Panduan Teknis Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah: APBD, SIPD RI, LKPD, SAP dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terakhir diperbarui: Agustus 2026
Panduan Teknis Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keuangan Daerah merupakan referensi bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur pada bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, serta pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan daerah.
Seiring perkembangan kebijakan pemerintah, transformasi digital pemerintahan melalui SIPD RI, penguatan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas LKPD, penguatan SPIP dan PIPK, serta perkembangan kebijakan fiskal daerah, peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
LINKPEMDA menyediakan Bimtek, Diklat, Workshop, Sosialisasi, In-House Training dan Pendampingan Teknis bidang keuangan daerah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Daftar Isi
Mengapa Bimtek Keuangan Daerah Penting
Tujuan Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah
Sasaran Peserta
Ruang Lingkup Materi
Regulasi dan Dasar Hukum
Update Kebijakan Keuangan Daerah 2026
Materi Bimtek Keuangan Daerah yang Banyak Dibutuhkan
Program Pendalaman Materi
Metode Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Output dan Fasilitas
FAQ
Informasi dan Pendaftaran
Mengapa Bimtek Keuangan Daerah Penting?
Pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian program pembangunan daerah.
Aparatur pemerintah daerah tidak hanya dituntut memahami prosedur administrasi keuangan, tetapi juga harus mampu memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengendalian, pelaporan dan pencapaian kinerja.
Bimtek Keuangan Daerah dapat membantu aparatur meningkatkan pemahaman mengenai:
Pengelolaan APBD.
Perencanaan dan penganggaran daerah.
Implementasi SIPD RI.
Penyusunan KUA dan PPAS.
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
Pelaksanaan dan penatausahaan APBD.
Pengelolaan kas daerah.
Pengelolaan bendahara.
Akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Penyusunan LKPD.
Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan.
ASB, SSH, SBU dan HSPK.
SPIP dan PIPK.
Manajemen risiko pemerintah daerah.
Pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pengelolaan BLUD.
Kebijakan transfer ke daerah dan kebijakan fiskal daerah.
Tujuan Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah
Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah.
Memperkuat pemahaman terhadap ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Mendukung implementasi SIPD RI.
Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penatausahaan APBD.
Meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan bendahara.
Mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Memperkuat penerapan SAP berbasis akrual.
Meningkatkan efektivitas pengendalian intern.
Memperkuat penerapan PIPK dan manajemen risiko.
Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan pengelolaan keuangan.
Meningkatkan kesiapan aparatur menghadapi pemeriksaan dan pengawasan.
Mendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan secara efektif.
Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Sasaran Peserta
Program Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah dapat diikuti oleh:
BPKAD/BKAD/BKD.
Bappeda.
Inspektorat Daerah.
Sekretariat Daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
PPKD.
KPA.
PPK.
PPTK.
PPK-SKPD.
Bendahara Penerimaan.
Bendahara Pengeluaran.
Pengelola SIPD RI.
Pejabat dan tim perencanaan.
Tim penganggaran.
Tim akuntansi dan pelaporan.
Pengelola aset daerah.
Pengelola BLUD.
APIP.
ASN yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan daerah.
Ruang Lingkup Materi Bimtek Keuangan Daerah
1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Materi dapat meliputi:
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
KUA dan PPAS.
RKA-SKPD.
DPA-SKPD.
Penganggaran berbasis kinerja.
Penganggaran berbasis outcome.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
Penyelarasan indikator kinerja dengan anggaran.
2. APBD dan Perubahan APBD
Materi meliputi:
Struktur APBD.
Penyusunan APBD.
Perubahan APBD.
Pergeseran anggaran.
Pelaksanaan APBD.
Pengendalian pelaksanaan anggaran.
Evaluasi APBD.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Implementasi SIPD RI
Materi dapat mencakup:
SIPD RI Perencanaan.
SIPD RI Penganggaran.
SIPD RI Penatausahaan.
SIPD RI Akuntansi.
SIPD RI Pelaporan.
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur.
Integrasi proses perencanaan dan penganggaran.
Permasalahan dan solusi implementasi SIPD RI.
4. ASB, SSH, SBU dan HSPK
Pembahasan dapat mencakup:
Analisis Standar Belanja (ASB).
Standar Satuan Harga (SSH).
Standar Biaya Umum (SBU).
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
Penyusunan standar harga.
Penerapan standar harga dalam penganggaran.
Pengintegrasian standar harga dengan proses penganggaran.
5. Pengelolaan Kas Daerah dan Bendahara
Materi meliputi:
Pengelolaan RKUD.
Pengelolaan SP2D.
Pengelolaan UP, GU, TU dan LS.
Pengelolaan kas.
Penatausahaan penerimaan.
Penatausahaan pengeluaran.
Pertanggungjawaban bendahara.
Rekonsiliasi dan pemeriksaan administrasi bendahara.
6. Akuntansi Pemerintahan dan LKPD
Materi dapat meliputi:
SAP berbasis akrual.
Akuntansi pemerintah daerah.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Neraca.
Laporan Operasional (LO).
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Laporan Arus Kas (LAK).
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Rekonsiliasi laporan keuangan.
Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Persiapan penyusunan LKPD.
7. SPIP, PIPK dan Manajemen Risiko
Materi meliputi:
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK).
Identifikasi risiko.
Analisis dan penilaian risiko.
Register risiko.
Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Mitigasi risiko.
Penguatan pengendalian internal.
Integrasi manajemen risiko dengan pencapaian kinerja.
8. Audit dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Materi dapat meliputi:
Audit kepatuhan.
Audit kinerja.
Pengawasan APIP.
Pemeriksaan BPK.
Identifikasi temuan pemeriksaan.
Penyusunan rencana tindak lanjut.
Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Materi dapat meliputi:
Perencanaan kebutuhan BMD.
Pengadaan dan penerimaan aset.
Penatausahaan BMD.
Inventarisasi aset.
Pemanfaatan BMD.
Pengamanan BMD.
Penilaian aset.
Penghapusan aset.
Penyelesaian permasalahan aset daerah.
10. Pengelolaan BLUD
Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, antara lain:
Perencanaan dan penganggaran BLUD.
RBA BLUD.
Pengelolaan pendapatan dan belanja.
Pengelolaan kas BLUD.
Akuntansi dan pelaporan BLUD.
Pengadaan barang/jasa BLUD.
Tata kelola dan kinerja BLUD.
Regulasi dan Dasar Hukum
Pelaksanaan dan materi Bimtek disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
Regulasi Utama
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Regulasi teknis lainnya digunakan sesuai tema Bimtek dan kebutuhan instansi.
Update Kebijakan Keuangan Daerah 2026
Pemerintah daerah perlu memperhatikan perkembangan kebijakan fiskal dan regulasi yang berkaitan dengan APBD, pembiayaan daerah, transfer ke daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu regulasi yang relevan untuk tahun anggaran 2026 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, terdapat perkembangan regulasi pada 2026 terkait kebijakan fiskal daerah dan pengelolaan dana daerah. PMK Nomor 47 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
Karena kebijakan keuangan pemerintah dapat mengalami perubahan, materi Bimtek perlu selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
Catatan: daftar regulasi pada halaman ini merupakan referensi dan bukan pengganti pemeriksaan terhadap peraturan terbaru yang berlaku pada saat penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan.
Materi Bimtek Keuangan Daerah yang Banyak Dibutuhkan
LINKPEMDA menyediakan berbagai tema yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, antara lain:
Pengelolaan Keuangan dan APBD
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bimtek Penyusunan APBD.
Bimtek Perubahan APBD.
Bimtek Penganggaran Berbasis Kinerja.
Bimtek Penyusunan RKA-SKPD.
Bimtek Penyusunan DPA-SKPD.
SIPD RI
Bimtek Implementasi SIPD RI.
Bimtek SIPD RI Perencanaan.
Bimtek SIPD RI Penganggaran.
Bimtek SIPD RI Penatausahaan.
Bimtek SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan.
Bendahara dan Penatausahaan
Bimtek Bendahara Pengeluaran.
Bimtek Bendahara Penerimaan.
Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah.
Bimtek Pengelolaan Kas Daerah.
Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara.
Akuntansi dan LKPD
Bimtek Akuntansi Pemerintah Daerah.
Bimtek Penyusunan LKPD.
Bimtek SAP Berbasis Akrual.
Bimtek Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan.
ASB, SSH dan HSPK
Bimtek Penyusunan ASB.
Bimtek Penyusunan SSH.
Bimtek Penyusunan SBU.
Bimtek Penyusunan HSPK.
Bimtek Standar Harga Berbasis SIPD RI.
SPIP, PIPK dan Manajemen Risiko
Bimtek SPIP Terintegrasi.
Bimtek PIPK.
Bimtek Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
Bimtek Penyusunan Register Risiko.
Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian.
Audit dan Pengawasan
Bimtek Audit Keuangan Daerah.
Bimtek Audit Kinerja.
Bimtek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
Bimtek Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.
BMD dan BLUD
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bimtek Penatausahaan BMD.
Bimtek Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah.
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD.
Bimtek Penyusunan RBA BLUD.
Pendalaman Materi dan Program Terkait
Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, LINKPEMDA dapat menyediakan program Bimtek, Diklat, Workshop, Sosialisasi, In-House Training dan Pendampingan Teknis.
Beberapa program pendalaman antara lain:
Perencanaan dan Penganggaran
Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan APBD.
Penganggaran berbasis kinerja.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terbaru.
Penatausahaan keuangan daerah.
Bendahara dan pengelolaan kas daerah.
Akuntansi dan pelaporan keuangan.
SIPD RI
Implementasi SIPD RI.
SIPD RI Perencanaan dan Penganggaran.
SIPD RI Penatausahaan.
SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan.
Pengendalian dan Risiko
SPIP Terintegrasi.
PIPK.
Register Risiko.
Rencana Tindak Pengendalian.
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
Pengawasan
Penguatan APIP.
Audit berbasis risiko.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
Metode Pelaksanaan
Bimtek dan Diklat dapat dilaksanakan melalui:
Tatap muka/offline.
Online/daring.
Hybrid.
Regional.
In-House Training.
Workshop.
Sosialisasi.
Coaching Clinic.
Pendampingan Teknis.
Materi dan metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
Jadwal Kegiatan
LINKPEMDA menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimtek, Diklat, Workshop, Sosialisasi dan Pendampingan Teknis secara berkala.
Jadwal kegiatan dapat berubah atau diperbarui sesuai agenda pelaksanaan dan kebutuhan instansi.
Lihat jadwal kegiatan terbaru LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/jadwal
Untuk kegiatan In-House Training dan kegiatan khusus instansi, jadwal dapat disepakati berdasarkan kebutuhan peserta dan narasumber.
Output dan Fasilitas
Peserta dapat memperoleh fasilitas sesuai jenis kegiatan yang dipilih, antara lain:
Materi dan modul pelatihan.
Bahan presentasi narasumber.
Studi kasus.
Praktik atau simulasi.
Sertifikat kegiatan sesuai ketentuan penyelenggaraan.
Dokumentasi kegiatan.
Konsultasi teknis.
Pendampingan pasca kegiatan untuk program tertentu.
FAQ Bimtek Keuangan Daerah
Apakah Bimtek Keuangan Daerah wajib diikuti?
Bimtek merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dan kebijakan masing-masing instansi.
Siapa yang dapat mengikuti Bimtek?
Bimtek dapat diikuti oleh ASN, pejabat pengelola keuangan, bendahara, pengelola SIPD RI, APIP, pengelola aset dan aparatur lain yang memiliki tugas terkait.
Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi?
Ya. Materi dapat dikustomisasi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi instansi.
Apakah tersedia In-House Training?
Ya. LINKPEMDA dapat memfasilitasi kegiatan In-House Training berdasarkan kebutuhan instansi.
Apakah kegiatan dapat dilakukan secara online?
Ya. Kegiatan dapat diselenggarakan secara online, offline maupun hybrid sesuai kesepakatan.
Apakah tersedia pendampingan teknis?
Untuk program tertentu tersedia konsultasi dan pendampingan teknis setelah pelaksanaan kegiatan.
Apakah materi mengikuti regulasi terbaru?
Materi disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebijakan yang relevan pada saat kegiatan dilaksanakan.
Apakah tersedia tema khusus SIPD RI?
Ya. Tema dapat difokuskan pada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan maupun aspek SIPD RI lainnya.
Apakah tersedia tema khusus LKPD?
Ya. Program dapat difokuskan pada akuntansi pemerintahan, SAP, rekonsiliasi, konsolidasi dan penyusunan LKPD.
Apakah tersedia tema khusus SPIP dan manajemen risiko?
Ya. Tersedia tema mengenai SPIP, PIPK, manajemen risiko, register risiko dan Rencana Tindak Pengendalian.
Bagaimana cara mendapatkan informasi kegiatan?
Instansi dapat menghubungi Admin LINKPEMDA untuk konsultasi mengenai tema, jadwal, metode dan kebutuhan kegiatan.
Materi Bimtek Keuangan Daerah LINKPEMDA
Selain panduan ini, LINKPEMDA menyediakan berbagai materi dan program Bimtek bidang keuangan daerah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Materi meliputi:
Pengelolaan Keuangan Daerah.
APBD.
SIPD RI.
Penatausahaan Keuangan Daerah.
Bendahara.
Akuntansi Pemerintahan.
LKPD.
ASB.
SSH.
HSPK.
SPIP.
PIPK.
Manajemen Risiko.
BMD.
BLUD.
Audit dan tindak lanjut pemeriksaan.
Lihat seluruh materi Bimtek Keuangan Daerah:
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan
Lihat seluruh materi Bimtek LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/materi
Lihat Jadwal Bimtek Terbaru:
https://linkpemda.com/jadwal
Informasi dan Pendaftaran
Untuk konsultasi mengenai tema, jadwal, lokasi, metode pelaksanaan maupun kebutuhan khusus instansi:
WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, OPD, BPKAD/BKAD/BKD, Inspektorat, Bappeda dan perangkat daerah lainnya dapat menghubungi LINKPEMDA untuk memperoleh informasi mengenai program yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
Penutup
Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan aparatur yang memahami tidak hanya aspek administrasi, tetapi juga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan pencapaian kinerja.
Melalui Bimtek, Diklat, Workshop, Sosialisasi, In-House Training dan Pendampingan Teknis, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat penerapan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Panduan ini akan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kebijakan, regulasi dan kebutuhan pemerintah daerah.
