Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien. Perencanaan yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, proses perencanaan pembangunan melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD), hingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Dokumen-dokumen tersebut harus disusun secara terintegrasi, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, serta didukung oleh data dan informasi pembangunan yang akurat.

Seiring dengan perkembangan regulasi serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan berbasis kinerja.

Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem penganggaran daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan perencanaan pembangunan daerah, teknik penyusunan dokumen perencanaan, serta integrasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan data

Mendukung sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027

2. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD)

3. Bimtek Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD)

4. Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

5. Bimtek Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis SIPD

6. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

7. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

8. Bimtek Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Pembangunan Daerah

9. Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data

10. Bimtek Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Bappeda Provinsi / Kabupaten / Kota

BPKAD / Badan Keuangan Daerah

Inspektorat Daerah

Bagian Perencanaan Perangkat Daerah

Pejabat Perencana Pemerintah Daerah

Analis Kebijakan Pemerintah Daerah

Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus Bappeda dan OPD Perencana

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Konsultasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com