Pelatihan Intensifikasi PAD 2025: Solusi Kemandirian Fiskal Daerah Terbaru  

PAD masih menjadi tantangan utama bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah perlu mengacu pada regulasi terbaru.

Materi Pembahasan

• Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

• Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah

• Optimalisasi kerjasama daerah dan sektor swasta dalam peningkatan PAD

• Audit dan pengawasan PAD

Regulasi Terbaru

• UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD

• PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Perda & Perkada terbaru tentang pajak dan retribusi daerah

Sasaran Peserta
Bapenda, BPKAD, OPD pengelola pajak & retribusi, Inspektorat, DPRD bidang keuangan

Pelatihan Dana TKDD 2025: Penyaluran, Akuntabilitas, dan Kinerja Daerah Terbaru 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Tahun 2025 terdapat penyesuaian mekanisme penyaluran, pengawasan, dan pelaporan yang diatur dalam regulasi terbaru.

Materi Pembahasan

• Kebijakan TKDD Tahun 2025 (alokasi, mekanisme penyaluran, kinerja daerah)

• Strategi percepatan penyaluran Dana Desa berbasis kinerja

• Penguatan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan TKDD

• Isu strategis dan tantangan pengelolaan TKDD

Regulasi Terbaru

• UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• PMK terbaru tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

• Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan desa

Sasaran Peserta
Pejabat Bappeda, BPKAD, Bapenda, Aparatur Desa, Inspektorat Daerah, OPD teknis pengelola TKDD

BPK Fokus SAP Versi Terbaru 2025: Daerah Diminta Segera Persiapkan Laporan Keuangan  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
BPK mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian format dan konten laporan sesuai ketentuan terbaru.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru ditetapkan sebagai pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan SAP 2025 menjadi fokus utama pemeriksaan, sehingga setiap daerah harus segera melakukan penyesuaian format dan sistem pencatatan. Daerah yang tidak siap berisiko mendapatkan temuan signifikan dan opini audit yang kurang optimal.

Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek dan Diklat SAP 2025 sebagai solusi praktis bagi aparatur dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar terbaru dan menghadapi audit BPK dengan lebih percaya diri.

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman regulasi SAP versi terbaru 2025.

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penyusunan LKPD.

• Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai SAP.

• Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

📚 Materi Pokok

1. Regulasi terbaru SAP 2025.

2. Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Analisis temuan audit BPK dan solusi perbaikannya.

5. Strategi menghadapi audit tanpa temuan signifikan.

6. Studi kasus & best practices implementasi SAP di daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Kepala dan staf BPKAD.

• Pejabat penatausahaan keuangan OPD.

• Auditor internal dan Inspektorat Daerah.

• Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

🏛️ Narasumber

• Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.

• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

📅 Jadwal & Lokasi

Pelatihan diselenggarakan secara nasional:

• Periode: Oktober – Desember 2025

• Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.

🎁 Fasilitas Peserta

• Modul & materi pelatihan.

• Seminar kit.

• Sertifikat resmi bernilai 32 JP.

• Konsumsi & akomodasi (sesuai paket).

📖 Dasar Hukum

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

• Regulasi terbaru SAP 2025.

🔗 Informasi & Pendaftaran

📍 Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
👉 Pendaftaran Online: www.linkpemda.com/jadwal

Ikuti Bimtek OPD Keuangan 2025: Regulasi terbaru, penyusunan APBD, SIPD-RI ,dan SHSR   
Pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan besar dengan adanya pembaruan regulasi pemerintah pusat. Mulai dari revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, hingga optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Hal ini menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang keuangan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek menjadi kebutuhan mendesak agar pejabat pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, Bendahara, maupun staf teknis) tidak hanya memahami aturan di atas kertas, tetapi juga mampu mengimplementasikannya sesuai mekanisme akuntabilitas dan audit.

Regulasi Terbaru yang Menjadi Dasar

1. Perpres Nomor 46 Tahun 2025
   Perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mempertegas kewajiban perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan yang lebih transparan.

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
   Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun diterbitkan tahun 2020, implementasinya masih terus diperkuat melalui Bimtek, terutama integrasi dengan SIPD-RI.

3. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024
   Pedoman Penyusunan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN, yang langsung berimplikasi pada OPD Keuangan karena berkaitan dengan penyusunan anggaran belanja pegawai.

4. Perpres Nomor 72 Tahun 2025
   Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang menjadi acuan OPD Keuangan dalam penyusunan APBD agar konsisten dan sesuai standar nasional.

Manfaat Bimtek bagi OPD Keuangan

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun anggaran, pelaporan, dan pengadaan sesuai regulasi terbaru.

• Mengurangi risiko temuan BPK akibat kesalahan teknis maupun administratif.

• Memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah melalui aplikasi keuangan daerah (SIPD-RI, SRIKANDI, e-Katalog LKPP).

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

Agenda Bimtek Terkini untuk OPD Keuangan

1. Bimtek Implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

2. Bimtek Penyusunan APBD 2026 sesuai Permendagri terbaru dan SIPD-RI.

3. Bimtek TPP ASN 2025 berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024.

4. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) berbasis akrual sesuai SAP.

5. Bimtek Optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

6. Bimtek Penerapan SHSR 2025 sesuai Perpres No. 72 Tahun 2025.

Dengan semakin kompleksnya regulasi, Bimtek OPD Keuangan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan strategi wajib untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, aparatur OPD Keuangan diharapkan mampu menjadi garda depan dalam menjaga keuangan daerah yang sehat, berintegritas, dan sesuai hukum yang berlaku.

LINKPEMDA adalah Lembaga Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN yang telah memiliki SKT Kemendagri, sehingga kegiatan resmi, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyelenggarakan Bimtek Nasional  untuk ASN, OPD, dan Pemerintah Daerah dengan materi sesuai regulasi terbaru, meliputi:

• Keuangan Daerah & SIPD

• Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Manajemen ASN & Kepemimpinan

• Kesehatan & BLUD RSUD/Puskesmas

• Pembangunan Daerah & Reformasi Birokrasi

• Pajak & Retribusi Daerah

• Pemerintahan Desa & APBDes

• Bidang Teknis SKPD/OPD

📌 Peserta akan mendapatkan sertifikat yang diakui untuk pengembangan kompetensi ASN.

👉 Segera daftar melalui:
📱 WA Admin: 081387666605
🌐 https://linkpemda.com/jadwal