Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia berjalan sangat dinamis. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perusahaan wajib menyesuaikan laporan keuangan dan kewajiban perpajakannya dengan sistem terbaru.
Tahun 2025 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan:

• PPN 12%

• e-Faktur 3.0

• e-Bupot Unifikasi

• Pelaporan pajak berbasis digital (DJP Online, e-SPT, e-Filing)

Kesalahan dalam pemahaman maupun pelaporan dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi, denda, bahkan pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan bimbingan teknis dan diklat yang dapat membantu perusahaan memahami, menguasai, dan menerapkan kewajiban perpajakan sesuai aturan terbaru.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan terbaru tahun 2025.

2. Membekali peserta dengan keterampilan teknis penggunaan e-Faktur 3.0, e-Bupot, dan DJP Online.

3. Meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan untuk menghindari sanksi.

4. Membantu perusahaan menyusun strategi perpajakan yang efisien dan sesuai hukum.

Materi Diklat

1. Update Regulasi Perpajakan 2025 (UU HPP, PMK terbaru, aturan PPN 12%)

2. Implementasi e-Faktur 3.0 & e-Bupot Unifikasi

3. Pajak Penghasilan Badan & Orang Pribadi (PPh 21, 22, 23, 25, 29)

4. Pajak Digital & Transaksi Online

5. Pelaporan Pajak melalui DJP Online

6. Manajemen Risiko Perpajakan Perusahaan

7. Strategi Optimalisasi Pajak & Kepatuhan Perusahaan

8. Studi kasus dan simulasi penyusunan laporan pajak.

Sasaran Peserta

• Direktur/Manajemen Perusahaan

• Staf Keuangan & Accounting

• Staf HRD (pengelola PPh 21)

• Legal/Compliance Officer

• Konsultan Pajak & Akuntan Publik

Metode Pelatihan

• Tatap muka (offline) & daring (online)

• Presentasi interaktif

• Diskusi dan studi kasus

• Simulasi penggunaan aplikasi perpajakan

Narasumber

• Praktisi dan Konsultan Pajak Berlisensi

• Akademisi Perpajakan

• Pejabat/Pengawas Pajak dari DJP

Waktu & Tempat

📍 Tersedia secara Nasional (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, dan kota lainnya)
📆 Jadwal menyesuaikan agenda LINKPEMDA (setiap bulan).

Dasar Hukum

1. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

2. UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

3. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5. PMK terbaru 2023–2025 tentang e-Faktur, e-Bupot, dan OSS RBA

6. Peraturan DJP terkait tata cara pelaporan pajak elektronik

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📍  Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di sektor pertambangan, migas, dan energi, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) berbasis regulasi terbaru.
Materi pelatihan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan, pedoman teknis kementerian/lembaga terkait, serta praktik terbaik di lapangan.

Daftar Program Bimtek

1. Bimtek Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah

2. Bimtek PTK-007 Revisi V/Terbaru & TKDN sebagai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Industri Hulu Migas

3. Bimtek Procurement pada Industri Pertambangan, Minyak & Gas Bumi Berdasarkan PTK-007 Rev-5 dan TKDN

4. Bimtek Management in Oil and Gas Industry

5. Bimtek Genesa Mineral dan Batubara

6. Bimtek TKDN untuk Memenangkan Tender APBN/APBD di Sektor Migas

7. Bimtek Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi/Kabupaten/Kota

8. Bimtek Tata Cara Monitoring dan Pengawasan Pertambangan

9. Bimtek Mekanisme Evaluasi Dokumen AMDAL Pertambangan

10. Bimtek Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pertambangan

11. Bimtek Tata Cara Pengawasan Teknik Pertambangan

12. Bimtek Tata Cara Audit PNBP Sub Sektor Mineral dan Batubara

13. Bimtek TKDN untuk Memenangkan Tender APBN/APBD di Sektor Migas Sesuai Revisi Baru PTK-007 SKK Migas

Metode Pelaksanaan

• Public Training – Terbuka untuk peserta dari berbagai instansi/organisasi.

• Inhouse Training – Diselenggarakan khusus untuk satu instansi/organisasi sesuai kebutuhan.

Fasilitas Peserta

• Sertifikat resmi

• Modul & materi pelatihan (softcopy/hardcopy)

• Narasumber ahli berpengalaman

• Konsumsi & akomodasi (untuk program tertentu)

Informasi & Pendaftaran

📍 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pemerintah Indonesia terus mendorong kemudahan berusaha dan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - OSS). Sistem ini wajib diikuti oleh semua bentuk badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV), dalam proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan usaha.

Namun demikian, masih banyak badan usaha yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab administratif, prosedur pemenuhan izin, serta risiko hukum jika tidak patuh terhadap ketentuan OSS-RBA. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan Diklat Nasional untuk meningkatkan kepatuhan administrasi dan keterampilan teknis pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem OSS

5. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

7. Surat Edaran Kementerian Investasi/BKPM tentang Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Memberikan pemahaman mendalam kepada badan usaha tentang aspek administratif dan teknis dalam sistem OSS-RBA serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha nasional.

Tujuan:

• Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi perizinan OSS

• Mendorong kepatuhan administrasi badan usaha terhadap ketentuan OSS-RBA

• Menghindari risiko sanksi administratif akibat kelalaian atau ketidaktahuan

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penggunaan sistem OSS

• Menyusun strategi pemantauan dan pelaporan kegiatan usaha melalui LKPM

NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama Kegiatan:
Diklat Nasional Kepatuhan Administrasi Badan Usaha terhadap Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA

Tema:
"Mendorong Legalitas, Kepatuhan, dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yang Terintegrasi dan Transparan"

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Perizinan Nasional dan Fungsi OSS-RBA

2. Tata Cara Pendaftaran dan Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)

3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Sertifikat Standar

4. Klasifikasi Risiko Usaha: Rendah, Menengah, dan Tinggi

5. Tata Cara Pelaporan LKPM dan Kewajiban Pemantauan Usaha

6. Sanksi Administratif atas Ketidakpatuhan OSS

7. Simulasi Aplikasi OSS-RBA (praktik langsung)

PESERTA YANG DITARGETKAN

• Direksi dan pengurus PT atau CV

• Penanggung jawab legal dan administrasi perusahaan

• Konsultan hukum dan notaris

• Perwakilan asosiasi bisnis dan UMKM

• Perangkat daerah yang membina sektor usaha

METODE PELAKSANAAN

• Paparan Materi (Presentasi Interaktif)

• Tanya Jawab dan Konsultasi

• Simulasi Pengisian dan Pemanfaatan Sistem OSS

• Evaluasi dan Rekomendasi Perusahaan Peserta

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu:
Tersedia dalam beberapa gelombang pelaksanaan nasional atau berdasarkan permintaan kelompok peserta (minimal 10 peserta)

Tempat:
Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya sesuai kebutuhan

Metode:
Tatap muka atau daring (Zoom Meeting)

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Diklat 

• Materi Cetak dan Softcopy

• Modul Panduan OSS-RBA Terbaru

• Konsumsi, Akomodasi, dan Transport Lokal (untuk kelas tatap muka)

• Konsultasi Teknis OSS-RBA Pasca Pelatihan

NARASUMBER

• Perwakilan Kementerian Investasi/BKPM

• Praktisi OSS dan Sistem Informasi Perizinan

• Konsultan Hukum Bisnis dan Administrasi Korporasi

• Akademisi bidang administrasi publik dan kebijakan investasi

PENUTUP

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi, kepatuhan administrasi, dan percepatan transformasi sistem perizinan berusaha yang transparan dan efisien. Diharapkan melalui Diklat ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal, aman, dan sesuai ketentuan pemerintah.

1. Pelatihan Transformasi Digital dan Integrasi Sistem ERP

• Meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui digitalisasi.

• Memastikan pelaporan keuangan dan operasional real-time.

• Mendukung pengambilan keputusan cepat berbasis data terintegrasi.

2. Pelatihan Tata Kelola Perusahaan (GCG) & Kepatuhan Regulasi Nasional

• Menanamkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

• Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan pemerintah.

• Mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

3. Pelatihan Keamanan Siber dan Perlindungan Data (Cybersecurity & Data Protection)

• Melindungi data perusahaan dan pelanggan dari ancaman siber.

• Implementasi kebijakan perlindungan data sesuai UU PDP.

• Meningkatkan kesadaran karyawan akan keamanan digital.

4. Pelatihan ESG (Environmental, Social, Governance) dan Laporan Keberlanjutan

• Mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dan sosial dalam bisnis.

• Menyusun laporan keberlanjutan sesuai standar internasional.

• Meningkatkan reputasi dan akses pendanaan hijau.

5. Pelatihan Digital Marketing & Branding di Era AI dan Media Sosial

• Memanfaatkan AI untuk segmentasi pasar dan analisis tren.

• Membangun merek yang kuat melalui konten digital kreatif.

• Meningkatkan engagement dan konversi melalui platform sosial.

6. Pelatihan Anti-Fraud dan Manajemen Risiko Korporasi

• Mengidentifikasi dan mencegah kecurangan internal dan eksternal.

• Membangun sistem kontrol dan audit yang efektif.

• Menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan.

7. Pelatihan Inovasi Produk & Pengembangan Model Bisnis Baru

• Mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar.

• Memanfaatkan teknologi untuk inovasi bisnis.

• Menciptakan model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

8. Pelatihan Manajemen SDM dan Ketenagakerjaan Era Hybrid Work

• Mengelola tim remote dan hybrid secara efektif.

• Meningkatkan produktivitas dengan teknologi HR terbaru.

• Memastikan kepuasan dan pengembangan karyawan.

9. Pelatihan Sustainability Finance & Green Economy untuk Eksekutif

• Memahami pembiayaan hijau dan insentif pemerintah.

• Mengelola risiko dan peluang ekonomi hijau.

• Menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan keberlanjutan.

10. Pelatihan Kepemimpinan Digital dan Strategi Bisnis Adaptif

• Mengasah kemampuan kepemimpinan di era digital.

• Mengembangkan strategi yang responsif terhadap perubahan pasar.

• Mendorong budaya inovasi dan kolaborasi dalam organisasi.

Procurement & Purchasing Management adalah program unggulan kami yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktek-proktek terbaik dalam pengadaan dan manajemen pembelian.

Program ini akan memandu peserta melaluiserangkaian pembelajaran interaktif yang difokuskan pada strategi efisien dalam mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi, serta pengelolaan rantai pasok yang teroptimalkan.

Kami menyajikan materi-materi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam pengadaan dan manajemen pembelian, sehingga mereka dapat mengelola proses-proses ini dengan keunggulan dan ketepatan..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami beberapa definisi, cakupan dan isu seputar procurement
2. Memahami best practice, tools dan teknik praktis dalam procurement dan menggunakannya baik dalam perencanaan, eksekusi, dan analisa.
3. Memahami secara umum tentang siklus procurement
4. Memamami lebih mendalam tentang beberapa elemen dalam siklus procurement seperti sourcing, evaluation, negotiation, dan review.
5. Memahami proses administrasi dan prosedur baku procurement management.
6. Memahami tahapan transaksi procurement, mulai dari prakualifikasi supplier/vendor, analisa penawaran, proses tender, hingga manajemen kontrak.
7. Memahami metode sourcing, teknik analisa penawaran, dan strategi negosiasi.
8. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, dan mengevaluasi kinerja pemasok.
9. Menerapkan konsep, strategi, analisa, dan problem solving dari materi yang dipelajari dalam keseharian tugas/pekerjaan.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Peran Purchasing Dalam Peningkatan Produktivitas & Daya Saing
2. Pengertian dan Konsep Purchasing dan Procurement Management
3. Strategy Purchasing Progress Monitoring & Evaluation
4. Supply Chain dan Just In Time dalam Purchasing

HARI II

1. Purchasing performance measurement
2. Monitoring Repeat Order
3. Negotiation Technique and Strategy
4. Vendor Development Program

Dalam dunia industri dan perdagangan, istilah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seringkali muncul, terutama dalam konteks regulasi dan pengadaan barang, TKDN adalah persentase nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam negeri. TKDN dihitung berdasarkan kandungan lokal dari bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksinya.

Perhitungan TKDN barang mencakup persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan dan negara asal alat kerja. Perusahaan menghitung TKDN untuk setiap jenis barang berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama

Dalam bimbingan teknis ini, tiap peserta dapat memahami pola perhitungan TKDN yang merujuk pada persentase nilai komponen dalam sebuah produk yang berasal dari sumber domestik, memahami jenis-jenis TKDN sangat penting untuk perusahaan yang ingin mematuhi peraturan pemerintah dan meningkatkan daya saing di pasar..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami regulasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. memberikan pemahaman dan kemampuan dalam menghitung dan memahami TKDN melalui persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, memperhitungkan kewarganegaraan tenaga kerja serta kepemilikan dan negara asal alat kerja yang dipakai.
3. Memahami TKDN untuk Barang, Jasa dan gabungan Barang/jasa

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Regulasi & Kebijakan TKDN
2. Implementasi TKDN
3. Preferensi Harga
4. Klasifikasi Barang/Jasa
5. Ketentuan TKDN

HARI II

1. TKDN Barang
2. TKDN Jasa
3. TKDN Gabungan Barang/Jasa
4. Verifikasi TKDN
5. Simulasi & Latihan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, atau di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel; sedangkan Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; namun jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan Antar Kota adalah jalan-jalan yang menghubungkan simpul- simpul jasa distribusi dengan ciri-ciri tanpa perkembangan yang menerus pada sisi mana pun termasuk desa, rawa, hutan, meskipun mungkin terdapat perkembangan permanen, misalnya rumah makan, pabrik, atau perkampungan. Tata cara perencanaan jalan raya antar kota ini digunakan sebagai acuan dan juga pegangan bagi perencana dalam merencanakan jalan raya antar kota.

Berdasarkan hal tersebut maka, Bimtek ini merupakan pembekalan teknis dalam membuat perencanaan jalan raya antar kota yang efektif agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas jalan yang baik.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami tahapan proyek pekerjaan jalan dari berbagai sudut pandang yang mempengaruhi terlaksananya pembangunan jalan baru dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan, yakni, ekonomi, teknis (desain), lingkungan, dan tidak terkecuali politik
2. mendapatkan keseragaman dalam perencanakan jalan antar kota
3. memberikan pembekalan dalam merancang jalan yang bisa memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pemakai jalan
4. mencermati berbagai ketentuan-ketentuan, dan cara pengerjaan perencanaan bagi pembangunan atau peningkatan jalan antar kota

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
4. Pengelola/Manajer Perusahaan Jasa Konstruksi Jalan
5. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Pengertian Jalan Secara Umum
2. Rencana Trase Jalan
3. Medan Klasifikasi : Pengertian Jalan Dan Perhitungan Klasifikasi Medan
4. Koordinat Titik Poligon : Jenis-Jenis Poligon, Rumus Umum Perhitungan Poligon, Penentuan Titik Poligon, Perhitungan Sudut Azymuth Dan Panjang Poligon

HARI II

1. Rencana Tikungan
2. Stationing Titik Utama Jalan
3. Superelevasi, Pelebaran Dan Kebebasan Samping : Superelevasi (Kemiringan Melintang), Perhitungan Superelevasi dan Perhitungan Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga pengadaan barang atau jasa yang dianalisis secara profesional dan disyahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas.

HPS berfungsi berbagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, penyusunan HPS menjadi kunci keberhasilan manajemen pengadaan sebuah perusahaan.

Melalui Bimtek ini peserta dapat memahami konsep dan metode praktis perhitungan HPS. Termasuk menyusun spesifikasi produk, baik untuk pengadaan barang maupun jasa.l.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2. Keterampilan menyusun spesifikasi produk barang dan jasa.
3. Keterampilan dalam melakukan survey harga.
4. Kemampuan menganalisis biaya investasi.
5. Kemampuan menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
6. Pengetahuan pengadaan internasional..

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Instansi Pemerintah,
2. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Penyedia barang dan jasa.
3. Bagian pengadaan Perusahaan BUMN/BUMD

OUTLINE MATERI :

HARI I

A. Konsep HPS/OE& Penyusunan Spesifikasi Produk

1. Definisi & regulasi terkait HPS/OE
2. HPS/OE & perencanaan pengadaan
3. Perbedaan HPS/OE, DED, & Forecasting
4. Kendala & kunci sukses dalam memahami HPS/OE
5. Kategorisasi produk & aset
6. Regulasi & standarisasi terkait produk
7. Ruang lingkup spesifikasi produk
8. Metode evaluasi spesifikasi produk

B. Penyusunan Spesifikasi Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Elemen spesifikasi dalam manajemen proyek & layanan jasa
2. TOR/KAK & SOW
3. Technical agreement & services level agreement
4. Ruang lingkup manajemen proyek
5. Ruang Lingkup investasi aset
6. Ruang lingkup jasa konsultansi
7. Ruang lingkup jasa lainnnya
8. Metode seleksi dalam manajemen proyek, konsultan, & jasa lainnya

C. Metode Survey Harga

1. Karakteristik pasar
2. Jenis & sifat pasar
3. Metode praktis survey harga
4. Jalur distribusi & kategorisasi produsen
5. e-commerce & e-katalog pemerintah
6. Publikasi data statistik & indeks harga pasar
7. Eskalasi harga

D. Analisa Biaya Investasi & Umur Ekonomis Kepemilikan

1. Metode analisa biaya investasi
2. Konsep & implementasi Total Cost Ownership
3. Acquisition cost
4. Ownership cost
5. Template simulasi perhitungan Total Cost Ownership
6. Konsep & implementasi Total Value Ownership
7. Template simulasi perhitungan Total Value Ownership

E. Analisa Komponen Biaya dalam Penawaran Supplier/Vendor

1. Ruang lingkup analisa komponen biaya
2. Metode penetapan komponen biaya
3. Metode penawaran harga dalam manajemen proyek
4. Metode penawaran harga dalam jasa konsultan & jasa lainnya
5. Menentukan & mengukur kewajaran harga
6. Critical point dalam analisa komponen biaya

HARI II

A. Simulasi Penyusunan HPS/OE Pengadaan Aset & Investasi

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi produk untuk simulasi penyusunan HPS pengadaan aset & investasi
2. Klasifikasi produk yang dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pembelian untuk klasifikasi produk yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi produk untuk pengadaan aset & investasi tersebut mengacu kepada:
4. Surat penawaran harga yang diberikan oleh supplier/vendor
5. Survey pasar melalui e-commerce
6. Survey pasar melalui e-katalog pemerintah

B. Simulasi Penyusunan HPS/OE Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi manajemen proyek di bidang: konstruksi, IT, atau event, serta jasa konsultan, & jasa lainnya untuk simulasi penyusunan HPS
2. Klasifikasi manajemen proyek, jasa konsultan, & layanan jasa tersebut dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pemilihan kontraktor proyek yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi manajemen proyek tersebut mengacu kepada: Regulasi terkait, PMBOK, Rancangan desain dari konsultan perencana, Proses beauty contest
4. Waktu presentasi setiap kelompok adalah 15 menit dengan sesi tanya-jawab & pembahasan sekitar 15 menit

C. Dokumen Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS)

1. Definisi RKS
2. Regulasi terkait RKS
3. Tujuan & manfaat RKS
4. Ruang lingkup RKS
5. Metode penyusunan RKS
6. Metode publikasi & presentasi RKS
7. Critical point dalam RKS

D. Pengadaan Internasional

1. Keuntungan dan tantangan Pengadaan Internasional
2. Metode Pembayaran Internasional
3. Metode Serah terima barang Incoterm 2020

Untuk membuat produk yang baik dengan kualitas unggul, tidak cukup dengan mengerti pembacaan gambar mesin dan gambar teknik saja tanpa menguasai konsep dasar teknik pengukuran.  Oleh karenanya memahami konsep dasar teknik pengukuran merupakan hal yang wajib diketahui bagi pekerja dalam membuat sebuah produk yang sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dirancang.

teknik pengukuran erat kaitannya prosedur kalibrasi hal ini karena kalibrasi merupakan proses untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional. Hal ini membuat pengukuran dan kalibrasi tidak dapat dipisahkan sehingga teknik pengukuran dan kalibrasi sangat erat hubungannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Mengenal Konsep Sistem Teknik Pengukuran dan Kalibrasi
2. Mengenal Elemen Elemen Pengukuran atau Kalibrasi
3. Menentukan Ketidakpastian Kalibrasi
4. Mengenal Contoh Alat Ukur

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
4. Pengelola/Manajer Perusahaan
5. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Persyaratan kalibrasi dalam ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017
2. Pengertian Kalibrasi
3. Teknik Pengukuran
4. Teori Ketidakpastian Pengukuran
5. Metode Kalibrasi Temperature
6. Metode Kalibrasi Massa
7. Metode Kalibrasi Dimensi/Panjang

HARI II

1. Metode Kalibrasi Electrical
2. Metode Kalibrasi Time
3. Metode Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran
4. Analisa dan Evaluasi Data Hasil Kalibrasi
5. Pembuatan Sertifikat Kalibrasi
6. Diskusi dan Tanya Jawab

Katalog Elektronik Versi 6, atau yang disebut “Katalog Elektronik”, adalah suatu bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang dimiliki oleh LKPP dan dikelola bersama Telkom yang memiliki fungsi sebagai platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing yang merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring.

Katalog Elektronik versi 6. membawa kemajuan signifikan dibandingkan versi sebelumnya dengan memberikan kemampuan kepada publik untuk secara efektif memonitor proses pengadaan dengan akses yang lebih baik terhadap informasi harga, spesifikasi produk, dan visualisasi produk, dengan adanya fitur baru ini, efisiensi, efektivitas Transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah akan semakin meningkat.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memperkenalkan fitur dan pembaruan yang ada pada E-Katalog V6.
2. Memberikan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan E-Katalog V6.
3. Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan_pengelolaan barang/jasa di E-Katalog v6.
4. Memahami mekanisme transaksi dan prosedur administrasi dalam E-Katalog V6.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Induk organisasi terkait pengadaan Barang/jasa
4. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
5. Pengelola/Manajer Perusahaan Jasa Konstruksi Jalan
6. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Dasar Hukum
2. Pengenalan E-Katalog Versi 6
3. Implementasinya E-Katalog Versi 6 (Perka LKPP No.177/2024)

HARI II

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem E-Katalog dan E-Purchasing
2. Pembinaan dan Dukungan Pengelolaan E-Katalog
3. Diskusi dan Tanya Jawab

Salah satu faktor keberhasilan industri Jepang dan industri kelas dunia adalah penerapan Total Quality Management (TQM) secara efektif dengan pembentukan Small Group Activity (SGA) atau disebut juga Quality Circle (QC), karena keberhasilan ini, sejumlah industri negara maju dan sedang berkembang termasuk Indonesia, menerapkan TQM dengan membentuk SGA untuk meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing menuju World Class Manufacturing/Services.

Konsep dalam PDCA (Plan-Do-Check_-Act) melihat bahwa proses yang terjadi dalam suatu aktivitas yang bermutu, misalkan aktivitas bisnis merupakan suatu lingkaran yang terdiri dari empat buah langkah. Training ini akan membahas mengenai penggunaan metode PDCA pada suatu proses aktivitas di perusahaan, disertai dengan studi kasus di lapangan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam perusahaan dengan goal untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan bagi perusahaan tersebut, gugus Kendali Mutu merupakan salah satu sarana efektif perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh staffnya dalam suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

Dalam prakteknya perusahaan sering lebih memperhatikan manajemen operasional saja namun kurang memperhatikan sumber daya manusia yang berada di lapangan, padahal, SDM lapangan inilah yang banyak mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan bahka mereka pula yang sering menyelesaikannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Peserta memahami tentang berbagai hal untuk merencanakan.
2. Mampu mengoperasikan dan mengevaluasi SGA agar kinerja perusahaan meningkat Menuju World Class Manufacturing/ Services.
3. Mampu untuk memahami proses Quality Control di perusahaan. Peserta dapat memahami bagaimana pengaplikasian metode PDCA dalam aktivitas bisnis.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Manajer dan tim khusus dalam Perusahaan BUMN/BUMD. Swasta
2. Supervisor dari QA, produksi, pemeliharaan, dan teknik

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Introduction to Effective SGA
2. Struktur SGA program
3. SGA Meeting
4. Alat dan Teknik Pemecahan Masalah (Problem Solving Tools and Techniques Used by SGA)
5. Hambatan (Pitfalls) SGA dan cara mengatasinya
6. Ruang Lingkup Gugus Kendali Mutu (GKM)
7. Konsep Total Quality Management (TQM) & PDCA
8. Langkah pemecahan masalah dan Continual Improvement
9. Teknik Pembuatan GKM

HARI II

1. Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi implementasi GKM
2. Peran dan Tugas Fasilitator
3. Langkah pembuatan presentasi yang menarik dan mudah dipahami
4. Teknik Presentasi GKM
5. Konsep dasar metode PDCA
6. Siklus PDCA
7. Planning
8. Doing
9. Checking
10. Acting