP, Modul Ajar, Proyek P5).

• Strategi sukses akreditasi sekolah swasta sesuai SNP.

• Tata kelola sekolah berbasis kinerja (manajemen yayasan, keuangan BOS/BOP, supervisi akademik).

• Digitalisasi pembelajaran & pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.

PESERTA

• Kepala Sekolah Swasta (SD, SMP, SMA/SMK, Madrasah).

• Guru dan tenaga kependidikan.

• Yayasan dan pengelola sekolah swasta.

METODE

• Paparan regulasi terbaru.

• Workshop & praktik penyusunan dokumen.

• Studi kasus akreditasi & best practice.

WAKTU & TEMPAT

📅 Diselenggarakan secara reguler tahun 2025.
🏨 Lokasi: Hotel berbintang (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya) atau Inhouse Training di sekolah/daerah.

FASILITAS

• Sertifikat resmi 

• Modul & Materi (Hardcopy & Softcopy)

• Seminar kit

• Konsumsi & akomodasi (3H2M)

PENYELENGGARA

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📍 Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com | 📧 info@linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Namun, kasus kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi masih sering terjadi di lingkungan kampus.

Sebagai bentuk tanggapan, pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas PPKS dan menyusun mekanisme pelaporan serta penanganan kasus kekerasan secara transparan dan akuntabel.

Agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan perguruan tinggi, termasuk dosen, tenaga kependidikan, manajemen kampus, dan unsur mahasiswa dalam memahami regulasi, etika, serta teknis pencegahan dan penanganan kekerasan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) ini, peserta diharapkan memahami regulasi, membentuk sistem yang terintegrasi, serta mendorong budaya kampus yang sehat dan aman.

DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 28B dan 28G – Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

4. Surat Edaran Dirjen Diktiristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Implementasi Permendikbudristek 30/2021.

5. Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Keputusan internal Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pembentukan Satuan Tugas PPKS.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi di kampus.

2. Memberikan pengetahuan teknis mengenai regulasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.

3. Mendorong pembentukan Satgas PPKS dan sistem pelaporan yang responsif dan adil.

4. Membangun budaya kampus yang aman, sehat, dan inklusif.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan Permendikbudristek 30/2021 secara menyeluruh.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Landasan Hukum Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Diskriminasi.

3. Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

4. Pembentukan dan Peran Satuan Tugas (Satgas) PPKS.

5. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan.

6. Strategi Pencegahan Berbasis Kampus Aman dan Inklusif.

7. Pendekatan Restoratif Justice dan Perlindungan Korban.

8. Studi Kasus & Simulasi Penanganan Insiden.

SASARAN PESERTA

• Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Wakil Rektor)

• Pimpinan Unit/Lembaga (LPM, LPPM, Layanan Kemahasiswaan)

• Dosen dan Tenaga Kependidikan

• Anggota Satgas PPKS

• Perwakilan Organisasi Mahasiswa (BEM, DPM)

• Bagian Hukum, SDM, dan Tata Usaha Perguruan Tinggi

METODE KEGIATAN

• Pemaparan Materi oleh Narasumber Ahli

• Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

• Simulasi/Skenario Penanganan Kasus

• Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis

• Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

NARASUMBER

• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek

• Praktisi dan Konsultan Kekerasan Gender & HAM

• Akademisi Hukum dan Sosial

• Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah membentuk Satgas PPKS

TEMPAT

Pilihan Jadwal Pelaksanaan:
🗓️ 06 – 09 Agustus 2025
🗓️ 13 – 16 Agustus 2025
📍 Lokasi: Hotel Bintang 4 di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau sesuai permintaan
(Peserta dapat memilih lokasi yang tersedia)

FASILITAS PESERTA

• Modul dan Materi Lengkap

• Sertifikat Bimtek 

• Konsumsi dan Akomodasi 4 Hari 3 Malam

• Seminar Kit dan Alat Tulis

• Dokumentasi Kegiatan

• Konsultasi Pasca Kegiatan

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN

Kontribusi biaya sebesar:
Rp 5.000.000,- / peserta
(sudah termasuk penginapan, konsumsi, materi, dan sertifikat)

Pembayaran melalui:
Bank BRI
Nomor Rekening: 1234-01-001234-53-7
a.n. Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

PENUTUP

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perguruan tinggi di Indonesia mampu membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpadu, serta menjadikan kampus sebagai ruang aman dan sehat bagi seluruh sivitas akademika.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sebagai bagian dari komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional, kami menghadirkan serangkaian program Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dirancang khusus bagi satuan pendidikan swasta. Program ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi manajerial, akuntabilitas keuangan, serta kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional dan berstandar nasional.

🗂️ Cakupan Materi Pelatihan Unggulan:

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Swasta Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP)

2. Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS dan Pemanfaatan Dana BOS Reguler dan BOS Kinerja secara Akuntabel

3. Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penguatan Literasi Numerasi bagi Guru dan Pendidik

4. Optimalisasi Peran Perpustakaan Sekolah melalui Standarisasi SNP dan Literasi Digital

5. Pelatihan Administrasi Umum dan Tata Naskah Dinas Sekolah Berbasis Regulasi Kemendikbudristek

6. Penerapan Sistem Digitalisasi Pendidikan: Platform Merdeka Mengajar, Dapodik, dan Aplikasi Pendukung

7. Sosialisasi dan Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah

8. Manajemen Kelembagaan dan Akuntabilitas Yayasan Pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Perubahannya

🎯 Target Peserta Pelatihan:

• Kepala Sekolah Swasta

• Wakil Kepala Sekolah

• Guru dan Tenaga Pendidik

• Pustakawan Sekolah

• Operator Dapodik dan Admin IT

• Bendahara BOS Sekolah

• Tenaga Administrasi Sekolah (TU)

• Pengurus Yayasan dan Badan Penyelenggara Pendidikan

🏛️ Pelaksanaan Kegiatan:

Seluruh kegiatan pelatihan dapat diselenggarakan secara:

• Tatap Muka (Klasikal) Nasional/Regional

• In-House Training (Di lokasi sekolah/yayasan)

• Daring/Online melalui platform resmi LINKPEMDA

Silakan hubungi kami untuk mendapatkan proposal resmi, jadwal pelatihan terbaru, dan kemitraan program:

📩 Email: info@linkpemda.com
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Fungsinya sebagai pusat sumber belajar dan literasi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan pendidikan terbaru. Dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka, perpustakaan sekolah dituntut menjadi ruang yang adaptif, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, serta menjadi pusat pengembangan minat baca dan budaya literasi siswa.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak perpustakaan sekolah yang belum dikelola secara profesional. Minimnya kompetensi tenaga pengelola, keterbatasan teknologi, dan belum optimalnya integrasi dengan kurikulum menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM perpustakaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkelanjutan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

2. Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

3. Permendikbud No. 24 Tahun 2021 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan

4. Permendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka

5. Peraturan Kepala Perpusnas No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

6. Keputusan Kepala Perpusnas RI No. 159 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Perpustakaan

7. Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai program prioritas Kemendikbudristek

8. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Nasional RI

TUJUAN KEGIATAN

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan sekolah

• Mendorong perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional dan siap akreditasi

• Memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung Kurikulum Merdeka dan literasi digital

• Mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan inklusi sosial

TEMA & MATERI

Tema:

“Transformasi Perpustakaan Sekolah Digital dalam Mendukung Kurikulum Merdeka dan Gerakan Literasi Nasional”

Materi Pokok:

1. Kebijakan Perpustakaan Sekolah & Kurikulum Merdeka

2. Implementasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

3. Otomasi Perpustakaan dengan SLiMS & Inlislite

4. Strategi Meningkatkan Minat Baca di Era Digital

5. Integrasi Perpustakaan dengan Proyek Profil Pelajar Pancasila

6. Layanan Literasi Inklusif dan Berbasis Komunitas

7. Persiapan Akreditasi Perpustakaan Sekolah

8. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Pengembangan Layanan

PESERTA KEGIATAN

• Pustakawan Sekolah

• Guru Pengelola Perpustakaan

• Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah

• Tenaga Administrasi / Staf Perpustakaan

• Pengawas Sekolah

WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan bimtek dapat diselenggarakan secara:

• Tatap Muka: Di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dll.

• Daring / Online: Via Zoom Meeting (jika diminta instansi)

METODE PELAKSANAAN

• Presentasi dan Diskusi Interaktif

• Workshop dan Simulasi

• Studi Kasus dan Sharing Praktik Baik

• Evaluasi dan Refleksi Pembelajaran

NARASUMBER (tentatif)

• Pustakawan Ahli dari Perpustakaan Nasional RI

• Akademisi Ilmu Perpustakaan

• Praktisi Otomasi dan Digitalisasi Perpustakaan

• Kepala Perpustakaan Sekolah Berprestasi

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Terdaftar & dibina oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI
📍 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan para tenaga pengelola perpustakaan sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan selaras dengan visi pendidikan Indonesia dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan bukan hanya tempat buku disimpan, tetapi tempat inspirasi dan pembentukan karakter dimulai.

Sekolah swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah swasta menghadapi tantangan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, akreditasi, tata kelola keuangan, hingga pelaporan berbasis data.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui berbagai regulasi telah mengarahkan seluruh satuan pendidikan, termasuk swasta, untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka, pelaporan melalui ARKAS dan SIPLah, serta peningkatan mutu berbasis manajemen berbasis sekolah.

Untuk itu, diperlukan pelatihan teknis yang wajib diikuti oleh sekolah swasta, agar dapat menjalankan operasional secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku dan siap dalam menghadapi audit, penjaminan mutu, serta asesmen nasional.

DASAR HUKUM

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS

4. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik sebagai sistem pendataan resmi

6. Permendikbud No. 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelaporan SIPLah dan ARKAS

7. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Pendidikan dan Akreditasi

8. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan

9. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Kewajiban Sekolah Swasta dalam Pelaporan dan Evaluasi Dapodik dan RKAS Digital

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman tentang regulasi terbaru yang wajib diikuti sekolah swasta.

2. Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengelola dalam manajemen operasional dan pelaporan.

3. Membantu sekolah swasta memenuhi kewajiban pelaporan BOS, Dapodik, dan akreditasi.

4. Menyiapkan sekolah swasta menghadapi audit keuangan, supervisi mutu, dan perubahan kurikulum.

PESERTA YANG DIWAJIBKAN MENGIKUTI

• Kepala Sekolah

• Bendahara Sekolah / Pengelola Keuangan

• Operator Sekolah (Dapodik/ARKAS/SIPLah)

• Wakil Kepala Sekolah (Kurikulum / Sarpras)

• Yayasan / Pengelola Sekolah

• Tim Penjaminan Mutu Internal Sekolah Swasta

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Wajib Sekolah Swasta: Dapodik, BOS, dan Akreditasi

2. Manajemen Keuangan Sekolah Swasta dan Penggunaan BOS yang Akuntabel

3. Pemanfaatan ARKAS dan SIPLah untuk Sekolah Swasta

4. Kurikulum Merdeka: Implikasi dan Strategi Implementasi di Sekolah Swasta

5. Penyusunan dan Pelaporan Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKAS)

6. Supervisi dan Penjaminan Mutu Sekolah Swasta Berbasis Evaluasi Diri (EDS)

7. Persiapan Audit Sekolah dan Pemeriksaan Berbasis Kinerja

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan akan disesuaikan berdasarkan permintaan Dinas Pendidikan atau Perkumpulan Sekolah Swasta.
Metode pelaksanaan dapat diselenggarakan secara:

• Tatap muka (Luring: regional/nasional/in-house)

• Daring (Online melalui Zoom Meeting)

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta akan disesuaikan dengan lokasi pelatihan dan jumlah peserta. Rincian lengkap akan tercantum dalam surat penawaran dan undangan resmi. Biaya mencakup:

• Narasumber

• Modul pelatihan

• Sertifikat resmi

• Konsumsi & akomodasi (jika luring)

• Seminar kit & dokumentasi

• Penginapan ( Akomodasi ) dan Non akomodasi 

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Pelatihan Resmi (terakreditasi lembaga)

• Modul dan bahan ajar lengkap

• Akses e-materi & rekaman (untuk peserta daring)

• Pendampingan konsultatif (opsional)

• Konsumsi & akomodasi (untuk pelatihan tatap muka)

PENUTUP

Pelatihan ini menjadi bentuk dukungan terhadap sekolah swasta agar mampu memenuhi tanggung jawab administratif, keuangan, dan mutu pendidikan sesuai standar nasional dan regulasi terbaru. Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi penting dan strategis bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang kredibel dan akuntabel di lingkungan sekolah swasta.

Transformasi pendidikan nasional menuntut sekolah-sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan, implementasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan tata kelola. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Namun dalam pelaksanaannya, banyak satuan pendidikan masih menghadapi tantangan seperti:

• Kurangnya pemahaman tentang Kurikulum Merdeka dan asesmen.

• Pengelolaan BOS dan manajemen sekolah yang belum optimal.

• Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran.

• Lemahnya pemetaan mutu dan supervisi internal.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan terpadu yang tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan terbaru, namun juga strategi praktis untuk memperkuat manajemen, layanan pembelajaran, dan integrasi teknologi di sekolah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOS Reguler.

4. Permendikbud No. 26 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Transformasi Digital Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Keputusan Mendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Platform Merdeka Mengajar (PMM).

7. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik.

TUJUAN PELATIHAN

1. Meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan guru tentang kebijakan kurikulum dan manajemen sekolah.

2. Meningkatkan keterampilan pendidik dalam merancang dan mengelola pembelajaran berbasis digital.

3. Menyediakan solusi dan praktik baik dalam tata kelola keuangan dan BOS Sekolah.

4. Mendorong penguatan supervisi pendidikan dan penjaminan mutu internal.

PESERTA KEGIATAN

• Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK

• Wakil Kepala Sekolah

• Guru Koordinator Kurikulum / Waka Kurikulum

• Bendahara BOS / Tim Manajemen BOS Sekolah

• Pengawas Sekolah / Penilik / Penjamin Mutu

• Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

MATERI PELATIHAN

1. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Berdiferensiasi

2. Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Sekolah Berbasis Kinerja

3. Optimalisasi Dana BOS: Pengelolaan, Pelaporan, dan Audit Internal Sekolah

4. Digitalisasi Pembelajaran dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)

5. Supervisi Akademik dan Manajerial dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

6. Pemetaan Mutu dan Perencanaan Berbasis Data (RKAS Digital dan ARKAS)

7. Praktik Baik Manajemen Sekolah dan Inovasi Pembelajaran Era Digital

NARASUMBER (DIRENCANAKAN)

• Pejabat/Praktisi dari Kemendikbudristek RI

• Tim Platform Merdeka Mengajar

• LPMP/BPMP Provinsi

• Akademisi & Praktisi Pendidikan

• Tenaga Ahli Manajemen BOS dan Tata Kelola Pendidikan

• Tim Pelatih dari Lembaga LINK PEMDA

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan lokasi disesuaikan berdasarkan permintaan Dinas Pendidikan atau kelompok peserta.
Metode pelaksanaan dapat dilakukan secara:

• Tatap muka (Luring Nasional/Regional/In-house)

• Daring (Online via Zoom/Google Meet)

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta ditentukan berdasarkan metode pelaksanaan, jumlah peserta, lokasi, dan durasi pelatihan.
Termasuk: narasumber, modul, sertifikat, konsumsi, dokumentasi, dan bantuan teknis pascapelatihan.

 FASILITAS PESERTA

• Modul Pelatihan dan Bahan Ajar

• Sertifikat Pelatihan

• Seminar Kit (untuk pelatihan luring)

• Konsumsi & akomodasi (bila dibutuhkan)

• Akses e-Materi & rekaman pelatihan (untuk daring)

• Pendampingan konsultatif (opsional)

PENUTUP

Melalui pelatihan ini, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah mampu menerapkan tata kelola sekolah yang efektif, menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan daerah.

Soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial di era global.  Dalam konteks pendidikan, guru memiliki peran strategis dalam mengembangkan soft skill peserta didik melalui strategi pembelajaran yang tepat.  Perkembangan zaman menuntut lulusan pendidikan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga dibekali dengan keterampilan sosial dan emosional, yang dikenal dengan istilah soft skill. Berdasarkan laporan World Economic Forum (2020), keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, empati, dan kepemimpinan semakin menempati posisi penting dalam dunia kerja.

Namun, masih banyak peserta didik yang belum terfasilitasi secara optimal dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dari pendidik untuk menjadikan pembelajaran sebagai ruang tumbuh bagi penguatan soft skill, khususnya melalui pendekatan komunikasi kolaboratif. Pelatihan bagi guru menjadi krusial agar mereka mampu merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada penguatan keterampilan hidup.

Konsep Komunikasi Kolaboratif sebagai Soft Skill Utama

• Mendengarkan secara aktif
• Memberikan dan menerima umpan balik
• Menyampaikan gagasan secara efektif
• Mengelola konflik secara sehat
• Menghargai pendapat orang lain

Soft skill ini sangat diperlukan dalam berbagai konteks, baik akademik, sosial, maupun profesional. Oleh karena itu, pendidik perlu menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong terjadinya komunikasi kolaboratif, misalnya melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, debat, hingga pembelajaran berbasis masalah (problem based learning).

Pentingnya Pelatihan bagi Pendidik

Mengikuti pelatihan tentang penguatan soft skill melalui komunikasi kolaboratif memiliki urgensi tinggi, karena:

• Meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya soft skill sebagai bagian dari kompetensi inti peserta didik.
• Membekali guru dengan strategi dan teknik pembelajaran aktif yang mendorong interaksi sosial positif di kelas.
• Mendorong perubahan pendekatan dari teacher-centered ke student-centered, di mana komunikasi dua arah dan kerja sama tim menjadi kunci keberhasilan pembelajaran.
• Membantu guru dalam menyusun asesmen otentik, yang tidak hanya menilai hasil akademik, tetapi juga proses komunikasi dan kolaborasi antar siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0813 -1083- 1094

(Noto)

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Dalam era transformasi digital, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pembelajaran. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Project Based Learning (PjBL) yang mengutamakan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ketika dikombinasikan dengan media digital, PjBL menjadi strategi pembelajaran yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kompetensi abad 21, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pendidik mengikuti pelatihan penerapan PjBL berbasis media digital, sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya bersifat konvensional dan terpusat pada guru, kini dituntut menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berbasis pemecahan masalah. Dalam konteks ini, pendekatan Project Based Learning (PjBL) hadir sebagai model pembelajaran yang mampu menjawab tantangan abad 21. Untuk memperkuat efektivitasnya, pemanfaatan media digital menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pendidik yang belum memahami secara utuh implementasi PjBL, apalagi mengintegrasikannya dengan media digital. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis menjadi media strategis untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, inovatif, dan relevan dengan dunia peserta didik saat ini.

• Urgensi Project Based Learning Berbasis Media Digital

PjBL merupakan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk belajar melalui proyek yang nyata dan bermakna. Model ini tidak hanya melatih kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter kerja sama, tanggung jawab, dan kemandirian. Media digital, seperti aplikasi pengolah gambar, video editor, platform kolaborasi daring, dan Learning Management System (LMS), memperkaya proses pembelajaran. Dengan integrasi keduanya, siswa dapat menciptakan produk digital yang menggambarkan hasil belajarnya, seperti video kampanye, infografis, atau e-portfolio. Hal ini memberikan ruang lebih luas untuk kreativitas dan ekspresi diri siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0812 -1083- 1094

(Noto)

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan fungsional dalam dunia pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai laboran. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Sejalan dengan pengembangan Laboran, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen SDID juga sudah mengatur nomenklatur tingkatan laboratorium menjadi laboratorium tipe 1 dan 2 yang difokuskan untuk memfasilitasi kegiatan Laboran, laboratorium tipe 3 untuk memfasilitasi kegiatan Laboran, dan laboratorium tipe 4 untuk memfasilitasi kegiatan Laboran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.3/2010).

Selain pemenuhan infrastuktur, laboratorium juga harus memiliki dan menerapkan standar sistem mutu pengelolaan agar seluruh sumber daya yang ada dikelola secara profesional, berorientasi kepada laboratorium yang kompeten yang mampu menghasilkan data yang valid atau prototype produk yang bermutu dengan memperhatikan aspek persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Tupoksi Jabatan Fungsional PLP :

~ Tugas pokok PLP, kenaikan pangkat, jabatan, dan angka kredit

2. Standardisasi Laboratorium

3. Sistem Dokumentasi Kegiatan Laboratorium

4. Pengelolaan Peralatan & Bahan

5. Pengelolaan Metode

6. Pengelolaan Lingkungan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengelolaan Limbah

7. Penjaminan Mutu Kegiatan Laboratorium

8. Kegiatan Laboratorium & Pengembangan Profesi PLP

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com